esf1

Pengumuman Daftar Panitia Pelaksana Equilibrium Science Fair 2019

esf2

[Pengumuman Daftar Panitia Pelaksana Equilibrium Science Fair 2019]

Halo Civitas Ekonomi!
Kami mengucapkan selamat bergabung dalam kepanitiaan Equilibrium Science Fair 2019 bagi yang lolos seleksi. Untuk yang belum lolos seleksi, jangan berkecil hati karena masih banyak peluang di kepanitiaan lain. Kepada panitia yang terpilih kami ucapkan selamat bekerja! Mari bekerjasama untuk menyukseskan acara Equilibrium Science Fair 2019

Untuk pengumuman selengkapnya bisa diunduh pada link berikut:

Daftar Panitia Pelaksana ESF 2019

.
Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi narahubung di bawah ini:
📞 Kristin: 083119746709
(Id line: _kristinnrd)
📞 Bayu : 085935061386
(Id line: byts137)

125369

KEBIJAKAN PAJAK E-COMMERCE

125369

Oleh :

Badan Eksekutif Mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Udayana

BENTUK REALISASI PAJAK E-COMMERCE

     Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang bisnis baru salah satunya adalah e-commerce. Perdagangan elektronik (E-Commerce = Electronic Commerce) adalah bagian dari e-lifestyle yang memungkinan transaksi jual beli dilakukan secara online dari mana pun dan kapan pun. E-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk pertukaran atau penjualan barang, jasa, serta informasi secara elektronik. [1]  E-commerce berdasarkan surat edaran Direktur Jendral Pajak Nomor: SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce didefinisikan sebagai  perdagangan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen melalui sistem elektronik. [2]  Perkembangan bisnis e-commerce di Indonesia sangat melesat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir., dimana saat ini e-commerce menunjukkan pertumbuhan yang baik sejak tahun 2018. Bahkan, terjadi transaksi yang besar hingga mencapai nilai US$27 miliar yang berhasil diputar. Diperkirakan industri e-commerce pada tahun 2019 sangat menjanjikan untuk ditekuni, bahkan beberapa e-commerce saat ini mampu berakselerasi yang jauh karena menerima suntikan dana yang besar dari investor papan atas.[3]

     Namun kini para pelaku usaha yang melakukan usahanya secara online akan terikat oleh pajak bagi para pelaku usaha e-commerce. Pada 1 April 2019 yang akan datang pemerintah akan  meresmikan peraturan yang mengatur mengenai pemberlakuan pajak bagi usaha online. Dikeluarkannya aturan tersebut menyebabkan munculnya berbagai asumsi dari masyarakat. Mulai dari masyarakat yang berlatar belakang sebagai pelaku usaha online maupun pelaku usaha konvensional. Mereka yang berlatar belakang sebagai pelaku usaha konvensional beranggapan bahwa kebijakan pemerintah tersebut merupakan suatu bentuk perlakuan yang adil antara pelaku usaha konvensional dengan pelaku usaha online, tetapi masyarakat yang berlatar belakang sebagai pelaku usaha online merasa diberatkan akan kebijakan tersebut.

BENTUK REALISASI PAJAK E-COMMERCE

     Penerapan pajak e-commerce per 1 April 2019 banyak menarik perhatian dari masyarakat luas mengingat di era modern ini transaksi online sedang hangat-hangatnya di perbincangkan. Mayoritas pengguna e-commerce di Indonesia  didominasi oleh masyarakat usia produktif  yaitu rata – rata berusia antara 16 – 65 tahun. Hal tersebut menandakan bahwa pasar dari e-commerce ini adalah masyarakat produktif, dimana hal tersebut akan mendorong pola hidup yang konsumtif, sehingga mereka akan  cenderung  melakukan kegiatan transaksi online yang semakin besar setiap tahunnya. Karena hal tersebut, pemerintah berniat mengenakan pajak e-commerce demi menyetarakan perlakuan bisnis antara ritel konvensional dan ritel digital (the same level playing field). Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan, pemerintah saat ini tengah kelimpungan mengingat e-commerce muncul dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada dua bentuk perdagangan online yang berbeda  yaitu melalui  platform marketplace dan yang melalui media sosial. Potensi pajak dari platform e-commerce memang cukup besar, dan transaksi belanja media sosial juga tidak kalah besar, hanya saja pemerintah kesulitan mendata arus perdagangan melalui media sosial.[4]

     Banyaknya e-commerce yang sedang berkembang di Indonesia menjadi salah satu sumber penerimaan pajak yang cukup besar, maka dari itu Direktorat Jendral Pajak memberlakukan surat edaran Direktorat Jendral Pajak nomor SE-62/PJ/2013 tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce sebagai kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan negara atas Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap transaksi e-commerce.[5] Aturan ini tentunya akan memberikan dampak baik positif maupun negatif. Dari segi dampak positifnya aturan penerapan pajak terhadap transaksi e-commerce yaitu menjaga perlakuan  pajak yang setara antara e-commerce dengan pelaku usaha konvensional dan memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha e-commerce. Kedua dampak positif tersebut tentunya akan memberikan kontribusi pada kesadaran akan tanggung jawab perpajakan yang akan berujung pada adanya peningkatan pendapatan dari pajak. Selain dampak positif tentunya ada dampak negatif yang menyertai diterapkannya aturan perpajakan terhadap transaksi e-commerce, yang pertama adanya kemungkinan para pelaku usaha yang awalnya bergabung dengan marketplace beralih usaha melalui media sosial. Dampak yang kedua yaitu keterlibatan marketplace dalam mekanisme perpajakan, dimana marketplace berperan sebagai agen penyetor pajak. Tugas negara ini dikhawatirkan akan membebani marketplace, karena di Indonesia marketplace ada yang sudah besar dan ada yang masih kecil, dan untuk menjadi agen penyetor tentunya akan menambah pekerjaan operasional marketplace tersebut.

     Mekanisme perpajakan yang akan diterapkan mengandalkan marketplace untuk mengkoordinir pelaku usaha yang bernaung di bawah marketplace tersebut. Pelaku usaha yang menjajakan barang atau jasanya di marketplace, diminta untuk memberitahukan NPWP kepada penyedia marketplace. Bagi para pelaku usaha yang belum memiliki NPWP, maka dapat segera mengurus kepemilikannya atau melaporkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada platform marketplace yang bersangkutan. Pelaku usaha juga harus melaksanakan kewajibannya terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti membayar pajak final  dengan tarif 0.5 % dari omzet. Serta bagi pelaku usaha yang memperoleh omzet  Rp 4,8 miliar setahun, harus ditetapkan  sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan melaksanakan kewajiban PPN sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sama halnya dengan pelaku usaha, marketplace juga harus memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian, marketplace juga diminta untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan platform kepada pelaku usaha dan terhadap penjualan barang dagangan milik marketplace itu sendiri. Terakhir, marketplace juga bertanggung jawab untuk melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan pelaku usaha pengguna platform. Bagi pelaku usaha online lain yang membuka lapaknya di luar marketplace, wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum.[6]

     Besaran dari pengenaan pajak e-commerce ini  masih belum jelas dan pasti. Namun, Dirjen Pajak sendiri mengaku telah mengusulkan agar besaran pajak yang akan ditetapkan untuk e-commerce nantinya sesuai dengan aturan pajak yang berlaku di Indonesia baik PPh ataupun PPN yang sudah ada. Usaha yang sudah dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ini tentu sifatnya masih relatif, karena keputusan dan kebijakannya ada di Kementerian Keuangan. Namun, usaha yang hampir menemukan titik terang adalah bahwa ketentuan pajak e-commerce ini akan menggiring pada wacana yang menyatakan tidak akan ada perbedaan antara bisnis e-commerce dan non-commerce.[7]

PANDANGAN PEMERINTAH MENGENAI E-COMMERCE

    Pelaku dalam transaksi konvensional selama ini telah memberlakukan peraturan perpajakan. Kegiatan ekonomi dalam e-commerce inilah yang belum terekam pemerintah. Untuk itu, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan beberapa kementerian lainnya kini tengah merumuskan regulasi pajak e-commerce yang nantinya akan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Filosofi penerapan aturan pajak e-commerce ini yakni agar pelaku perdagangan baik konvensional maupun elektronik mampu memahami kewajiban perpajakannya. Ditambah lagi, Indonesia masih belum memiliki aturan jelas yang mengatur bisnis e-commerce asing. Sehingga banyak pelaku e-commerce asing yang masih belum tersentuh pajak formulasi peraturan mengenai e-commerce di Indonesia. Pada 11 November 2016, pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XIV tentang Peta Jalan (Roadmap) e-commerce di Indonesia. Paket kebijakan ini diinisiasi karena belum ada peta jalan e-commerce nasional yang akan mendorong tumbuh kembangnya e-commerce di Indonesia.[8]

     Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).[9]  Sehingga hal tersebut dapat memberikan kepastian hukum atas bisnis e-commerce yang mulai subur di Indonesia. Serta dengan demikian sudah dapat dengan jelas dinyatakan bahwa pemberlakuan pajak pada e-commerce didasarkan atas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Kemudian ketentuan pengenaan pajak ini pun terbit, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI PENERAPAN PAJAK E-COMMERCE

     Adanya inovasi melakukan transaksi berjualan dengan menggunakan media internet, masyarakat menjadi lebih kreatif dan lebih memiliki inovasi dalam membangun dan mengembangkan usahanya. Saat ini, belanja online telah menjadi gaya hidup dari masyarakat itu sendiri. Semakin majunya terknologi, akan mendorong masyarakat untuk hidup dengan berbagai kemudahan. Tidak sedikit dari masyarakat itu juga berasumsi bahwa pemerintah perlu memperbarui kebijakan pemberlakuan pajak e-commerce tersebut. Hal ini dikarenakan peraturan tersebut tidak menjangkau bagi semua pelaku usaha online, peraturan tersebut hanya mengikat bagi pelaku usaha online yang berdagang di situs e-commerce. Di Indonesia, mayoritas transaksi merupakan e-commerce nonformal yang melalui media social seperti Instagram, WhatsApp, BBM dan sejenisnya. Jika terdapat pengenaan pajak pada e-commerce maka pelaku usaha di dalam Platform e-commerce akan memilih menjual produknya di media sosial karena peraturan pengenaan pajak kepada para pelaku usaha yang menggunakan sosial media belum di keluarkan. Pelaku usaha akan meninggalkan situs lokal yang menerima imbas dari peraturan pemerintah seperti Bukalapak, Kaskus FJB, Tokopedia, OLX dan lain sebagainya. Masyarakat akan bergeser memanfaatkan situs luar yang tidak terimbas yaitu media sosial atau e-commerce luar negeri seperti eBay, Amazon dan situs lain yang sejenis.

KESIMPULAN

     Seperti yang sudah dijabarkan di atas, Indonesia saat ini tengah dikejutkan dengan kebijakan pengenaan pajak kepada pelaku perdagangan elektronik atau e-commerce yang merupakan bagian dari e-lifestyle yang memungkinan transaksi jual beli dilakukan secara online dari mana pun dan kapanpun. Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Beberapa poin penting yang masuk dalam revisi UU PPh adalah pajak e-commerce dalam aturan yang lebih rinci dan penetapan tarif PPh baru. Sehingga hal tersebut dapat memberikan kepastikan hukum atas bisnis e-commerce yang mulai subur di Indonesia. Selain itu keputusan pengenaan pajak terhadap pelaku e-commerce ini juga dilandasi oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Aturan ini memiliki dua pertimbangan yaitu menjaga perlakuan  pajak yang setara antara e-commerce dan pelaku usaha konvensional serta memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha e-commerce di Indonesia mengingat perkembangan bisnis ini cukup pesat dan memiliki banyak peminat khususnya di kalangan masyarakat produktif.  Maka dari itu kami Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana merekomendasikan saran dalam menanggapi kebijakan pengenaan pajak kepada e-commerce per 1 April 2019 berupa pengambilan sikap:

  1. Pemerintah selaku pemegang keputusan tertinggi di Indonesia sebaiknya mempertimbangkan lagi  nominal pengenaan pajak terhadap e-commerce, agar  nantinya kebijakan pengenaan pajak terhadap pelaku e-commerce ini tidak terlalu memberatkan mereka yang menjalankan bisnisnya di bidang ini dan tidak mengganggu jalannya usaha mereka. Selain itu Pemerintah hendaknya melakukan koordinasi yang baik  dengan Kementrian, Lembaga maupun platform e-commerce itu sendiri agar nantinya mereka yang berjualan di platform e-commerce Indonesia tidak berpindah ke flatform e-commerce luar negeri yang nantinya akan menimbulkan kerugian untuk Indonesia.
  2. Masyarakat selaku pelaku dan konsumen memahami kebijakan tersebut karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sudah melewati beberapa tahapan dan pertimbangan. Selain itu masyarakat sebagai distributor yang memiliki usaha pada marketplacemaupun media sosial hendaknya melaporkan NPWP kepada penyedia marketplace. Jika belum memiliki NPWP, maka dapat segera mengurus kepemilikannya atau melaporkan NIK kepada platform marketplace, serta bagi pelaku usaha online lain yang membuka lapaknya di luar marketplace wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum.
  3. Mahasiswa sebagai generasi penerus dan pelurus bangsa hendaknya peka dan peduli  terhadap berbagai isu yang yang berlangsung saat ini. Mahasiswa sebagai orang yang berpendidikan juga bisa ikut turut andil dengan memberikan berbagai macam solusi  yang nantinya mungkin dapat dipertimbangkan sebagai penyelesaian masalah tesebut. Selain itu mahasiswa sebagai seorang  yang memiliki pengetahuan lebih dapat juga mengedukasi masyarakat luas.

Untuk Mendownload Kajian bisa klik link di bawah ini:

KAJIAN KEBIJAKAN PAJAK E-COMMERCE

Sumber Referensi:

[1] Muchlisin Rjadi, 2013 Perdagangan Elektronik,  (Terdapat pada.https://www.kajianpustaka.com/2013/04/perdagangan-elektronik-e-commerce.html  diakses  pada tanggal  2 Februari 2019)

[2] Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No : 62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas E-commerce . (Terdapat pada https://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15470 diakses pada tanggal 23 Februari 2019)

[3] Aldo Fenalosa, 2019, 5 Gambaran Industri E-commerce Indonesia di Tahun 2019 (terdapat pada https://iprice.co.id/trend/insights/gambaran-industri-e-commerce-indonesia-di-tahun-2019/ diakses pada 25 Februari 2019)

[4] Galih Gumelar, 2017, Berguru dari Negara Lain Demi Tarik Pajak e-commerce (terdapat pda https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171129101646-532-258860/berguru-dari-negara-lain-demi-tarik-pajak-e-commerce diakses  pada tanggal 6 Februari 2019)

[5] Ririn Puspita Sari, 2018, Kebijakan  perpajakan atas transaksi e-commerce, Samarinda Kalimantan Timur,  hlm.67 diakses pada tanggal 24 Februari 2019.

[6] Hendra Kusuma, 2019, Sri Mulyani Tarik Pajak e- commerce, Ini Rincian Aturannya, (terdapat pada https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4381502/sri-mulyani-tarik-pajak-e-commerce-ini-rincian-aturannya diakses pada tanggal 6 Februari 2019)

[7] Asep Irwan,2019, Pajak E-Commerce Indonesia, Apa Dan Bagimana Akan Diterapkan?, (terdapat pada https://www.maxmanroe.com/pajak-e-commerce-indonesia-apa-dan-bagimana-akan-diterapkan.html   diakses pada tanggal 6 Februari 2019)

[8] Pradany Hayyu, “MEDIA KEUANGAN, Vol. XIII/No.125/Maret 2018”, hal 17&27, (Terdapat pada  https://www.kemenkeu.go.id/media/7242/media-keuangan-maret-2018-2.pdf, diakses pada tanggal 7 Februari 2019, pukul 15.30)

[9] Dian Puspa, “Pajak e-Commerce Masuk Dalam Revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan”, (Terdapat pada  https://www.online-pajak.com/pajak-e-commerce-masuk-dalam-revisi-undang-undang-pajak-penghasilandiaksespada tanggal 7 Februari 2019, pukul 16.00)

pilmapres1

[ REVIEW KEGIATAN PILMAPRES 2019 ]

 

 100155

100152

100154

100153

    Pemilihan Mahasiswa Berprestasi 2019 adalah salah satu program kerja Divisi 1 yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana tahun 2019 mengangkat tema “Sustainable Development Goals (SDGs)” telah berlangsung pada hari Jumat , 22 Februari 2019 di Aula Gedung Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Tujuan dari kegiatan PILMAPRES ini yaitu untuk memilih Mahasiswa Berprestasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana yang dimana agar dapat mewakili Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tingkat Universitas dan menuju Nasional. PILMAPRES ini terdiri dari 2 kategori yaitu kategori Sarjana dan kategori Diploma, jumlah total peserta PILMAPRES pada tahun 2019 adalah 9 mahasiswa yang terdiri dari 6 peserta perwakilan dari program sarjana dan 3 mahasiswa dari program diploma.

Nama peserta perwakilan dari program sarjana yaitu :

  1. Putu Mas Diarsi Untari
  2. Luh Ayu Meliani
  3. Ni Putu Ayu Jayanimitta
  4. Angga Dwikayana
  5. Natasha Puspa Andania
  6. Ni Putu Linsia Dewi

Nama peserta perwakilan dari program diploma yaitu :

  1. Ima Nuriyanti
  2. Yeslin Margareta
  3. Nyoman Mayra Utari Dewi

Kegiatan ini dibuka dengan menyaksikan tari Cendrawasih yang di bawakan oleh mahasiswi FEB serta sambutan Ketua Panitia, Ketua BEM, lalu Wakil  Dekan I  yang diakhiri dengan pemukulan gong dan dilanjutkan dengan perkenalan juri yang terdiri dari 3 juri, yaitu :

  1. I Made Surya Negara Sudirman, S.E., Ak., M.M.
  2. Naniek Noviari, S.E., M.Si., Ak.
  3. Amrita Nugraheni Sarawati, S.E., M.Sc.

Dilanjutkan dengan presentasi finalis, lalu rekapitulasi nilai oleh juri di ruang juri dan acara selanjutnya diisi dengan acara hiburan dari Badan Semi Otonom E+, berikutnya dilanjutkan dengan sharing juri disertai dengan pemberian plakat, dan dilanjutkan dengan pembacaan juara serta diakhiri dengan penutupan  dengan pemukulan gong sebanyak tiga kali oleh Wakil Ketua I BEM FEB UNUD.

Adapun pemenang dari PILMAPRES 2019 kategori sarjana :

Juara 1: Natasha Puspa Andania
Juara 2 : Angga Dwikayana
Juara 3 : Ni Putu Linsia Dewi

Pemenang dari diploma :

Juara 1: Yeslin Margareta
Juara 2 : Ima Nuriyanti
Juara 3 : Nyoman Mayra Utari Dewi

COVER BEM

GEMPITA : Info Lomba Februari

 

COVER BEM

 

[GEMPITA]

Halo, Civitas Ekonomi!🙋‍♀

Bagi kalian yang ingin mengukir prestasi dengan berkompetisi, yuk lihat dan ikuti lomba-lomba menarik pada link berikut :
INFO LOMBA FEBRUARI

Semoga bermanfaat dan pupuk terus jiwa pantang menyerah. Semangat berlomba🔥

 

#JAYAEKONOMI

#BEMFEBUNUD

#BERSATUDALAMKARYA

#DIGDAYA

#PENDIDIKANDANLITBANG

1 copy

ONGKIR NAIK HARUSKAH PANIK?

1 copy

Oleh:

Badan Eksekutif Mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Udayana

 

PENDAHULUAN

      Indonesia merupakan salah satu negara terluas di dunia dengan total luas wilayah 5.193.250 km² (mencakup daratan dan lautan). Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ke-7 di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, China, Brasil, dan Australia. Sebagai negara yang berbentuk kepulauan, wilayah Indonesia didominasi dengan perairan sebesar 2/3 dari luas keseluruhan. Kondisi geografis tersebut tentunya berpengaruh pada sistem mobilisasi di Indonesia baik penduduk maupun barang. Segala bentuk moda transportasi telah diupayakan untuk menjangkau berbagai wilayah. Seiring berjalannya waktu mulai digunakannya moda transportasi udara yang dirasa mampu lebih cepat dan tidak banyak memakan waktu dalam perjalanannya. Transportasi udara mulai umum digunakan saat ini baik untuk bepergian maupun pengiriman barang, meskipun biaya yang dikeluarkan untuk transportasi udara tentunya lebih mahal. Namun, hal tersebut tentunya tidak menurunkan minat penggunaan transportasi udara yang dirasa lebih praktis dan cepat. Pesawat menjadi transportasi primadona untuk bepergian jarak jauh karena cepat dan nyaman, tidak hanya digunakan untuk bepergian manusia saja, saat ini pesawat juga dimanfaatkan sebagai media pengiriman barang yang cepat dan tepat.

    Jasa pengiriman barang saat ini banyak menggunakan pesawat untuk mengirimkan barang konsumen agar segera sampai pada tujuan. Jasa pengiriman barang sendiri merupakan suatu bentuk pelayanan publik yang menawarkan kemudahan dalam proses mengirim suatu barang dari satu kota ke kota lainnya dengan aman dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak jasa bersangkutan. Perkembangan jasa pengiriman barang di Indonesia melalui banyak cerita. Jasa pengiriman barang Indonesia pertama kali dimonopoli oleh PT. Pos Indonesia karena diberlakukannya UU No. 6 Tahun 1984 tentang POS, dimana pada saat itu pasal 2 ayat 1 berbunyi “Pos diselenggarakan guna mendukung pembangunan serta memperkuat persatuan, kesatuan dan keutuhan kehidupan bangsa dan negara dengan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin ke seluruh wilayah Indonesia dan dalam hubungan antar bangsa”. Namun, majunya teknologi informasi berakibat pada melemahnya potensi penjualan produk – produk Indonesia yang salah satunya adalah produk jasa pengiriman barang. Sehingga banyak bermunculan pemain baru di Indonesia dalam bidang jasa pengiriman barang seperti JNE, TIKI, J&T, Lion Parcel, dan masih banyak lagi. Perusahaan tersebut menyebar hingga ke wilayah terpencil di Indonesia. Sehingga memudahkan masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke dalam menggunakan jasa pengiriman barang. Meski dapat mencakup seluruh wilayah di Indonesia, tetapi tarif yang ditawarkan oleh perusahaan jasa pengiriman barang selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 kenaikan tarif pengiriman barang menjadi yang paling tinggi dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 40 hingga 50 persen. Keputusan ini tentunya menyebabkan pro dan kontra dari banyak pihak.

KRONOLOGI DIBALIK KENAIKAN ONGKIR

     Kenaikan tarif jasa pengiriman barang tidak hanya terjadi pada tahun 2019, namun hal ini telah terjadi beberapa tahun sebelumnya. Pada tahun 2008, terjadi kenaikan tarif jasa pengiriman barang sebesar 17%. Lalu ditahun 2013 dan 2015 terjadi kenaikan tarif jasa pengiriman barang sebesar 10% hingga 15% dan ditahun 2019 terjadi kenaikan tertinggi sebesar 40% hingga 50%. Kenaikan tarif jasa pengiriman barang yang terjadi pada tahun 2019 ini dikarenakan oleh kenaikan tarif Surat Muatan Udara (SMU). SMU merupakan surat tanda terima berupa dokumen sebagai bukti fisik adanya perjanjian untuk pengiriman barang melalui udara antara pihak pengirim kargo dan pengangkut, dengan wewenang hak penerima kargo untuk mengambil kargo. Saat ini Indonesia belum memiliki angkutan udara khusus yang disebut pesawat kargo atau freighter untuk mengirimkan barang ke berbagai wilayah. Indonesia saat ini hanya mengandalkan maskapai penerbangan yang biasanya mengantarkan penumpang, sehingga maskapai penerbangan memiliki peran ganda. Perkembangan bisnis pengiriman barang melalui udara yang diangkut pesawat khusus kargo di Indonesia dinilai lambat karena pemerintah cenderung lebih memperhatikan kepentingan angkutan udara penumpang. Kenaikan tarif SMU ini memberikan efek domino pada banyak sektor perekonomian. Adanya kenaikan tarif SMU pastinya memberatkan para penumpang pesawat yang membawa banyak muatan dan tentunya menjadi beban operasional bagi perusahaan jasa pengiriman barang yang bersangkutan. Maka dari itu untuk mengurangi beban operasional dari perusahaan jasa pengiriman barang dikeluarkanlah kebijakan menaikkan biaya kargo yang termuat dalam surat resmi Asperindo bernomor 102/DPP-ASPER/X/2018. Surat tersebut juga dikeluarkan sebagai bentuk reaksi keberatan atas dinaikannya tarif SMU secara sepihak oleh pihak maskapai tanpa disertai dengan peningkatan pelayanan.

    Kebijakan tersebut banyak menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan pengguna pesawat. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah masyarakat Indonesia yang menggunakan jasa pengiriman barang guna memenuhi kebutuhan. Para supplier barang yang menjual barang dalam skala besar tentunya kesulitan dalam memperoleh barang dagangan dikarenakan mahalnya biaya pengiriman apabila menggunakan tranportasi udara dan apabila beralih pada moda transportasi yang lain tentunya terjadi keterlambatan barang sampai tujuan. Selain itu, kebijakan kenaikan tarif jasa pengiriman barang  juga akan berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Kenaikan tarif jasa pengiriman barang menimbulkan adanya kenaikan harga barang dan hal tersebut memungkinkan adanya inflasi, sehingga mempersulit perekonomian masyarakat khususnya masyarakat yang berpenghasilan tetap. Pengaruh kenaikan harga ini dinilai akan mengurangi minat pembelian dari konsumen. Sehingga omzet Usaha Kecil Menengah (UKM) dipastikan akan menurun terutama mereka yang menjual barangnya sangat bergantung pada logistik udara. Dengan demikian, selain pertumbuhan UKM yang melambat, pertumbuhan konsumsi yang saat ini berada diangka lima persen diprediksi akan lebih melandai. Apalagi pada era modern ini, masyarakat Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan transaksi via online yang pastinya tidak dapat terlepas dari penggunaan jasa pengiriman barang.

PANDANGAN PEMERINTAH

     Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi akan mengusahakan agar kenaikan tarif kargo udara tidak berdampak signifikan pada inflasi 2019. Pada Oktober 2018 tarif udara naik cukup drastis, antara 40-90 persen. Pasalnya pada saat itu, tarif angkutan udara berada di nomor 6 penyumbang inflasi terbesar atau naik dari 2017 lalu yang hanya di nomor 16 bahkan diprediksi angka ini dapat memasuki 5 besar di tahun 2019. PT. Garuda Indonesia memberikan alasan menaikkan tarif SMU dikarenakan selama ini tarif SMU dinilai masih cukup rendah, selain itu saat ini maskapai mengalami peningkatan biaya operasional yang harus ditanggung perusahaan tersebut. Kenaikan tarif bagasi oleh PT. Garuda Indonesia ramai – ramai diikuti oleh maskapai yang lain. Beberapa alasan dikemukakan untuk memberikan kejelasan penyebab banyaknya maskapai yang menaikan tarif bagasi, bahkan beberapa maskapai yang awalnya tidak mengenakan tarif bagasi untuk penerbangan domestik turut untuk mengenakan bagasi berbayar. Alasan yang paling sering dikemukakan adalah penutupan kerugian akibat kenaikan bahan bakar. Hingga saat ini pemerintah terus menyelidiki motif yang sesungguhnya terkait maskapai yang ramai – ramai menaikkan tarif bagasi berbayar, yang tentunya keputusan maskapai – maskapai tersebut mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia. Banyak sektor perekonomian yang terganggu akan kenaikan tarif bagasi berbayar seperti pariwisata, perdagangan dan jasa pengiriman barang.

PANDANGAN MASYARAKAT

      Biaya pengiriman kargo dan pos udara di Indonesia paling mahal diantara negara – negara ASEAN lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya efektifitas dan efisiensi dalam pengiriman logistik atau kargo yang berdampak membengkaknya biaya dengan proses yang lebih lama dibandingkan di luar negeri. Kenaikan tarif jasa pengiriman barang melalui udara pada awal tahun 2019, tentu memberikan efek yang beragam pada sektor perekonomian. Harga barang yang seharusnya dapat lebih murah justru mengalami kenaikan yang lebih tinggi, hal tersebut tidak hanya berdampak pada pedagang online namun juga pada pedagang konvensional terutama pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Seringkali harga dari barang yang dibeli memiliki nominal harga yang lebih murah jika dibandingkan dari ongkos kirim yang harus mereka bayar. Keadaan ini cukup membuat banyak pedagang yang baru merintis usahanya via online lebih memilih untuk gulung tikar.

      Beberapa perusahaan jasa pengiriman yang paling berdampak memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif untuk menghadapi hal ini, bahkan JNE memutuskan untuk menghentikan pengiriman melalui jalur udara setelah tarif kargo pesawat terbang naik 300%. Keputusan tersebut disampaikan Presiden Direktur PT JNE Mohamad Feriadi pada Kamis, 7 Februari 2019. Belum ada kepastian kapan aksi tersebut akan diberhentikan, hal tersebut bergantung pada perkembangan kondisi tarif SMU nantinya. Saat ini JNE memutuskan menggunakan moda transportasi darat.

      Sebagai salah satu negara yang secara aktif menggunakan jasa pengiriman, maka kebijakan menaikkan tarif jasa pengiriman barang melalui udara cenderung menimbulkan kontra dikalangan masyarakat dan perusahaan yang bergantung pada logistik merasa terbebani. Namun, beberapa pihak tidak mempermasalahkan kenaikan tarif ongkos pengiriman barang asalkan diimbangi dengan sistem pelayanan yang baik dan berkualitas, karena jika dilihat hingga saat ini seringkali terjadi keterlambatan waktu pengiriman. Sehingga dengan kenaikan tarif ini masyarakat berharap kualitas jasa pengiriman pun dapat ditingkatkan, baik dari segi waktu pengiriman maupun tingkat keamanan dari suatu barang dapat terjamin.

KESIMPULAN

      Seperti yang sudah dijabarkan di atas, Indonesia saat ini dikejutkan dengan kebijakan mengenai kenaikan tarif jasa pengiriman barang melalui udara sebesar 40-50%. Kebijakan ini diatur dalam surat resmi Asperindo bernomor 102/DPP-ASPER/X/2018. Penyebab dikeluarkannya kebijakan ini adalah untuk menekan biaya operasional dari jasa pengiriman barang akibat naiknya biaya bagasi yang diterapkan oleh sebagian besar maskapai penerbangan. Hal ini tentunya banyak menuai pro dan kontra. Tidak hanya dari sisi konsumen dan distributor namun juga dari sisi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Dari sisi konsumen maupun distributor, kebijakan ini berpengaruh terhadap harga barang yang ditawarkan menjadi lebih tinggi sehingga menyebabkan daya beli masyarakat menjadi menurun. Lalu dari sisi perekonomian, kebijakan ini dapat menyebabkan kenaikan inflasi di Indonesia. Kendati demikian, kebijakan ini masih tetap dijalankan mulai dari awal tahun 2019. Maka dari itu kami Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana merekomendasikan saran dalam menanggapi isu kenaikan tarif jasa pengiriman barang berupa pengambilan sikap:

  1. Pemerintah selaku pemegang keputusan tertinggi di Indonesia sebaiknya menyediakan angkutan udara khusus pengiriman barang berupa pesawat kargo atau freighter. Sehingga tidak bergantung terhadap maskapai yang biasanya mengangkut penumpang.
  2. Masyarakat selaku konsumen dan distributor tidak hanya memberikan keluhan terhadap kebijakan pemerintah. Namun juga mempelajari mengenai kebijakan tersebut. Selain itu masyarakat mencari solusi alternatif jasa pengiriman barang selain melalui udara yaitu dapat melalui darat ataupun laut.
  3. Mahasiswa selaku garda terdepan Indonesia seharusnya peka dan peduli terhadap isu yang berlangsung saat ini. Mahasiswa dapat mengedukasi masyarakat lainnya mengenai kebijakan kenaikan tarif pengiriman barang.

 

Untuk Mendownload Kajian bisa klik link di bawah ini:

KAJIAN KENAIKAN TARIF JASA PENGIRIMAN BARANG MELALUI UDARA

LPJK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PROGRAM KERJA BEM FEB UNUD PERIODE 2018

LPJK

Hallo Civitas Ekonomi!

Tak terasa satu periode kepengurusan BEM FEB Unud Periode 2018 telah berjalan. Sudah menjadi keharusan bagi BEM FEB Unud sebagai lembaga eksekutif di tingkat fakultas untuk melaporkan transparansi informasi dengan mengoptimalkan peran media massa.

BEM FEB Unud Periode 2018 akan melaporkan transparansi kinerja dan anggaran kami selama satu periode ini. Laporan ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja dan pengelolaan anggaran dari BEM FEB Unud Periode 2018.

Berikut hasil pertanggungjawaban kami.

  1. LPJK ESF 2018
  2. LPJK 5th ESL
  3. LPJK 3rd EAC
  4. LPJK SEMNAS 2018
  5. LPJK 8TH EBL
  6. LPJK 9TH EQUITECH

Semoga bermanfaat dan tetaplah menjaga transparansi guna menjaga kepercayaan dan eksistensi.
#JAYAEKONOMI
#BEMFEBUNUD
#SPIRITINDEVOTION

pengumuman amin1

PENGUMUMAN CALON FUNGSIONARIS BEM FEB UNUD 2019 YANG LULUS TAHAP 2

pengumuman amin1

Halo Civitas Ekonomi!🙋‍
Berikut merupakan daftar calon fungsionaris yang lulus pada tahap kedua dan akan melanjutkan pada tahap berikutnya :

DAFTAR CALON FUNGSIONARIS BEM FEB YANG LOLOS TAHAP II

Selamat bagi yang sudah berhasil melewati tahap kedua, bagi yang tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya jangan putus asa dan tetap semangat!
Perjuangan tidak akan mengkhianati hasil🤗

#JAYAEKONOMI
#BEMFEBUNUD
#SPIRITINDEVOTION

COVER copy

GALAK KAMI : Bulan November

[GALAK KAMI]

Halo Civitas Ekonomi!🙋‍

Pada hakikatnya setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk meraih prestasi dan menggapai impiannya. Segala kekurangan yang dimiliki tidaklah layak untuk dijadikan alasan seseorang sehingga tidak berprestasi. Gunakanlah peranmu sebagai mahasiswa sebagaimana mestinya, peran mahasiswa yang dapat membanggakan dirimu sendiri, lingkungan disekitarmu, dan almamater tercinta .
Berikut ini berbagai prestasi yang telah diraih oleh mahasiswa/i FEB Unud pada bulan November 2018🏆

Semoga dapat dijadikan sebagai inspirasi untuk terus berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik

Ayo tunggu apalagi. Raih prestasimu, buktikan tekadmu, harumkan almamatermu.💯

#JAYAEKONOMI
#BEMFEBUNUD
#SPIRITINDEVOTION
#HUMASDANPROTOKOLER

 

COVER copy

CONGRATS copy

inter

esai copy

dutpar copy

bei copy

startup copy

ucw2 copy

ucw3 copy

ucw copy

pengumuman amin

PENGUMUMAN CALON FUNGSIONARIS BEM FEB UNUD 2019 YANG LULUS TAHAP 1

pengumuman amin

Halo Civitas Ekonomi!🙋‍
Berikut merupakan daftar calon fungsionaris yang lulus pada tahap pertama dan akan melanjutkan pada tahap berikutnya :

DAFTAR CALON FUNGSIONARIS BEM FEB UNUD 2019 YANG LULUS PADA TAHAP 1

Selamat bagi yang sudah berhasil melewati tahap pertama, bagi yang tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya jangan putus asa dan tetap semangat!
Perjuangan tidak akan mengkhianati hasil🤗

#JAYAEKONOMI
#BEMFEBUNUD
#SPIRITINDEVOTION

h-1 wawancara

Daftar Calon Fungsionaris BEM FEB Unud 2019

 

h-1 wawancara

Halo Civitas Ekonomi!
Tak terasa bahwa waktu yang ditunggu oleh calon fungsionaris LMFEB periode 2019 akan segera tiba!🔥
Tepatnya tanggal 1 – 2 Desember 2018 akan menjadi tahap awal kalian para calon fungsionaris LMFEB untuk selangkah lebih dekat menjadi fungsionaris LMFEB😍
Jadi tunggu apalagi?
Persiapkan diri kalian dengan baik dan tunjukkan bahwa kalian pantas bergabung dalam LMFEB!🌞 Berikut nama-nama peserta wawancara Calon Fungsionaris BEM FEB Unud 2019

DAFTAR CALON FUNGSIONARIS BEM FEB UNUD 2019
Bagi yang belum mendapatkan sms informasi wawancara wajib menghubungi ▶️ Bilqis (087855046949/line: bilbibil) dengan format Nama Lengkap_Program Studi

 

#JAYAEKONOMI

#BEMFEBUNUD

#SPIRITINDEVOTION