FIX aminn

Dinamika Utang Luar Negeri di Indonesia

Oleh :

Badan Eksekutif Mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Udayana

 

PENDAHULUAN

     Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan di berbagai lini kehidupan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur sampai pembangunan sumber daya manusia. Namun, pada kondisi Indonesia yang sedang melakukan pembangunan infrastruktur ini, muncul pemberitaan mengenai kondisi utang luar negeri Indonesia yang dinilai sangat tinggi dan mengkhawatirkan. Bukan hal baru apabila utang negara menjadi topik pembahasan untuk menilai kinerja suatu pemerintahan. Hal tersebut juga layak dilakukan untuk mengawasi bagaimana jalannya pemerintahan pada periode tersebut. Pada saat ini ramai diperbincangkan mengenai utang luar negeri Indonesia yang terlampau tinggi dan dinilai membebani masyarakat. Besarnya utang luar negeri Indonesia yang menjadi permasalahan itu sekitar Rp4.928,92 triliun.[1] Tingginya tingkat utang luar negeri Indonesia saat ini sering disangkut-pautkan dengan adanya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada masa pemerintahan presiden Jokowi. Sudah rahasia umum apabila pada masa pemerintahan Jokowi terjadi banyak pembangunan, mulai dari jalan tol, jalan trans Sumatra dan trans Papua yang saat ini sudah atau masih dalam proses pengerjaan. Beberapa masyarakat menilai pembangunan yang dilakukan Jokowi hanya memperparah utang negara Indonesia. Namun, pada kenyataannya utang negara Indonesia saat ini masih pada batas yang wajar. Menurut Ekonom Utama untuk Bank Dunia di Indonesia Frederico Gil Sander menilai rasio utang pemerintah Indonesia saat ini masih rendah dibandingkan dengan negara-negara dengan tingkat ekonomi maju maupun berpendapatan menengah. Gil Sander mengatakan rasio utang pemerintah Indonesia yang berada pada kisaran 29% terhadap PDB ini juga didukung oleh pengelolaan yang baik sehingga tidak rentan dengan risiko fiskal.[2] Sehingga kurang pas rasanya apabila menilai utang negara Indonesia meningkat dikarenakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan, karena pembangunan infrastruktur tersebut dimaksudkan untuk menunjang segala bentuk pemberdayaan masyarakat.

     Pada dasarnya Indonesia merupakan negara berkembang yang menggunakan dana dari luar negeri untuk membantu memenuhi defisit kebutuhan dana akibat banyaknya pengeluaran pemerintah yang tidak seimbang dengan penerimaan pemerintah. Bagi negara-negara berkembang ketidaktersediaan sumber daya modal merupakan kendala utama, dikarenakan tingkat mobilisasi modal didalam negeri yang rendah. Seiring berjalannya waktu Indonesia mengalami pesatnya pembangunan di berbagai bidang kehidupan, hal tersebut juga berakibat pada meningkatnya pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Dan terkadang pengeluaran yang besar tersebut tidak ditunjang dengan penerimaan yang seimbang. Hal tersebut menyebabkan modal untuk pembangunan di indonesia mengalami kekurangan. Oleh karena itu, solusi untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut adalah dengan menggunakan modal dari luar negeri dalam bentuk hibah (grant), bantuan pembangunan (official development assistance), kredit ekspor, dan arus modal swasta, seperti bantuan bilateral dan multilateral; investasi swasta langsung (PMA); portfolio invesment; pinjaman bank dan pinjaman komersial lainnya; dan kredit perdagangan (ekspor atau impor).[3]

 

SEJARAH UTANG INDONESIA

     Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa utang luar negeri Indonesia adalah utang yang timbul karena kegiatan pemerintahan. Padahal utang luar negeri Indonesia yang saat ini dibahas bukan berasal dari utang pemerintahan saja, tetapi juga dari utang bank sentral dan utang swasta. Berdasarkan data bank Indonesia, utang luar negeri pada bulan Maret tahun 2017 kemarin sebesar US$358,732 miliar setara dengan Rp4.663,52 triliun. Dimana Utang Luar Negeri (ULN) tersebut teridiri dari utang pemerintah sebesar 50,49%, utang bank sentral sebesar 1%, dan utang pihak swasta sebesar 48,51% dari total keseluruhan utang luar negeri Indonesia.[4] Dari data tersebut dapat dilihat bahwa porsi utang luar negeri yang tinggi tidak semata-mata dari utang luar negeri pemerintah saja.

     Jika kita telusuri utang luar negeri Indonesia terdiri dari utang pemerintah, utang bank sentral, dan utang swasta. Utang luar negeri pemerintah sendiri merupakan utang yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang terdiri dari utang bilateral, multilateral, komersial, supplier dan Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar negeri dan dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk. Sedangakan untuk utang luar negeri bank sentral berasal dari utang yang dimiliki oleh Bank Indonesia yang diperuntukkan untuk mendukung neraca pembayaran dan cadangan devisa. Selain itu juga terdapat utang kepada pihak bukan penduduk yang telah menempatkan dananya pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan utang dalam bentuk kas dan simpanan serta kewajiban lainnya kepada bukan penduduk. Lalu, untuk utang luar negeri swasta merupakan utang luar negeri yang dilakukan penduduk Indonesia kepada bukan penduduk Indonesia dalam bentuk valuta asing dan atau rupiah. Utang tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian utang (loan agreement) atau perjanjian lainnya kepada bukan penduduk Indonesia. Utang luar negeri swasta meliputi utang Lembaga Keuangan dan Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan.[5] Melihat tingginya utang luar negeri Indonesia saat ini tak pelak membuat masyarakat akan membanding-bandingkan kondisi utang luar negeri Indonesia dibawah kepemimpinan presiden Jokowi dengan presiden-presiden sebelumnya.

Grafik 1. Grafik Utang Negara Indonesia

h

Sumber data: Bank Indonesia dan data telah diolah kembali.

     Melihat dari grafik utang negara diatas, dapat dilihat bahwa utang negara Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan pada era reformasi SBY. Namun, utang negara Indonesia juga pernah mengalami penurunan pada era reformasi Gus Dur dan era reformasi Megawati. Dari grafik tersebut juga terlihat bahwa utang negara Indonesia mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada dasarnya Indonesia sudah berutang sejak presiden Soekarno menjabat sebagai presiden pertama Indonesia. Sesungguhnya presiden Soekarno pada saat itu menolak untuk berutang, utang yang dimiliki Indonesia saat itu adalah utang peninggalan Hindia Belanda. Namun, pada akhir pemerintahan presiden Soekarno mempunyai utang luar negeri sebesar US$2,3 miliar.[6] Selanjutnya pada pemerintahan orde baru yang pada saat itu dipimpin oleh Soeharto Indonesia mengalami lonjakan utang yang cukup besar. Utang atau pinjaman tersebut digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur dan fasilitas negara, meskipun sekitar 30% dari dana tersebut disalahgunakan oleh oknum – oknum yang berkuasa pada waktu itu untuk memperkaya dirinya sendiri. Akibatnya Indonesia mengalami krisis moneter dan masyarakat pun mulai geram dengan keadaan yang terjadi di akhir masa orde baru tersebut. Setelah berbagi perlawanan dan pertentangan masyarakat dengan pemerintah pada saat kepemimpinan Soeharto tersebut, akhirnya pemerintahan masa orde baru mampu digulingkan.[7] Beranjak dari era Orde Baru, Indonesia pada tahun 1998 mengalami krisis moneter yang menyebabkan ketidakstabilan perekonomian Indonesia dan dibarengi dengan reformasi politik. Adanya pengaruh krisis moneter tahun 1998 menyebabkan utang pemerintah berada porsi cukup bahaya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu, terjadi peningkatan porsi bunga utang terhadap pendapatan dan belanja negara. Hal ini sangat mengkhawatirkan keadaan perekonomian Indonesia saat itu. Dalam kondisi perekonomian tersebut pemerintahan Indonesia dipimpin sementara oleh wakil presiden pada masa orde baru yaitu Habibie. Saat itu terjadi penurunan utang karena adanya pemilihan umum peralihan dari orde baru menuju era reformasi, selain itu penurunan utang merupakan pengaruh dari iklim bisnis tidak kondusif. Selanjutnya utang luar negeri Indonesia semakin menurun pada masa pemerintahan presiden Gus Dur. Saat itu beliau berhasil menurunkan jumlah utang luar negeri secara signifikan sampai dari periode sebelmnya. Penurunan utang pada masa pemerintah Gus Dur terjadi karena beliau mengeluarkan kebijakan growth story (strategi pertumbuhan) yang dalam perumusan kebijakan tersebut dibantu oleh tim ekonominya yang andal.[8] Pada era pemerintahan anak dari Presiden ke-1 Soekarno, posisi utang Indonesia dan rasio utang terhadap PDB Indonesia mengalami penurunan. Pemerintahan Megawati juga berusaha mengambil jalan tengah dengan menjual beberapa aset negara. Dimana hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar utang luar negeri. Selain itu, hal ini juga menyebabkan pendapatan menjadi berkurang.

     Beranjak dari masa pemerintahan Megawati beralih kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, pada masa ini pemerintah melakukan menambah utang negara dengan jumlah yang sangat besar. Besarnya utang tersebut erat dikait-kaitkan dengan subisidi berbagai harga sembako dan BBM. Beranjak dari SBY, pemerintahan Jokowi juga menambah utang luar negeri Indonesia guna pendanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pada 2014 porsi anggaran infrastruktur hanya sebesar 9,5% dari total belanja negara, Pada APBN-P 2017, total anggaran infrastruktur mencapai Rp388,30 triliun.[9] Sebagian besar anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia dibiayai dengan utang luar negeri. Hal tersebut membuat jumlah utang negara Indonesia semakin melambung tinggi. Namun, besarnya utang luar negeri Indonesia saat ini masih berada pada kondisi yang aman, hal ini dibuktikan dengan tingkat rasio utang terhadap PDB yang masih berkisar diangka 27-29%. Keputusan presiden Jokowi untuk lebih menggalakkan pada pembangunan infrastruktur terbukti dengan banyaknya proyek pembangunan mulai dari jalan tol, jembatan baru, bendungan dan bandara. Salah satu pembangunan infrastruktur tersebut adalah pembangunan jalan trans Papua guna memberi akses untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

                                                                                         

PENGARUH UTANG

     Utang negara merupakan salah satu solusi untuk penambahan modal negara untuk memenuhi pembangunan ekonomi suatu negara. Namun, kenyataannya utang sering kali menjadi permasalahan yang pelik dalam lingkup nasional, karena telah tertanam dalam benak mayoritas masyarakat sebuah doktrin general yang memberikan sinyal buruk terhadap utang, khususnya utang negara. Walaupun begitu, ternyata utang merupakan salah satu bagian penting dalam menetapkan kebijakan fiskal (APBN) dimana utang merupakan bagian dari suatu sistem besar yang disebut pengelolaan ekonomi. Tujuan dari pegelolaan ekonomi itu untuk menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk penciptaan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, memperkuat pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan keamanan. Fungsi atau manfaat dari utang negara itu sendiri adalah yang pertama untuk menutupi defisit anggaran, yang kedua untuk menutupi kekurangan kas atas kebutuhan kas jangka pendek dalam pelaksanaan belanja yang tidak dapat ditunda, kemudian yang ketiga menjadi solusi dalam penataan portofolio utang pemerintah yang tentu bertujuan untuk mengurangi beban belanja dan untuk membiayai utang dalam APBN di tahun – tahun berikutnya, dan yang terakhir adalah sebagai bentuk pengakuan negara lain karena mendapatkan pinjaman luar negeri dari negara lain tidaklah mudah. Kita perlu meyakinkan bahwa kita memiliki sumber daya yang mampu untuk dikembangkan dan mengembalikan pinjaman beserta bunganya dengan pasti.

     Jadi, setiap tindakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah pasti akan menimbulkan konsekuensi dalam jangka pendek, pinjaman luar negeri juga dapat menutup defisit APBN serta ini jauh lebih baik dibandingkan jika defisit APBN tersebut harus ditutup dengan pencetakan uang baru. Sehingga memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dengan dukungan modal yang relatif lebih besar tanpa disertai efek peningkatan harga umum (inflationary effect) yang tinggi. Dengan demikian pemerintah dapat melakukan ekspansi fiskal untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi berarti meningkatkan pendapatan nasional, yang selanjutnya memungkinkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Akan tetapi, dengan bantuan yang diberikan oleh luar negeri kepada Indonesia, secara tidak langsung akan menambah utang luar negeri Indoneisa karena apabila pemerintah tidak sanggup membayar utang tersebut maka pemerintah harus meminjam lagi dari luar negeri. Maka hal itu dirasa cukup memberatkan APBN RI dengan pembayaran pokok utang luar negeri pemerintah Indonesia dan bunganya.[10]

     Setelah mengetahui pengaruh utang negara terhadap pertumbuhan ekonomi makro, selanjutnya utang negara akan berpengaruh juga pada perkembangan ekonomi mikro yaitu pemerintah dapat melakukan pembangunan infrastruktur negara dan khususnya daerah yang secara tidak langsung membantu mobilitas perekonomian masyarakat menjadi lebih mudah. Salah satu contohnya yaitu dengan adanya pembangunan pasar-pasar rakyat pada seluruh daerah di Indonesia yang selain menggunakan dana daerah juga menggunakan dana dari pemerintah. Hal tersebut berdampak pada bangkitnya perekonomian karena masyarakat mendapat lahan untuk melakukan kegiatan ekonomi sekaligus dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Akan tetapi, adanya utang luar negeri tidak selalu berdampak positif bagi perkembangan ekonomi mikro khususnya karena dengan terbiasanya masyarakat dibantu oleh adanya bantuan dari pihak luar negeri maka masyarakat cenderung mengandalkan hal tersebut dan hal itu juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi negara Indonesia.[11]

 

PANDANGAN PEMERINTAH

     Sebenarnya pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi positif terhadap kemakmuran. Keberadaan infrastruktur yang memadai dan berdaya saing memberikan kontribusi terhadap penurunan biaya operasional kegiatan ekonomi dan bisnis, meningkatnya volume kegiatan ekonomi, turunnya biaya input usaha produksi, dan meningkatnya sumber daya manusia, terbukanya peluang kegiatan ekonomi baru, serta kesempatan berusaha dan bekerja. Alokasi infrastruktur juga harus memberikan efek positif terhadap konektivitas pembangunan antarwilayah sehingga menghasilkan pertumbuhan yang inklusif. Pembangunan infrastruktur provinsi dan kabupaten/kota harus dihubungkan dengan infrastruktur nasional dan diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang dapat membuka akses pasar hasil produksi pertanian dan membuka akses wilayah terpencil atau terisolasi. Dengan demikian, akselerasi pembangunan infrastruktur lebih terasa manfaatnya dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, memacu pertumbuhan, membuka lapangan usaha dan kesempatan kerja.

     Menurut pandangan pemerintah sendiri, utang luar negeri Indonesia selain bermanfaat sebagai modal awal penunjang pembangunan, juga bermanfaat sebagai usaha pemerintah untuk meningkatkan kegiatan investasi di dalam negeri. Dimana pemerintah membuka aliran modal asing dalam bentuk investasi. Melalui investasi asing ini, pemerintah dapat mengembangkan sektor pabrik-pabrik maupun industri sekala besar yang tentunya tidak bisa dikembangkan sendiri oleh pemerintah tanpa bantuan modal dari pihak lain, dan tujuan dari pembangunan pabrik – pabrik atau industri itu sendiri tentu yang pertama untuk menyerap lapangan pekerjaan sebesar – besarnya yang diharapkan mampu mengubah pertumbuhan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Namun terlepas dari semua itu, pemerintah juga berupaya untuk mengurangi hutang – hutang luar negeri Indonesia. Salah satu cara pemerintah yaitu dengan, mengubah skema pembangunan. Perubahan skema pembangunan lebih menitikberatkan kepada peran swasta yang membiayai proyek pembangunan. Dengan cara itu, maka anggaran belanja pemerintah diharapkan tidak membengkak. Selama ini, bila belanja negara membengkak sedangkan pendapatan negara tidak bertambah, maka pilihan logis untuk menutup belanja tersebut yakni dengan berutang.

 

PANDANGAN MASYARAKAT

     Indonesia sebagai negara yang menganut sistem Demokrasi Ekonomi yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari oleh dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah[12]. Oleh karena itu dalam hal ini peran pemerintah sangatlah besar sebagai penggerak utama perekonomian. Pada sebagian besar negara – negara yang sedang berkembang, pemerintah membutuhkan banyak modal untuk membangun berbagai sarana dan prasarana. Sayangnya kemampuan finansial yang dimiliki pemerintah masih terbatas atau kurang mendukung. Dengan demikian, maka utang luar negeri pemerintah menjadi hal yang sangat berarti sebagai modal bagi pembiayaan pembangunan perekonomian nasional. Bahkan dapat dikatakan bahwa utang luar negeri telah menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan perekonomian nasional yang cukup penting bagi sebagian besar negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia.

     Sebagai masyarakat yang masih tinggal di negara berkembang tentunya dalam melakukan mobilitas perekonomian masih sangat tergantung pada pinjaman pemerintah dalam menjalankan usaha di bidang perekonomian. Namun, selama ini sebagian besar masyarakat tidak mengetahui posisi utang negara. Sehingga membuat mereka menyalahkan pemerintah selaku pemangku kebijakan yang dianggap tidak bisa mengatur utang negara. Pada kenyataannya pemerintah telah berusaha keras memperbaiki kondisi perekonomian dan struktur utang Indonesia. Pengadaan infrastruktur negara seperti jembatan, jalan dan fasilitas umum sebagian besar dapat terlaksana oleh adanya bantuan dari luar negeri atau utang negara. Selain itu pembangunan pada daerah-daerah tertinggal yang selama ini sedang digencarkan oleh pemerintah juga dapat terlaksana oleh adanya utang negara. Akan tetapi, sebagian masyarakat masih belum menyadari hal itu dan hanya memandang bahwa utang negara hanya membawa dampak yang tidak baik terhadap perekonomian Indonesia.

 

KESIMPULAN

     Negara berkembang seperti Indonesia dalam mengurus rumah tangga pemerintahan tidak dapat dipungkiri akan mengalami tantangan – tantangan untuk menjalankan roda pemerintahan baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan lainnya. Hal ini menyebabkan pemerintah harus dapat mengambil sebuah kebijakan yang tepat untuk masyarakat luas. Salah satu kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintahan dalam sebuah negara yaitu, meminjam dana ke negara lain atau yang biasa disebut dengan utang negara. Namun, tidak dapat dipungkiri masyarakat awam akan berpikir bahwa meminjam dana ke negara lain adalah hal yang buruk. Sesungguhnya sebuah negara mempunyai utang adalah hal yang wajar bahkan sekelas negara Amerika saja masih memliki utang untuk menunjang modal mereka dalam melakukan pembangunan. Karena tujuan dari utang negara ini bukanlah semata-mata untuk menjerumuskan negara kepada keterpurukan ekonomi melainkan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dalam keadaan kas negara yang kurang mencukupi.

     Utang negara secara tidak langsung memunculkan sebuah kewajiban dan beban kepada suatu negara untuk melunasinya. Namun, utang negara menggambarkan bagaimana suatu negara dapat bekerja sama dan menilai tingkat ketergantungannya kepada negara lain. Semakin besar utang negara berarti semakin meningkatkan ketergantungannya terhadap negara lain, sehingga diperlukannya sebuah batasan yaitu, dengan melihat kemampuan dalam negeri untuk membayar pokok dan bunganya. Di sisi lain, rasio penerimaan pajak terhadap PDB juga harus diperhatikan karena pajak merupakan salah satu yang utama sumber pemasukan yang akan digunakan untuk membayar utang pemerintah. Maka dari itu kami Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana merekomendasikan saran dalam menanggapi isu peningkatan utang negara berupa pengambilan sikap:

  1. Pemerintah sebaiknya berupaya untuk mengoptimalisasi kemampuan dalam negeri untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional, seperti mendukung UMKM dalam negeri agar mampu mengekspor hasil barang atau jasa ke luar negeri. Selain itu, pemerintah juga sebaiknya membuat sosialisasi mengenai keuntungan dalam menanam saham. Dimana nantinya masyarakat memiliki minat untuk belajar menanam saham. Hal ini juga membuat kita membantu menyukseskan program dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu “Yuk Nabung Saham”. Dimana melalui menanam saham kita dapat melawan inflasi dan juga meningkatkan jumlah investor lokal[13].
  2. Masyarakat sebaiknya lebih aktif dan kreatif untuk meminimalisir utang negara dengan merubah mindset mereka yang tidak hanya berfokus pada job seeker namun, beralih menjadi job maker. Suatu negara akan mampu menjadi negara maju jika 2% dari penduduknya menjadi wirausaha, Indonesia dalam hal ini, berdasarkan data BPS 2014 jumlah wirausaha Indonesia masih sekitar 1,6%[14]. Maka dari itu, masyarakat harus beralih menjadi job maker salah satunya menjadi wirausaha, dengan mengupayakan home insudtry dan lebih mengembangkan ide-ide kreatif untuk UMKM yang inovatif.
  3. Mengajak seluruh mahasiswa Indonesia agar berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan negara dengan membuat terobosan-terobosan baru yang mampu membangkitkan semangat kerja masyarakat, seperti membuat bisnis startup yang memanfaatkan media sosial. Selain itu, sebagai mahasiswa juga sebaiknya turun langsung untuk perekonomian negara seperti menggalakkan program Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) yang merupakan program dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendorong lebih banyak generasi muda di tanah air agar tertarik terjun ke dunia wirausaha.(MP/IP/AP/AF/BD)

 

Untuk Mendownload Kajian bisa klik link di bawah ini:

Kajian “Dinamika Utang Luar Negeri di Indonesia”

 

Referensi:

[1] Teguh Firmansyah.2018. Utang RI 4.928 T, Bank Dunia: Utang Indonesia Masih Rendah. (Terdapat pada: http://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/03/27/p69aui377-utang-ri-4928-t-bank-dunia-utang-Indonesia-masih-rendah. Diakses pada: 17-05-2018)

[2] Indriani, Ririn. 2018. Bank Dunia Menilai Utang Indonesia Masih Rendah. (Terdapat pada:  https://www.suara.com/bisnis/2018/03/28/034500/bank-dunia-menilai-utang-Indonesia-masih-rendah. Diakses pada: 17.05.2018)

[3] Admatja, Adwin Surya. “Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia: Perkembangan dan Dampaknya”. Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 2, No. 1, Mei 2000: 83 – 94. Jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi – Universitas Kristen Petra.

[4] Sayekti, Nidya Waras. “Kebijakan Indonesia Atas Utang Luar Negeri Dari Lembaga Keuangan Global”. Vol. VII, No.08/II/P3DI/April/2015.

[5] Bank Indonesia. Statistik utang luar negeri Indonesia Vol. IX. 2018

[6] Anonim. ”Sejarah utang Indonesia mulai dari masa Soekarno”. (Terdapat pada: http://jendelaperistiwa.blogspot.co.id/2013/02/sejarah-utang-Indonesia-mulai-dari.html. Diakses pada: 17-5-2018)

[7] Anonim. Reformasi di Indonesia. “Reformasi Indonesia”. (Terdapat pada: http://tata-muhtadin.blogspot.co.id/2011/12/reformasi-di-Indonesia.html Diakses pada: 18-5-2018)

[8] Sandra, Gede. 2017. “Kesuksesan Tim Ekonomi Gus Dur: Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Utang Berkurang dan Gini Ratio Renda”. (Terdapat pada: https://www.google.co.id/amp/rmol.co/amp/2017/11/17/314878/Kesuksesan-Tim-Ekonomi-Gus-Dur:-Pertumbuhan-Ekonomi-Tinggi,-Utang-Berkurang-Dan-Gini-Ratio-Rendah- Diakses pada: 18-5-2018)

[9]Salim, Fahruddin. 2017. “Tiga Tahun Jokowi – JK dan Percepatan Infrastruktur”. (Terdapat pada: http://ekonomi.metrotvnews.com/analisa-ekonomi/ybDM96mk-tiga-tahun-Jokowi-jk-dan-percepatan-infrastruktur Diakses pada: 17-05-2018)

[10] Atmadja, Adwin Surya. “Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia : Perkembangan dan Dampaknya”. Universitas Kristen Petra. Vol.2. No.1. Tahun 2000.

[11] Rachmadi, Arif Lukman. “Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”. Universitas Brawijaya Malang. Tahun 2013.

[12] Anonim. “Sistem Ekonomi yang Diterapkan di Indonesia”. (Terdapat pada: https://www.sekolahpendidikan.com/2017/03/sistem-ekonomi-yang-diterapkan-di.htm. Diakses pada: 28-05-2018)

[13] Anonim, 2017. “Yuk Nabung Saham”. (Terdapat pada: http://yuknabungsaham.idx.co.id/about-yns Diakses pada: 28-05-2018)

[14] Istianur Praditya, Ilyas. 2015. “Mau Jadi Negara Maju, RI Harus Banyak Cetak Wirausaha”. (Terdapat pada: https://www.liputan6.com/bisnis/read/2189159/mau-jadi-negara-maju-ri-harus-banyak-cetak-wirausaha. Diakses pada: 28-05-2018)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *