logo_edit

Wawancara dan Presentasi 10 Besar 8th EQUITECH

S__32948253

Equitech atau Equilibrium Entrepreneur Challenge merupakan salah satu program kerja dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana yang berkecimpung dalam bidang wirausaha dan kini telah memasuki usia kedelapan atau 8th Equitech. Rangkaian awal yang sekaligus membuka 8th Equitech adalah kegiatan wawancara dan presentasi 10 besar yang dilakukan oleh 10 orang peserta dimana sebelumnya sudah diseleksi dari sekian banyak peserta yang mendaftar.

Kegiatan wawancara dan presentasi ini diadakan selama satu hari di Aula Gedung Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana yang dimana kesepuluh peserta yaitu antara lain BnOT, Rumah Olli, Jager’s Cake, Qul, Heaven Flow Decoration, CoVi, Undis Milk, Sekupi dan Linara Bananagget akan memaparkan bisnis yang mereka rancang, selain itu analisis SWOT dan laporan keuangan dari bisnis mereka. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara juri dan peserta. Untuk tahun ini para juri yang terlibat dalam 8th Equitech adalah Ayu Desi Indrawati, S.E., M.M., dan Ni Gusti Putu Wirawati, S.E., M.Si. selaku Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana serta I Putu Yuliartha, S.S. selaku Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia region Denpasar yang pada kegiatan wawancara dan presentasi berhalangan hadir sehingga diwakili oleh Dewa Wirayudha dan tentunya beliau sangat antusias dalam memberi masukan kepada para peserta untuk perkembangan bisnis mereka.

Setelah kegiatan wawancara dan presentasi selesai, semua penilaian juri dikalkulasikan dan dirangking untuk mendapatkan peserta yang lolos ke babak lima besar. Dan peserta yang akhirnya lolos ke babak lima besar yaitu:

  1. Heaven Flow Decoration
  2. Healthy Me
  3. BnOT
  4. Sekupi
  5. Undis Milk

Kelima peserta yang lolos ke babak lima besar akan melanjutkan rangkaian kegiatan 8th Equitech yaitu Pembekalan Lima Besar yang akan dilakukan beberapa minggu kedepan.

logooo

4th Equilibrium Sport League 2017

IMG_0182

Equilibrium Sport League (ESL) merupakan kegiatan olahraga yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. ESL menggunakan sistem olimpiade, yaitu masing-masing cabang olahraga akan mengumpukan point terbanyak untuk memperoleh juara umum. Pada tahun ini ESL sudah menginjak  usia yang ke 4th dan mengusung tema ”Show every inch of your spirit” dimana dalam tema ini diharapkan dapat menumbuhkan dan mengajak mahasiswa untuk menunjukan bakat dan potensi yang mereka miliki terutama di bidang olahraga. Pada tahun ini juga diperkenalkan ikon baru yang mengambil bentuk rooster atau ayam jantan yang memiliki sifat lincah dan energik dalam setiap gerakannya dan melambangkan ketepatan waktu selalu bersemangat dalam berkompetisi. Adapun dalam 4th ESL diselenggarakan beberapa cabang perlombaan yaitu sepak bola, tenis meja, catur, voli, dan bulu tangkis.

Adapun tujuan dari ESL 2017 diantaranya :

  1. Memupuk rasa kebersamaan dan kekeluargaan di kalangan civitas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
  2. Menyadarkan mahasiswa akan pentingnya kesehatan dan menumbuhkan rasa sportivitas.
  3. Meningkatkan rasa solidaritas antara mahasiswa atau program.
  4. Menggali potensi civitas ekonomi dan bisnis yang memiliki minat dan bakat di bidang sepak bola, catur, bulu tangkis, voli dan tenis meja sehingga dapat dipersiapkan dalam kejuaraan di luar fakultas.

Kegiatan ESL berlangsung dari tanggal 11-23 Juni 2017. Kegiatan ini berlangsung di Lapangan Letda I Made Pica (Sepak Bola), lapangan Gelogor carik (Bulu Tangkis), aula Puri Satria (Tenis Meja), lapanga GKN (Voli), dan Ruang BJ 4.4 FEB Sudirman (Catur).

Dengan hasil akhir :

Tennis Meja

Aula Puri Satria, Denpasar

Dengan juara umum:

Ekstensi

Manajemen

Akuntansi

 

Catur

Ruang BJ 4.4 Kampus FEB Sudirman, Denpasar

Dengan juara umum:

Ekonomi Pembangunan

Akuntansi

Akuntansi

 

Voli 

Gedung Keuangan Negara, Denpasar

Dengan juara umum:

Diploma

Ekstensi

Manajemen

 

Bulutangkis

  Gelogor Carik Badminton, Denpasar

Dengan juara umum:

Manajemen

Ekstensi

Akuntansi

 

Sepak Bola

Lapangan Letda Made Pica, Denpasar

Dengan juara umum:

Ekstensi (West FC)

Ekonomi Pembangunan (IE)

Ekstensi (Ekstensi’14)

Dan Top Score : Andika Wijaya (West FC)

 

Pembukaan dan penutupan berlangsung di Lapangan Letda Made Pica yang ditutup dengan penyerahan penghargaan kepada juara umum seluruh cabang olahraga yaitu:

Ekstensi

Manajemen

Akuntansi

BIAYA

Kondisi Biaya Perguruan Tinggi di Indonesia

Ringkasan Permasalahan

Indonesia merupakan Negara berkembang yang hingga kini masih mengalami krisis multidimensional. Hal ini dapat kita perhatikan dari sudut pandang ekonomi Negara. Krisis multidimensional sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat dan kelak berujung pada mutu dari masyarakat tersebut. Bagi masyarakat yang berada pada tingkat golongan ekonomi rendah, hal ini sungguh membuat keadaan mereka kian memburuk dari hari ke hari. Hal ini dapat dicermati dari segala jenis kebutuhan hidup yang semakin tidak terjangkau oleh sebagian masyarakat. Kehidupan masyarakat semakin menderita.

Salah satu sektor strategis dalam usaha pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia adalah sektor pendidikan. Sektor pendidikan ini memberikan peran yang sangat besar dalam menentukan kualitas dan standar SDM di Indonesia untuk membangun Indonesia yang lebih baik kedepannya. Sebagai salah satu entity atau elemen yang terlibat secara langsung dalam dunia pendidikan, pelajar merupakan pihak yang paling merasakan seluruh dampak dari perubahan yang terjadi pada sektor pendidikan di Indonesia. Tak peduli apakah dampak tersebut baik atau buruk.

Mahalnya biaya pendidikan merupakan salah satu dari problematika pendidikan yang ada di Indonesia. Tak jarang kita mendapati masyarakat mengeluh tentang mahalnya biaya pendidikan yang harus dibayar, dikuti pula dengan fasilitas perkuliahan yang tidak memadai. Keadaan ini harus menjadi focus dari berbagai pihak terutama pemerintah. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan fondasi kuat yang memberikan arahan tegas kepada pemerintah bahwa tiap-tiap warga negara berhak akan pendidikan. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat dituntut perannya guna memajukan kualitas hidup tiap-tiap warga negaranya. Besar dan kecilnya subsidi pemerintah itulah yang membuat mahal atau murahnya biaya pendidikan yang harus dibayarkan oleh orang tua atau masyarakat. Namun melihat situasi saat ini, adanya sistem UKT memberikan dampak signifikan mengenai berbagai permasalahan biaya kuliah yang sedang terjadi. Melalui kajian ini, kami akan membahas mengenai UKT serta tanggapan kami menurut pro dan kontra dari tarif perkuliahan di Indonesia.

 

Kuliah dan Bekerja

Kata “kuliah” pastinya sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Setelah lulus dari pendidikan wajib belajar 12 tahun yang diakhiri oleh masa Sekolah Menengah Atas maupun Kejuruan, timbulah pertanyaan yang tidak sedikit dilontarkan dari berbagai pihak di lingkungan kita, mulai dari orang tua, sanak saudara, kerabat, guru, sahabat maupun teman disekitar angkatan dengan kita. Pertanyaan yang mereka lontarkan tentunya beragam, namun tidak keluar dari konteks pembicaraan yang tidak lain yaitu mengenai kuliah. “Mau lanjut kuliah dimana?”, “Mau cari jurusan apa?”, “Masuk Universitas xxx saja”, “Jurusan xxx sedang bagus prospek kerjanya”, dan lain-lain. Itu adalah sebagian kecil pertanyaan/pernyataan yang sering kita temui. Kemudian, timbul sebuah pertanyaan. Apakah dengan mengenyam pendidikan selama 12 tahun masih belum cukup hingga kita memutuskan untuk melanjutkannya kembali? Mengapa tidak sedikit orang yang memutuskan untuk berkuliah?

Kuliah adalah proses pembelajaran tingkat lanjut di mana seseorang telah menentukan pilihan jurusan. Terdapat berbagai alasan seseorang berkuliah, membanggakan orang tua dan keluarga, pekerjaan yang bagus dan cita-cita, mengembangkan diri, mencari koneksi dan relasi, faktor harga diri dan gengsi, mencari kesibukan, dan bekal untuk mendidik anak kelak[1] merupakan alasan mayoritas orang untuk berkuliah dan mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Melihat dari berbagai alasan tersebut, tentunya melakukan pilihan untuk melanjutkan pendidikan dan kuliah merupakan suatu pilihan yang bagus dan bahkan sudah dicap sebagai suatu kewajiban di lingkungan khususnya di Indonesia untuk berkuliah.

Namun, apa alasan seseorang untuk memilih bekerja dan menyudahi pendidikan mereka di Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan? Selain alasan independen seperti telah memiliki pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan uang, memiliki kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan, tentunya alasan yang paling signifikan dan dapat kita semua tebak ialah masalah mengenai ketidaktersediaan dana atau uang. Seperti kata pepatah bahwa “pendidikan itu mahal”, maka tidak sedikit orang yang kurang beruntung untuk dapat merasakan rasanya duduk di bangku perkuliahan, bahkan dikarenakan alasan yang telah penulis paparkan pada paragraf sebelumnya, seseorang sampai rela untuk bekerja terlebih dahulu untuk mengumpulkan uang yang ia akan pergunakan kelak untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi, atau bahkan kuliah sekaligus bekerja.

 

Uang Kuliah Tunggal (UKT)

Berbeda pada masa sekolah menengah yang menggunakan tunjangan pendidikan berupa SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan), pada saat memasuki bangku perkuliahan digunakan sistem pembayaran yang dinamakan UKT (Uang Kuliah Tunggal). SPP yang biasa dibayarkan setiap sebulan sekali berbeda dengan UKT yang dibayar tiap awal semester akan berlangsung (6 bulan). UKT berlaku di seluruh PTN atau Perguruan Tinggi Negeri, sesuai dengan ketentuan berdasarkan Permendikbud No 55 Tahun 2013 pasal 1 ayat 3, yakni setiap mahasiswa hanya membayar satu komponen saja yaitu UKT[2].

Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada dasarnya merupakan jumlah biaya kuliah yang telah disubsidi pemerintah. Berbeda dengan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang merupakan biaya keseluruhan operasional per mahasiswa per semester pada program studi, UKT sama dengan BKT yang dikurangi oleh Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yaitu bantuan operasional dari pemerintah kepada perguruan tinggi dalam proses kegiatan belajar mengajar demi meringankan masyarakat Indonesia dalam membayar biaya perkuliahan.

Ciri khas dari UKT adalah pengelompokan biaya UKT berdasarkan kemampuan orang tua, UKT memberikan subsidi silang yang didasarkan pada kondisi ekonomi dan sosial orang tua/wali mahasiswa. UKT dibagi berdasarkan berbagai tingkatan pembayaran dengan ketentuan besaran UKT yang berbeda tiap tingkatannya berdasarkan ketentuan Universitas, sistem pembayaran UKT dimaksudkan dengan tujuan memberikan kemudahan bagi keluarga yang kurang mampu dalam segi ekonomi, ditambah dengan kewajiban mahasiswa yang cukup membayar UKT saja tanpa adanya pembayaran lain, karena biaya-biaya lain yang dibutuhkan telah diintegrasikan kepada UKT.

 

UKT dan Subsidi Silang

Melihat dari sisi pro mengenai UKT ini, sistem UKT yang dibagi berdasarkan 5 tingkatan merupakan perwujudan dari sistem subsidi pemerintah yang dinamakan subsidi silang. SUbsidi silang dimaksudkan untuk membantu orang tua atau penanggung biaya yang kurang mampu secara ekonomi. Bagi yang memiliki kemampuan ekonomi lebih akan dikenakan UKT pada kelompok tingkatan atas seperti kelompok IV (empat) atau V (lima), sedangkan bagi yang kurang mampu secara ekonomi dapat dikenakan UKT pada kelompok lainnya yang dibawahnya.

Sistem subsidi silang ini pada umpamanya dapat dijelaskan melalui perumpamaan berikut. SI A memiliki orang tua yang keluarganya berpenghasilan puluhan juta rupiah per bulan membayar UKT kelompok V sebesar 8 juta rupiah per semester, sementara Si B yang keluarganya berpenghasilan 3 juta per bulan membayar UKT kelompok I sebesar 500 ribu rupiah per semester. Dengan sistem ini, penetapan uang kuliah tunggal (UKT) memberikan kemudahan dalam memprediksi pengeluaran biaya kuliah mahasiswa tiap semester. Sehingga pada akhirnya masyarakat mampu menikmati pendidikan lebih murah yang sesuai dengan kemampuannya tanpa harus memikirkan pungutan yang pada umumnya besar khususnya pada awal perkuliahan dan dapat dipastikan bahwa tidak adanya biaya tambahan lain-lain yang dipungut selain UKT.

 

Sistem UKT : Perbandingan Implementasi dan Regulasi     

Setelah membaca pemaparan mengenai  UKT diatas tentunya dapat kita simpulkan bahwa UKT adalah salah satu jalan keluar dimana adanya pemerataan dan keadilan dalam pendidikan bermasyarakat khususnya di jenjang perguruan tinggi. Namun, nyatanya masih tedapat berbagai miss atau tidak tepat sasarannya penggunaan fungsi UKT dalam realitanya.

Salah satu permasalahan yang menonjol dalam UKT adalah ketidakcocokan atau tidak tepatnya sasaran antara tingkatan UKT yang dibebankan kepada mahasiswa dengan penghasilan orang tua/wali mahasiswa tersebut. Hal ini tentunya memberatkan khususnya bagi para calon mahasiswa baru yang kurang beruntung dan mendapatkan tingkatan UKT diatas kemampuannya. Maka dari itu, tidak heran pos pengaduan UKT pada berbagai Universitas selalu dibanjiri oleh mahasiswa yang tidak puas dengan penempatan UKT yang tidak sesuai dengan keadaan ekonomi keluarganya. Hal ini dapat dibuktikan oleh adanya berbagai artikel mengenai ketidaktepatan antara sistem UKT dengan implementasinya[3].

Kebijakan UKT yang masih menyimpan sejumlah tanda tanya besar dikarenakan ketidakjelasan penentuan besaran UKT oleh pihak birokrat dalam menghitung besaran yang akan dibebankan kepada mahasiswa baru. Hal ini diperparah dikarenakan tidak ada keterbukaan terkait cara perhitungan serta aliran dana dari UKT yang kegunaannya untuk hal apa saja. Oleh karenanya tidak dapat kita pungkiri pula bahwa timbul kecurigaan bahwa masih adanya pihak pihak yang memanfaatkan kondisi ini. Salah satunya yaitu terdapat berbagai masyarakat yang mengandalkan jalur relasinya demi memperoleh penempatan UKT yang lebih rendah dari kondisi perekenomian asli mereka.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa sistem pengisian UKT masih banyak terdapat kekurangan yang masih perlu untuk diperbaiki. Menurut pandangan penulis, sistem pengisian data UKT dapat dilakukan secara transparan dalam hal tranfaransi dana publik yang wajib dilakukan oleh lembaga-lembaga Negara sebagaimana yang telah tertuang dalam PP No 61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi Publik dan lebih ditingkatkan prioritas kepentingannya, sebagai contohnya adanya kejelasan mengenai aliran dana dari UKT digunakan untuk hal apa saja serta dalam sistem penempatan kelompok UKT seperti pengecekan tempat tinggal mahasiswa yang sepatutnya dilakukan secara merata dan jelas sehingga tidak hanya sekedar formalitas belaka.

 

Ketidakefesienan Biaya Pendidikan yang Tinggi terhadap Mutu

Efisiensi pendanaan pendidikan ditentukan oleh ketetapan dalam mendayagunakan anggaran pendidikan dengan memberikan prioritas pada faktor-faktor input pendidikan yang dapat memacu prestasi belajar para mahasiswa. Namun pada kenyataannya, kualitas pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan antara lain dengan data UNDP tentang peringkat Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Pada Maret 2017 Direktur UNDP Indonesia mengumumkan secara resmi Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2016, yang menyatakan bahwa Indonesia berada pada peringkat 110 dari 188 negara, yang merupakan suatu penurunan dibandingkan pada tahun 2015 dimana Indonesia berada pada peringkat 110[4].

Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survai dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia.

Pendidikan adalah suatu bentuk hak asasi yang harus dipenuhi dari lembaga atau institusi yang berkewajiban memenuhinya secara merata, sehingga semua masyarakat dalam suatu bangsa tersebut dapat menikmatinya. Bukannya hanya ditujukan untuk orang yang mampu membayarnya. Mengingat pentingnya pendidikan untuk semua warga, sehingga posisinya sebagai salah satu bidang yang mendapat perhatian serius dalam konstitusi Negara kita, dan menjadi salah satu tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, menurut pandangan kami sebagai penulis, Negara dalam hal ini pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan secara murah dan bahkan gratis untuk masyarakatnya.

 

Sudut Pandang Pemerintah pada Biaya Pendidikan

Pemerintah pada tahun 2012 telah mengeluarkan Undang –Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Poin penting yang berkaitan dengan hal ini ialah Pasal 88 Undang-Undang No 12 tahun 2012, pasal ini sesungguhnya mengamanatkan agar pemerintah menetapkan suatu standar tertentu untuk biaya operasional pendidikan tinggi dan system pembayaran biaya pendidikan bagi mahasiswa. Amanat tersebut kemudian kita kenal dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang menghapuskan adanya biaya uang pangkal dan mengintegrasikan komponen-komponen biaya menjadi satu.

Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Usaha untuk menjadikan pendidikan tidak mahal untuk dinikmati masyarakat sebenarnya sudah dilaksanakan pemerintah Indonesia, baik dengan meningkatkan subsidi maupun membangkitkan partisipasi masyarakat. Dalam Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Ketentuan semacam ini juga ada dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Sayangnya, pemerintah sendiri tidak konsisten dalam menjalankan ketentuan ini. Seandainya saja ketentuan UU dan UUD tersebut direalisasi maka sebagian permasalahan tentang mahalnya biaya pendidikan di negara kita tentu akan teratasi.

Pada intinya, pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah terhadap seluruh masyarakat terutama mereka yang sangat membutuhkan bantuan finansial guna mencerdaskan bangsa. Pemerintah harus memberikan perhatian lebih terhadap dunia pendidikan sehingga mutu pendidikan kian meningkat tanpa harus diikuti meningkatnya biaya pendidikan.

 

Perbandingan Biaya Kuliah Dalam Negeri dan Luar Negeri

Biaya kuliah di luar negeri umumnya lebih mahal daripada biaya kuliah didalam negeri. Berkuliah di universitas yang berada di luar negeri memiliki perbedaan yang mencolok jika kita membandingkan dengan berkuliah di dalam negeri. Pada zaman dewasa ini, kebanyakan mahasiswa sangat menginginkan untuk dapat berkuliah di luar negeri dikarenakan memilki mutu pendidikan yang jauh lebih tinggi daripada mutu pendidikan di Indonesia. Namun, hal tersebut tidak dapat diwujudkan jika kita tidak memiliki dana yang besar. Hal ini dikarenakan biaya pendidikan besar yang dipatok oleh universitas di luar negeri. Rata- rata mahasiswa yang berkuliah di Jerman harus mampu membayar sekitar 500 Euro/semester atau sekitar 7.500.000.

Hal yang membuat khawatir ialah bahwa biaya tersebut belum mencakup dengan biaya hidup yang harus ditanggung mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Berbeda dengan jika kita berkuliah di dalam negeri, beberapa universitas telah menggunakan patokan yaitu subsidi silang, sehingga mahasiswa yang kurang mampu secara finansial tetap dapat mengemban pendidikan hingga ke jenjang Perguruan Tinggi, berbeda dengan berkuliah di luar negeri yang hanya dinikmati oleh masyarakat kalangan atas saja.

BIAYAA

Melalui data statistik diatas dapat dibuktikan bahwa biaya hidup adalah salah satu faktor yang memengaruhi berbagai sektor perekonomian dalam suatu negara khususnya sektor pendidikan.

Salah satu jalan keluar untuk menikmati pengalaman untuk berkuliah di luar negeri adalah melalui jalur beasiswa yang membantu masyarakat yang ingin berkuliah di luar negeri dengan bantuan administrasi khususnya pada pembiayaan pendidikan. Namun tentunya tidaklah mudah untuk mendapatkan jalur tersebut dilihat dari serangkaian tes yang harus dilalui dan banyaknya pesaing yang juga ingin memperolehnya. Pemerintah telah menyediakan berbagai jalur beasiswa yang mempermudah generasi muda mewujudkan keinginan mereka untuk menyambung pendidikan ke luar negeri, dan tidak hanya pemerintah namun sudah banyak instansi swasta yang juga ikut memberikan kesempatan dan membuka jalur beasiswa untuk berkuliah di luar negeri.

 

 

Kesimpulan dan Saran

Menurut pandangan kami sebagai penulis sekaligus mahasiswa, Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang gencar melakukan pembangunan guna menjadi negara maju sudah selayaknya pemerintah juga memberi perhatian lebih terhadap dunia pendidikan yang kian hari kian memprihatinkan dihadapan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah sudah seharusnya mewujudkan seluruh harapan masyarakat terutama mereka yang membutuhkan bantuan finansial dalam mengemban pendidikan. Menurut kami sebagai BEM FEB Universitas Udayana, pemerintah sudah selayaknya memperbesar dana APBN untuk bidang pendidikan, yaitu sesuai dengan Undang-Undang sebesar 20% dari total APBN dan melibatkan unsur masyarakat, terutama mereka yang mampu secara ekonomi, pemerintah juga dapat melibatkan tokoh masyarakat, kaum bisnis, pengusaha, dan kaum berduit lainnya dalam urusan pendidikan. Mereka diharapkan mampu untuk memberikan bantuan berupa pemikiran, gagasan, dan dana untuk mengembangkan pendidikan serta membantu terselenggaranya pendidikan terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan.

Beberapa mahasiswa dibeberapa Perguruan Tinggi telah mendapatkan beasiswa Bidik Misi. Bidik Misi merupakan bantuan dana dari pemerintah dengan tujuan membantu mahasiswa yang kekurangan dana dalam membayar UKT. Namun, hal tersebut telah disalahgunakan oleh beberapa mahasiswa lainnya yang dianggap mampu untuk membayar UKT tapi masih mendaftarkan diri untuk dapat menerima beasiswa Bidik Misi. Dalam hal ini, peran dari mahasiswa sangat diperlukan. Sebaiknya disetiap fakultas harus terdapat pos aduan mahasiswa, dengan tujuan agar mahasiswa yang mengetahui adanya kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa lain dapat dilaporkan dan pihak universitas akan menindaklanjuti permasalahan tersebut. Adanya kecurangan harus segera diberantas, karena hal ini sangat merugikan mahasiswa lain yang seharusnya mendapatkan bantuan dana tersebut. Pemerintah menjadi faktor penting untuk menangani berbagai permasalahan dalam pendidikan ini, khususnya pada transparansi dan keterbukaan dalam berbagai informasi yang merujuk pada pendidikan khususnya pada jalur dana yang dialirkan kepada masyarakat luas. Sebagai mahasiswa, kita harus membantu pemerintah serta pihak rekotat dalam menciptakan kejujuran dan keadilan di dalam lingkungan kampus. Pada akhirnya meskipun sistem perekonomian dalam pendidikan masih tergolong jauh dari sempurna dan banyak kekurangan, namun seseorang tetap mampu mewujudkan impian mereka dalam memperoleh pendidikan yang tinggi melihat dari adanya berbagai bantuan dari pemerintah dan berbagai instansi lainnya melalui jalur beasiswa, apabila orang tersebut mampu terus berusaha dan tekun dalam menggapai tujuan dan impiannya.

 

(Y/T)

BIDANG ILMIAH DAN LITBANG

BEM FEB UNIVERSITAS UDAYANA

2017

Referensi:

http://ayufaradina.note.fisip.uns.ac.id/2016/03/14/7-alasan-kuliah/

http://infomasukptn.blogspot.co.id/2014/08/apa-itu-ukt.html

http://www.kompasiana.com/triandi/sistem-uang-kuliah-tunggal-implementasi-yang-tidak-sesuai-dengan-regulasi_572aed254f7a618c069f9892

https://lapor.go.id/pengaduan/1594457/pendidikan-tinggi-(dikti)/pengaduan-permasalahan-penurunan-ukt-di-universitas-singaperbangsa-karawang.html

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3455970/peringkat-indeks-pembangunan-manusia-ri-turun-ini-kata-pemerintah

logo bem modif-1

Formulir Minat Bakat dan Riwayat Kesehatan

Hallo Civitas Ekonomi!

Diumumkan bagi seluruh Mahasiswa Baru dan Mahasiswa Lama yang belum mengikuti atau yang mengulang rangkaian kegiatan sosialisasi almamater dan pengabdian masyarakat tingkat fakultas, berikut merupakan alur pendaftaran PKKMB, GET, INISIASI dan KBBM.

 

Untuk Mahasiswa Lama:

  1. Pendaftaran dibuka dari tanggal 2 – 4 Juli 2017
  2. Pendaftaran dimulai pukul 09.00 – 15.00 WITA
  3. Berkas – berkas yang harus dibawa:
  • Membawa formulir minat bakat dan riwayat kesehatan (1 lembar)
  1. Bagi mahasiswa lama yang tidak lulus atau mengulang PKKMB, GET, dan KBBM, membayar Rp 150.000 per kegiatan, dan dibawa saat pendaftaran

 

Untuk Mahasiswa Baru:

  1. Peserta mengisi formulir pendaftaran online di web orientasi.unud.ac.id
  2. Jadwal pengisian form online:
  • Gelombang I : Tanggal 1 – 2 Juli 2017 (Jalur SNMPTN)
  • Gelombang II : Tanggal 7 – 9 Juli 2017 (Jalur SBMPTN)
    1. Jadwal verifikasi berkas:
  • Gelombang I : Tanggal 5 – 7 Juli 2017 (Jalur SNMPTN)
  • Gelombang II : Tanggal 17 – 20 Juli 2017 (Jalur SBMPTN)
    1. Verifikasi dibuka pukul 09.00 – 15.00 WITA.
    2. Berkas – berkas yang harus dibawa:
  • Membawa formulir pendaftaran online (2 lembar)
  • Formulir minat bakat (2 lembar)
  • Formulir riwayat kesehatan (2 lembar)
  • Fotocopy nilai rapor SMA/SMK dalam 3 semester terakhir (1 rangkap)
  • Pas foto ukuran 3×4 berwarna, menggunakan kemeja putih tanpa jas dengan latar orange (2 lembar)
    1. Jika terjadi masalah dalam pendaftaran, silakan datang ke stand pengaduan. Stand pengaduan dibuka pada:
  • Gelombang I : Tanggal 5 – 6 Juli 2017 (Jalur SNMPTN)
  • GelombangII : Tanggal 17 – 18 Juli 2017 (Jalur SBMPTN)

Semua kegiatan bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Kampus Sudirman, kecuali pendaftaran online.

*NB:

  • Berkas diurut sesuai dengan yang telah diuraikan
  • Ukuran kertas yang digunakan untuk form adalah F4
  • Semua berkas dimasukkan ke dalam map

Putra: Biru

Putri: Merah

Formulir minat bakat dan riwayat kesehatan dapat didownload di sini:

FORM MINAT BAKAT DAN RIWAYAT KESEHATAN

CONTOH PENGISISAN FORM MINAT BAKAT DAN RIWAYAT KESEHATAN

 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi :

Web : www.bemfeb-unud.com

Twitter :@bemfebunud

Instagram : bemfebunud

Facebook : BEM FEB UNUD

Official Line : @nne6923w

69424

Pendaftaran ESF 2017

69424
Hal yang dinanti-nanti akan hadir kembali, program kerja divisi I yaitu perlombaan ilmiah.

🌟EQUILIBRIUM SCIENCE FAIR 2017🌟

Kini Equilibrium Science Fair hadir dengan 3 jenis lomba dengan tingkat nasional, yaitu:

1. Equilibrium Writing Competition (EWC)
Lomba Menulis Esai yang diperuntukan bagi pelajar SMA/SMK/MA sederajat di seluruh Indonesia.

2. National Equilibrium Conference (NEC)
Lomba Esai dan Konferensi yang diadakan bagi mahasiswa/i D1 hingga S1 seluruh Indonesia.

3. Indonesia Debating Competition (IDC)
Lomba Debat Bahasa Indonesia yang diadakan bagi mahasiswa/i D1 hingga S1 seluruh Indonesia.

Yuk simak pedomannya disini

  1. Pedoman Lomba NEC
  2. Pedoman Lomba IDC
  3. Pedoman Lomba EWC

Berikut adalah FORMULIR PENDAFTARAN LOMBA
PENDAFTARAN ONLINE

poster

Pendaftaran 2nd EAC 2017

poster

2nd Equilibrium Art Competition mengadakan tiga perlombaan yaitu :
1. Lomba Reong Berpasangan + Makendang Tunggal
2. Lomba Tari Trunajaya
3. Lomba Musikalisasi Puisi

Informasi pendaftaran (Offline) :
📆 29 Mei – 24 Juni 2017
🕒 15.00 – 18.00 WITA
🏠 Sekretariat Bersama LMFEB Unud, Jln. P. B. Sudirman, Denpasar

Untuk Pendaftaran Online bisa dikirimkan melalui email eacfebunud@gmail.com

📌Formulir pendaftaran dapat diunduh pada link berikut :
FORMULIR PENDAFTARAN

📌Pedoman Lomba dan Persyaratan dapat diunduh pada link berikut :
PEDOMAN LOMBA EAC

S__32948253

Pendaftaran 8th EQUITECH 2017

S__32948253

Halo WIRAUSAHA MUDA
Ada kabar gembira nih!

Yuk IKUT berpartisipasi dalam ajang 8th EQUILIBRIUM ENTREPRENEUR CHALLENGE (EQUITECH) !

 

Berikut adalah PANDUAN LOMBA yang wajib disimak baik-baik

PANDUAN LOMBA 8th EQUITECH

 

Berikut adalah FORMULIR PENDAFTARAN 8th EQUITECH

FORMULIR PENDAFTARAN

 

Serta JANGAN LUPA untuk mengisi lampiran-lampiran SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN SANGGUP

SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENERIMA MODAL USAHA EQUITECH

 

Berikut adalah CONTOH PROPOSAL BISNIS

CONTOH PROPOSAL LOMBA 7TH EQUITECH

E - KTP

 Kesempatan dalam Kesempitan Proyek E-KTP 

Ringkasan Permasalahan

e-KTP atau electronic-KTP atau dalam bahasa Indonesia berarti Kartu Tanda Penduduk elektronik  adalah kartu tanda penduduk yang dibuat secara elektronik dan memuat system keamananan atau pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis  database kependudukan nasional.

Di dunia, penggunaan e-KTP sudah banyak dijumpai di beberapa negara. Salah satu contohnya pada negara-negara Uni Eropa, seperti Belgia yang sudah menerapkannya mulai tahun 2000. Pemilik kartu bisa memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Belgia seperti, pembukaan rekening tabungan, transportasi umum, hingga pelayanan kesehatan. Selain itu kartu tersebut dapat dijadikan sebagai paspor untuk melakukan perjalanan ke negaranegara Uni Eropa lainnya, kecuali Rusia. Selain itu negara Malaysia adalah salah satu negara dengan penggunaan e-KTP yang sangat maju. Di negara ini kartu tersebut  bernama MyKad. MyKad sudah harus dimiliki oleh seluruh warga negara Malaysia secara permanen dari umur 12 tahun. Fungsi dari MyKad adalah sebagai lisensi berkendara, dokumen perjalanan serta informasi kesehatan. Selain itu kartu ini sudah terintegrasi dengan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Rencana kedepan dari pemerintah Malaysia adalah mengembangkan MyKad sebagai kartu perjalanan untuk traveller dan kartu pembayaran multi guna sebagai kartu kredit atau debit.

Di Indonesia, e-KTP pertama kali diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2009 dengan 4 (empat) kota proyek percontohan nasional. Keempat kota tersebut ialah Padang, Makasar, Yogyakarta dan Denpasar. Sedangkan kabupaten atau kota lainnya diluncurkan pada tahun 2011 dengan mekanisme 2 (dua) tahap. Melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Ir. Nyoman Gde Narendra, memaparkan bahwa dipilihnya Kota Denpasar sebagai pilot proyek pembuatan e-KTP adalah karena komitmen Pemkot Denpasar dalam menciptakan tertib administrasi kependudukan sangat tinggi. Dalam sehari Dinas Dukcapil Kota Denpasar dapat melayani permohonan pembuatan KTP sebanyak 500-600. Selain itu, dijelaskan kembali oleh Narendra, yaitu Kota Denpasar menggunakan system jemput bola dan proaktif dengan menggunakan mobil keliling ke pelosok-pelosok desa yang jauh dari kota.

Di RRC,  kartu seperti e-KTP dikenal dengan Kartu identitas elektronik (e-IC). Kartu ini tidak dilengkapi dengan biometric atau rekaman sidik jari. Kartu e-IC hanya dilengkapi dengan data perorangan yang terbatas. Sedangkan di India, system yang digunakan untuk pengelolaan data kependudukan adalah system UID (Unique Identification Data). UID diterbitkan melalui pendaftaran pada 68 titik pelayanan. Di Indonesia menggunakan system yang bernama NIK (Nomor Induk Kependudukan). Di Indonesia  program e-KTP dilaksanakan di lebih dari 6.214 kecamatan. Dalam perkembangannya, pemanfaatan kartu pintar e-KTP dibuat dengan chip yang memuat informasi data biodata, foto, citra tanda tangan dan sidik jari dengan metode pengamanan yang tinggi serta didukung oleh pemanfaatan teknologi biometric. Teknologi biometric mampu untuk mengidentifikasi ketunggalan identitas penduduk dari hasil perekaman data penduduk wajib e-KTP, sehingga dapat menghasilkan ketunggalan identitas penduduk (NIK yang unik dan tunggal) sebagai basis pembuatan database kependudukan nasional yang akurat dan data ketunggalan identitas pada e-KTP.

e-KTP memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan KTP biasa atau biasa disebut dengan KTP nasional. Adapun beberapa kelebihannya  antara lain: Identitas jati diri tunggal, tidak dapat dipalsukan, tidak dapat digandakan, serta dapat dipergunakan sebagai data untuk ikut serta dalam memilih dalam Pemilu atau Pilkada. Selain itu, sidik jari yang direkam dalam persyaratan e-KTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), namun hanya dua jari yang dimasukkan dalam chip, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi e-KTP karena bentuknya tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores dan tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar Dalam prosesnya pembuatan e-KTP tidak jauh beda dengan tata cara dan prosedur pembuatan SIM dan Passport. Secara umum, penduduk datang ke tempat pelayanan membawa surat panggilan lalu petugas akan melakukan verifikasi data penduduk dengan database serta dilanjutkan dengan mengambil foto digital, tandatangan pada alat perekam tandatangan, perekaman sidik jari pada alat perekam sidik jari, serta merekam retina mata. Selanjutnya petugas membubuhkan tandatangan dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai tanda bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman foto, tandatangan dan sidik jari. Setelah semua selesai yang bersangkutan akan dipersilahkan pulang untuk menunggu hasil proses pencetakkan selama 2 minggu dari tanggal pembuatan. Adapun syarat untuk membuat e-KTP : a. Berusia 17 tahun; b. Menunjukkan surat pengantar dari keuchik; c. Mengisi formulir F1.01 (bagi penduduk yang belum pernah mengisi/belum ada data di system informasi administrasi kependudukan) ditanda tangani oleh kepala desa; d. Foto copy Kartu Keluarga (KK)  

 

Sudut pandang 

Penerapan electronic-KTP (e-KTP) merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 dan Undan-Undang nomor 35 tahun 2010 yang menyatakan aturan tata cara dan implementasi teknis dari E-KTP yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip. Hammam Riza, Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) BPPT, saat Kick off Meeting Workshop Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional, yang berlangsung di Ruang Komisi BPPT mengatakan bahwa dilihat dari lokasinya, penerapan e-KTP akan dilaksanakan diseluruh Indonesia, meliputi 2348 kecamatan dan 197 kabupaten atau kota dan ditahun 2012 berada di 3886 di kecamatan dan 300 di kabupaten atau kota. Hamman menambahkan menurut beliau BPPT berperan dalam melaksanakan pengkajian, Technology

Clearing House, audit sampai pada solusi teknologi. “Melalui acara ini, kita ingin menyatukan tekad untuk menyukseskan penerapan e-KTP. PRICE (Profesional, Integrity, Creative dan Excellence) adalah nilai-nilai BPPT yang akan kita usung dalam kegiatan ini.” tegas Hammam.

Melihat dari kelebihannya e-KTP dapat bermanfaat untuk penunjang kegiatan pemerintah seperti halnya untuk kepentingan pemilu ke depan agar dapat lebih tertib dan dipercaya.  Namun,  penggantian KTP menjadi e-KTP dapat menimbulkan penghalang atau kegagalan karena jumlahnya besar mencapai 170 juta KTP hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan dukungan yang sangat luas yang bukan hanya dari pihak Kementerian Dalam Negeri, tetapi juga butuh dukungan dari seluruh badan pemerintahan dan juga masyarakat itu sendiri. Jika dukungan tersebut berjalan baik dan seiring pemahaman mengenai pentingnya e-KTP maka penghalang tersebut akan bisa diatasi.

 

Penggelembungan Dana 1 M 

 1

Dikutip dari laman tribunnews.com, 30 Oktober 2009, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang saat itu dipimpin Gamawan Fauzi berencana mengajukan anggaran Rp 6,9 triliun untuk penyelesaian System Informasi Administrasi Kependudukan (SIAP), salah satu komponennya adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tujuh bulan kemudian atau 18 Mei 2010, Mendagri Gamawan Fauzi berjanji, pembuatan e-KTP selesai pada 2013. Lelang e-KTP pun dimulai pada 4 Februari 2011. Lima bulan berselang, indikasi masalah tercium. Tender proyek diketahui bermasalah pada 10 Agustus 2011. Penyebab masalah diketahui, tiga Konsorsium Solusi dan Konsorsium PT Telkom diduga menggelembungkan dana sebesar Rp 1 triliun rupiah. Tapi tak sampai sepekan, Mendagri Gamawan Fauzi membantah. Menurut Gamawan Fauzi, lelang e-KTP sudah sesuai aturan dan tidak ada penggelembungan harga. Awal September 2011, Anggota Komisi II DPR RI menggertak akan membentuk panitia kerja untuk memastikan proyek E-KTP berjalan sesuai rencana.  Tiga tahun kemudian atau 22 April 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai turun tangan. Dan kini terungkap,  uang haram di balik proyek e-KTP. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum (JPU) menyebut ada 39 orang politisi dan mantan Menteri Dalam Negeri yang menikmati uang haram e-KTP.

Banyaknya Temuan Ombudsman Mengenai Permasalahan E-KTP 

Salah satu anggota staff Ombudsman, Ahmad Suaedy, memaparkan bahwa terjadi beberapa permasalahan terhadap pelaksanaan penggantian e-KTP. Salah satu permaslahannya mengenai jumlah blanko e-KTP yang tidak sesuai dengan jumlah permintaan pembuatan e-KTP. Ini terbukti dengan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 22 juta, namun blanko e-KTP yang

2

Kementerian Dalam Negeri tertanggal 12 Mei 2016 menyatakan pelayanan hanya sampai 31 September 2016. Jadi belum ada keterangan resmi ihwal perpanjangan mengurus e-KTP. Ahmad menilai belum adanya pembaruan terhadap surat edaran itu mengakibatkan dinas kependudukan dan catatan sipil di daerah yang merekam dan mencetak e-KTP takut melayani setelah September 2016. Para petugas dinilai tidak berani melayani karena belum ada surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri untuk memperpanjang pemberian layanan e-KTP kepada penduduk. Ombudsman juga menemukan, selama dua tahun terakhir, terjadi penurunan minat mengurus e-KTP. Menurut Ahmad, penurunan itu lantaran lambatnya pelayanan, sulitnya mengurus e-KTP, percaloan yang ditemukan Ombudsman. Pihaknya menemukan ada praktek percaloan, sehingga penduduk harus membayar Rp 200-300 ribu. Praktek itu terjadi baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa.  Anggota Ombudsman lain, Ninik Rahayu, menuturkan pengiriman blangko juga tidak mengedepankan keamanan. Ia mengambil contoh di Surabaya.

Pengembalian blangko di kota itu dilakukan secara manual menggunakan mobil. “Dari Surabaya setiap minggu ke Jakarta,” katanya. Selain itu, tidak adanya keseragaman dalam petunjuk teknis pengurusan e-KTP di setiap daerah. Bahkan ada temuan kantor yang menutup jam kerjanya pada pukul 12.00. Dari koneksinya pun bermasalah. Ombudsman menemukan ada sepuluh kecamatan di Kalimantan Selatan yang belum merekam e-KTP karena keterbatasan teknologi.

Isu KTP-el di Bali

Dalam beberapa artikel berita di Bali disebutkan bahwa adanya perpanjangan waktu dalam deadline perekaman KTP elektronik (e-KTP) yang sebelumnya ditetapkan tanggal 30 September 2016 telah diperpanjang sampai pertengahan 2017. Itu berarti hanya tersisa waktu dua bulan lagi untuk membuat e-KTP. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar, jumlah warga Kota Denpasar yang belum melakukan perekaman e-KTP sebanyak 59.564 jiwa per 18 April 2017. Beliau juga menegaskan semakin lama waktu perekaman e-KTP maka proses penyelesaiannya akan semakin lama pula. Sebab adaa warga yang sudah merekam sejak 2013 saja, masih ada yang belum mendapatkan e-KTP sampai saat ini.

Dari data yang diperoleh di Disdukcapil Denpasar, tercatat 54.650 jiwa warga Denpasar yang sempat mengalami masalah e-KTP, mulai dari perekaman ganda, kehilangan, dan lain-lain. Terhadap hal tersebut, 54 ribu warga tersebut harus melakukan proses dari awal dengan melakukan perekaman di Disdukcapil Denpasar. Di Karangasem, Banyak masyarakat yang mengeluhkan hal yang serupa ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karangasem. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil I Wayan Sumidia mengakui, pelayanan tersebut macet, dan belum ada kepastian sampai kapan bisa normal kembali.. Sumidiamengatakan, jaringan komunikasi data online,mengalami kemacetan karena terjadi perpindahan jaringan dari proveider Indosat ke Telkom

Selain itu ada permasalahan lain yang dialami masyarakat dalam pembuatan e-KTP ini yaitu banyak blangko yang belum dikirim. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Denpasar telah menerima 10 ribu keping blangko e-KTP sejak 11 April 2017. Namun, hingga saat ini, blangko belum juga didistribusikan. Narendra mengatakan blangko e-KTP yang sudah datang perlu dicetak terlebih dahulu di kantor Disdukcapil Denpasar. Setelah 10 ribu blangko selesai dicetak, barulah blangko didistribusikan melalui kecamatan, dan desa. Narendra menjelaskan kalau sedikit demi sedikit kami distribusikan akan percuma. Maka dari itu pihaknya  akan mencetak semuanya terlebih dahulu nanti setelah itu baru akan di distribusikan. Narendra juga mengakatan ia belum berani memastikan sampai kapan 10 ribu blangko e-KTP dapat  selesai dicetak, kemudian didistribusikan ke masyarakat. Sebab semua itu bergantung pada mesin pencetak e-KTP

Terkait dengan permohonan blanko e-KTP yang telah dikirimkan ke Kemendagri, Narendra mengatakan bahwa pihak Kemendagri telah mengeluarkan surat bernomor : 471.13/10231/Dukcapil, tertanggal 29 September 2016 yang ditandatangani Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh, menyebutkan bahwa persedian blanko e-KTP di Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri telah habis,  dan diperkirakan blanko e-KTP baru tersedia pada bulan November.maka untuk sementara bagi masyarakat yang telah melakukan perekaman e-KTP tetapi belum mendapatkan fisik e-KTP, Kemendagri akan menerbitkan Surat Keterangan sebagai pengganti e-KTP, yang menerangkan bahwa penduduk tersebut benar-benar sudah melakukan perekaman e-KTP dan penduduk yang bersangkutan telah terdata dalam database kependudukan.

 

 

Solusi Untuk Mempercepat Integrasi e-KTP

3                                                           

            Beberapa cara yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mempercepat integrasi e-KTP adalah seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung yaitu dengan menggunakan teknik “jemput bola” atau yang lebih dikenal dengan nama “Predator” e-KTP. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klungkung mengambil tindakan cepat untuk mengatasi lamanya proses pembuatan e-KTP. Yaitu dengan melakukan pelayanan ke ruma-rumah warga Klungkung. Dikarenakan kondisi geografis dari Kabupaten Klungkung yang terjal, turunan dan gang kecil, membuat tidak bisanya diakses oleh roda empat. Seperti yang dilansir dari laman beritabali.com, Dengan menggunakan roda dua, petungas “predator” tersebut mengunjungi satu persatu rumah warga yang belum memiliki e-KTP dan kesulitan mengurus e-KTP. Semenjak kehadiran “predator e-KTP tersebut, tercatat sudah 298 warga sudah menjadi “mangsa” termasuk warga di Nusa Penida. Hal tersebut seharusnya bisa dicontoh oleh Pemerintah Daerah lainnya di seluruh Indonesia dengan melaksanakan teknik “jemput bola” untuk mempercepat integrasi dari KTP biasa ke e-KTP.

 

Kesimpulan dan Saran 

Dalam perkembangan kehidupan modern di tahun 2017 ini, telah terjadi banyak revolusi teknologi yang pada awalnya dengan system tradisional dan kini menjadi digital. Begitupula dengan penggunaan kartu tanda penduduk di Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama E-KTP. Penggunaan e-KTP sendiri mulai direalisasikan pada era kepemimpinan SBY dengan menteri dalam negeri yaitu Gamawan Fauzi. Pada awalnya ditunjuk 4 kota untuk model percontohan pembuatan e-KTP. Adapun berbagai kelebihan pengunaan produk digital pada kartu tanda penduduk ialah bahwa kartu tersebut hanya dapat dipergunakan oleh si pemilik kartu tersebut karena di dalam kartu tersebut sudah berisi sidik jari si pemilik. Selain itu juga e-KTP juga digunakan sebagai alat all in one dalam melakukan proses transaksi ekonomi. Namun dalam perkembangannya, terjadi beberapa penyimpangan penggunaan dana, karena terdapat miliaran dana yang dicurigai mengalami penggelembungan dana, yang menyimpang dan diluar kesengajaan.   Selain itu pula Ombudsman juga menemui beberapa kejanggalan di lapangan mengenai pembuatan e-KTP. Yaitu adanya minat masyarakat yang menurun dalam pembuatan e-KTP, dikarenakan lamanya menunggu blanko e-KTP, dan juga adanya ajang percaloan di lapangan karena masyarakat tidak ingin “membuang waktu” atau menunggu lama untuk memperoleh e-KTP dan juga karena e-KTP juga sangat diperlukan dalam aktivitas masyarakat sehari-hari. Berdasarkan isu e-KTP di Bali, Permasalahan mengenai e-KTP di Indonesia dan khususnya, wilayah Bali adalah sama. Dalam proses perekaman datanya dan pencetakkannya cukup memakan waktu, terlebih lagi blangko yang tidak memadai dengan masyarakat yang akan membuat e-KTP. Pembuatan blangko yang dipengaruhi oleh mesin operasi yang digunakan sangat terbatas ini sangat mempengaruhi waktu yang digunakan untuk warga membuat e-KTP. Hal ini lah yang membuat warga tidak bersemangat lagi dalam mengubah KTPnya menjadi KTP elektronik. Padahal sesungguhnya e-KTP sangat berpengaruh besar terhadap kebutuhan hidup kita mendatang, mengingat Indonesia sangat gencar dalam melakukan perubahan seiring perkembangan jaman globalisasi. Dimana semua aspek akan melibatkan sebuah teknologi yang canggih. Maka dari itu tindakan yang tepat yang seharusnya pemerintah lakukan adalah memperhatikan sarana dan prasarana dalam pengembangan suatu kegiatan. Dalam hal pembuatan e-KTP ini seharusnya pemerintah lebih tanggap lagi dalam pengadaan alat pencetak blangko. Pemerintah sendiri harusnya telah memprediksi bagaimana kapasitas saran dan prasarana yang akan digunakan sehingga dalam prosesnya, hambatan tidak lagi datang dari aspek sarana dan prasarana.

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana juga menkaji beberapa permasalahan yang terjadi mengenai pelaksanaan migrasi ke e-KTP. Dari beberapa permasalahan diatas, adapun saran yang dapat kami sampaikan yaitu memperketat laporan penggunaan dana, karena dalam hal ini penggunaan dana yang sangat besar, dalam proses tersebut, lalu perlunya peningkatan pengawasan dari pihak berwajib yang berhubungan dengan megaproyek ini agar tidak terciptanya lagi penyelewengan dana dan permasalahan lainnya.

 

(M/W)

BIDANG ILMIAH DAN LITBANG

BEM FEB UNIVERSITAS UDAYANA

2017

 

Referensi :

https://m.tempo.co/read/news/2016/10/10/173811071/ombudsman-temukan-banyak-masalahdalamproyek-e-KTP

http://www.tribunnews.com/nasional/2017/03/10/ini-asal-muasal-bergulirnya-kasus-korupsi-e-ktp

http://bali.tribunnews.com/2017/04/19/waktu-bikin-e-ktp-tersisa-2-bulan-data-54-ribu-warga-di-denpasar-bermasalah?page=all

http://www.nusabali.com/berita/782/layanan-e-ktp-dan-kk-macet-2-minggu

http://beritabali.com/read/2017/03/06/201703060017/Predator-Berkeliaran-Urus-EKTP-Masyarakat-Klungkung.html

IORA

Potensi IORA Dalam Perekonomian Indonesia

Indian Ocean Rim Association (IORA) adalah pelopor dan satu-satunya organisasi regional di wilayah Samudera Hindia. Samudera Hindia berperan strategis terutama untuk ekonomi dunia dimana terhubungnya perdagangan internasional dari Asia ke Eropa dan sebaliknya yang saling menguntungkan satu sama lainnya. IORA berdiri berdasarkan pada pilar – pilar ekonomi, keamanan dan keselamatan maritim, dan pendidikan serta kebudayaan. Prioritas kerja sama dalam IORA diantaranya: Keselamatan dan Keamanan Maritim; Fasilitasi Perdagangan; Manajemen Perikanan; Manajemen Risiko Bencana Alam; Kerja Sama Akademis dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Pertukaran Kebudayaan dan Pariwisata. Di luar prioritas tersebut, IORA juga mengangkat dua buah cross cutting issues yaitu Blue Economy dan Women Empowerment.

Saat ini, IORA beranggotakan 21 negara yaitu Afrika Selatan, Australia, Bangladesh, Komoros, India, Indonesia, Iran, Kenya, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Mozambik, Oman, Persatuan Emirat Arab, Seychelles, Singapura, Somalia, Sri Lanka, Tanzania, Thailand dan Yaman. Selain itu, IORA juga menggandeng 7 negara mitra dialog, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman, Mesir, Perancis dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Terdapat juga 2 organisasi peninjau di IORA yaitu Indian Ocean Tourism Organization(IOTO) dan Indian Ocean Research Group (IORG).

Indonesia secara resmi memegang jabatan sebagai ketua IORA periode 2015 – 2017 dengan Afrika Selatan sebagai Wakil Ketua pada Pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ke – 15 di Padang.Indonesia adalah satu-satunya ketua IORA yang menetapkan tema selama masa jabatannya, yaitu “Strengthening Maritime Cooperation in a Peaceful and Stable Indian Ocean”.

Gagasan dan prakarsa strategis Indonesia pada masa jabatannya sebagai ketua yang telah disetujui: membentuk IORA Concord sebagai outcome strategis 20 tahun IORA; dan penyelenggaraan KTT IORA (one-off) pada Maret 2017. Dalam kapasitasnya tersebut, Indonesia menetapkan prioritas untuk memperkuat regionalisme di kawasan Samudera Hindia melalui pembentukan IORA Concord, pengarusutamaan gagasan Poros Maritim Dunia, memajukan kerja sama IORA dan isu lintas sektoral dan melanjutkan penguatan institusi. Selama masa jabatannya sebagai ketua, Indonesia berkomitmen untuk mengadakan program kegiatan konkrit bekerja sama dengan Kementerian dan Lembaga RI terkait, yaitu: The 3rd Indian Ocean Dialogue; International Symposium “IORA 20thAnniversary: Learning from Past and Charting the Future”;  IORA Business Innovation Center (BIC); IORA Guide for Investment; The 2nd Blue Economy Conference; Regional Workshop: “Interseksi Kebudayaan dan Peradaban  di Samudera Hindia” dan IORAG Cultural Expo[1].

Melihat dari keikutsertaan Indonesia di IORA, Indonesia sudah hampir 19 tahun menjadi anggota IORA semenjak tahun 1997 dan dipercaya sebagai Ketua IORA 2015-2017 yang memegang tanggung jawab untuk memimpin lembaga yang membawahi beberapa negara yg berasal dari Benua Asia, Benua Afrika, dan Benua Oceania yang berada di sekitar wilayah Samudera Hindia. Setelah Indonesia dikabarkan menjadi ketua, IORA menjadi sorot pandang media ditambah setelah terlaksananya Konferensi Tingkat Tinggi di Jakarta pada 5-7 Maret 2017 kemarin. Namun timbulnya pertanyaan mengenai bagaimana potensi IORA terhadap Indonesia utamanya pada perdagangan maritim, apakah melalui Indonesia yang menjadi ketua IORA mendapatkan dampak yang signifikan akan kemajuan perekonomian di Indonesia, serta bagaimana tindakan yang harus kita perbuat agar tujuan dari adanya kerjasama IORA dapat tercapai. Berbagai pertanyaan tersebut akan dibahas pada kajian kali ini.

Sudut Pandang Pemerintah pada IORA

Menurut pemerintah melalui Kementrian Perdagangan, IORA adalah kekuatan geopolitik dan geoekonomi yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Perdagangan intra-regional IORA di tahun 2015 mencapai USD 777 miliar atau naik 300% dibandingkan tahun 1994 yang sebesar USD 233 miliar. Selain itu, Samudera Hindia merupakan 70% jalur perdagangan dunia, termasuk jalur distribusi minyak dan gas. IORA mencakup kurang lebih 2,7 miliar penduduk (35% dunia). Namun, perannya baru 12% pangsa pasar dunia, 10% PDB global, dan 13% tujuan penanaman modal asing (PMA). Sebesar 96% perdagangan intra-IORA dikuasai enam negara, yaitu Singapura, Malaysia, India, Indonesia, Australia, dan Afrika Selatan. Beberapa negara yang tengah menjadi perhatian penting Pemerintah Indonesia dalam hal perdagangan adalah Bangladesh, Kenya, Mozambik, Afrika Selatan, Uni Emirat Arab, dan Iran.

Bagi Kemendag, IORA sangat strategis dan sejalan dengan strategi diversifikasi pasar tujuan ekspor, hal ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo pada pembukaan Rakernas Perdagangan. Kemendag akan melakukan ekspansi atau pendalaman terhadap pasar-pasar baru yang potensial. Indonesia berpeluang membangun kemitraan lebih erat dengan anggota. Melalui IORA, Indonesia dapat menjajaki peningkatan cakupan jalinan kerja sama perdagangan bilateral dan multilateral dengan beberapa negara kunci, seperti Uni Emirat Arab, Afrika Selatan, Bangladesh dan Iran, serta Amerika Serikat dan Inggris[2].

Maka dari itulah, menurut Kementrian Perdagangan, IORA yang berupa kawasan Samudera Hindia adalah kawasan masa depan dunia. Saat ini menjadi momentum yang tepat mengingat pertumbuhan ekonomi beberapa negara anggota IORA terbilang tinggi.Peningkatan aktivitas perdagangan dan investasi IORA juga dapat semakin mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Indonesia sebagai Ketua IORA 2015-2017

Indonesia diberikan kepercayaan untuk menjadi ketua IORA periode 2015-2017.Pada masa kepemimpinan Indonesia, IORA memiliki visi jangka panjang.Pertama, memelihara momentum politik guna menjadikan IORA asosiasi yang kuat, efektif, dan efisien. Kedua, penguatan arsitektur regional yang memastikan dan menjaga keamanan dan perdamaian di Samudra Hindia. Ketiga, peningkatan kerja sama kolektif dan kemampuan bersama untuk mencapai kerja sama yang saling menguntungkan dan kesejahteraan bersama. Dan keempat, peningkatan kepastian untuk maju ke depan dalam kolaborasi dalam konteks IORA.

Indonesia sebagai ketua IORA juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat, dimana masyarakat menyadari akan potensi yang dimiliki oleh negara mereka, yang ternyata mampu dan dipercaya untuk memimpin suatu organisasi besar, yang nantinya akan menumbuhkan motivasi tersendiri pada masyarakat untuk berusaha menjadi lebih baik lagi dalam berperilaku dan bertindak ke depannya. Karena Indonesia menjadi sorot pandang dunia dan diperhatikan oleh berbagai negara melalui sikapnya dalam memimpin.

Tidak hanya itu, Indonesia berpeluang membangun kemitraan lebih erat dengan anggota IORA sebagai growing partners dan pasar ekspor nontradisional berbekal daya saing Indonesia pada peringkat 41 dunia. Contohnya, potensi ekspor di pasar Afrika mencapai USD 550 miliar pada 2016, namun realisasi ekspor Indonesia baru mencapai USD 4,2 miliar. Demikian juga potensi ekspor ke pasar Timur Tengah yang mencapai USD 975 miliar, namun baru terealisasi USD 5 miliar.

Setelah menjadi ketua, Indonesia mengambil berbagai tindakan kedepannya, kerja sama maritim antarnegara anggota IORA akan ditingkatkan, khususnya untuk mengatur perilaku negara-negara di lingkar Samudera Hindia. Untuk dapat menjadi negara dengan predikat Poros Maritim Dunia hal ini berarti negara Indonesia harus mengandalkan potensi perekonomian nasionalnya kedalam bidang maritim atau dengan kata lain sumber kehidupan negara tersebut berasal dari lingkup maritim. Indonesia sebagaimana diketahui memiliki kekayaan alam baik itu darat maupun lautan, hal ini menjadikan Indonesia dikenal sebagai laboratorium dunia atau dengan kata lain sebagai pusat keanekaragaman segala bentuk kehidupan. Dimana Indonesia banyak menyumbangkan informasi berharga yang dapat digunakan dalam bidang pembangunan ekonomi maupun peradaban maritim.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) IORA

Terdapat tiga agenda krusial dalam KTT IORA di Jakarta pada tahun ini. Pertama, IORA akan menghasilkan perjanjian hukum dan norma dalam bentuk IORA Concord. Kedua, IORA Concord memiliki enam wilayah kerja sama penting dan aksi rencananya, yaitu keamanan maritim, perikanan, penanganan bencana alam, pendidikan, dan pariwisata di Samudra Hindia.Dan ketiga, deklarasi negara-negara IORA melawan kekerasan ekstremisme dan terorisme[3].

Pada Konferensi Tingkat Tinggi tersebut juga dilakukan penjajakan kerja sama perdagangan hingga investasi. Menteri Pariwisata, Arief Yahya memaparkan tawaran kerja sama pariwisata Indonesia yang potensial juga dilakukan dengan negara anggota dan mitra wicara IORA. Indonesia menawarkan kerja sama investasi di 10 destinasi pariwisata prioritas atau ‘10 Bali Baru’ kepada para investor dari negara anggota IORA 2017. Beliau berpendapat bahwa pariwisata dan konektivitas terus dikembangkan melalui pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan dan merata di seluruh Nusantara, termasuk di 10 destinasi pariwisata prioritas yang dijadikan sebagai Bali baru. 10 Bali Baru tersebut diantaranya adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Tanjung Lesung di Banten, Kepulauan Seribu di DKI Jakarta, Candi Borobudur di Jawa Tengah, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Mandalika di Lombok, NTB, Labuan Bajo di Flores, NTT, Wakatobi, di Sulawesi Tenggara, dan Morotai di Maluku[4].

Arief menjelaskan bahwa Indonesia menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara pada 2019 menjadi 20 juta wisman. Untuk mendukung target tersebut, Indonesia telah mengeluarkan sejumlah regulasi antara lain, bebas visa kunjungan singkat kepada 169 negara, kemudahan izin masuk kapal yacht dan kapal pesiar ke perairan Indonesia dengan pencabutan Clearance Approval for Indonesia Territory.

Selain itu, Arief menekankan, konektivitas menjadi hal yang sangat penting untuk pencapaian target wisman sebanyak 20 juta pada 2019. Konektivitas udara dianggap sangat penting dalam mendukung pariwisata, mengingat sekitar 75 persen kunjungan wisman ke Indonesia menggunakan transportasi udara. Sehingga tersedianya seat pesawat yang cukup, menjadi kunci untuk mencapai target 2019.

 IORAa

IORA Business Summit (IBS) 2017

IORA Business Summit (IBS) merupakan bagian dari rangkaian IORA Summit 2017. IBS dilaksanakan pada 6 Maret 2017 di Jakarta Convention Center, Jakarta dan akan dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo. Beberapa Kepala Negara/Pemerintahan juga menyampaikan paparan pada IBS. Lebih dari 300 CEO, pebisnis dan wakil Kamar Dagang dan Industri negara anggota IORA berinteraksi dalam acara tersebut.

IBS mengangkat tema “IORA: Building Partnership for Sustainable and Equitable Economic Growth”. Adapun topik utama yang akan dibahas dalam IBS yaitu mendorong perdagangan dan investasi termasuk melalui UKM, pemberdayaan perempuan dalam kegiatan usaha, antara lain melalui inovasi, keterhubungan/konektivitas digital dan akses keuangan, mendorong pariwisata dan konektivitas IORA melalui pembangunan infrastruktur.

Salah satu usulan konkret pengusaha yang disampaikan melalui IBS antara lain harapan pembentukan IORA Business Travel Card (IBTC) yang mendukung mobilitas pengusaha dan memfasilitasi business-to-business links. Menurut Kementrian Perdagangan IORA Business Summit merupakan langkah nyata mewujudkan potensi kawasan yang selama ini belum tergarap optimal. Ada pertemuan G-to-G yang membahas payung kerja sama secara umum, ada forum B-to-B yang lebih konkret mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan. Inilah yang akan menjadikan IORA masa depan ekonomi dunia.

Kesimpulan dan Saran

Jika Indonesia menjadi sebuah negara dengan predikat Poros Maritim Dunia sudah seharusnya Indonesia memimpin dalam pelaksanaan setiap kegiatan bernuansa maritim. Pemerintah memiliki peran besar dalam pembentukan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia oleh karenanya dibutuhkan langkah untuk memperkuat institusi pemangku kepentingan, dimana hal ini agar Indonesia dapat menetapkan sasaran operasional dan menentukan upaya apa saja yang harus dilakukan agar sasaran dapat dilakukan. Oleh karena itu terdapat tiga poin penting yang harus diperkuat dalam institusi pemerintahan yakni mind-set yang berorientasi maritim, kompetensi maritim, dan kapabilitas maritim. Hal inilah yang mewajibkan pemerintah harus menumbuhkan kesadaran maritim di masyarakat luas. Seperti kita ketahui bahwa IORA merupakan  sebuah organisasi regional yang masih relative muda akan menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mempengaruhi kawasan secara keseluruhan. Untuk itu, pemerintah perlu menyusun strategi yang tepat agar agenda yang akan ditawarkan Indonesia selama memimpin IORA dapat menguntungkan Indonesia sekaligus menguntungkan lebih banyak pihak di kawasan.

Pertanyaan yang terlintas selanjutnya adalah, apakah timbul dampak bagi masyarakat akan berbagai peristiwa mengenai IORA ini. Menurut kami, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, tentunya kerja sama Indonesia bersama berbagai negara melalui IORA ini tentunya memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian bangsa. Namun, apakah dampak yang positif ini mampu terus dapat kita pertahankan dan lestarikan. Tentunya masyarakat harus tahu posisi Indonesia di IORA dan mengetahui IORA itu apa. Tapi sampai sekarang banyak yang masih belum tahu IORA itu apa, dan apa saja fokus kerjasama antar negara di kawasan Samudera Hindia itu. Maka dari itu pemerintah perlu mensosialisasikan IORA serta program-programnya, utamanya memfokuskan ke kalangan pelajar terlebih dahulu, karena pelajar tentunya akan memegang peran vital nanti kedepannya. Apalagi Indonesia dipercaya sebagai Ketua IORA 2015-2017, tentunya ini menjadi acuan bahwa IORA sangat penting bagi Indonesia, karena dipercaya memegang tanggung jawab untuk memimpin lembaga yang membawahi beberapa negara yg berasal dari Benua Asia, Benua Afrika, dan Benua Oceania yang berada di sekitar wilayah Samudera Hindia.

Masyarakat perlu tahu juga bahwa bangsa mereka mampu memimpin suatu organisasi besar, supaya nantinya bisa menumbuhkan motivasi tersendiri untuk menjadi lebih baik dari sekarang. Diharapkan kekurangpahaman masyarakat tentang program yg di cetuskan di IORA bukan menjadi bumerang untuk membantu kemajuan Indonesia, contohnya seperti MEA 2015 yg diratifikasi tahun 2003, tetapi masyarakat Indonesia pada umumnya masih awam ketika ditanya tentang MEA itu sendiri. Jadi seperti kurang siap menghadapi globalisasi yg terjadi, tentu yg akan dinilai kinerja pemerintah dalam hal ini seperti apa. Maka kami rasa pemerintah sangat perlu sosialisasi ke masyarakat tentang IORA kedepannya.

Menurut pandangan kami sebagai mahasiswa, Indonesia sebagai ketua di IORA tahun 2015-2017, dengan rencana pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, menurut kami hal ini dapat membantu dalam mendukung kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentang politik maritim itu sendiri. Tentu saja Indonesia bisa memadukan agenda kebijakan maritimnya melalui progam-program dari IORA, disamping itu juga kerjasama melalui IORA ini penting karena lingkupnya lebih besar dari ASEAN, negara-negara IORA yang penduduknya berjumlah 2,6 miliar dibandingkan penduduk ASEAN dengan jumlah 600 juta, mengartikan potensi ekonomi dari kerjasama IORA menjadi lebih besar.

Dalam kaitan ini, sebagai mahasiswa perlu kiranya mengamati strategi-strategi pemerintah untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di IORA sehingga kita dapat menganalisis dan belajar serta mengembangkan strategi tersebut dan sudah selayaknya kita mampu untuk memastikan bahwa keterlibatan Indonesia di Samudera Hindia tidak akan melemahkan kepemimpinan Indonesia di kawasan Asia Tenggara selama ini.

(Y/T)

BIDANG ILMIAH DAN LITBANG

BEM FEB UNIVERSITAS UDAYANA

2017

 

Referensi :

[1] http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Buku-Fakta-IORA-2017.aspx

[2] http://megapolitanpos.com/detail/3096/iora-adalah-kekuatan-geopolitik-dan-geoekonomi

[3] http://nasional.kompas.com/read/2017/03/07/23161391/kerja.sama.dan.tantangan.iora

[4] m.viva.co.id/berita/bisnis/890350-indonesia-tawarkan-10-bali-baru-di-ktt-iora-2017

 

image1

Pemindahan Ibukota Negara ke Ranah Borneo : Solusi Problematika Paradoksal Pembangunan di Indonesia

Halo Civitas Ekonomi!

Jakarta dinilai sudah tidak mampu menanggung beban yang sangat tinggi seperti yang terjadi pada kondisi saat ini. Hal ini tidak terlepas dari semakin banyaknya persoalan yang mendera Jakarta.

Sebagai pusat pemerintahan, Jakarta juga sebagai pusat perdagangan dan keuangan, sebagai pusat dari seluruh kegiatan membuat kota ini menjadi tidak berdaya memikul beban yang semakin hari semakin bertumpuk.
Kota Jakarta kini mengalami begitu banyak beban yang harus dipikul.

Saat ini, Jakarta menjadi kota yang mempunyai pertumbuhan sangat tinggi, dikarenakan Jakarta mempunyai daya tarik untuk dikunjungi oleh masyarakat di luar Jakarta.

Pemindahan ibukota di Indonesia merupakan sebuah isu lama yang hingga kini hanya menjadi wacana saja. Sebenarnya wacana pemindahan ibukota Negara bergulir setiap periode pemerintahan, dari era Presiden Soekarno baru sampai sekarang wacana tersebut sudah mengemuka tetapi sampai saat ini tidak pernah terealisasi.

Wacana ini terus marak karena Jakarta sudah lama dianggap tidak layak lagi untuk menjadi ibu kota negara.
​Wacana ini diangkat lagi oleh Presiden Joko Widodo
namun pasti ada pro dan kontra dalam pemindahan Ibu kota karena perlu diketahui memindahkan ibu kota dari kota satu ke kota lainnya bukanlah hal yang dapat dianggap mudah.

Yuk simak kajian bidang Ilmiah dan Litbang BEM FEB Unud
pada link di bawah ini👇🏻
goo.gl/ZwEQmK

BEM FEB UNUD 2017
Bersatu dalam Dedikasi