kajian

KPK : Pahlawan Korupsi yang Tertahan

Latar Belakang

Kasus korupsi megaproyek e-KTP adalah kejadian yang sedang ramai dibicarakan oleh publik. Menurut data dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) kerugian negara dalam kasus e-KTP mencapai Rp 2,3 Triliun1. Kasus ini sedang ditangani oleh KPK (Komisi Pembrantasan Korupsi) sebagai lembaga negara yang bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya, dalam hal ini ikut memberantas korupsi. Sugiharto, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK pada April 2014. Selanjutnya KPK menetapkan Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri, Irman Gusman sebagai tersangka pada September 2016. Lalu KPK telah melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta Pusat2.

Kasus ini berlanjut dengan kesaksian dari Miryam S Haryani. Ini dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dengan apa yang dilontarkan saat persidangan pada Jumat, 12 Mei 20173. Padahal dalam BAP tersebut Miryam dengan lugas mengatakan  adanya pembagian dana proyek e-KTP kepada anggota DPR, namun pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat ia didesak penyidik untuk memberikan pernyataan tersebut. KPK lalu membuka bukti rekaman saat pemeriksaan namun ternyata isi dari rekaman tidak terdengar seperti adanya desakan dari penyidik KPK. Sebaliknya, KPK menyebutkan bahwa Miryam ditekan oleh Komisi III DPR. Inilah yang menyebabkan DPR berusaha meminta KPK untuk membuka bukti rekaman tersebut, namun hal tersebut ditolak oleh KPK. Lantas DPR membentuk Pansus (Panitia Khusus) Hak Angket yang ingin mengevaluasi kinerja KPK. Dalam hal ini DPR berdalih dengan mengeluarkan hak angket tersebut dikarenakan banyaknya laporan mengenai kinerja KPK yang dipertanyakan4.

Sekalipun hak angket menuai banyak kritik, DPR tetap meresmikan pembentukan Panitia Khusus ini dalam sidang paripurna DPR. Adapun susunan dari Panitia Khusus ini pun diduga pula terlibat dalam kasus mega korupsi e-KTP. Diantaranya yaitu Ketua dari Fraksi Golkar yakni Agun Gunanjar, serta wakilnya adalah Risa Mariska (PDIP), Taufiqulhadi (NasDem), dan Dossy Iskandar (Hanura)5.

 

 

 

 

 

 

Hak Angket

Hak angket merupakan salah satu dari ketiga hak mutlak yang dimiliki oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Hak angket dipergunakan dalam rangka melakukan penyelidikan terhadap hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat (UU No 27 tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD)6. Hak angket sejatinya pernah dipergunakan oleh DPR sejak masa awal proklamasi. Contohnya saja pada era kepresidenan Soekarno, terdapat isu hak angket mengenai untung rugi penggunaan devisa oleh pemerintah. Selanjutnya pada era kepemimpinan Soeharto, bergulir isu hak angket mengenai ketidakpuasan dari jawaban Presiden Soeharto soal kasus H Thahir dan Pertamina. Namun hak angket tersebut berujung pada pelokanan saat rapat paripurna DPR. Dan tidak lupa juga dibenak kita mengenai isu hak angket mengenai Bank Century di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada akhir tahun 2009. Pansus (panitia khusus) hak angket pada saat itu mempertanyakan mengenai pencairan dana untuk bantuan Bank Century sebanyak 6,7 miliar rupiah. Hal pokok yang tersembunyi dari banyaknya isu hak angket yang pernah dikeluarkan oleh DPR ialah “menyasar” lembaga tinggi negara, khususnya lembaga eksekutif terkait kebijakan-kebijakan yang diambil-nya7.

Apakah KPK tergolong dalam Trias Politika?

Dalam teori Trias Politika, yang dikembangkan pertama kali oleh John Locke, yang disempurnakan oleh Montesquieu, disebutkan bahwa lembaga tinggi negara “dipisahkan” menjadi 3 wilayah kekuasaan, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif8. Pemisahan lembaga negara tersebut dipercaya dapat digunakan untuk meminimalisir penyelewengan kekuasaan oleh pemerintah. Teori inilah yang diantut pula oleh negara kita, Indonesia. Seiring dengan perkembangan jaman, terbentuklah beberapa lembaga-lembaga negara diluar 3 lembaga tinggi negara tersebut. Salah satunya ialah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Lembaga ini dibentuk pada tahun 2002 pada masa era kepresidenan Megawati Soekarno Putri. KPK dibentuk berdasarkan amanat dari Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada awalnya KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya, hanya saja sebagai stimulus agar lembaga-lembaga yang telah dibentuk sebelumnya, yang dalam hal ini merupakan tugas dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan (alat penegak hukum negara)9. Namun seiring dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut, maka KPK diberikan wewenang sebagai lembaga negara yang bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya, dalam hal ini ikut memberantas korupsi (Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002). Yang artinya dalam melakukan tugasnya, KPK tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga negara lainnya. Hingga sepanjang tahun 2016, telah banyak kasus-kasus yang diusut oleh KPK. Tercatat sebanyak 96 penyelidikan, 99 penyidikan, 77 penuntutan, 81 eksekusi, 17 kali OTT (Operasi Tangkap Tangan) dengan 56

 

Tersangka10. Sungguh angka yang luar biasa yang dicapai oleh lembaga negara yang baru terbentuk. Namun dari banyaknya kasus yang telah ditangani, terdapat satu kasus terbesar yang pernah ditindaklanjuti oleh KPK, yaitu kasus Megaproyek KTP elektronik (KTP-El).

Penggelembungan Dana Proyek e-KTP dan Kasusnya

Proyek maha besar yang memiliki dampak besar bagi masyarakat ini sedang ditangani oleh KPK. Dengan dana sekitar Rp 6.000.000.000 ini dianggarkan menggunakan APBN tahun 2011-2012. Proyek ini tengah menjadi sorotan banyak pihak. Dimulai dengan “terciumnya” penggelembungan dana pengadaan tender KTP-El pada bulan Agustus 2011 yang 5 dari 6 tender tersebut telah “direkomendasikan” terlebih dahulu11. Hingga selanjutnya Sugiharto, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK12. Tertanggal 1 Maret 2017 KPK telah melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta Pusat.  Kasus megaproyek ini semakin hangat menjadi perbincangan. Terlebih dengan tersangka baru yaitu Miryam S Haryani yang memberikan keterangan palsu terkait adanya kegiatan “bagi-bagi” uang kepada anggota DPR periode 2009-2014 dikarenakan adanya desakan oleh anggota komisi III DPR. Padahal pada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) nya ia secara rinci dapat menjelaskan kronologi penerimaan uang dalam proyek KTP-El, bahkan dengan nama-nama anggota DPR yang ikut menerima suap. Hakim akhirnya sepakat untuk verbal lisan atau mengkonfrontasi keterangan Miryam dengan penyidik. Rekaman inilah yang selanjutnya menjadi persoalan antara KPK dan DPR13.

Keanehan Pansus Hak Angket

Hingga DPR lantas membentuk panitia khusus (pansus) yang secara awal ingin meminta rekaman tersebut dibuka secara publik. Setelah membentuk pansus, selanjutnya banyak kejadian-kejadian dianggap aneh yang dilakukan oleh anggota pansus yaitu mengunjungi Rutan Sukamiskin untuk mewawancarai narapidana kasus korupsi. Mantan hakim, yang juga pengamat hukum pidana, Asep Iwan Iriawan, menyebutkan tindakan pansus tersebut “tidak etis dan melecehkan pengadilan”. Ia mengatakan jika sebelumnya terdapat kesalahan dari KPK dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, maka seharusnya pengadilan bisa membebaskan para koruptor tersebut, bukan malah menyelidiki setelah adanya incracht (berkekuatan hukum tetap)14. Ditambah lagi dengan adanya isu revisi undang-undang KPK oleh DPR. Apakah ini hanya siasat untuk melemahkan kinerja KPK ditengah kuatnya “arus” pemberantas korupsi ?. Menurut ICW (Indonesia Corruption Watch) mengemukakan terdapat beberapa poin revisi UU KPK yang dapat melemahkan kinerja KPK. Yaitu pembentukan dewan pengawas KPK yang anggotanya dipilih oleh DPR. Segala hal mengenai penyadapan harus seizin dewan pengawas KPK dan dilakukan

 

pada tahap penyidikan, serta anggota penyidik hanya berasal dari anggota kepolisian dan kejaksaan15.

Independensi KPK “Melawan” Pansus Hak Angket

Menurut DPR, dalam hal ini melalui pansusnya, memandang perlu dikeluarkannya hak angket untuk mengawasi kinerja KPK agar tidak sewenang-wenangnya. Padahal seperti yang kita ketahui yaitu KPK adalah lembaga independen yang dalam melaksanakan tugasnya bebas dari pengaruh lembaga negara lainnya. Banyak juga pendapat bermunculan dari berbagai pihak yang menyakatakan langkah pansus hak angket KPK ini hanya untuk melemahkan kinerja KPK dan ingin “menyembunyikan tikus raksasa” anggota DPR16. Landasan dari dikeluarkannya hak angket tersebut juga dinilai cacat hukum dan cacat prosedurial oleh banyak kalangan. Lain lagi pendapat Yusril Ihza Mahendra, yang mendukung rencana hak angket KPK, yang mengatakan bahwa KPK adalah bagian dari lembaga eksektif. Pendapat tersebut langsung “dilawan” oleh peneliti ICW, Donal Fariz, yang mengatakan sesuai Pasal 3 UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK disebutkan, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun17.

Kesimpulan

Dengan semua paparan diatas, terdapat banyak benang merah yang sesungguhnya dapat menolak adanya hak angket bagi KPK. Namun sisi lain DPR melalui pansus hak angketnya seakan terlalu menginginkan KPK untuk “dievaluasi”. Padahal sesungguhnya rekaman palsu Miryam S Haryani tidak dapat dibuka secara umum, melainkan hanya saat persidangan saja. Lainnya juga revisi undang-undang KPK dapat melemahkan KPK dengan ingin membentuk Dewan Pengawas KPK yang “dikendalikan” oleh DPR. Dan juga tidak adanya kesesuaian antara Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002, yang menyebutkan bahwa KPK adalah lembaga independen, dengan penggunaan hak angket yang ingin “mengevaluasi”. Serta momentum penggunaan hak angket yang kurang  pas saat KPK sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di negeri tercinta ini, Indonesia.

(M/D)

Bidang Ilmiah dan Litbang

Badan Eksekutif Mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Udayana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *