1479456058613

YUK PERANGI PUNGLI

Beginilah rupa dari wajah perekonomian Indonesia saat ini. Tingkat perekonomian Indonesia sendiri masih tergolong dibawah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Usut punya usut ternyata salah satu penyebab merosotnya peringkat perekonomian di Indonesia adalah tingginya biaya produksi akibat praktek pungutan liar atau pungli. Nah sebagai generasi muda tentu kita perlu mengetahui penyebab pungli, dampaknya dan solusi dalam pemberantasan pungutan liar itu sendiri.

Pungutan liar merupakan salah satu penyakit yang mengakar  yang kini menjadi pembahasan hangat, mengapa? Karena pungutan liar tidak hanya menyengsarakan masyarakat khususnya namun juga mengakibatkan iklim biaya keinginan untuk berinvestasi pada suatu sektor menjadi menurun. Ini terjadi pula berkat pungutan liar yang dilakukan oleh beberapa oknum membuat para masyarakat geram. Salah satu contohnya yakni saat ingin membuka suatu usaha yang bermodal 10 juta, kini berkat adanya pungutan liar tentu akan ada sebuah kenaikan dalam pengeluaran modal, yakni sekitar 20 juta. Sehingga belum saja mampu membuat suatu usaha, masyarakat harus mencicipi pertama kelilitan hutang berkat adanya pungutan liar.

Pungutan liar sejatinya dapat terjadi berkat beberapa hal, yang pertama yaitu adanya budaya setoran. Lalu bagaimana melalui setoran saja, sudah dapat dikategorikan sebagai pungli. Karena tentu tidak hanya 1 orang dalam rantai kelompok tersebut yang akan melakukan pungli, tentu akan dibarengi oleh pimpinan perusahaan, pegawai bahkan sampai antek-antek kelompok tersebut. Oleh karena itu mari kita kurangi kegiatan setoran, walau hanya mengambil sedikit, tapi pungutan liar ini bukan tentang seberapa banyak atau seberapa sedikit uang yang dipungut, namun seberapa besar nanti dampaknya pada perekonomian Indonesia.

Lalu pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri cenderung kurang bekerja. Oleh karena itu sebaiknya pengawasan dari setiap instansi di lakukan dengan sungguh-sungguh guna mencapai keberhasilan dalam pemberantasan pungutan liar.

Genderang perang melawan pungli sudah ditabuh. Harus dipastikan perang ini bukan gerakan sesaat. Bukan pula gerakan yang tebang pilih. Tapi benar-benar memberantas semua bentuk pungli seperti dijanjikan Presiden Jokowi. Lebih parah lagi, maraknya pungli juga berdampak pada ekonomi dalam negeri. Tingginya biaya produksi akibat banyaknya pungli membuat daya saing juga melemah.

Guna memberantas praktik pungli, pemerintah meluncurkan Operasi Pemberantasan Pungli (OPP). Operasi ini akan diawasi langsung oleh Presiden Jokowi. Adapun pelaksanaannya berada di bawah komando Menko Polhukam Wiranto. “Tadi Presiden telah memberikan arahan yang pertama, secara prinsip Presiden dan Wakil

Presiden menyetujui tentang OPP yang akan segera dilaksanakan ini adalah Operasi Pemberantasan Pungli,” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/10/2016).

OPP menjadi langkah pertama yang diambil, karena banyaknya keluhan masyarakat terkait maraknya pungli hampir di setiap pelayanan publik. Yang paling dirasakan adalah saat pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Perang guna melawan pemungutan liar sendiri tidak hanya dilaksanakan di ibu kota atau di pusat saja, namun juga Jokowi sendiri mengajak seluruh gubernur, memulai dari daerah untuk menghapuskan praktek pemungutan liar yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk merugikan masyarakat. Kesadaran dari masyarakat sendiri tentu dibutuhkan terutama dalam pelaksanaan birokrasi yang dilakukan dalam kemudahan mengurus sesuatu. Karena dengan munculnya kesadaran ini sendiri, tentu juga akan menurunkan jumlah para pelaku pungli, karena dimana ada keinginan pasti terdapat oknum yang mampu memberikan penawaran.

Bila dilihat lebih dalam, pungli bukan sekedar pelanggaran hukum biasa. Pungli digolongkan sebagai tindakan korupsi, selain pasal pemerasan.Hampir mirip seperti itu (pemerasan) bahkan bisa dikatakan pungli itu bisa dikatakan sebagai korupsi. Pada Pasal 12 E di sana ancaman hukumannya 4 tahun minimal. Namun, dia mengingatkan, ada perbedaan antara pungli dan suap. Hal ini juga harus dimengerti oleh para penegak hukum dan kepala daerah. Mengingat, kepala daerah juga akan dilibatkan dalam tim saber pungli.

Pungli terjadi ketika petugas dan penyelenggara pemerintahan yang memiliki kekuasaan meminta sesuatu kepada warga yang berkaitan dengan kewenangannya. Orang yang memberi uang pun dalam keadaan terpaksa. Sementara, suap merupakan persekongkolan antara kedua belah pihak dengan tujuan tertentu. Para korban pungli pun tidak perlu takut melaporkan kepada aparat dan tim saber pungli. Penentuan hukuman pun nantinya harus memperhatikan kasus yang tengah ditangani.

Semenjak apa yang dilakukan oleh Jokowi sebelumnya di Kementrian Perhubungan kini semakin gencar pelaksanaan dari OPP yang dilakukan Jokowi guna menuntaskan adanya pemungutan liar, ini menjadi hal yang tentunya dapat menenangkan masyarakat kecil dalam urusan berinvestasinya. Jokowi sendiri yakin dengan penuntasan dari pemungutan liar ini tentu akan membawa dampak pada peningkatan keinginan masyarakat untuk berinvestasi, berkat normalnya tingkat ekonomi, ini juga dibarengi dengan kemudahan berinvestasi untuk masyarakat kecil.

Jadi mari kita dukung perang menghadapi pemungutan liar, ini semua berawal dari diri sendiri, masyarakat dan pemerintah. (GT/GA)

To download klik yuk-perangi-pungli

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *