finally

Budaya Patriarki : Adat dalam Balutan Kesetaraan Gender

finally

Oleh:

Badan Eksekutif Mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Udayana

 

“Gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas,

tidak akan sanggup lagi hidup di dalam dunia nenek moyangnya.”

– R. A. Kartini

 

      Perempuan merupakan sosok yang seharusnya memiliki kesempatan yang sama seperti kaum laki – laki. Sebuah kesempatan dimana perempuan juga memiliki hak yang sama dengan apa yang seharusnya ia dapatkan dengan mewujudkan kesataraan gender. Kesataraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut[1]. Namun, di Indonesia sendiri kesetaraan gender belum sepenuhnya diterapkan di seluruh daerah. Salah satunya di Bali. Provinsi Bali sendiri secara sadar maupun tidak sadar masih mengimplementasikan budaya patriarki. Budaya patriarki sendiri merupakan budaya yang menempatkan posisi laki – laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan.

   Budaya patriarki menerapkan sistem dimana suara laki – laki lebih dipertimbangkan dibandingkan suara perempuan. Budaya ini berlaku di lingkungan masyarakat, ekonomi, politik, dan sebagainya. Budaya patriarki sendiri secara tak langsung menjadi salah satu penyebab adanya kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dikatakan sendiri oleh Wakil Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah[2]. Yang juga diperkuat dengan adanya Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Pada pasal 4 UU Perkawinan dinyatakan bahwa seorang suami diperbolehkan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan. Namun, tidak ada pasal yang menyatakan dan mengatur jika hal tersebut berlaku sebaliknya agar perempuan juga mendapatkan hak yang sama jika hal tersebut terjadi pada mereka. Misalnya, seorang suami memiliki kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Salah satu dari kewajibannya adalah menafkahi keluarga. Namun pada kenyataannya, ada beberapa suami yang tidak memenuhi kewajibannya dengan baik dan tidak mendapatkan konsekuensi. Hal ini yang sebenarnya mendukung kurangnya penerapan kesetaraan gender di Indonesia.

     Sejatinya hingga saat ini, budaya patriarki masih langgeng untuk tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai ruang lingkup seperti pendidikan, ekonomi, politik dan hukum. Masih berkembangnya budaya patriarki berdampak pada timbulnya berbagai permasalahan sosial di Indonesia yang membelenggu kebebasan perempuan dan melanggar hak-hak perempuan. Banyak yang mejadikan perempuan sebagai indikator penilaian perkembangan dan kemajuan suatu negara, baik dari kualitas pendidikan, kebahagian, dan perlindungan kepada perempuan. Namun, tetap saja pemahaman bahwa perempuan berada pada posisi kedua dan anggapan bahwa perempuan adalah kaum yang lemah masih berkembang di masyarakat. Walaupun Indonesia sendiri terdapat undang-undang dan lembaga yang mengatur mengenai perlindungan perempuan dan anak. Hal tersebut belum dapat menjamin bahwa permasalahan sosial dan pelanggaran hak perempuan dapat ditanggulangi.

 

BUDAYA PATRIARKI DI BALI

     Sejak masa lampau, budaya masyarakat dunia telah menempatkan laki-laki pada hierarki teratas, sedangkan perempuan menjadi kelas nomor dua. Ini terlihat pada praktik masyarakat Hindu misalnya, pada zaman Vedic 1500 SM, perempuan tidak mendapat harta warisan dari suami atau keluarga yang meninggal. Pada era penjajahan Belanda maupun Jepang, perempuan dijadikan sebagai budak seks bagi tentara-tentara asing yang sedang bertugas di Indonesia. Serta terdapat peraturan yang melarang perempuan mengenyam pendidikan, kecuali mereka berasal dari kalangan priyayi atau bangsawan.[3] Sebagaimana halnya hegemoni budaya patriarki terhadap pemikiran dunia. Budaya patriarki juga mewarnai adat budaya yang ada di Bali, sebagaimana yang disampaikan oleh Holleman dan Koentharaningrat dalam Sudarta, bahwa Kebudayaan Bali identik dengan sistem kekerabatan patrilineal.

     Pandangan Hindu yang memuliakan perempuan sangat kontradiktif dengan tradisi dan hukum adat yang ada di Bali. Dimana dalam tradisi dan Hukum Adat Bali belum mencerminkan adanya kesetaraan gender. Hal ini dapat dilihat dalam hal kedudukan laki-laki dan perempuan dalam pewarisan, perkawinan, mendapat pendidikan, keterlibatan dalam angkatan kerja dan perannya dalam kehidupan sosial di masyarakat. Dalam kehidupan sosial masyarakat laki-laki Bali memiliki kedudukan dan peranan yang diistimewakan. Hal ini dapat dilihat dalam mengambil keputusan penting di masyarakat hanya laki-laki yang berhak untuk memutuskan sedangkan perempuan hanya menerima hasil keputusan tersebut.

     Demikian juga dalam hal pewarisan di dalam keluarga hanya anak-laki-laki yang berhak mewarisi, sedangkan perempuan hanya sebagai penikmat tanpa punya hak atas warisan. Hal yang sama juga terhadap status kepemilikan anak semuanya jatuh pada pihak laki-laki.[4] Dalam penerapannya, hukum adat di Bali masih sangat bertolak belakang dengan adanya kesetaraan gender. Terutama dalam hal perkawinan, adanya konsep purusa predana yang dianut oleh Masyarakat Bali sebagai refleksi dari ajaran Agama Hindu tentang jiwa (purusa) yang identik dengan laki-laki dan material (predana) yang identik dengan perempuan. Tetapi akan keliru jika konsep predana dan prakerti ini diidentikkan dengan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. Karena pada kenyataannya setiap manusia dalam Pandangan Hindu disebut bhuwana alit memiliki kedua asas tersebut. Kekeliruan dalam merefleksikan pemahaman akan konsep purusa dan predana menimbulkan adanya ketimpangan dan ketidakadilan terhadap perempuan di Bali, terutama dalam adat perkawinan di mana perempuan (predana) dianggap lebih rendah kedudukannya dari pada laki-laki (purusa), sehingga perempuan Hindu di Bali sering dikatakan sebagai “Pewaris tanpa warisan”. Perempuan yang sudah menikah akan sepenuhnya menjadi hak milik laki-laki yang menikahinya dan keluarga pihak laki-laki, lalu warisan dari pihak laki-laki adalah sepenuhnya menjadi miliki suami yang nantinya akan diwariskan kembali kepada anak laki-laki dalam keluarga itu. Ketimpangan atau diskriminasi antara laki-laki dan perempuan di Bali juga tercermin dari kata-kata yang dipakai pada saat seorang laki-laki meminang si perempuan yaitu dengan mengunakan kata “ngayahin” yang diartikan sebagai “melayani”. Tidak hanya dalam perkawinan, dalam perkembangan zaman yang semakin modern ternyata belum mampu mengubah paradigma berpikir Masyarakat Bali secara signifikan, sehingga saat ini keluarga yang hanya memiliki anak perempuan dikatakan akan terancam putung (tidak memiliki penerus keturunan), hal ini terjadi karena sulitnya bagi laki-laki baik dari dirinya maupun dukungan keluarga yang mau nyentana atau nyeburin (laki-laki setelah menikah menjadi milik keluarga perempuan). Dalam pandangan Masyarakat Bali yang merupakan bagian dari budaya partriarki dengan menikah nyeburin (nyentana) laki-laki kehilangan haknya menjadi kepala keluarga dimana kedudukannya dalam keluarga dianggap lebih rendah dari perempuan. Budaya Patrilineal pada khususnya memengaruhi Hukum Adat Bali yang menjadi faktor terjadinya diskriminasi terhadap kaum perempuan di Bali. Budaya Patrilineal merupakan suatu adat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah atau pihak laki-laki. Dimana pengaruh budaya patrilineal ini menyebabkan tidak semua orang tua mau memberikan kesempatan kepada anak perempuannya baik dalam hal pewarisan maupun untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dengan argumen bahwa nantinya anak perempuannya akan menjadi milik orang lain.[5]

     Masih adanya pandangan bahwa perempuan tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi karena ujung-ujungnya akan menikah dan ikut dengan suami merupakan salah satu faktor. Selain hal tersebut, faktor lain yang juga mempengaruhi dibatasinya gerak perempuan di bidang pendidikan yaitu karena adanya keterbatasan ekonomi, masih rendahnya pemahaman orang tua bahwa pendidikan bagi perempuan juga sama pentingnya dengan laki-laki. Jika kita lihat tingkat angka melek huruf dari 7 kabupaten di Bali berdasarkan data bps.co.id berfluktuasi dari tahun ke tahun pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2015. Dalam hal ini jumlah angka melek huruf perempuan Bali mengalami penurunan pada tahun 2013 sampai tahun 2014. Dari data tersebut perempuan Bali saat  ini memang telah merasakan pendidikan yang cukup. Namun jika dilihat lebih dalam pada jenjang pendidikannya masih terlihat jelas, di tingkat sekolah dasar jumlah perempuan mengenyam pendidikan jauh lebih besar dibandingkan tingkat perguruan tinggi,.

     Selain itu perempuan Bali sesungguhnya telah berpartisipasi dalam dunia kerja namun jumlahnya masih terlalu rendah dibandingkan dengan partisipasi laki-laki. Menurut data BPS provinsi Bali yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerja di Bali telah mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah proyeksi penduduk. Namun, meningkatnya jumlah penduduk dalam angkatan kerja tidak berjalan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk usia kerja, dimana dari data bpd.go.id jumlah penduduk dalam angkatan kerja mengalami fluktuasi sedangkan data jumlah penduduk usia kerja mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari data statistik tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan atau penurunan data jumlah penduduk perempuan yang bekerja seiring dengan jumlah penduduk perempuan angkatan kerja. Tingkat partisipan angkatan kerja perempuan mengalami penurunan diikuti dengan tingkat penganggurannya. Hal ini terjadi karena peningkatan pada bagian bukan angkatan kerja perempuan, sehingga mengakibatkan penurunan pada jumlah angkatan kerja perempuan meskipun pada tahun tersebut jumlah usia kerjanya mengalami kenaikan. Dari analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perempuan Bali untuk bekerja pada sektor public, menunjukkan tingkat pendidikan dan pendapatan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan perempuan untuk bekerja. Melihat angka perempuan yang dapat menempuh pendidikan tinggi masih rendah menjadikannya salah satu faktor penyebab rendahnya perempuan untuk terjun ke dunia kerja.[6]

     Padahal jika mau dikembangkan, banyak perempuan bali mempunyai potensi yang tidak kalah hebat dari laki-laki. Salah satunya berdasarkan sumbangan pendapatan perempuan menurut data statistik data tersebut menunjukkan perempuan di Bali telah berkontribusi. Menurut Badan Pusat Statistik provinsi Bali pada tahun 2015 sumbangan pendapatan perempuan yaitu sebesar 36.39%. Sumbangan pendapatan terbesar terdapat pada sektor perdagangan, rumah makan dan hotel. Walaupun dalam sektor tersebut peranan perempuan masih sebatas pekerja kasaran seperti pelayan, pembantu atau sebagai juru masak. Namun, beberapa data menunjukan bahwa perempuan mampu menjadi top manager atau bahkan menjadi owner dari sektor tersebut. Menurut data BPS tahun 2015, ada sekitar 393.839 jiwa perempuan yang berkontribusi atau menyumbangkan pendapatannya. Sebuah data menunjukan presentase kontribusi pendapatan seorang perempuan dalam keluarganya di sebuah kelurahan Kapal Mengwi yaitu sebanyak 51% – 75% pendapatan di keluarganya disumbangkan oleh sang istri. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang sangat besar bagi peningkatan kualitas hidup keluarga. Menurut Alatas (1990), peningkatan partisipasi wanita dalam kegiatan ekonomi karena disebabkan oleh yaitu masyarakat menyadari bahwa pendidikan sama pentingnya bagi kaum wanita agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan kemauan wanita untuk mandiri dan berusaha membiayai kebutuhan hidupnya, serta motivasi untuk membantu kebutuhan hidup anggota keluarganya yang menjadi tanggungannya.[7]

     Beberapa pembahasan diatas menunjukan apabila perempuan Bali dapat mengenyam pendidikan dan mampu menghasilkan suatu pendapatan hasil dari pendidikan yang dijalani, tentunya perempuan Bali mampu membantu menjalankan roda perekonomian bagi setiap keluarga. Turut serta sosok perempuan dalam ranah perekonomian akan menjadikan perempuan memiliki peran ganda dalam keluarga. Dimana ia juga berkewajiban dan memiliki peran penting sebagai ibu rumah tangga. Namun, apabila potensi perempuan untuk turut serta dalam menjalani roda perekonomian maupun mengenyam pendidikan yang tinggi dipupuskan hanya karena budaya patriarki yang masih dijunjung tinggi, maka setiap keluarga akan kehilangan peluang untuk membawa keluarga ke masa depan yang lebih baik.

DAMPAK BUDAYA PATRIARKI DI MASYARAKAT

      Ketidaksetaraan gender antara peran laki-laki dengan perempuan ini menjadi salah satu hambatan struktural individu dalam masyarakat tidak memiliki akses yang sama. Pembatasan peran perempuan akibat budaya patriarki membuat perempuan mendapat perlakuan diskriminasi Lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan, secara tidak langsung juga menempatkan posisi perempuan terancam dan tidak mendapat pengakuan. Aspek historis dan budaya menempatkan perempuan sebagai pihak yang dinomor duakan, dimana ia ditundukan melalui hubungan kekuasaan bersifat patriarkat, baik secara personal maupun melalui pengaturan negara.

     Praktik budaya patriarki masih berlangsung hingga saat ini ditengah berbagai gerakan feminis dan aktivis perempuan yang gencar menyuarakan serta menegakan hak perempuan. Dampak dari praktik ini menimbulkan berbagai masalah sosial di masyarakat seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pelecehan seksual, meningkatnya angka pernikahan dini dan stigma mengenai perceraian. Dampak dari budaya patriarki di Indonesia masuk dalam system blame approach, yaitu permasalahan yang diakibatkan oleh sistem yang berjalan tidak sesuai dengan keinginan atau harapan.[8]

     Berbagai kasus kekerasan yang menjadikan perempuan sebagai korbannya terjadi akibat dari ajegnya budaya patriarki yang masih melekat sebagai pola pikir di masyarakat. Budaya patriarki memberikan pengaruh bahwa laki-laki itu lebih kuat dan berkuasa dibandingkan perempuan. Hal ini menimbulkan paradigma bahwa dalam rumah tangga istri memiliki keterbatasan dalam menentukan pilihan atau keinginan dan memiliki kecenderungan untuk menuruti semua keinginan suami mereka, sekalipun itu tidak baik. Kekerasan yang dilakukan oleh kaum laki-laki terhadap perempuan menciptakan sebuah konstruksi sosial bahwa pihak perempuan adalah pihak yang lemah. Potret budaya bangsa Indonesia yang menganut patriarki masih sangat tidak menguntungkan posisi perempuan sebagai korban kekerasan.3

     Pada kasus pelecehan seksual, perempuan justru menjadi objek sasaran kesalahan dari sebuah kejadian. Perempuan menjadi pihak yang disalahkan, entah itu berkaitan dengan cara berpakaian, tingkah laku, waktu kejadian pelecehan, atau justifikasi yang tidak menempatkan laki-laki sebagai pelaku. Selain kasus tersebut, terdapat pengaruh dari budaya patriarki dan konstruksi sosial yang dibentuk oleh masyarakat mengenai pernikahan dini, seperti perempuan adalah penerima nafkah dan hanya berkecimpung di sektor domestik. Sebagian besar dari mereka berstatus sebagai ibu rumah tangga dan cenderung tidak produktif sama sekali. Mereka tidak diberikan kesempatan untuk meneruskan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi atau mengembangkan bakat serta kemampuan yang mereka miliki. Perempuan tidak memiliki kebebasan untuk melakukan penolakan karena alasan di beberapa kebiasaan adat, dimana jika perempuan menolak untuk dinikahi ia akan dianggap perempuan yang hina dan tidak tahu diri. Meskipun realitas sosial yang terjadi bahwa banyak dari mereka yang belum siap secara mental untuk menikah. Bahkan terkadang perempuan menjadi objek yang disalahkan atas terjadinya sebuah perceraian. Beberapa persepsi muncul pada kasus perceraian, bahwa kesalahan terdapat pada perempuan yang tidak mau bersabar sedikit menjaga keutuhan rumah tangganya. Padahal persoalan perceraian bersumber dari kedua belah pihak.[9]

PANDANGAN MASYARAKAT   

     Di negara Indonesia sendiri, banyak daerah yang masih menganut budaya patriarki yang memperlihatkan mengenai kedudukan seorang laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Sejarah juga menjelaskan bahwa laki-laki diperbolehkan meneruskan pendidikan, sedangkan perempuan tidak diperbolehkan untuk mendapatkan pendidikan yang layak karena ujung-ujungnya perempuan hanya akan mengurus rumah tangga. Namun, beberapa tahun silam Raden Ajeng Kartini telah mengagaskan gerakan emansipasi perempuan demi memperjuangkan hak perempuan Indonesia. Dalam hal ini beliau menuntut hak perempuan khususnya dalam dunia pendidikan, sehingga perempuan dapat menjadi role model dalam sosialisasi primer di keluarga. Walaupun perempuan saat ini sudah dapat menempuh pendidikan dengan bebas. Namun, kembali lagi pada paradigma masyarakat jika perempuan sudah berumah tangga ia harus membagi perannya. Hal tersebut terkadang akan membatasi peran perempuan di masyarakat.  Dimana perempuan dilarang untuk mengejar karir dan diharuskan untuk fokus terhadap perannya sebagai ibu rumah tangga saja.

     Sejak zaman dahulu budaya patriarki sudah berpengaruh terhadap ruang lingkup kehidupan masyarakat Bali. Dimana dalam hal pewarisan, laki-laki Bali akan lebih diutamakan sebagai pewaris dari keluarganya dibandingkan dengan perempuan Bali. Selain itu dalam hal pendidikan dan pada dunia kerja, laki-laki Bali lebih diutamakan untuk menempuh pendidikan dibanding perempuan Bali karena paradigm masyarakat bahwa pewaris utama keluarga adalah laki-laki. Sehingga perempuan Bali terbatas ruang lingkupnya untuk mendapatkan pekerjaan karena pendidikan yang mereka dapatkan hanya seadanya yang mayoritas hanya sampai jenjang SMA dibandingkan dengan laki-laki Bali yang diberikan kesempatan menempuh pendidikan yang jauh lebih tinggi ke perguruan tinggi.

     Paradigma masyarakat mengenai budaya patriarki ini akan terus ada selama mereka masih mengkontruksi mengenai status dan peran gender itu sendiri. Sampai saat ini budaya patriarki masih langgeng berkembang di tatanan masyarakat. Penegakan hukum pun masih cukup lemah dan ketidakadilan gender masih ada. Meskipun Indonesia adalah negar hukum, kenyataannya payung hukum sendiri belum mampu mengakomodasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat.[10]

KESIMPULAN DAN SARAN

     Lambat laun pengaruh budaya patriarki ini akan terus mendorong berbagi permasalahan sosial jika tidak diperhatikan perkembangannya. Dimana hal tersebut secara tidak langsung akan berimbas kepada perkembangan suatu negara baik dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan dan lainnya. Berdasarkan kenyataan di lapangan sesungguhnya perempuan dapat membantu perekonomian khususnya di Bali. Hal ini dibuktikan dengan pembahasan diatas dimana adanya persentase perempuan di Bali dalam berkontribusi untuk sumbangan pendapatan pada sebuah keluarga. Selain itu dalam sisi adat dan budaya di Bali perempuan secara tidak langsung telah berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian di Bali. Jika dilihat pada setiap upacara adat atau hari keagamaan, perempuan Bali harus membuat canang atau banten dan hal tersebut secara tak langsung sudah menunjang perekonomian Bali khususnya bagi pedagang sarana prasarana canang dan banten, seperti: janur, buah, bunga dan sarana prasaran lainnya. Pedagang tersebut sebagian besar notabenenya adalah seorang perempuan juga.

     Hakikatnya kesetaraan gender memang tidak bisa dilepaskan dari konteks yang selama ini dipahami oleh masyarakat, dimana kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan di dalam realitas sosial mereka. Dilihat dari berbagai peran aktif perempuan dewasa ini, membuktikan seberapa kuat perjuangan kaum feminisme di Indonesia. Meskipun budaya patriarki masih mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat.[11] Dengan dasar pertimbangan setiap manusia dilahirkan hak yang sama, baik laki-laki maupun perempuan maka membangun kesejahteraan masyarakat tanpa melihat perbedaan gender akan lebih mudah diwujudkan. Maka dari itu kami Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana merekomendasikan pernyataan sikap:

     Mengupayakan pendidikan kesadaran gender sebagai upaya untuk memberikan pencerahan akan budaya atau keseluruhan perilaku, kebiasaan, nilai, aturan bahkan adat yang membuat perempuan setara dengan laki-laki.

       Mengharapkan pemerintah memberikan pelayanan-pelayanan yang mendorong kesetaraan gender, melalui peran aktif PKK (Pembinaan Kesejahteran Keluarga) sebagai salah satu kegiatan yang bisa menunjang perekonomian masyarakat selain tugas pokok perempuan sebagai ibu rumah tangga, serta mengharapkan pemerintah dapat menjadi fasilitator dalam mewadahi kaum perempuan mengembangkan diri di usia produktif.

     Mengajak setiap perempuan agar mampu memotivasi atau mampu menjadi role model khususnya dalam bidang perekonomian bagi sesama kaumnya dengan gerakan Ayo Menjadi Wanita Karir yang diharapkan dapat mendorong perempuan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya.

     Mengajak seluruh mahasiswa untuk lebih memahami dan mendukung upaya kesataraan gender, dengan selalu ikut aktif dalam berbagai kegiatan yang tidak hanya harus dilakukan oleh laki-laki saja. (MP/IP/AP/AF/BD/KW)

Untuk Mendownload Kajian bisa klik Link di bawah ini:

Kajian “Budaya Patriarki: Adat dalam Balutan Kesetaraan Gender”

 

Referensi :

[1]Anonim. “Kesetaraan Gender”. https://www.kamusbesar.com/kesetaraan-gender.

[2]Erdianto, Kristian. “Kaum Perempuan Diantara Budaya Patriarki dan Diskriminasi Regulasi” https://nasional.kompas.com/read/2017/03/09/08481931/kaum.perempuan.di.antara.budaya.patriarki.dan.diskriminasi.regulas

[3] Oreo. “Convention Watch”. 2007. http://www.democraticconventionwatch.com/diary/date/2007/01/

[4] Pudja, Gede. 1977. “Manawa Dharma Sastra”. Jakarta: Dep. Agama R.I.

[5]Ni Nyoman Rahmawati.”Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender  (Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama Hindu)”. 2015

[6] Ni Putu Devi Ekayanti Ningsih “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Perempuan Bali untuk Bekerja di Sektor Publik (Studi Kasus di Desa Adat Kerobokan Kuta Utara Kabupaten Badung)”.

[7] Andersen. “Keterkaitan Antara Faktor-Faktor Rumah Tangga dengan Kesempatan Kerja Wanita”. Vol : Hal 5-12. 2003.

[8] Irma Sakina, Ade dan Hassanah Siti A, Dessy. “Meyoroti Budaya Patriarki di Indonesia”. http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/66158/potongan/S2-2013-306599-chapter1.pdf. Vol.7.

 [9] Trianto, S. (2006). “Perempuan dan Hukum”. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

[10] Anda, Suara. “Budaya Patriarki dan Kesetaraan Gender”. http://unjkita.com/perempuan-budaya-patriarki-dan-kesetaraan-gender/

[11] Irma Sakina, Ade dan Hassanah Siti A, Dessy. “Meyoroti Budaya Patriarki di Indonesia”. https://www.researchgate.net/publication/319671805_Menyoroti_Budaya_Patriarki_di_Indonesia. vol.7

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *