1479456058613

SATU NUSA, SATU HARGA BBM

Permasalahan harga BBM masih saja menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan di berbagai lapisan masyarakat. Penetapan kebijakan Satu Harga BBM yang mulai dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo saat meresmikan Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Provinsi Papua, Selasa 18 Oktober 2016 nantinya akan membuat harga BBM di Papua akan sama dengan di Pulau Jawa.[1] Kebijakan Satu Harga BBM  ini merupakan salah satu pengamalan dari sila kelima Pancasila yaitu, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Dengan adanya sila kelima tersebut, sudah seharusnya terdapat penyamaan harga BBM dari sabang sampai merauke. Bukankah tidak adil apabila harga BBM di Negara pelosok sangatlah tinggi semata-mata hanya karena infrastruktur pemerintah yang tidak memadai?

Bagaimana tanggapan Anda apabila mengetahui bahwa terdapat perbedaan harga BBM yang signifikan di berbagai kota/pulau di Indonesia? Apakah kita, khususnya masyarakat yang berdomisili di Pulau Jawa merasa harga BBM di berbagai daerah di Indonesia sudah adil? Apakah Anda tahu bahwa di daerah terpencil di Papua harga premium dapat mencapai angka Rp100.000,00 per liternya? Sedangkan di pulau Jawa harga premium masih sangat mudah dijangkau oleh masyarakat pada tingkat harga Rp 6.450,00/liternya. 

Mengetahui hal ini, Presiden Indonesia, Joko Widodo tidak tinggal diam, Jokowi mengaku mengetahui harga BBM yang selangit itu saat ia berkunjung ke Papua setahun lalu.

Presiden mendapatkan informasi itu dari keluhan masyarakat Papua. “Waktu salaman, banyak yang bisik-bisik ke saya, ‘Pak di sini harga BBM-nya 60.000 rupiah, malah ada yang bilang 100.000 rupiah’,” ucap Jokowi. Mendengar keluhan itu, Jokowi pun langsung menginstruksikan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto agar mencari cara untuk menurunkan harga BBM di Papua.

“Dirut Pertamina menyampaikan ke saya, bisa rugi sampai 800 miliar rupiah. Ini bukan masalah untung dan rugi, ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Jokowi disambut tepuk tangan warga.

“Ada ketidakadilan. Di Jawa harga BBM Rp 7.000,00. Di Wamena, harga BBM Rp60.000,00 – Rp70.000,00 per liter. Saya gak bisa seperti itu. Kalau di sana, di Barat, di

Tengah, ya di sini harusnya sama harganya,” ujar Jokowi, sebagaimana dilaporkan wartawan di Yahukimo, Yuliana Lantipo. Presiden menggarisbawahi, bila terjadi kenaikan harga BBM sebesar Rp1.000,00, masyarakat di Pulau Jawa langsung bereaksi. Namun, di Papua atau di wilayah bagian timur lainnya, rakyat hanya bisa terdiam ketika harga BBM berkali lipat lebih mahal dibanding wilayah lainnya.”Di sini harga Rp60.000,00 per liter atau Rp100.000,00 per liter bertahun-tahun juga rakyat diam.[2]

Walaupun Presiden Jokowi telah menuturkan apa alasannya membuat kebijakan tersebut, terdapat beberapa kalangan yang tidak menyetujui kebijakan tersebut. Menurut Fabby Tumiwa selaku Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Kondisi mahalnya harga BBM tersebut dipengaruhi biaya transportasi. Apalagi daratan di

Papua dipenuhi pegunungan dan lembah. “Untuk membawa dan mendistribusikan BBM di Papua biayanya cukup besar,” katanya. Demi menyetarakan harga BBM di Papua dengan harga BBM di Pulau Jawa, Pertamina harus menanggung biaya logistik dan distribusi BBM di Papua yang tidak sedikit. Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto, juga mengaku kebijakan Satu Harga BBM akan menyebabkan Pertamina merugi Rp 800 miliar. Kerugian itu akan bisa tertutup melalui subsidi pemerintah. Namun, dia mewanti-wanti apabila kebijakan itu dipertahankan dalam jangka panjang. “Kita harus ingat bahwa begitu harga BBM dibuat rendah, saya kira konsumsi BBM akan cukup melonjak. Sehingga dikhawatirkan akan membuat beban subsidi yang perlu dialokasikan pemerintah akan melonjak juga,” ujarnya. Namun kemudian Dwi Soetjipto menegaskan, ada solusi untuk kerugian tersebut yaitu dengan subsidi silang alias cross subsidi. “Rp 800 miliar itu terserah mau dicari cross subsidinya dari mana, itu urusan Pertamina. Tapi yang saya mau ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, upaya penurunan harga BBM dilakukan PT Pertamina dengan berbagai cara. Mulai dari memetakan kondisi harga di wilayah hingga penyediaan infrastruktur untuk bisa menurunkan harga BBM tersebut. Akhirnya, sejak akhir Agustus pemerintah bisa menekan tingginya harga BBM di Papua. “Jadi di beberapa daerah kini harga BBM nya sudah sama dengan harga secara nasional. Presiden pun akan meresmikan semua itu,” tutur Rini. Dia mengakui, untuk mewujudkan ini pemerintah melalui Pertamina memberlakukan subsidi silang. Subsidi silang yang dimaksud, yaitu dengan mengalihkan keuntungan PT Pertamina (Persero) dari penjualan BBM di wilayah yang ekonomis seperti Indonesia barat atau perkotaan untuk menomboki biaya distribusi BBM ke wilayah terpencil seperti Papua. Harapannya, pemerataan BBM bisa mendukung kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat setempat.[3]

Disamping upaya-upaya diatas, Pertamina juga sudah melakukan sejumlah langkah untuk menurunkan harga BBM di Papua. Pertama adalah dengan mengembangkan sembilan lembaga penyalur BBM. Kapasitas penyimpanan BBM di penyalur juga diperbesar. Selain itu, Pertamina juga sudah membeli dua pesawat Air Tractor AT- 802 yang bisa mengangkut 4.000 liter BBM untuk didistribusikan ke daerah yang sulit dijangkau lewat jalur darat. Pertamina sebenarnya sudah menetapkan harga BBM yang sama untuk delapan wilayah di Papua sejak Agustus 2016. Delapan wilayah tersebut yakni Kabupaten Pegunungan Arfak (Papua Barat), Puncak, Memmbramo Raya, Nduga, Membramo Tengah, Yalimo, Tolikara, dan Intan Jaya. Pertamina juga menggunakan mobil 4×4 off road untuk membawa drum plastik yang mampu mengangkut BBM hingga dua ton melalui jalur darat.

Di atas semua pro kontra kebijakan Satu Harga BBM tersebut, kita sebagai masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar Negara Indonesia, sudah seharusnya turut serta mendukung adanya kebijakan Satu Harga BBM yang saat ini tengah dicanangkan oleh presiden RI. Jika harga BBM bisa sama di seluruh Indonesia, niscaya harga kebutuhan hidup lainnya juga bisa menyesuaikan sehingga bisa menaikkan daya beli masyarakat. Selain itu, turunnya harga BBM di daerah-daerah terpencil juga diharapkan bisa menyokong pembangunan listrik, khususnya di Papua dan Papua Barat, sehingga masyarakat bisa mengejar ketertinggalannya. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran dari seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mewujudkan kebijakan Satu Harga BBM tersebut. Apabila harga BBM di Papua sama dengan harga BBM di Pulau Jawa, maka kemungkinan perekonomian dapat tumbuh dengan pesat karena tersedianya sumber daya yang dapat digunakan masyarakat dengan harga yang rasional. Sehingga diharapkan pada tahun 2017 nanti, pemerataan harga BBM dapat terwujud. (LL & SC)

 

[1] http://mediakonsumen.com/2016/10/19/berita-konsumen/kebijakan-satu-harga-bbm-jenis-premium

[2] http://www.bbc.com/indonesia/indonesia/2016/10/161018_indonesia_bbm_papua

[3] http://bisnis.liputan6.com/read/2629005/harga-bbm-di-papua-dulu-rp-100-ribu-kini-rp-6450-per-liter

 

Download klik here satu-nusa-satu-harga-bbm

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *