S__16646281

Revisi Penuh Konspirasi

 

S__16646281

Oleh :

Badan Eksekutif Mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Udayana

Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi. Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan di mana seluruh masyarakatnya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Atau dengan kata lain, demokrasi mengizinkan seluruh masyarakatnya untuk menyuarakan pendapatnya baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Sebelumnya, demokrasi Indonesia telah mengalami kemunduran. Hal ini dilihat dari berbagai peristiwa yang memperlihatkan buruknya perlakuan pemerintah terhadap aksi demokrasi. Pemerintah kembali memberikan cerminan buruk kepada masyarakatnya melalui pengesahan UU MD3. MD3 sendiri meliputi MPR, DPR, dan DPD. Ada 3 pasal yang muncul dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Salah satunya mengenai DPR tidak boleh dikritik. Padahal mengkritisi pemerintah dapat dikatakan sebagai salah satu contoh aksi demokrasi. Hal ini akan semakin memunculkan persepsi negatif masyarakat terhadap tindakan pemerintah yang menyimpang aksi demokrasi.

Sesungguhnya DPR sendiri memiliki tanggung jawab untuk menyerap aspirasi masyarakat sebagai wakil rakyat yang demokratis. Aspirasi masyarakat dapat dikatakan sebagai suara hati yang memiliki harapan besar disetiap suaranya. DPR juga memiliki wewenang untuk merealisasikan segala aspirasi masyarakat. Dimana membuat sebuah harapan menjadi nyata. Wakil rakyat yang baik merupakan wakil rakyat yang mau mendengar seluruh keluh kesah masyarakatnya dan mencari solusi untuk mensejahterakan mereka. Semua hal tersebut telah ditunjang oleh beberapa fungsi DPR.

Berdasarkan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang antara lain, menetapkan UU bersama dengan Presiden dan menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU. Berdasarkan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang antara lain, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, serta memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Namun, seiring berjalannya waktu, kewajiban dan tanggung jawab DPR mulai tidak dilaksanakan dengan baik. DPR mulai memberikan kesan buruk kepada publik.

Dari 100 persen, sebanyak 80 persen memiliki catatan kinerja yang buruk. Jadi, hanya terdapat 20 persen anggota DPR yang memiliki catatan kinerja baik. Sampai sekarang DPR masih dinilai memiliki kinerja yang buruk, masyarakat pun masih belum bisa percaya kepada DPR untuk mewakili suara mereka. 80 persen kinerja buruk DPR dilihat dari banyak kasus seperti korupsi  yang dilaksanakan oleh para anggotanya termasuk korupsi yang dilaksanakan oleh ketua DPR sendiri. Puncaknya adalah ketika ketua DPR ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Hal ini menyebabkan potret kinerja DPR 2017 menjadi sangat buruk. Dengan beberapa masalah yang sudah kontroversial dimana seharusnya DPR belajar dari kesalahan dan memperbaiki kinerjanya, DPR kembali muncul dengan kontroversinya sendiri.

DPR muncul kembali dengan mengesahkan UU MD3 yang memiliki beberapa pasal sangat menarik. Sebenarnya UU MD3 telah ada pada tahun 2014. Namun, pada tahun 2014 hal ini menjadi kontroversi dan mendapatkaan banyak gugatan dari publik. Tahun ini, DPR kembali memunculkan UU ini dengan beberapa revisi. Namun, UU MD3 seolah–olah menjadi cermin perilaku DPR melalui sudut masyarakat awam. UU MD3 kini dinilai sebagai senjata yang dibuat hanya untuk menguntungkan atau melindungi DPR sendiri. Dan kini DPR hadir dengan berbagai “gebrakan baru” yaitu gebrakan yang membuat kontroversial dan viral. dengan hak-hak yang dimiliki ini sebagai lembaga legislatif membuat mereka seakan-akan berkuasa, adapun hak-hak yang dimaksud yaitu: hak interpelasi, hak angket,  hak menyatakan pendapat. Dilihat dari ke-3 hak yang dimiliki oleh DPR ini akan sangat membantu membawa Indonesia ke arah kemerdekaan di zaman globalisasi yang perlahan menggerogoti jati diri bangsa. Namun, pada kenyataannya DPR malah menggerogoti rakyat. Dimana seharusnya DPR adalah sebagai pelindung atau imunitas masyarakat, tapi mereka menyerang balik rakyat dengan berbagai keputusan-keputusan yang pelik. Keputusan yang tengah diperbincangkan dan membuat masyarakat umum, khususnya mahasiswa merasa resah hingga turut andil dalam mengkaji permasalahan ini, yaitu :

  1. Pasal 73 ayat 4, yang berbunyi Dalam hal badan hukum dan/atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Dampak dari ditetapkannya pasal ini yaitu berpotensi membuat DPR sebagai lembaga hukum yang berhak memanggil paksa pihak-pihak yang dinilai wakil rakyat tidak kooperatif. Padahal sebagai lembaga politik, pemanggilan tersebut rawan diwarnai kepentingan-kepentingan politik individu, parpol, maupun institusi DPR sendiri.

  2. Pasal 122 huruf k, yang berbunyiMengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

    Pasal ini berpotensi membungkam kritik publik terhadap kualitas kinerja wakil mereka di parlemen sehingga akan muncul paradigma publik bahwa lembaga legislatif ini adalah lembaga yang anti kritik dan persoalan inilah yang dikait-kaitkan dengan hak imunitas. Hak imunitas adalah hak kekebalan anggota DPR untuk tidak dapat dituntut dipengadilan. Di satu sisi, hukum memang memberikan keistimewaan imunitas tersebut kepada setiap anggota dewan. Namun, hak imunitas yang melekat tujuannya untuk memfasilitasi anggota DPR memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan untuk berlindung di balik kejahatan yang pernah atau akan dilakukan. Dan dengan tidak adanya batasan dalam menafsirkan kata “merendahkan” dapat membuat orang perseorangan atau kelompok dihukum dengan alasan yang belum tentu sesuai.

  3. Pasal 245, yang berbunyiPemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

    Perlu diketahui, MKD bertujuan untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota, karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 UU No.17 Tahun 2014.Namun, dalam pasal ini menjadikan peran MKD seolah-olah juga ikut berkoalisi dengan DPR. Jadi, pasal ini berpotensi mempersulit upaya penegakkan hukum jika anggota DPR berindikasi melakukan tindak pidana seperti korupsi mapun pidana lain.

Aturan ini merupakan aturan lama yang sudah pernah dibatalkan lewat Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014. Alasan pembatalannya karena unsur pengaturan itu dianggap bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan bermasalah secara rasionalitas hukum. Namun, tanpa alasan yang konkret baru-baru ini muncul berita bahwa disahkannya UU MD3 beserta revisiannya.

Sudut Pandang DPR dan Pemerintah

Mengenai alasan perevisian pasal-pasal yang menjadi kontroversi di masyarakat, dimana revisian setiap pasal tersebut tentunya pemerintah punya landasan yang jelas. Mulai dari Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR hingga beberapa anggota DPR dan MKD memberikan tanggapan terkait banyaknya kontra terhadap perevisian UU MD3. Ketika mereka diberi pertanyaan mengenai alasan UU MD3 direvisi. Mereka mempunyai jawaban yang kurang lebih sama dimana intinya adalah Undang-Undang tersebut memang harus direvisi. Ketika mereka memberikan jawaban tersebut menunjukkan seolah-olah perevisian UU MD3 merupakan hal yang “urgent” sehingga harus segera direvisi. Namun, ketika perevisian tersebut mulai disangkut pautkan dengan bentuk upaya DPR dalam menutupi borok-nya, akhirnya mereka mau membuka suara dengan menjelaskan latar belakang direvisinya UU MD3.

Menurut Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, awalnya revisi atas UU MD3 hanya untuk menambah kursi pimpinan DPR. Dimana yang semula ada 5 (lima) kursi pimpinan akan ditambah 1 (satu), sehingga terdapat 6 (enam) kursi pimpinan DPR. Selanjutnya perevisian berkembang pada pasal-pasal lain yang akhirnya menimbulkan polemik pada 3 pasal yaitu pasal 73, pasal 122 huruf K dan pasal 245. menurut Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas mengatakan, pada revisi pasal 73 muncul lantaran sebelumnya ada salah seorang gubernur yang tidak pernah memenuhi panggilan DPR, dan untuk mekanisme mengenai adanya keterlibatan POLRI dalam pemanggilan paksa merupakan masukan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Hal yang paling memicu polemik di masyarakat adalah pasal 122 huruf K yang berisi bahwa akan ada pengambilan langkah hukum bagi perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang merendahkan DPR. Pasal inilah yang membuat masyarakat beranggapan bahwa DPR antikritik. Anggapan masyarakat tentang DPR antikritik ditolak tegas oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, beliau mengatakan bahwa DPR bukan lembaga antikritik namun DPR adalah lembaga yang butuh kritik. Menurut Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, memastikan bahwa pasal-pasal yang direvisi bukan bermaksud menjauhkan DPR dari rakyat, namun lebih kepada menindak lanjuti aspirasi yang berkembang di masyarakat. Para anggota DPR beranggapan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan demokrasi tentunya harus tetap pada ranah yang bertanggung jawab. Secara garis besarnya DPR ingin agar masyarakat tidak merendahkan DPR dengan kritik-kritik yang tidak berdasar dan sesuai dengan kenyataan, atau biasa disebut dengan melebih-lebihkan fakta. Bapak Taufik Kurniawan juga mengatakan  bahwa yang dilindungi pada pasal 122 huruf K ini adalah intitusinya bukan orang perorangnya. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)  Sarifuddin Sudding juga  menyampaikan bahwa di dalam pasal 122 tersebut tidak ada niatan untuk mengkriminalisasi seseorang, namun pasal tersebut menjadi payung hukum bagi MKD untuk menjalankan tugas mereka menjaga citra dan kehormatan DPR.

Melihat pasal 73 mengenai pemanggilan dengan menggunakan aparat kepolisian, ditambah dengan adanya pasal 245 tentang  pemanggilan anggota DPR yang terlibat tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari presiden atas pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pasal tersebut menjadi begitu bermasalah bagi khalayak luas, namun DPR mempunyai alasan tersendiri adanya revisi pada pasal 245 tersebut. Dimana hak imunitas disebut-sebut sebagai alasan utama pasal tersebut direvisi, bahkan menurut Ketua DPR hak imunitas wajar dimiliki oleh setiap profesi. Beliau mengatakan bahwa setiap profesi tentunya harus memiliki perlindungan hukum. Pada pasal 245 ini DPR hanya ingin mempertegas hak perlindungan hukumnya. Melihat banyaknya persepsi masyarakat bahwa pasal 245 adalah bentuk berlindungnya DPR dari tanggung jawab terhadap tindakan hukum yang menjerat seperti korupsi yang ramai dibahas saat ini. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Sarifuddin Sudding menyatakan bahwa korupsi termasuk dalam tindak pidana khusus, sehingga tidak dapat berlindung di balik hak imunitas anggota dewan.

Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas menambahkan, dalam pasal 245 ada beberapa pengecualian untuk menggunakan hak imunitas, yaitu melakukan tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus yang dimaksud di dalam pasal adalah kategori korupsi, kejahatan kemanusiaan, dan human trafficking. Di dalam ketiga kategori itu, anggota DPR tidak bisa menggunakan hak imunitas dan tidak perlu mendapatkan izin dari Presiden untuk dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Pernyataan Wakil Ketua MKD tersebut tentunya sudah menjadi jawaban akan kekhwatiran terhadap dibangunnya tameng pelindung penegakkan hukum bagi DPR.

Meskipun DPR dan Pemerintah beranggapan bahwa perevisian UU MD3 perlu dilakukan berlandasakan alasan-alasan yang telah diungkapkan, namun banyak bermunculan spekulasi mengenai alasan direvisinya UU MD3. Spekulasi-spekulasi tersebut bermunculan seiring dengan persepsi masyarakat dalam menilai pasal-pasal hasil revisi UU MD3 yang diajukan. Kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa revisi UU MD3 ini adalah bentuk dari sebuah “tameng dan senjata” bagi DPR untuk berlindung apabila terjerat kasus hukum, dan melawan para pengkritik dan penegak hukum

Banyak pihak yang mengaitkan bahwa perevisian UU MD3 ini merupakan langkah selanjutnya setelah melemahkan KPK dengan pembentukkan pansus hak angket KPK, untuk melindungi “bom waktu” yang mungkin sedang disembunyikan DPR. Hak angket KPK dibuat oleh DPR karena dinilai layak untuk memberikan batasan kekuasaan yang dapat memperbaiki sistem KPK. Namun, ketika DPR membuat batasan kekuasaan untuk KPK, mengapa sekarang dengan perevisian UU MD3 seolah-olah DPR sedang membuat batasan sendiri untuk dikritik dan diperiksa terkait tindak pidana dengan melibatkan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan. Tentunya tidak salah apabila masyarakat luas mempunyai praduga-praduga terkait maksud perevisian UU MD3.

Perubahan-perubahan pada pasal yang dilakukan oleh DPR cukup membuktikan pada masyarakat bahwa sebagai wakil rakyat DPR hanya ingin memenuhi kepentingan diri sendiri Melalui UU MD3, secara tidak langsung DPR telah menambahkan kekuasaan dirinya sebagai badan legislatif dengan kekuasaan penegakan hukum atau bahkan telah melampaui kewenangan para penegak hukum di negeri ini. Kekuasaan para wakil rakyat yang duduk di DPR tidak boleh dikritik baik secara status sebagai anggota dewan maupun secara pribadi dan dapat mempidanakan masyarakat yang memberikan pandangannya terhadap kinerja DPR, ini telah membuktikan bagaimana tidak sanggupnya DPR dalam menerima kritikan yang sebetulnya merupakan tanggung jawab yang harus dijalankannya. Tidak hanya hasil revisi yang membuat DPR semakin kuat dan kebal terhadap kritikan. DPR juga telah berhasil merubah fungsi MKD yang sebelumnya berfungsi sebagai lembaga penegak kode etik DPR menjadi lembaga yang memberikan proteksi dan melindungi wakil rakyat dari kejaran proses hukum.

Sudut Pandang Masyarakat

Melalui adanya revisi terhadap UU MD3 ini tentunya masyarakat berharap kebijakan baru yang dibuat DPR adalah untuk kepentingan masyarakat dan bertujuan bagi kesejahteraan  masyarakat, karena semestinya kepentingan masyarakat merupakan prioritas utama bagi wakil rakyat. Namun, dengan dikeluarkan revisi terhadap UU MD3 masyarakat dapat menilai sendiri bagaimana kinerja dari DPR sejauh ini, yang berbanding terbalik dengan janji-janji yang pernah para wakil rakyat berikan. Proses yang tidak dibarengi dengan partisipasi aktif masyarakat, menghasilkan sebuah revisi UU MD3 yang terkesan jauh dari tujuan DPR sebagai wakil rakyat, hal tersebut cukup membuat masyarakat kecewa terhadap para wakilnya yang sedang duduk di kursi parlemen. Dengan adanya revisi UU MD3 tersebut membuat para dewan merusak tatanan hukum di Indonesia.

Pada dasarnya Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Indonesia sebagai negara hukum yang berkehendak untuk mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Dimana sesungguhnya hukum diciptakan untuk menyelesaikan masalah bukan malah menambah masalah. Namun, berkenaan dengan adanya revisi peraturan perundang-undangan tersebut malah menimbulkan problema baru di tengah kalangan masyarakat maupun mahasiswa, karena mereka merasa beberapa hak mereka dirampas dengan paksa tanpa adanya pertimbangan sebagaimana mestinya.

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan sebuah lembaga yang diagungkan oleh masyarakat Indonesia. Sebuah lembaga yang diberikan kepercayaan tertinggi oleh masyarakat Indonesia. Namun, DPR juga merupakan sebuah lembaga yang membuat masyarakatnya kecewa. Maka dari itu, sudah seharusnya DPR sebagai wakil rakyat mendengarkan aspirasi rakyat bukan malah membatasi suara hati dari rakyatnya. Dimana dengan dikeluarkan revisi UU MD3 ini seakan membungkan segala kritikan dan aspirasi masyarakat terhadap DPR.  Sebaiknya DPR membatalkan dan mengkaji ulang hasil revisi UU MD3 karena pada dasarnya UU ini sangat bertolak belakang dengan asas demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  • Untuk itu, kami selaku Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana menyatakan sikap :
    1. Menolak dengan tegas keberadaan UU MD3 yang khususnya mengalami revisi pada pasal 73, pasal 122 huruf K dan pasal 245 karena bertolak belakang dengan asas demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    2. Mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk lebih kritis dan tanggap akan kinerja pemerintah sehingga tidak akan ada hal-hal menyimpang dari ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
    3. Mendukung segala bentuk aksi terkait penolakan UU MD3 selama aksi tersebut memiliki landasan yang jelas dan tidak merugikan banyak pihak. (MP/IP/AP/AF/BD)

 

Untuk Mendownload Kajian bisa klik Link di bawah ini :

Kajian “Revisi Penuh Konspirasi”

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *