eking

PENGUMUMAN SURAT PERNYATAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA III

Halo Civitas Ekonomi🙌🙌
Diumumkan kepada seluruh Mahasiswa Baru Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, terkait pendaftaran Temu Equilibrium Diploma Termuda 2017 (TEDT) berikut merupakan Surat Pernyataan mengikuti rangkaian kegiatan TEDT yang dapat diunduh di bawah ini
Apabila tidak mengikuti atau mengundurkan diri sebagai peserta, maka tidak dapat mengikuti Prakter Kerja Lapangan (PKL) pada semester 6.
Surat pernyataan dibawa (1 lembar) saat verifikasi berkas pada:
Tanggal: 1 – 4 Agustus 2017
Pukul: 09.00 – 15.00 WITA
Tempat: Fakuktas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Kampus Sudirman
Jadi, pastikan semua mengikuti rangakain kegiatan dan disiapkan dengan baik yaa 😄😄
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi :
Web : www.bemfeb-unud.com
Twitter :@bemfebunud
Instagram : bemfebunud
Facebook : BEM FEB UNUD
Official Line : @nne6923w
INFO3

DAFTAR INFO LOMBA VOL.10

[EQUILIBRIUM INFO]

Halo Civitas Ekonomi!

Bagi kalian yang suka berkompetisi, yuk ikuti berbagai lomba menarik yang ada disini :

infolomba10

CP : Elgi

Id Line : carllanelgiana

BEM FEB UNUD 2017

eking

Formulir Minat Bakat dan Riwayat Kesehatan

Hallo Mahasiswa Baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Jalur Mandiri dan Non Reguler!
Diumumkan bahwa, akan dibuka verifikasi berkas PKKMB, GET, INISIASI dan KBBM, pada:
Tanggal: 1 – 4 Agustus 2017
Pukul : 09.00 – 15.00 WITA
Tempat: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Kampus Sudirman

➡ Peserta mengisi formulir pendaftaran online terlebih dahulu di web www.orientasi.ac.id
Apabila sudah mendaftar online untuk Student Day Universitas, maka otomatis akan terdaftar di Student Day Fakultas.
– Pendaftaran online dibuka pada:
(date) tanggal: 30 Juli (di atas pukul 12.00 WITA)  sampai 31 Juli 2017
➡Adapun berkas – berkas yang harus dibawa saat verifikasi:
– Membawa printout formulir pendaftaran online (2 lembar)
– Formulir minat bakat (2 lembar)
– Formulir riwayat kesehatan (2 lembar)
– Fotocopy nilai rapor SMA/SMK dalam 3 semester terakhir (1 rangkap)
– Pas foto ukuran 3×4 berwarna, menggunakan kemeja putih tanpa jas dengan latar orange (2 lembar)
➡Jika terjadi masalah dalam pendaftaran, silakan datang ke stand pengaduan, yang dibuka pada:
– Gelombang III : Tanggal 1 – 4 Agustus 2017

*NB:
➡Berkas diurut sesuai dengan yang telah diuraikan
➡Ukuran kertas yang digunakan untuk form adalah F4
➡Semua berkas dimasukkan ke dalam map
Putra: Biru
Putri: Merah
➡Harap mambawa 2 buah map
Formulir minat bakat dan riwayat kesehatan dapat didownload di sini:
FORM MINAT BAKAT DAN RIWAYAT KESEHATAN

CONTOH PENGISISAN FORM MINAT BAKAT DAN RIWAYAT KESEHATAN

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi :
Web : www.bemfeb-unud.com
Twitter :@bemfebunud
Instagram : bemfebunud
Facebook : BEM FEB UNUD
Official Line : @nne6923w

kajian

KPK : Pahlawan Korupsi yang Tertahan

Latar Belakang

Kasus korupsi megaproyek e-KTP adalah kejadian yang sedang ramai dibicarakan oleh publik. Menurut data dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) kerugian negara dalam kasus e-KTP mencapai Rp 2,3 Triliun1. Kasus ini sedang ditangani oleh KPK (Komisi Pembrantasan Korupsi) sebagai lembaga negara yang bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya, dalam hal ini ikut memberantas korupsi. Sugiharto, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK pada April 2014. Selanjutnya KPK menetapkan Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri, Irman Gusman sebagai tersangka pada September 2016. Lalu KPK telah melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta Pusat2.

Kasus ini berlanjut dengan kesaksian dari Miryam S Haryani. Ini dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dengan apa yang dilontarkan saat persidangan pada Jumat, 12 Mei 20173. Padahal dalam BAP tersebut Miryam dengan lugas mengatakan  adanya pembagian dana proyek e-KTP kepada anggota DPR, namun pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat ia didesak penyidik untuk memberikan pernyataan tersebut. KPK lalu membuka bukti rekaman saat pemeriksaan namun ternyata isi dari rekaman tidak terdengar seperti adanya desakan dari penyidik KPK. Sebaliknya, KPK menyebutkan bahwa Miryam ditekan oleh Komisi III DPR. Inilah yang menyebabkan DPR berusaha meminta KPK untuk membuka bukti rekaman tersebut, namun hal tersebut ditolak oleh KPK. Lantas DPR membentuk Pansus (Panitia Khusus) Hak Angket yang ingin mengevaluasi kinerja KPK. Dalam hal ini DPR berdalih dengan mengeluarkan hak angket tersebut dikarenakan banyaknya laporan mengenai kinerja KPK yang dipertanyakan4.

Sekalipun hak angket menuai banyak kritik, DPR tetap meresmikan pembentukan Panitia Khusus ini dalam sidang paripurna DPR. Adapun susunan dari Panitia Khusus ini pun diduga pula terlibat dalam kasus mega korupsi e-KTP. Diantaranya yaitu Ketua dari Fraksi Golkar yakni Agun Gunanjar, serta wakilnya adalah Risa Mariska (PDIP), Taufiqulhadi (NasDem), dan Dossy Iskandar (Hanura)5.

 

 

 

 

 

 

Hak Angket

Hak angket merupakan salah satu dari ketiga hak mutlak yang dimiliki oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Hak angket dipergunakan dalam rangka melakukan penyelidikan terhadap hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat (UU No 27 tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD)6. Hak angket sejatinya pernah dipergunakan oleh DPR sejak masa awal proklamasi. Contohnya saja pada era kepresidenan Soekarno, terdapat isu hak angket mengenai untung rugi penggunaan devisa oleh pemerintah. Selanjutnya pada era kepemimpinan Soeharto, bergulir isu hak angket mengenai ketidakpuasan dari jawaban Presiden Soeharto soal kasus H Thahir dan Pertamina. Namun hak angket tersebut berujung pada pelokanan saat rapat paripurna DPR. Dan tidak lupa juga dibenak kita mengenai isu hak angket mengenai Bank Century di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada akhir tahun 2009. Pansus (panitia khusus) hak angket pada saat itu mempertanyakan mengenai pencairan dana untuk bantuan Bank Century sebanyak 6,7 miliar rupiah. Hal pokok yang tersembunyi dari banyaknya isu hak angket yang pernah dikeluarkan oleh DPR ialah “menyasar” lembaga tinggi negara, khususnya lembaga eksekutif terkait kebijakan-kebijakan yang diambil-nya7.

Apakah KPK tergolong dalam Trias Politika?

Dalam teori Trias Politika, yang dikembangkan pertama kali oleh John Locke, yang disempurnakan oleh Montesquieu, disebutkan bahwa lembaga tinggi negara “dipisahkan” menjadi 3 wilayah kekuasaan, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif8. Pemisahan lembaga negara tersebut dipercaya dapat digunakan untuk meminimalisir penyelewengan kekuasaan oleh pemerintah. Teori inilah yang diantut pula oleh negara kita, Indonesia. Seiring dengan perkembangan jaman, terbentuklah beberapa lembaga-lembaga negara diluar 3 lembaga tinggi negara tersebut. Salah satunya ialah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Lembaga ini dibentuk pada tahun 2002 pada masa era kepresidenan Megawati Soekarno Putri. KPK dibentuk berdasarkan amanat dari Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada awalnya KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya, hanya saja sebagai stimulus agar lembaga-lembaga yang telah dibentuk sebelumnya, yang dalam hal ini merupakan tugas dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan (alat penegak hukum negara)9. Namun seiring dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut, maka KPK diberikan wewenang sebagai lembaga negara yang bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya, dalam hal ini ikut memberantas korupsi (Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002). Yang artinya dalam melakukan tugasnya, KPK tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga negara lainnya. Hingga sepanjang tahun 2016, telah banyak kasus-kasus yang diusut oleh KPK. Tercatat sebanyak 96 penyelidikan, 99 penyidikan, 77 penuntutan, 81 eksekusi, 17 kali OTT (Operasi Tangkap Tangan) dengan 56

 

Tersangka10. Sungguh angka yang luar biasa yang dicapai oleh lembaga negara yang baru terbentuk. Namun dari banyaknya kasus yang telah ditangani, terdapat satu kasus terbesar yang pernah ditindaklanjuti oleh KPK, yaitu kasus Megaproyek KTP elektronik (KTP-El).

Penggelembungan Dana Proyek e-KTP dan Kasusnya

Proyek maha besar yang memiliki dampak besar bagi masyarakat ini sedang ditangani oleh KPK. Dengan dana sekitar Rp 6.000.000.000 ini dianggarkan menggunakan APBN tahun 2011-2012. Proyek ini tengah menjadi sorotan banyak pihak. Dimulai dengan “terciumnya” penggelembungan dana pengadaan tender KTP-El pada bulan Agustus 2011 yang 5 dari 6 tender tersebut telah “direkomendasikan” terlebih dahulu11. Hingga selanjutnya Sugiharto, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK12. Tertanggal 1 Maret 2017 KPK telah melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta Pusat.  Kasus megaproyek ini semakin hangat menjadi perbincangan. Terlebih dengan tersangka baru yaitu Miryam S Haryani yang memberikan keterangan palsu terkait adanya kegiatan “bagi-bagi” uang kepada anggota DPR periode 2009-2014 dikarenakan adanya desakan oleh anggota komisi III DPR. Padahal pada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) nya ia secara rinci dapat menjelaskan kronologi penerimaan uang dalam proyek KTP-El, bahkan dengan nama-nama anggota DPR yang ikut menerima suap. Hakim akhirnya sepakat untuk verbal lisan atau mengkonfrontasi keterangan Miryam dengan penyidik. Rekaman inilah yang selanjutnya menjadi persoalan antara KPK dan DPR13.

Keanehan Pansus Hak Angket

Hingga DPR lantas membentuk panitia khusus (pansus) yang secara awal ingin meminta rekaman tersebut dibuka secara publik. Setelah membentuk pansus, selanjutnya banyak kejadian-kejadian dianggap aneh yang dilakukan oleh anggota pansus yaitu mengunjungi Rutan Sukamiskin untuk mewawancarai narapidana kasus korupsi. Mantan hakim, yang juga pengamat hukum pidana, Asep Iwan Iriawan, menyebutkan tindakan pansus tersebut “tidak etis dan melecehkan pengadilan”. Ia mengatakan jika sebelumnya terdapat kesalahan dari KPK dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, maka seharusnya pengadilan bisa membebaskan para koruptor tersebut, bukan malah menyelidiki setelah adanya incracht (berkekuatan hukum tetap)14. Ditambah lagi dengan adanya isu revisi undang-undang KPK oleh DPR. Apakah ini hanya siasat untuk melemahkan kinerja KPK ditengah kuatnya “arus” pemberantas korupsi ?. Menurut ICW (Indonesia Corruption Watch) mengemukakan terdapat beberapa poin revisi UU KPK yang dapat melemahkan kinerja KPK. Yaitu pembentukan dewan pengawas KPK yang anggotanya dipilih oleh DPR. Segala hal mengenai penyadapan harus seizin dewan pengawas KPK dan dilakukan

 

pada tahap penyidikan, serta anggota penyidik hanya berasal dari anggota kepolisian dan kejaksaan15.

Independensi KPK “Melawan” Pansus Hak Angket

Menurut DPR, dalam hal ini melalui pansusnya, memandang perlu dikeluarkannya hak angket untuk mengawasi kinerja KPK agar tidak sewenang-wenangnya. Padahal seperti yang kita ketahui yaitu KPK adalah lembaga independen yang dalam melaksanakan tugasnya bebas dari pengaruh lembaga negara lainnya. Banyak juga pendapat bermunculan dari berbagai pihak yang menyakatakan langkah pansus hak angket KPK ini hanya untuk melemahkan kinerja KPK dan ingin “menyembunyikan tikus raksasa” anggota DPR16. Landasan dari dikeluarkannya hak angket tersebut juga dinilai cacat hukum dan cacat prosedurial oleh banyak kalangan. Lain lagi pendapat Yusril Ihza Mahendra, yang mendukung rencana hak angket KPK, yang mengatakan bahwa KPK adalah bagian dari lembaga eksektif. Pendapat tersebut langsung “dilawan” oleh peneliti ICW, Donal Fariz, yang mengatakan sesuai Pasal 3 UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK disebutkan, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun17.

Kesimpulan

Dengan semua paparan diatas, terdapat banyak benang merah yang sesungguhnya dapat menolak adanya hak angket bagi KPK. Namun sisi lain DPR melalui pansus hak angketnya seakan terlalu menginginkan KPK untuk “dievaluasi”. Padahal sesungguhnya rekaman palsu Miryam S Haryani tidak dapat dibuka secara umum, melainkan hanya saat persidangan saja. Lainnya juga revisi undang-undang KPK dapat melemahkan KPK dengan ingin membentuk Dewan Pengawas KPK yang “dikendalikan” oleh DPR. Dan juga tidak adanya kesesuaian antara Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002, yang menyebutkan bahwa KPK adalah lembaga independen, dengan penggunaan hak angket yang ingin “mengevaluasi”. Serta momentum penggunaan hak angket yang kurang  pas saat KPK sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di negeri tercinta ini, Indonesia.

(M/D)

Bidang Ilmiah dan Litbang

Badan Eksekutif Mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Udayana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOLOMBA09

DAFTAR INFO LOMBA VOL.9

[EQUILIBRIUM INFO]

Halo Civitas Ekonomi!

Bagi kalian yang suka berkompetisi, yuk ikuti berbagai lomba menarik yang ada disini: Infolomba09

CP : Elgi
Id line: carllanelgiana

BEM FEB UNUD 2017
Bersatu dalam Dedikasi

PENGECAPAN TAHAP II

PENGUMUMAN ALUR PENGECAPAN ATRIBUT DAN PEMBAGIAN TON TAHAP II GET 2017 DAN KBBM XXIX

Hallo Civitas Ekonomi!
Pastikan kalian sudah melakukan verifikasi berkas sebelumnya yaa! 😄

Dan diumumkan kepada seluruh peserta GET 2017 dan KBBM XXIX akan dibuka pengecapan bahan atribut, dan pengecapan ID Card Gantung Tahap II, pada:
📆Hari/Tanggal: Senin, 24 Juli 2017 sampai  Jumat, 28 Juli 2017
🕡Pukul: 09.00 – 15.00 WITA
📍Tempat: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Kampus Sudirman

Adapun alur pengecapan ID Card Gantung GET 2017 Dan KBBM XXIX yaitu:
➡ Mahasiswa membeli perlengkapan ID Card Gantung sesuai dengan ketetentuan.
➡ Mahasiswa melakukan verifikasi bahan terlebih dahulu di loket bursa yang sudah disediakan.
➡ Mahasiswa membuat ID Card sesuai dengan ketentuan.
➡ Mahasiswa melakukan verifikasi nametag di loket yang sudah disediakan.

Adapun ketentuan atribut , dan Desain ID Card dapat didownload di sini:

KETENTUAN ATRIBUT GET 2017 KBBM XXIX

DESAIN ID CARD GANTUNG

DESAIN ID CARD TAS

Dan pembagian TON Tahap II peserta GET 2017 Dan KBBM XXIX, dapat di download di sini:

PEMBAGIAN TON TAHAP II

*NB: Contoh dapat dilihat pada papan pengumuman Sekretariat Bersama LMFEB
Ayo, tunggu apa lagi! Pastikan kalian menyiapkan semuanya dengan baik yaa! 😄
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi :
Web : www.bemfeb-unud.com
Twitter : @bemfebunud
Instagram : bemfebunud
Facebook : BEM FEB UNUD
Official Line : @nne6923w

info11

5W+1H : APASIH HAK ANGKET?

info12 info13 info14 info15 info16 info17 info18 info19

 

Bidang Ilmiah dan Litbang

BEM FEB Unud 2017

 

Bersatu dalam Dedikasi

infolomba8

DAFTAR INFO LOMBA VOL.8

[EQUILIBRIUM INFO]

Halo Civitas Ekonomi!

Bagi kalian yang suka berkompetisi, yuk ikuti berbagai lomba menarik yang ada disini: Infolomba08

CP : Elgi
Id line: carllanelgiana

BEM FEB UNUD 2017
Bersatu dalam Dedikasi

logo_edit

Pembekalan Lima Besar Finalis 8th EQUITECH

PEMBEKALAN LIMA BESAR FINALIS 8th EQUITECH

EQUITECH

Pembekalan 5 Besar 8th Equitech merupakan rangkaian lanjutan dari Presentasi Finalis 8th Equitech yang berlangsung di Gedung BM 3.3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Kegiatan pembekalan tersebut diberikan kepada 5 Besar yang diantaranya Heaven’s Flow Decoration yang bergerak dibidang jasa mendekorasi pesta, Healthy Me yang bergerak dibidang pembuatan minuman, Sekupi yang bergerak pada pembuatan selai untuk makanan, BNOT yang bergerak dibidang jas pembuatan desain cover buku, dan Undis Milk yang bergerak di bidang pembuatan minuman dengan sari kacang undis. Para peserta pembekalan 5 Besar 8th Equitech diberikan materi untuk proses realisasi usahanya. Terdapat 3 orang Pemberi materi saat kegiatan tersebut, diantaranya :

  1. Pemateri I oleh Bapak I Putu Yuliartha, S.S. yang membahas terkait realisasi usaha
  2. Pemateri II oleh Ibu Ayu Desi Indrawati, S.E., M.M. yang membahas terkait marketing
  3. Pemateri III oleh Ni Gusti Putu Wirawati, S.E. yang membahas terkait keuangan uasaha

            Pemberian setiap materi langsung dilanjutkan dengan sesi diskusi antara pemberi materi dan peserta. Selanjutnya kegiatan diakhiri dengan pembacaan kontrak oleh Ketua Panitia lalu penandatanganan kontrak oleh peserta  bersama dengan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi, Ketua BEM FEB Unud, Ketua Panitia serta Bendahara 8th Equitech. Didalam kontrak, peserta di modali uang sejumlah Rp 5.000.000,00 untuk menjalankan usahanya selama 3 bulan dengan ketentuan peserta menggunakan 90% dari modal yang telah diebrikan dan menyetorkan Rp 500.000,00 setiap bulannya. Peserta juga diharapkan berpartisipasi dalam kegiatan BKFEB ke-50 dengan tetap di monitoring oleh panitia 8th Equitech.

wida1

Workshop WIDA X 8th EQUITECH

WORKSHOP WIDA X 8th EQUITECH

wida

WIDA adalah singkatan dari Wirausaha Muda yang termasuk dalam Badan Semi Otonom (BSO) yang terdapat di Faultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. BSO WIDA juga merupakan salah satu Badan Semi Otonom yang memiliki anggota lebih dari rata-rata anggota BSO pada umumnya.

            Pada tahun ini BSO WIDA mendapat kesempatan untuk menggelar workshop yang juga bekerjasama dengan program kerja 8th Equitech sehingga terselenggaralah Workshop WIDA x 8th Equitech yang dimana peserta workshop adalah mahasiswa/I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana dan para lima finalis 8th Equitech. Workshop ini dilaksanakan pada Jumat, 7 Juli 2017 di Aula Gedung Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana dengan tema “Creating Self Confidence to Business by Public Speaking”. Untuk mendukung lancarnya kegiatan workshop, maka pemapar materi menjadi salah satu kunci kesuksesan Workshop WIDA x 8th Equitech kali ini. Pemapar materi pertama adalah Putu Suprapti Santy Sastra, S.H., C.Ht., C.I. yang merupakan salah satu favorit public speaker dan tentunya pada workshop beliau menekankan kepada bagaimana seorang entrepreneur harus memiliki kesiapan mental untuk menghadapi perkembangan bisnis yang ditekuni. Sedangkan untuk pembicara kedua adalah Mirsha Amirah Inastri  yang merupakan Announcer Phoenix Radio Bali Program dan pada workshop beliau menekankan kepada bagaimana cara seseorang untuk mempromosikan bisnis yang digeluti. Dan lebihnya lagi, dalam workshop kali ini diadakan dengan interaksi dan praktek langsung antara pemateri dengan peserta workshop sehingga suasana menjadi lebih menarik dan edukatif.

            Dengan adanya Workshop WIDA x 8th Equitech diharapkan akan dapat menggugah pemikiran mahasiswa/I Fakultas Ekonomis dan Bisnis khususnya untuk memiliki kesiapan mental dan kematangan diri dalam membuat suatu usaha atau bisnis sehingga kelak usaha atau bisnis yang dibuat dapat bertahan serta berkembang menjadi suatu usaha atau bisnis yang sukses.