BIAYA

Kondisi Biaya Perguruan Tinggi di Indonesia

Ringkasan Permasalahan

Indonesia merupakan Negara berkembang yang hingga kini masih mengalami krisis multidimensional. Hal ini dapat kita perhatikan dari sudut pandang ekonomi Negara. Krisis multidimensional sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat dan kelak berujung pada mutu dari masyarakat tersebut. Bagi masyarakat yang berada pada tingkat golongan ekonomi rendah, hal ini sungguh membuat keadaan mereka kian memburuk dari hari ke hari. Hal ini dapat dicermati dari segala jenis kebutuhan hidup yang semakin tidak terjangkau oleh sebagian masyarakat. Kehidupan masyarakat semakin menderita.

Salah satu sektor strategis dalam usaha pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia adalah sektor pendidikan. Sektor pendidikan ini memberikan peran yang sangat besar dalam menentukan kualitas dan standar SDM di Indonesia untuk membangun Indonesia yang lebih baik kedepannya. Sebagai salah satu entity atau elemen yang terlibat secara langsung dalam dunia pendidikan, pelajar merupakan pihak yang paling merasakan seluruh dampak dari perubahan yang terjadi pada sektor pendidikan di Indonesia. Tak peduli apakah dampak tersebut baik atau buruk.

Mahalnya biaya pendidikan merupakan salah satu dari problematika pendidikan yang ada di Indonesia. Tak jarang kita mendapati masyarakat mengeluh tentang mahalnya biaya pendidikan yang harus dibayar, dikuti pula dengan fasilitas perkuliahan yang tidak memadai. Keadaan ini harus menjadi focus dari berbagai pihak terutama pemerintah. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan fondasi kuat yang memberikan arahan tegas kepada pemerintah bahwa tiap-tiap warga negara berhak akan pendidikan. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat dituntut perannya guna memajukan kualitas hidup tiap-tiap warga negaranya. Besar dan kecilnya subsidi pemerintah itulah yang membuat mahal atau murahnya biaya pendidikan yang harus dibayarkan oleh orang tua atau masyarakat. Namun melihat situasi saat ini, adanya sistem UKT memberikan dampak signifikan mengenai berbagai permasalahan biaya kuliah yang sedang terjadi. Melalui kajian ini, kami akan membahas mengenai UKT serta tanggapan kami menurut pro dan kontra dari tarif perkuliahan di Indonesia.

 

Kuliah dan Bekerja

Kata “kuliah” pastinya sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Setelah lulus dari pendidikan wajib belajar 12 tahun yang diakhiri oleh masa Sekolah Menengah Atas maupun Kejuruan, timbulah pertanyaan yang tidak sedikit dilontarkan dari berbagai pihak di lingkungan kita, mulai dari orang tua, sanak saudara, kerabat, guru, sahabat maupun teman disekitar angkatan dengan kita. Pertanyaan yang mereka lontarkan tentunya beragam, namun tidak keluar dari konteks pembicaraan yang tidak lain yaitu mengenai kuliah. “Mau lanjut kuliah dimana?”, “Mau cari jurusan apa?”, “Masuk Universitas xxx saja”, “Jurusan xxx sedang bagus prospek kerjanya”, dan lain-lain. Itu adalah sebagian kecil pertanyaan/pernyataan yang sering kita temui. Kemudian, timbul sebuah pertanyaan. Apakah dengan mengenyam pendidikan selama 12 tahun masih belum cukup hingga kita memutuskan untuk melanjutkannya kembali? Mengapa tidak sedikit orang yang memutuskan untuk berkuliah?

Kuliah adalah proses pembelajaran tingkat lanjut di mana seseorang telah menentukan pilihan jurusan. Terdapat berbagai alasan seseorang berkuliah, membanggakan orang tua dan keluarga, pekerjaan yang bagus dan cita-cita, mengembangkan diri, mencari koneksi dan relasi, faktor harga diri dan gengsi, mencari kesibukan, dan bekal untuk mendidik anak kelak[1] merupakan alasan mayoritas orang untuk berkuliah dan mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Melihat dari berbagai alasan tersebut, tentunya melakukan pilihan untuk melanjutkan pendidikan dan kuliah merupakan suatu pilihan yang bagus dan bahkan sudah dicap sebagai suatu kewajiban di lingkungan khususnya di Indonesia untuk berkuliah.

Namun, apa alasan seseorang untuk memilih bekerja dan menyudahi pendidikan mereka di Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan? Selain alasan independen seperti telah memiliki pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan uang, memiliki kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan, tentunya alasan yang paling signifikan dan dapat kita semua tebak ialah masalah mengenai ketidaktersediaan dana atau uang. Seperti kata pepatah bahwa “pendidikan itu mahal”, maka tidak sedikit orang yang kurang beruntung untuk dapat merasakan rasanya duduk di bangku perkuliahan, bahkan dikarenakan alasan yang telah penulis paparkan pada paragraf sebelumnya, seseorang sampai rela untuk bekerja terlebih dahulu untuk mengumpulkan uang yang ia akan pergunakan kelak untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi, atau bahkan kuliah sekaligus bekerja.

 

Uang Kuliah Tunggal (UKT)

Berbeda pada masa sekolah menengah yang menggunakan tunjangan pendidikan berupa SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan), pada saat memasuki bangku perkuliahan digunakan sistem pembayaran yang dinamakan UKT (Uang Kuliah Tunggal). SPP yang biasa dibayarkan setiap sebulan sekali berbeda dengan UKT yang dibayar tiap awal semester akan berlangsung (6 bulan). UKT berlaku di seluruh PTN atau Perguruan Tinggi Negeri, sesuai dengan ketentuan berdasarkan Permendikbud No 55 Tahun 2013 pasal 1 ayat 3, yakni setiap mahasiswa hanya membayar satu komponen saja yaitu UKT[2].

Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada dasarnya merupakan jumlah biaya kuliah yang telah disubsidi pemerintah. Berbeda dengan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang merupakan biaya keseluruhan operasional per mahasiswa per semester pada program studi, UKT sama dengan BKT yang dikurangi oleh Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yaitu bantuan operasional dari pemerintah kepada perguruan tinggi dalam proses kegiatan belajar mengajar demi meringankan masyarakat Indonesia dalam membayar biaya perkuliahan.

Ciri khas dari UKT adalah pengelompokan biaya UKT berdasarkan kemampuan orang tua, UKT memberikan subsidi silang yang didasarkan pada kondisi ekonomi dan sosial orang tua/wali mahasiswa. UKT dibagi berdasarkan berbagai tingkatan pembayaran dengan ketentuan besaran UKT yang berbeda tiap tingkatannya berdasarkan ketentuan Universitas, sistem pembayaran UKT dimaksudkan dengan tujuan memberikan kemudahan bagi keluarga yang kurang mampu dalam segi ekonomi, ditambah dengan kewajiban mahasiswa yang cukup membayar UKT saja tanpa adanya pembayaran lain, karena biaya-biaya lain yang dibutuhkan telah diintegrasikan kepada UKT.

 

UKT dan Subsidi Silang

Melihat dari sisi pro mengenai UKT ini, sistem UKT yang dibagi berdasarkan 5 tingkatan merupakan perwujudan dari sistem subsidi pemerintah yang dinamakan subsidi silang. SUbsidi silang dimaksudkan untuk membantu orang tua atau penanggung biaya yang kurang mampu secara ekonomi. Bagi yang memiliki kemampuan ekonomi lebih akan dikenakan UKT pada kelompok tingkatan atas seperti kelompok IV (empat) atau V (lima), sedangkan bagi yang kurang mampu secara ekonomi dapat dikenakan UKT pada kelompok lainnya yang dibawahnya.

Sistem subsidi silang ini pada umpamanya dapat dijelaskan melalui perumpamaan berikut. SI A memiliki orang tua yang keluarganya berpenghasilan puluhan juta rupiah per bulan membayar UKT kelompok V sebesar 8 juta rupiah per semester, sementara Si B yang keluarganya berpenghasilan 3 juta per bulan membayar UKT kelompok I sebesar 500 ribu rupiah per semester. Dengan sistem ini, penetapan uang kuliah tunggal (UKT) memberikan kemudahan dalam memprediksi pengeluaran biaya kuliah mahasiswa tiap semester. Sehingga pada akhirnya masyarakat mampu menikmati pendidikan lebih murah yang sesuai dengan kemampuannya tanpa harus memikirkan pungutan yang pada umumnya besar khususnya pada awal perkuliahan dan dapat dipastikan bahwa tidak adanya biaya tambahan lain-lain yang dipungut selain UKT.

 

Sistem UKT : Perbandingan Implementasi dan Regulasi     

Setelah membaca pemaparan mengenai  UKT diatas tentunya dapat kita simpulkan bahwa UKT adalah salah satu jalan keluar dimana adanya pemerataan dan keadilan dalam pendidikan bermasyarakat khususnya di jenjang perguruan tinggi. Namun, nyatanya masih tedapat berbagai miss atau tidak tepat sasarannya penggunaan fungsi UKT dalam realitanya.

Salah satu permasalahan yang menonjol dalam UKT adalah ketidakcocokan atau tidak tepatnya sasaran antara tingkatan UKT yang dibebankan kepada mahasiswa dengan penghasilan orang tua/wali mahasiswa tersebut. Hal ini tentunya memberatkan khususnya bagi para calon mahasiswa baru yang kurang beruntung dan mendapatkan tingkatan UKT diatas kemampuannya. Maka dari itu, tidak heran pos pengaduan UKT pada berbagai Universitas selalu dibanjiri oleh mahasiswa yang tidak puas dengan penempatan UKT yang tidak sesuai dengan keadaan ekonomi keluarganya. Hal ini dapat dibuktikan oleh adanya berbagai artikel mengenai ketidaktepatan antara sistem UKT dengan implementasinya[3].

Kebijakan UKT yang masih menyimpan sejumlah tanda tanya besar dikarenakan ketidakjelasan penentuan besaran UKT oleh pihak birokrat dalam menghitung besaran yang akan dibebankan kepada mahasiswa baru. Hal ini diperparah dikarenakan tidak ada keterbukaan terkait cara perhitungan serta aliran dana dari UKT yang kegunaannya untuk hal apa saja. Oleh karenanya tidak dapat kita pungkiri pula bahwa timbul kecurigaan bahwa masih adanya pihak pihak yang memanfaatkan kondisi ini. Salah satunya yaitu terdapat berbagai masyarakat yang mengandalkan jalur relasinya demi memperoleh penempatan UKT yang lebih rendah dari kondisi perekenomian asli mereka.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa sistem pengisian UKT masih banyak terdapat kekurangan yang masih perlu untuk diperbaiki. Menurut pandangan penulis, sistem pengisian data UKT dapat dilakukan secara transparan dalam hal tranfaransi dana publik yang wajib dilakukan oleh lembaga-lembaga Negara sebagaimana yang telah tertuang dalam PP No 61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi Publik dan lebih ditingkatkan prioritas kepentingannya, sebagai contohnya adanya kejelasan mengenai aliran dana dari UKT digunakan untuk hal apa saja serta dalam sistem penempatan kelompok UKT seperti pengecekan tempat tinggal mahasiswa yang sepatutnya dilakukan secara merata dan jelas sehingga tidak hanya sekedar formalitas belaka.

 

Ketidakefesienan Biaya Pendidikan yang Tinggi terhadap Mutu

Efisiensi pendanaan pendidikan ditentukan oleh ketetapan dalam mendayagunakan anggaran pendidikan dengan memberikan prioritas pada faktor-faktor input pendidikan yang dapat memacu prestasi belajar para mahasiswa. Namun pada kenyataannya, kualitas pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan antara lain dengan data UNDP tentang peringkat Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Pada Maret 2017 Direktur UNDP Indonesia mengumumkan secara resmi Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2016, yang menyatakan bahwa Indonesia berada pada peringkat 110 dari 188 negara, yang merupakan suatu penurunan dibandingkan pada tahun 2015 dimana Indonesia berada pada peringkat 110[4].

Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survai dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia.

Pendidikan adalah suatu bentuk hak asasi yang harus dipenuhi dari lembaga atau institusi yang berkewajiban memenuhinya secara merata, sehingga semua masyarakat dalam suatu bangsa tersebut dapat menikmatinya. Bukannya hanya ditujukan untuk orang yang mampu membayarnya. Mengingat pentingnya pendidikan untuk semua warga, sehingga posisinya sebagai salah satu bidang yang mendapat perhatian serius dalam konstitusi Negara kita, dan menjadi salah satu tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, menurut pandangan kami sebagai penulis, Negara dalam hal ini pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan secara murah dan bahkan gratis untuk masyarakatnya.

 

Sudut Pandang Pemerintah pada Biaya Pendidikan

Pemerintah pada tahun 2012 telah mengeluarkan Undang –Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Poin penting yang berkaitan dengan hal ini ialah Pasal 88 Undang-Undang No 12 tahun 2012, pasal ini sesungguhnya mengamanatkan agar pemerintah menetapkan suatu standar tertentu untuk biaya operasional pendidikan tinggi dan system pembayaran biaya pendidikan bagi mahasiswa. Amanat tersebut kemudian kita kenal dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang menghapuskan adanya biaya uang pangkal dan mengintegrasikan komponen-komponen biaya menjadi satu.

Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Usaha untuk menjadikan pendidikan tidak mahal untuk dinikmati masyarakat sebenarnya sudah dilaksanakan pemerintah Indonesia, baik dengan meningkatkan subsidi maupun membangkitkan partisipasi masyarakat. Dalam Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Ketentuan semacam ini juga ada dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Sayangnya, pemerintah sendiri tidak konsisten dalam menjalankan ketentuan ini. Seandainya saja ketentuan UU dan UUD tersebut direalisasi maka sebagian permasalahan tentang mahalnya biaya pendidikan di negara kita tentu akan teratasi.

Pada intinya, pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah terhadap seluruh masyarakat terutama mereka yang sangat membutuhkan bantuan finansial guna mencerdaskan bangsa. Pemerintah harus memberikan perhatian lebih terhadap dunia pendidikan sehingga mutu pendidikan kian meningkat tanpa harus diikuti meningkatnya biaya pendidikan.

 

Perbandingan Biaya Kuliah Dalam Negeri dan Luar Negeri

Biaya kuliah di luar negeri umumnya lebih mahal daripada biaya kuliah didalam negeri. Berkuliah di universitas yang berada di luar negeri memiliki perbedaan yang mencolok jika kita membandingkan dengan berkuliah di dalam negeri. Pada zaman dewasa ini, kebanyakan mahasiswa sangat menginginkan untuk dapat berkuliah di luar negeri dikarenakan memilki mutu pendidikan yang jauh lebih tinggi daripada mutu pendidikan di Indonesia. Namun, hal tersebut tidak dapat diwujudkan jika kita tidak memiliki dana yang besar. Hal ini dikarenakan biaya pendidikan besar yang dipatok oleh universitas di luar negeri. Rata- rata mahasiswa yang berkuliah di Jerman harus mampu membayar sekitar 500 Euro/semester atau sekitar 7.500.000.

Hal yang membuat khawatir ialah bahwa biaya tersebut belum mencakup dengan biaya hidup yang harus ditanggung mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Berbeda dengan jika kita berkuliah di dalam negeri, beberapa universitas telah menggunakan patokan yaitu subsidi silang, sehingga mahasiswa yang kurang mampu secara finansial tetap dapat mengemban pendidikan hingga ke jenjang Perguruan Tinggi, berbeda dengan berkuliah di luar negeri yang hanya dinikmati oleh masyarakat kalangan atas saja.

BIAYAA

Melalui data statistik diatas dapat dibuktikan bahwa biaya hidup adalah salah satu faktor yang memengaruhi berbagai sektor perekonomian dalam suatu negara khususnya sektor pendidikan.

Salah satu jalan keluar untuk menikmati pengalaman untuk berkuliah di luar negeri adalah melalui jalur beasiswa yang membantu masyarakat yang ingin berkuliah di luar negeri dengan bantuan administrasi khususnya pada pembiayaan pendidikan. Namun tentunya tidaklah mudah untuk mendapatkan jalur tersebut dilihat dari serangkaian tes yang harus dilalui dan banyaknya pesaing yang juga ingin memperolehnya. Pemerintah telah menyediakan berbagai jalur beasiswa yang mempermudah generasi muda mewujudkan keinginan mereka untuk menyambung pendidikan ke luar negeri, dan tidak hanya pemerintah namun sudah banyak instansi swasta yang juga ikut memberikan kesempatan dan membuka jalur beasiswa untuk berkuliah di luar negeri.

 

 

Kesimpulan dan Saran

Menurut pandangan kami sebagai penulis sekaligus mahasiswa, Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang gencar melakukan pembangunan guna menjadi negara maju sudah selayaknya pemerintah juga memberi perhatian lebih terhadap dunia pendidikan yang kian hari kian memprihatinkan dihadapan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah sudah seharusnya mewujudkan seluruh harapan masyarakat terutama mereka yang membutuhkan bantuan finansial dalam mengemban pendidikan. Menurut kami sebagai BEM FEB Universitas Udayana, pemerintah sudah selayaknya memperbesar dana APBN untuk bidang pendidikan, yaitu sesuai dengan Undang-Undang sebesar 20% dari total APBN dan melibatkan unsur masyarakat, terutama mereka yang mampu secara ekonomi, pemerintah juga dapat melibatkan tokoh masyarakat, kaum bisnis, pengusaha, dan kaum berduit lainnya dalam urusan pendidikan. Mereka diharapkan mampu untuk memberikan bantuan berupa pemikiran, gagasan, dan dana untuk mengembangkan pendidikan serta membantu terselenggaranya pendidikan terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan.

Beberapa mahasiswa dibeberapa Perguruan Tinggi telah mendapatkan beasiswa Bidik Misi. Bidik Misi merupakan bantuan dana dari pemerintah dengan tujuan membantu mahasiswa yang kekurangan dana dalam membayar UKT. Namun, hal tersebut telah disalahgunakan oleh beberapa mahasiswa lainnya yang dianggap mampu untuk membayar UKT tapi masih mendaftarkan diri untuk dapat menerima beasiswa Bidik Misi. Dalam hal ini, peran dari mahasiswa sangat diperlukan. Sebaiknya disetiap fakultas harus terdapat pos aduan mahasiswa, dengan tujuan agar mahasiswa yang mengetahui adanya kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa lain dapat dilaporkan dan pihak universitas akan menindaklanjuti permasalahan tersebut. Adanya kecurangan harus segera diberantas, karena hal ini sangat merugikan mahasiswa lain yang seharusnya mendapatkan bantuan dana tersebut. Pemerintah menjadi faktor penting untuk menangani berbagai permasalahan dalam pendidikan ini, khususnya pada transparansi dan keterbukaan dalam berbagai informasi yang merujuk pada pendidikan khususnya pada jalur dana yang dialirkan kepada masyarakat luas. Sebagai mahasiswa, kita harus membantu pemerintah serta pihak rekotat dalam menciptakan kejujuran dan keadilan di dalam lingkungan kampus. Pada akhirnya meskipun sistem perekonomian dalam pendidikan masih tergolong jauh dari sempurna dan banyak kekurangan, namun seseorang tetap mampu mewujudkan impian mereka dalam memperoleh pendidikan yang tinggi melihat dari adanya berbagai bantuan dari pemerintah dan berbagai instansi lainnya melalui jalur beasiswa, apabila orang tersebut mampu terus berusaha dan tekun dalam menggapai tujuan dan impiannya.

 

(Y/T)

BIDANG ILMIAH DAN LITBANG

BEM FEB UNIVERSITAS UDAYANA

2017

Referensi:

http://ayufaradina.note.fisip.uns.ac.id/2016/03/14/7-alasan-kuliah/

http://infomasukptn.blogspot.co.id/2014/08/apa-itu-ukt.html

http://www.kompasiana.com/triandi/sistem-uang-kuliah-tunggal-implementasi-yang-tidak-sesuai-dengan-regulasi_572aed254f7a618c069f9892

https://lapor.go.id/pengaduan/1594457/pendidikan-tinggi-(dikti)/pengaduan-permasalahan-penurunan-ukt-di-universitas-singaperbangsa-karawang.html

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3455970/peringkat-indeks-pembangunan-manusia-ri-turun-ini-kata-pemerintah

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *