Pro Kontra Tax Amnesty, Pengampunan Pajak Ampuni Pendosa Pajak?

Pro Kontra Tax Amnesty, Pengampunan Pajak Ampuni Pendosa Pajak?

Apa kabar masyarakat Indonesia? Sudahkan Anda mendengar kebijakan pemerintah mengenai tax amnesty (pengampunan pajak)? Dalam upaya memenuhi target pendapatan negara, Indonesia kini mengampuni orang-orang kaya yang menyimpan dananya di luar negeri demi menghindari pajak dengan adanya RUU Pengampunan Pajak yang telah disahkan dalam Sidang Paripurna ke-32 masa jabatan 2014-2019 pada tanggal 28 Juni 2016.

Secara sederhana, tax amnesty (pengampunan pajak) dapat diartikan sebagai penghapusan pajak bagi Wajib Pajak (WP) yang menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dengan imbalan menyetor pajak dengan tarif lebih rendah. Adapun objek dari pengampunan pajak ini diantaranya adalah; Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak atas Barang Mewah (PPnBM). Tarif yang diatur dalam RUU Pengampunan Pajak  yang telah disahkan pada tanggal 28 Juni 2016 tersebut adalah; untuk wajib pajak usaha kecil menengah yang mengungkapkan harta sampai Rp10 miliar akan dikenai tarif tebusan sebesar 0,5%, sedangkan yang mengungkapkan lebih dari Rp 10 miliar dikenai 2%. Lalu, untuk wajib pajak yang bersedia merepatriasi asetnya di luar negeri akan diberikan tarif tebusan sebesar 2% untuk Juli-September 2016, 3% untuk periode Oktober-Desember 2016, dan 5% untuk periode 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017. Terakhir, wajib pajak yang mendeklarasikan asetnya di luar negeri tanpa repatriasi akan dikenai tarif 4% untuk periode Juli-September 2016, 6% untuk periode Oktober-Desember 2016, dan 10% untuk periode Januari-Maret 2017.

Perbedaan antara deklarasi dengan repatriasi dapat dijelaskan melalui ilustrasi berikut; deklarasi adalah ketika Anda melakukan pembetulan SPT Pajak 2015 untuk posisi harta yang tadinya Rp 2,1 M menjadi Rp 3.1 M (jika anda hanya melakukan pengkinian pada harta saja). Sementara yang dimaksud dengan repatriasi adalah anda melakukan deklarasi, dan khusus untuk aset yang berada di luar negeri menjualnya dan membawa masuk ke Indonesia.

Tak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Tidak mungkin ada wacana RUU Tax Amnesty jika tidak ada penyebabnya. Dalam jangka pendek, setidaknya ada dua faktor pendorong pemerintah mendesak pengesahan RUU Tax Amnesty. Pertama, ancaman defisit anggaran yang semakin lebar. Kedua, ancaman terjadinya shortfall penerimaan negara. Shortfall adalah kondisi di mana realisasi penerimaan negara jauh di bawah target. Dalam hal ini, pemerintah berpendapat kebijakan tax amnesty dapat mengundang triliunan uang para warga negara Indonesia (WNI) yang disimpan di luar negeri kembali ke dalam negeri (repatriasi modal). Masih menurut pemerintah, kebijakan ini akan menambah akumulasi modal yang berakibat pada meningkatnya basis pajak (tax base) di Indonesia. Bak gayung bersambut argumen repatriasi modal menjadi masuk akal setelah terbongkarnya kasus Panama Papers. Bocoran dokumen menunjukkan ribuan nama wajib pajak Indonesia yang terlibat, baik badan (perusahaan) ataupun perseorangan.

Menurut Direktur Eksekutif CITA (Center for Indonesia Taxation Analysis), Yustino Prastowo, “Sangat disayangkan karena dalam UU Pengampunan Pajak yang baru disahkan tersebut tidak ada skema repatriasi sehingga potensi tax amnesty sebesar Rp 60 triliun dikhawatirkan akan menciderai trust dari para wajib pajak yang patuh.”Berbagai polemik muncul atas hal tersebut. Banyak masyarakat yang merasa kebijakan pengampunan pajak ini terlalu menguntungkan Wajib Pajak yang tidak patuh. Tak jarang pula masyarakat berpikir bahwa kebijakan ini hanya menguntungkan pihak pemerintah atau institusi pajak.

Namun, setelah melalui penggodokan secara marathon dengan DPR, hasil undang-undang yang berisi 24 pasal tersebut tidak terlalu buruk. Bila diukur dengan timbangan pasal per pasal, ketentuan yang menguntungkan bagi Wajib Pajak dan pemerintah cukup berimbang. Dari 11 pasal utama, terdapat lima pasal yang menguntungkan Wajib Pajak dan enam pasal pro pemerintah atau institusi pajak.

Isu pertama adalah tarif rendah yang sangat menguntungkan Wajib Pajak. Namun bagi pemerintah, tarif ini dibuat semanis mungkin bahkan terkesan diobral demi menghasilkan derasnya arus dana dan investasi ke dalam negeri, bertambahnya basis perpajakan untuk mendongkrak tax ratio, dan arus kas cepat untuk pos APBN dari hasil uang tebusan. Tarif rendah akan diimbangi melalui kumulatif manfaat yang diterima pemerintah.

Isu kedua terkait pajak-pajak yang dimpuni sebagai insentif pengampunan. DPR dan  pemerintah bersepakat tidak hanya menghapus kewajiban pajak tahun pajak 2015 dan sebelumnya, namun juga jenis pajak selain PPh, yaitu PPN dan PPnBM. Wajib Pajak peserta program pengampunan cukup diuntungkan atas skema ini. Sebab, delicti perpajakan (tindak pidana di bidang perpajakan) kerap terjadi atas kewajiban pajak PPN dan PPnBM. Namun, ketika Wajib Pajak memutuskan mengikuti program pengampunan, pemerintah akan mendapat sedikit manisan berupa kas segar. Sebab, pemohon pengampunan wajib melunasi tunggakan pajaknya terlebih  dahulu agar bisa mendapat pengampunan. Demikian juga, jika Wajib Pajak sedang diproses atau terlibat tindak pidana perpajakan. Para criminal pajak seperti pembuat faktur pajak fiktif yang sedang disidik terlebih dahulu harus mengembalikan nilai kerugian negara yang ditemukan penyidik.

Isu ketiga adalah perlakuan harta benda setelah diampuni negara. Kali ini, kabar kurang menyenangkan bagi Wajib Pajak. Dalam undang-undang diatur bahwa biaya penyusutan atas aset yang telah diampuni tidak boleh diakui. Sebagaimana lazimnya, biaya penyusutan harta dapat digunakan untuk mengurangi pajak yang harus dibayar. Dengan larangan penyusutan ini, seluruh struk atas pmbelian harta kini dapat di buang ke tempat sampah. Selain itu, Wajib Pajak perlu menyadari perlakuan atas harta yang belum diungkap seluruhnya. Melalui program pengampunan, Wajib Pajak telah diberi kesempatan jujur sepenuhnya untuk mengungkapkan seluruh harta yang belum pernah dilaporkan. Apabila terdapat harta yang masih disembunyikan, akan dikenakan pajak dengan tarif normal sebesar 25% ditambah sanksi 200% dari pokok. Artinya, Wajib Pajak akan dikenakan puluhan kali lebih tinggi dari tarif pengampunan bila masih setengah hati untuk jujur.

Isu terakhir adalah perlindungan kerahasiaan data pemohon pengampunan. Dalam Pasal terakhir, tidak satu pihak pun boleh mengulik asal usul harta yang diampuni dan dikelola kantor pajak. Pembocoran kerahasiaan data Wajib Pajak akan ditukar mahal dengan sanksi pidana. Perlindungan yang sama akan diperoleh aparat pajak bila melaksanakan program ini dengan itikad baik. Panitia dan seluruh perangkat yang terlibat tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana bila dilandasi niat baik. Tergambar dari empat isu di atas bahwa undang-undang ini disusun menggunakan timbangan dengan bobot yang cukup seimbang bagi kedua pihak.

Di sisi lain,  sebagian pihak mengkhawatirkan UU pengampunan pajak berpotensi menjadi fasilitas “karpet merah” bagi konglomerat, pelaku kejahatan ekonomi, dan para pelaku pencucian uang. Aturan yang ada di Indonesia memiliki banyak regulasi yang tidak ramah kepada dunia usaha, sehingga likuiditasnya juga rendah. Pengampunan pajak seyogyanya tidak hanya asal bisa dimanfaatkan oleh para pebisnis, tetapi masyarakat lain juga bisa berperan untuk melaporkan asetnya. Pajak yang bisa terhimpun dengan adanya Kebijakan Pengampunan Pajak tersebut diharapkan bisa digunakan untuk pemenuhan likuiditas dan intermediasi lembaga keuangan lewat kredit serta mampu menekan bunga kredit. Kebijakan pengampunan pajak bisa menimbulkan masalah tersendiri ke kondisi perekonomian nasional, apabila gagal dilaksanakan. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari semua pihak untuk menyukseskan program tersebut, terutama setelah pembahasan RUU Pengampunan Pajak selesai, karena tanpa kerja keras, rencana untuk mengembalikan modal ke Indonesia itu tidak akan berhasil. (LL & SC)

Referensi:

http://www.kompasiana.com/renindah/apa-sih-tax-amnesty_553dd97f6ea8341727f39b22

http://www.kemenkumham.go.id/v2/berita/774-ruu-menjadi-uu-tax-amnesty-dan-apbn-p-2016

Referensi:

http://rudiyanto.blog.kontan.co.id/2016/06/18/tax-amnesty-deklarasi-repatriasi-dan-reksa-dana/

https://policyreview.id/tax-amnesty-di-indonesia-perlukah/

http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2260495/ini-saran-pengamat-sebelum-tax-amnesty-diterapkan

Referensi:

Timbangan Rata Pengampunan Pajak

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *