cover koperqsi

MUNDURNYA KOPERASI INDONESIA, SALAH SISTEM ATAU SALAH ORGANISASI?

Oleh

Badan Eksekutif Mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Udayana

PENDAHULUAN

Dewasa ini banyak terdapat lembaga perekonomian yang bergerak diberbagai sektor kehidupan. Namun, sangat sedikit lembaga perekonomian yang mampu bergerak dengan asas kebersamaan dan kekeluargaan, betapa beruntungnya Indonesia yang memiliki sebuah lembaga perekonomian resmi yang bertujuan untuk kepentingan bersama yaitu Koperasi. Pengertian dari koperasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu “co” artinya bersama, dan “operation” artinya bekerja. Jadi, koperasi adalah kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan bersama dengan asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia sudah terjamin keberadaannya dengan adanya Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”[1] Selain tercantum dalam UUD 1945, koperasi juga memiliki peraturan  khusus di dalam penyelenggaraannya yaitu UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan sudah diperbaharui menjadi UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Terbentuknya koperasi di Indonesia diawali oleh keinginan rakyat untuk bebas dari kemiskinan pada masa penjajahan Belanda. Berbagai upaya telah dilakukan yaitu diawali dari tahun 1908, rakyat Indonesia membuat gerakan-gerakan untuk mengupayakan perluasan pergerakan koperasi demi kesejahteraan rakyat. Terlepas dari usaha rakyat Indonesia, para penjajah tidak ada hentinya melakukan pergolakan dengan mengeluarkan peraturan yang mempersulit rakyat Indonesia dalam menjalankan perkoperasian. Namun, para pemuda dan tokoh bangsa Indonesia mengajukan keberatan atas peraturan tersebut dan membentuk komisi yang membuat Belanda mengeluarkan peraturan – peraturan yang lebih mempermudah rakyat Indonesia dalam menjalankan perkoperasian. Kemudian terbitlah Peraturan UU No. 25 tahun 1992 yang isinya adalah lebih membantu perkembangan koperasi untuk tumbuh dengan sangat pesat.[2] Setelah Indonesia merdeka, para penggerak koperasi di Indonesia mengadakan Kongres I Koperasi pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Berselang cukup lama dari kongres yang pertama pada 15 – 17 Juli tahun 1953 dilaksanakan Kongres 2 Koperasi. Pada kongres tersebut terdapat beberapa butir yang dihasilkan, seperti: tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi, asas koperasi adalah kekeluargaan, dan ditetapkannya bapak koperasi Indonesia yaitu Bung Hatta.[3]

Seiring dengan perkembangan zaman terdapat berbagai jenis koperasi yang membantu perekonomian Indonesia diantaranya koperasi yang berdasarkan atas fungsinya, tingkat dan luas daerah kerja, dan status keanggotaannya. Pada tahun 2017 tercatat Indonesia memiliki 152.282 unit koperasi.[4] Jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya yang paling banyak di Indonesia yaitu koperasi konsumsi sebanyak 97.931 unit.[5] Namun, dibalik jumlahnya yang melimpah, kontribusi koperasi untuk pembangunan, khususnya produk domestik bruto (PDB) masih dikatakan kecil yaitu sebesar 4%.[6] Seperti yang diketahui, koperasi merupakan soko guru (penyangga utama) perekonomian Indonesia, dimana keberadaannya diharapkan mampu membantu kesejahteraan rakyat. Namun, kenyataannya koperasi mengalami penurunan performa akibat berbagai permasalahan yang terjadi, beberapa permasalahan itu terdapat pada: kualitas sumber daya manusia, modal, manajerial, dan rendahnya kesadaran anggota koperasi. Dilihat dari peran koperasi yang sangat penting yaitu dapat membantu perekonomian masyarakat dan pembangunan khususnya produk domestik bruto (PDB), maka diperlukan adanya perhatian khusus demi perekonomian Indonesia yang sejahtera.

 

PERAN KOPERASI DALAM PEREKONOMIAN

Pembangunan koperasi di Indonesia cukup mengalami kemajuan yang signifikan, jika diukur dengan jumlah unit usaha koperasi, jumlah anggota, aktiva dan volume usaha. Menurut data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pertumbuhan jumlah koperasi meningkat, dengan angka pertumbuhan koperasi aktif rata-rata sebesar 2,5% pada periode 2012 hingga 2016.[7] Indonesia memiliki 26,8 juta anggota koperasi dan 152.282 unit koperasi.[8] Sementara itu jumlah koperasi yang telah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah koperasi.

Dilihat dari dasar hukum dalam Undang-Undang 1945, Koperasi memperoleh hak untuk hidup dan berkembang di Indonesia. Pembangunan koperasi adalah suatu proses yang harus berkelanjutan dan tersistem dimana dalam mempraktikkannya menggunakan  prinsip -prinsip koperasi, yaitu garis-garis  penuntun yang digunakan oleh anggota koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai dalam praktiknya seperti: keanggotaan sukarela dan terbuka, pengendalian oleh anggota secara demokratis, partisipasi ekonomi anggota,  pendidikan, pelatihan dan informasi, kerjasama diantara koperasi, dan kepedulian terhadap komunitas. Koperasi yang sudah dibangun jumlahnya sudah cukup besar. Jumlah ini merupakan aset yang harus dipelihara dan diberdayakan agar dapat berkembang membantu pemerintah untuk memerangi kemiskinan dan menyediakan lapangan kerja.

Pemberdayaan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan juga diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendominasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat, karena jika masyarakat hidup dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi, sulit mewujudkan reformasi yang sesungguhnya, serta sulit mewujudkan keadilan hukum jika ketimpangan penguasaan sumber daya produktif masih sangat nyata.

Bila sekarang masih banyak koperasi yang tumbuh belum  mampu mencapai tujuan bersama anggotanya, mereka harus diberdayakan melalui pendidikan, pelatihan-pelatihan serta adanya pemberian insentif dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan memahami  jati diri dan menerapkannya. Di sinilah peranan pihak ketiga termasuk pemerintah untuk dapat membangun  mereka mencapai tujuannya baik  sebagai mediator, fasilitator maupun sebagai koordinator. Dengan demikian pembangunan koperasi perlu diteruskan, karena pembangunan adalah proses, memerlukan waktu dan ketekunan serta konsistensi dalam pelaksanaan, berkesinambungan untuk mengatasi semua masalah yang muncul seperti masalah kemiskinan, dan jumlah pengangguran yang  semakin banyak.

Perkembangan koperasi secara nasional dimasa mendatang diperkirakan menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan dari segi kuantitas, tetapi masih lemah dari segi kualitas. Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat untuk membangun koperasi yang mampu menolong dirinya sendiri sesuai dengan jati diri koperasi yang mandiri. Hanya koperasi yang melaksanakan garis-garis penuntun koperasi yang akan mampu bertahan dan mampu memberikan manfaat bagi anggotanya. Prospek koperasi pada masa yang akan datang dapat dilihat dari banyaknya  jumlah koperasi, jumlah anggota, jumlah manajer, jumlah modal, volume usaha, dan besarnya sisa hasil usaha (SHU) yang telah dihimpun koperasi, sangat prospektif untuk dikembangkan. Pemberdayaan koperasi itu perlu didukung dengan adanya sistem pendidikan yang  terorganisir dan harus dilaksanakan secara konsisten untuk mengembangkan organisasi, usaha, dan mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Dengan adanya berbagai permberdayaan di atas dan didukung oleh kelebihan yang dimiliki oleh koperasi sendiri, hal ini sangat meyakinkan bahwa koperasi akan mampu berkembang dan menunjukkan peningkatan dimasa mendatang.

Adapun beberapa kelebihan yang dimiliki koperasi meliputi:

  1. Prinsip pengelolaan bertujuan memupuk laba untuk kepentingan anggota. Misalnya koperasi pertanian mendirikan pabrik penggilingan padi, jadi laba/sisa hasil usaha yang dihasilkan oleh koperasi akan dibagi kepada anggota.
  2. Anggota koperasi berperan sebagai konsumen dan produsen.Anggota koperasi harus berperan ganda yaitu aktif dalam menyimpan dana koperasi dan melakukan pinjaman kepada koperasi. 
  3. Dasar sukarela, orang terhimpun dalam koperasi atau masuk menjadi anggota dengan dasar sukarela.Maksudnya adalah seseorang yang akan menjadi anggota koperasi atau yang sudah menjadi anggota, bukan karena terpaksa melainkan keinginanya sendiri untuk memperbaiki perekonomiannya
  4. Mengutamakan kepentingan anggota.Koperasi menitikberatkan untuk kepentingan anggota bukan individu, karena koperasi memiliki asas kekeluargaan untuk kesejahteraan bersama.

Keberadaan koperasi tidak hanya ada di Indonesia, tetapi di negara lain juga mengembangkannya, seperti: koperasi konsumen di Singapura, Jepang, Kanada, dan Finlandia mampu menjadi pesaing terkuat perusahaan raksasa ritel asing yang mencoba masuk ke negara tersebut. Koperasi kredit di Amerika Serikat memiliki peran yang sangat penting yaitu untuk memantau kepemilikan saham maupun menyalurkan gaji karyawan.[9]

Melihat kemajuan koperasi di negara lain, kemajuan koperasi di Indonesia juga sudah banyak yang berhasil, seperti: GKBI yang bergerak dibidang usaha batik, Kopti yang bergerak dibidang usaha tahu dan tempe, serta KOSUDGAMA koperasi yang berbasis di perguruan tinggi dan KUD pada era pemerintahan Orde Baru mampu menjaga kestabilan komoditi beras.[10] Nilai lebih yang dimiliki oleh koperasi itulah yang membuat koperasi mampu dijadikan solusi dalam membantu perekonomian masyarakat, sehingga pengembangan koperasi menjadi lebih baik lagi perlu dilakukan untuk bisa mendapatan manfaat lebih. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peran koperasi antara lain: membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, serta berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

 

PENYEBAB REDUPNYA KOPERASI 

Dalam upaya untuk mengembangkan koperasi, koperasi dihadapkan pada keadaan dimana masih memiliki berbagai kendala untuk pengembangannya sebagai badan usaha, beberapa kendala ini menjadi kekurangan koperasi diantaranya yaitu:

  1. Keterbatasan dibidang permodalan.Bagi koperasi yang baru saja berdiri mungkin akan mengalami sedikit kesulitan modal untuk dapat berkembang. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya : kurangnya dalam pembentukkan modal sendiri, kurangnya dalam menarik sumber modal dari luar organisasi, dan kurangnya inisiatif serta upaya sendiri dalam meningkatkan permodalan.
  2. Daya saing lemah.Jika dibandingkan dengan badan usaha besar lainnya koperasi bisa dikatakan kalah bersaing dengan badan usaha tersebut.
  3. Rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota.Tidak semua anggota koperasi memiliki kesadaran penuh dalam berkoperasi, tindakan tersebut dapat seperti tidak menyetorkan iuran wajib terhadap koperasi.
  4. Kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. Sumber daya manusia yang tersedia terkadang kurang memiliki keahlian sehingga menyebabkan kurangnya kerja sama antara pengurus, pengawas, dan anggotanya.Rendahnya kualitas SDM dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan koperasi yang mengakibatkan koperasi tidak berjalan lancar. Mereka yang dipilih untuk menjadi pengurus koperasi seringkali hanya mereka yang mempunyai kedudukan sosial yang tinggi dalam masyarakat, tanpa melihat kemampuannya.
  5. Pengenaan pajak terhadap koperasi tidak memenuhi rasa keadilan. Terdapat banyak keluhan mengenai pengenaan pajak terhadap koperasi, diantaranya: pengenaan PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 1% bagi koperasi yang memiliki omzet diatas Rp 4,8 miliar/ tahun yang harus dibayarkan setiap bulan dalam PP No.46 Tahun 2013, kebijakan pengenaan pajak 10% bagi penerimaan bunga simpanan anggota lebih dari Rp 240.000 juga memberatkan anggota koperasi, dimana mayoritas anggota koperasi merupakan masyarakat menengah ke bawah, tidak adanya penjaminan simpanan di koperasi, sedangkan bank yang sama-sama sebagai lembaga keuangan mendapat jaminan berupa LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) sampai Rp 2 miliar.[11]

Kekurangan yang dimiliki oleh koperasi di atas memperlihatkan koperasi kurang mendapat perhatian karena kurangnya memperlihatkan  kinerja dan citra yang lebih baik dari masa sebelumnya. Keadaan ini merupakan salah satu bukti bahwa komitmen pemerintah masih kurang dalam pembangunan koperasi. Campur tangan pemerintah sangat diharapkan untuk mengatasi kendala-kendala ataupun hambatan yang menjadi permasalahan utama dalam tatanan perkoperasian di Indonesia.

 

PANDANGAN MASYARAKAT

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Sebagai akar perekonomian negara, perkembangan koperasi selama ini masih mengalami pasang surut. Perhatian dan komitmen pemerintah kepada koperasi masih dirasa belum maksimal. Namun, bukan berarti hal tersebut menyurutkan minat masyarakat pada koperasi. Koperasi mampu berkembang sangat pesat di masyarakat karena memberikan berbagai kemudahan salah satunya yaitu kredit dengan bunga rendah pada masyarakat yang membutuhkan dana. Pesatnya perkembangan koperasi yang terjadi di Indonesia telah membawa berbagai dampak positif bagi masyarakat, salah satu contohnya yaitu pengembangan usaha dengan pinjaman dana dari koperasi. Koperasi menjadi salah satu lembaga non-perbankan yang memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat khususnya Bali, hal ini dapat dilihat dari perkembangan keberadaan koperasi pada kabupaten di Bali hingga saat ini cukup tinggi yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Koperasi, KUD dan Non-KUD Menurut Jenis Usahanya di Provinsi Bali

Kabupaten/

Kota

KUD Koperasi

Simpan pinjam

Koperasi

Serba Usaha

Koperasi Fungsional
Jembrana 8 32 77 135
Tabanan 14 126 336 21
Badung 11 86 371 95
Gianyar 12 121 830 150
Klungkung 7 34 32 16
Bangli 5 51 86 20
Karangasem 10 59 143 22
Buleleng 13 79 119 32
Denpasar 4 250 374 199

Sumber : www.Bali.bps.go.id

Seperti data yang ditunjukan oleh BPS dapat diketahui bahwa koperasi serba usaha keberadaannya mendominasi pada sebagian besar kabupaten di Bali, kemudian diikuti oleh koperasi simpan pinjam, koperasi fungsional dan koperasi unit desa.[12] Perkembangan koperasi dinilai sebagai sarana yang potensial dalam membangun ekonomi Indonesia yang mandiri dan mapan karena asas kekeluargaan dalam koperasi tidak akan membelit anggotanya dengan peraturan-peraturan perbankan yang menyulitkan.

Dalam berkoperasi kita perlu menerapkan tiga aspek penting yaitu ekonomi, moral, dan bisnis. Penerapan tiga aspek tersebut secara tidak langsung dapat mendorong peningkatan kegiatan koperasi di masyarakat. Namun, ketiga aspek tersebut juga dapat digunakan untuk menilai permasalahan yang muncul pada koperasi.[13] Pengaruh kondisi perekonomian menjadi salah satu faktor dominan yang mempengaruhi munculnya suatu permasalahan selain kemauan, itikad baik, dan moral kesadaran dari nasabah atau debitur.[14]

Setiap tahunnya pertumbuhan koperasi semakin meningkat tetapi tingkat koperasi yang berstatus tidak aktif juga cukup tinggi. Permasalahan pada koperasi khususnya yang berada di provinsi Bali umumnya banyak disebabkan oleh kredit macet ataupun permasalahan internal. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, jumlah koperasi yang tidak aktif paling banyak  terdapat di  Gianyar 288 unit dari  total 1.113 unit. Posisi kedua yakni  Tabanan 107 unit,  Buleleng 51 unit,  Badung 42 unit,  Karangasem 31 unit,  Bangli 22 unit, Klungkung 20 unit,  Jembarana 8 unit  serta Denpasar 2 unit.[15] Seperti yang kita ketahui, kelangsungan hidup koperasi sangat bergantung pada dana dan anggotanya, sebagian besar masyarakat belum tahu esensi dari koperasi itu sendiri, baik dari sistem permodalan maupun sistem kepemilikanya. Mereka belum tahu betul bahwa dalam koperasi, konsumen juga berarti pemilik, dan mereka berhak berpartisipasi menyumbang saran demi kemajuan koperasi dan masyarakat berhak mengawasi kinerja pengurus. Hal tersebut tentu bertujuan untuk mencegah penyelewengan dana oleh pengurus. Apabila dana dalam koperasi mengalami masalah maka sangat rentan koperasi tersebut mengalami kebangkrutan. Hal ini dapat kita antisipasi dengan selalu melaksanakan kewajiban kita terhadap koperasi.

 

PANDANGAN PEMERINTAH

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang ada sejak lama di Indonesia. Dengan berasaskan kekeluargaan, koperasi memberikan manfaat dan membantu masyarakat Indonesia pada tingkat menengah. Koperasi sendiri terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perekonomian di Indonesia. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, perlajanan koperasi tidak berjalan mulus sesuai dengan keinginan pemerintah. Melihat hal tersebut, pemerintah Indonesia mengambil tindakan yang dapat dikatakan cukup besar.

Langkah yang sudah diambil oleh pemerintah dalam meningkatkan kontribusi PDB Koperasi terhadap PDB Nasional dari 1,71% pada tahun 2014 meningkat tajam menjadi 4,48% pada tahun 2017 adalah dengan Reformasi Total Koperasi. Langkah ini berhasil meningkatkan kontribusi koperasi pada PDB, sehingga memberikan dampak peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta pemerataan pembangunan perekonomian nasional. Program Reformasi Total Koperasi mempunyai 3 tahapan dalam pelaksanaannya, yaitu:

  1. Reorientasi

Yaitu mengubah paradigma pemberdayaan koperasi menekankan pada kualitas daripada kuantitas. Pembangunan koperasi yang berkualitas dimulai dari aspek kelembagaan, aspek usaha, dan aspek keuangan. Para pembina koperasi di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta yang memangku kepentingan pemberdayaan koperasi yang menggerakkan untuk adanya pembangunan tersebut.

  1. Rehabilitasi

yaitu Pembuatan database koperasi berbasis Online Data System (ODS) di seluruh Indonesia sebagai dasar penyusunan program untuk pembenahan koperasi. Pada tahun 2014 jumlah koperasi mencapai 212.570 unit. Dalam perkembangannya sampai dengan tahun 2017 telah dibubarkan  sebanyak 40.013 unit koperasi dan sebanyak 19.843 unit koperasi sedang dalam tahap kurasi dan rekonsiliasi data. Saat ini jumlah koperasi aktif sebanyak 152.714 unit dan yang  telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebanyak 80.008 unit.

  1. Pengembangan

yaitu meningkatkan kapasitas koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh serta setara dengan badan usaha lainnya melalui regulasi yang kondusif, perkuatan Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan, pembiayaan, pemasaran dan kemajuan teknologi. Saat ini sudah ada koperasi yang masuk bursa efek, koperasi penyalur KUR, dan koperasi yang mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) kompetensi SDM perkoperasian.[16]

 

Langkah selanjutnya yang diambil oleh pemerintah adalah kaderisasi. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menilai bahwa Indonesia perlu mengadakan kaderisasi koperasi untuk mengatasi permasalahan popularitas koperasi di Indonesia.[17] Hal ini juga dikarenakan Indonesia kini dinilai mulai mengalami krisis generasi penerus khususnya dalam bidang koperasi. Pemerintah sendiri mulai khawatir akan pemikiran masyarakat dimana koperasi identik dengan golongan tua. Koperasi berbasis pelajar atau generasi muda merupakan salah satu cara untuk menanggulangi permasalahan mengenai kinerja atau eksistensi koperasi yang menurun. Namun, perkembangan teknologi yang secara terus menerus juga memberikan pengaruh terhadap sikap dan karakter generasi muda, hal ini merupakan salah satu solusi yang dapat membendung arus modernisasi dan transformasi budaya luar yang cenderung cepat masuk ke Indonesia, diperjelas oleh Catur Sasonto selaku Kepala Bagian Data Kemenkop UKM.[18] Permasalahan untuk meningkatkan popularitas dari koperasi dapat juga diatasi dengan cara rebranding yang mempunyai sasaran yang sama yaitu membidik segmen generasi millenial. Salah satunya Koperasi Pegawai Kementerian Sekretariat Negara yang kini tengah memasang strategi rebranding, yang diproyeksi mampu menarik minat lebih tinggi generasi millennial untuk bergabung dengan koperasi.[19]

Berdasarkan keterangan dari Manajer Bidang Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Kementerian Sekretariat Negara Andi Nugroho, upaya menggaet generasi millennial dimulai dari adanya perubahan dalam anggaran dasar koperasi. Dalam anggaran dasar yang terbaru, keanggotaan koperasi justru tidak lagi diwajibkan. Menjadi anggota koperasi bagi PNS Sekretariat Negara pun kini sebagai pilihan, sehingga dianggap lebih fleksibel bagi pegawai. Hal tersebut tentunya jadi tantangan sekaligus peluang. Tantangannya adalah koperasi perlu menerapkan standar pelayanan dan produk yang tinggi, serta bersaing untuk mendatangkan kepuasan anggota, sehingga pegawai tetap tertarik menjadi anggota koperasi. Sebaliknya, peluangnya adalah tingginya loyalitas anggota karena telah merasakan ”customer experience” bergabung menjadi anggota koperasi.

Beberapa strategi untuk meningkatkan “costumer experience”, misalnya dengan membangun sistem yang menghubungkan koperasi dengan transaksi di kantin karyawan. Kerja sama teknologi dengan pihak perbankan tersebut akan memberikan keuntungan bagi para anggota koperasi: secara tidak langsung menyisihkan dananya untuk ditabung di koperasi setiap melakukan transaksi jual beli di kantin. Nantinya transaksi di kantin dapat menggunakan kartu identitas pegawai yang juga memiliki manfaat sebagai uang elektronik. Inovasi pelayanan pada Koperasi Pegawai Kementerian Sekretariat Negara juga berupa pengembangan sistem koperasi (Simkop) berbasis online yang nantinya ditingkatkan dan disempurnakan menjadi kanal belanja online bagi para anggota koperasi. Transaksi belanja online pun akan masuk dalam SHU. Dari segi inovasi produk, ada simpanan sukarela yang berperan sejenis produk investasi deposito yang menghasilkan jasa atau bagi hasil. Sebagaimana tren millennial yang saat ini makin sadar melakukan investasi di usia muda, diharapkan, jenis simpanan ini dapat menggenjot likuiditas koperasi.[20]

Beberapa langkah tersebut ditempuh untuk membuat koperasi tetap eksis dikalangan masyarakat dan keberadaanya tetap mampu memberikan suatu kontribusi yang membantu masyarakat dengan berdasarkan asas kekeluargaan. Langkah – langkah tersebut masih bisa dikembangkan dengan inovasi – inovasi lain yang bisa membuat koperasi menjadi lebih baik dan meningkatkan usahanya bahkan dapat membawa koperasi memenuhi syarat untuk layak bertaraf internasional.

KESIMPULAN

Pada dasarnya koperasi adalah lembaga ekonomi yang mandiri dan tumbuhkembangnya didukung oleh Undang-Undang Dasar 1945, sehingga mampu bersaing dengan lembaga perekonomian lainnya. Apabila koperasi mampu berbenah menjadi lebih baik dan mengimplementasikan jati dirinya sebagai lembaga perekonomian yang bertujuan menyejahterakan anggotanya, koperasi mampu tumbuh menjadi lembaga perekonomian yang kuat dan dipercaya masyarakat. Pada saat ini jenis usaha koperasi yang paling banyak terdapat di Indonesia adalah koperasi konsumsi, mengingat koperasi ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan anggota akan barang konsumsi yang tidak ada batasnya, sehingga mempunyai peluang yang baik kedepannya. Perkembangan dari koperasi dimasa depan diperkirakan akan mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, hal tersebut tidak didukung dalam segi kualitas yang mumpuni. Terdapat empat kendala mendasar yang menghambat bagi perkembangan kualitas koperasi yaitu, yang pertama sumber daya manusia yang terlibat dalam koperasi yang kurang profesional dan kurang bisa diandalkan. Selanjutnya adanya kekurangan modal juga menjadi hambatan bagi perkembangan koperasi dalam menjalankan kegiatannya. Ketiga ada sistem manajerial koperasi, sumber daya manusia dengan sistem manajerial koperasi sangat berkaitan erat, karena sistem manajerial koperasi yang bagus dibentuk oleh sumber daya manusia yang bagus pula. Terakhir yaitu kurangnya kesadaran berkoperasi para anggota yang berdampak pada kurangnya rasa saling memiliki, sehingga para anggota kurang minatnya untuk berkontribusi lebih pada koperasi. Melihat kendala yang dihadapi koperasi saat ini, pemberdayaan  koperasi dari segi kualitas seperti pelatihan keterampilan pelayanan dan pengelolaan keuangan bagi para pegawai koperasi, sehingga koperasi-koperasi mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan menyejahterakan anggotanya. Salah satu upaya nyata dari pemberdayaan koperasi yang diperlukan saat ini adalah pendidikan. Pendidikan disini dimaksudkan sebagai upaya sadar untuk membuat koperasi agar lebih baik kedepannya, selain itu pemberdayaan koperasi dapat juga dilakukan dengan peningkatan fasilitas dan pelayanan yang dimiliki. Adanya perkembangan teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan koperasi kepada para anggota dan masyarakat. Perkembangan segala bentuk transaksi dengan menggunakan teknologi online bisa jadi inovasi yang mampu membuat koperasi terlepas dari kesan jadul dan terlihat kurang menarik bagi generasi muda. Upaya-upaya tersebut tentunya perlu adanya dukungan pihak ketiga yang termasuk pemerintah didalamnya. Koperasi sendiri mempunyai banyak potensi yang dapat menjadi sumbangsih bagi kebaikan dan kemajuan negeri ini. Maka dari itu kami Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana yang peduli akan keberadaan koperasi merekomendasikan saran dalam menanggapi tentang bagaimana koperasi dapat berperan dengan baik berupa pengambilan sikap sebagai berikut:

  1. Pemerintah sebaiknya dapat lebih memperhatikan keberadaan koperasi dengan cara memberikan pendidikan-pendidikan dengan pokok bahasan yang sesuai dengan kondisi koperasi saat ini dan mampu menyasar pada permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dan para anggotanya, sehingga koperasi dapat menjalankan perannya sebagai sokoguru (penyangga utama)perekonomian Indonesia. Kemudian perlu adanya inovasi-inovasi yang baik dan menarik seperti penggunaan teknologi untuk transaksi secara online yang dilengkapi dengan fitur-fitur yang membantu memudahkan anggota memenuhi kebutuhannya.
  2. Masyarakat sebaiknya bergabung dan menjadi anggota dari koperasi. Koperasi didirikan dengan maksud menyejahterakan anggotanya, oleh karena itu masyarakat sebaiknya memanfaatkan dengan baik keberadaan dan peran koperasi. Selain untuk memanfaatkan peran koperasi dengan sebaik mungkin, masyarakat dapat juga ikut memberikan inovasi-inovasi yang membawa kemajuan bagi koperasi.
  3. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa seharusnya mampu menjadi pelopor untuk peduli dengan koperasi, sehingga mampu menjadi penggerak agar masyarakat peduli dan mau menjadi anggota koperasi.

(MP/IP/AP/AF/BD)

Untuk Mendownload Kajian bisa klik link di bawah ini:

Kajian Koperasi

 

Referensi:

[1] Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diakses melalui: http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf  (pada tanggal 22  Juli 2018).

[2]Tirto. 2019. Sejarah Hari Koperasi Indonesia alasan diperingati setiap 12 Juli Diakses melalui: https://tirto.id/sejarah-hari-koperasi-indonesia-alasan-diperingati-setiap-12-juli-ed9x  (pada tanggal 11 Juli 2019).

[3]Tirto. 2019. Sejarah Hari Koperasi Indonesia alasan diperingati setiap 12 Juli Diakses melalui: https://tirto.id/sejarah-hari-koperasi-indonesia-alasan-diperingati-setiap-12-juli-ed9x  (pada tanggal 11 Juli 2019).

[4]Kumparan News. 2017. Koperasi di RI Mampu Raup Total Nilai Penjualan Rp 176,3 Triliun/Tahun. Diakses melalui: https://kumparan.com/@kumparannews/koperasi-di-ri-mampu-raup-total-nilai-penjualan-rp-176-3-triliun-tahun (pada tanggal 4 Juli 2018).

[5]Kumparan News. 2017. Koperasi di RI Mampu Raup Total Nilai Penjualan Rp 176,3 Triliun/Tahun. Diakses melalui: https://kumparan.com/@kumparannews/koperasi-di-ri-mampu-raup-total-nilai-penjualan-rp-176-3-triliun-tahun (pada tanggal 4 Juli 2018).

[6]Kumparan News. 2017. Koperasi di RI Mampu Raup Total Nilai Penjualan Rp 176,3 Triliun/Tahun. Diakses melalui: https://kumparan.com/@kumparannews/koperasi-di-ri-mampu-raup-total-nilai-penjualan-rp-176-3-triliun-tahun (pada tanggal 4 Juli 2018).

[7]Julianto, Pramdia Arhando.  2017. Bappenas Dorong Kontribusi Koperasi Terhadap Perekonomian. Diakses melalui: https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/31/223548226/bappenas-dorong-kontribusi-koperasi-terhadap-perekonomian (pada tanggal 23 Juli 2018).

[8]Julianto, Pramdia Arhando.  2017. Bappenas Dorong Kontribusi Koperasi Terhadap Perekonomian. Diakses melalui: https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/31/223548226/bappenas-dorong-kontribusi-koperasi-terhadap-perekonomian (pada tanggal 23 Juli 2018).

[9]Sukidjo. 2008. Membangun Citra Koperasi Indonesia. Diakses melalui: https://media.neliti.com/media/publications/17224-ID-membangun-citra-koperasi-indonesia.pdf (pada tanggal 25 Juli 2018).

[10]Sukidjo. 2008. Membangun Citra Koperasi Indonesia. Diakses melalui: https://media.neliti.com/media/publications/17224-ID-membangun-citra-koperasi-indonesia.pdf (pada tanggal 25 Juli 2018).

[11]LEGALERA.ID. 2017. Perlu Keadilan Pajak untuk Koperasi. Diakses melalui: https://legaleraindonesia.com/perlu-keadilan-pajak-untuk-koperasi/ (pada tanggal 25 Juli 2018).

[12]Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Bali. “Banyaknya Koperasi KUD dan Non-KUD Menurut Jenis Usaha Kabupaten/kota di Bali”. https://Bali.bps.go.id/statictable/2018/04/13/104/banyaknya-koperasi-kud-dan-non-kud-menurut-jenis-usaha-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-koperasi-2016-.html (pada tanggal 5 Juli 2018).

[13]Kadir, Hainim. Yusbar Yusuf. 2012.”Optimalisasi Pengaruh dan Eksistensi kaoperasi Sebagai Soko Guru Perekonomian Daerah”. Vol.2. Hal.2. Fakultas Ekonomi Universitas Riau.

[14]Mewoh, Fransisca Claudya. Harry J Sumampaouw. Lucky F Tamengkel. “Analisis Kredit Macet”. https://media.neliti.com/media/publications/71800-ID-none.pdf (pada tanggal 5 Juli 2018).

[15]Mahayani, Ida Ayu Frischa. 2018. “579 Koperasi di Bali dinyatakan Tidak Aktif”. http://www.rri.co.id/denpasar/post/berita/506910/daerah/579_koperasi_di_Bali_dinyatakan_tidak_aktif.html. (pada tanggal 22 juli 2018).

[16]Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Mewujudkan Koperasi Berkualitas Melalui Reformasi Total Koperasi”. http://www.depkop.go.id/read/mewujudkan-koperasi-berkualitas-melalui-reformasi-total-koperasi (pada tanggal 11 Juli 2019)

[17]Nababan, Christien Novita. 2018. Indonesia Rawan Krisis Kader Koperasi. Diakses melalui: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180426162016-532-293817/indonesia-rawan-krisis-kader-koperasi (pada tanggal : 27 Juni 2018).

[18]Nababan, Christien Novita. 2018. Indonesia Rawan Krisis Kader Koperasi. Diakses melalui: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180426162016-532-293817/indonesia-rawan-krisis-kader-koperasi (pada tanggal : 27 Juni 2018).

[19]Humas Sekretariat Kabinet. 2018. Rebranding Koperasi Era Millenial: Pelayanan, Produk, hingga Teknologi. Diakses melalui: https://setkab.go.id/rebranding-koperasi-era-millenial-pelayanan-produk-hingga-teknologi/ (pada tanggal : 11 Juli 2018).

[20] Humas Sekretariat Kabinet. 2018. Rebranding Koperasi Era Millenial: Pelayanan, Produk, hingga Teknologi. Diakses melalui: https://setkab.go.id/rebranding-koperasi-era-millenial-pelayanan-produk-hingga-teknologi/ (pada tanggal : 11 Juli 2018).

es

E-SPORTS, PERMAINAN YANG NGGAK MAIN-MAIN

es

Oleh:

Badan Eksekutif Mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Udayana

Pendahuluan

       Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan saat ini, dengan adanya teknologi berbagai kebutuhan manusia menjadi lebih mudah dipenuhi. Teknologi sendiri merupakan produk dari ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia untuk memudahkan aktivitasnya. Perkembangan teknologi yang canggih dapat membantu proses pembangunan ekonomi di suatu negara sehingga, teknologi dapat menjadi salah satu indikator kemajuan suatu negara. Negara dikatakan maju apabila memiliki penguasaan teknologi yang tinggi (high technology), sedangkan negara – negara yang tidak bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi sering disapa sebagai negara gagal (failed country). Tidak ada negara yang ingin menjadi negara yang gagal dalam kemajuan teknologi sehingga, hal tersebut mendorong negara – negara untuk terus berinovasi demi meningkatkan kemajuan teknologi dinegaranya. Dimulai dari adanya surat kabar, radio, telepon genggam, televisi, komputer, internet, dan sosial media.  Internet merupakan salah satu hal yang paling penting dalam perkembangan teknologi saat ini. Internet membantu seseorang dalam belajar berbagai hal dan menemukan ide – ide kreatif. Melalui ide-ide kreatif tersebut munculah sebuah inovasi yang bahkan tidak pernah terpikirkan sebelumnya bahwa dengan kemajuan teknologi dapat turut mempengaruhi dunia olahraga, dimana kegiatan olahraga yang pada umumnya harus dilakukan dengan fisik secara langsung, sekarang dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer bahkan dapat juga dilakukan melalui telepon genggam (smart phone). Kegiatan olahraga tersebut kerap disapa dengan E-Sports.

       E-Sports merupakan singkatan dari electronic sports, yaitu olahraga yang menggunakan game yang tidak mengharuskan seseorang untuk melakukan aktivitas fisik ataupun merasa lelah karena melakukan kegiatan yang cukup berat. Dalam perkembangannya E-Sports mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. E-Sports bahkan kini menjadi salah satu sumber penghasilan bagi sebagian orang, khususnya bagi para gamers yang memang menekuni dunia game online. Mereka dapat menjadi atlet kemudian mengikuti berbagai perlombaan dan turnamen E-Sports, sehingga apabila menang atau berhasil meraih pencapaian tertentu, mereka dapat menghasilkan uang dan bonus tambahan dari kegiatan tersebut. Namun, dibalik itu semua ternyata masih terdapat pandangan yang kurang baik dari berbagai pihak mengenai keberadaan E-Sports. Mereka berpandangan bahwa E-Sports menyebabkan para pemainnya tidak memperdulikan lingkungan sekitar sehingga terkesan apatis. Bahkan masih banyak yang menganggap kegiatan tersebut hanya untuk kesenangan dan tidak bermanfaat. Padahal sesungguhnya tidak sepenuhnya begitu. Maka dari itu perlu adanya pemahaman lebih lanjut mengenai perkembangan E-Sports baik di dunia maupun di Indonesia.

Dunia “Permainan yang Nggak Main – Main”

       Perkembangan E-Sports di dunia berawal pada tahun 1972 dalam sebuah kompetisi game di Universitas Stanford dengan menggunakan sebuah game yang berjudul Spacewar yang menghadiahkan satu tahun langganan sebuah majalah. Selanjutnya pada tahun 90-an saat internet mulai merebak, kompetisi ini semakin berkembang di dunia hingga menjadi kompetisi game online. Adapun game yang dipertandingkan seperti CounterStrike, Qquake, dan Warcraft. Indonesia sendiri tidak terlepas dari perkembangan E-Sports, dimulai pada tahun 1955 ketika penggunaan internet mulai marak dengan munculnya Indonet sebagai ISP (Internet Service Provider) komersial pertama di Indonesia. Hingga pada tahun 1999 diadakannya sebuah kejuaraan game yang berjudul Quake II dan Starcraft. Selanjutnya, pada tahun 2002 Indo Game menjadi pintu pertama bagi masuknya kompetisi game berskala internasional di Indonesia dengan menjadi event organizer kejuaraan World Cyber Games.[1] Melalui kejuaraan internasional tersebut, membuka pintu gerbang yang lebar terhadap perkembangan E-Sports di Indonesia yang menyebabkan Indonesia memiliki 43,7 juta pemain game.[2] E-Sports sendiri memiliki beberapa jenis game yang sering dikompetisikan seperti :

  1. Multiplayer Online Battle arena (MOBA)

       Secara sederhana permainan jenis MOBA adalah permainan yang dimainkan oleh dua tim di mana satu tim beranggotakan tiga sampai dengan           lima orang sesuai dengan game yang dimainkan. Satu orang mengendalikan satu tokoh yang bertujuan untuk menghancurkan markas musuh.              Adapun game yang berjenis MOBA diantaranya adalah DOTA 2, Vainglory, Mobile Legends, Bang Bang, dan lain sebagainya.

  1. First Person Shooter (FPS)

       First Person Shooter atau disingkat dengan FPS berupa game saling menembak yang dalam layar hanya menampilkan bagian kepala dari orang           yang menembak dan senjata yang digunakan. Permainan ini bertujuan untuk mengalahkan musuh – musuh yang menjadi target dan                               menyelesaikan misinya. Terdapat beberapa game yang berjenis FPS diantaranya adalah Counter Strike, Doom, Battlefield, dan lain sebagainya.

  1. Real Time Strategy (RTS)

       Real Time Strategy atau disingkat RTS merupakan permainan pertarungan yang tidak terjadi secara langsung, tetapi pemain diarahkan untuk            membangun sebuah kekuatan terlebih dahulu, para pemain akan memiliki wilayahnya sendiri dalam mengatur kekuatannya, permainan ini lebih        berfokus pada strategi jangka panjang yang bertujuan untuk menghancurkan kekuatan lawan, adapun game dengan jenis RTS diantaranya                    adalah Warcraft II, Age of Empire 2, Civilization, dan lain sebagainya.

  1. Sports games

         Sports games adalah jenis game dari olahraga yang ada di dunia baik individu maupun kelompok. Permainannya sama seperti pada olahraga                 yang ada di dunia nyata baik dari peraturan maupun tujuannya, hanya saja dikemas dalam bentuk game online, adapun game yang berjenis                 sport game diantaranya adalah FIFA, NBA 2K, dan lain sebagainya.

  1. Racing

       Meskipun racing termasuk dalam cabang sports games, tetapi dalam perkembangannya game jenis ini berdiri sendiri karena memiliki pasarnya        sendiri, sama seperti balapan pada umumnya game sejenis ini mengajak pemain untuk menjadi orang pertama yang melewati garis finish.                     Adapun  game dengan jenis racing diantaranya adalah Track Mania, Project CARS, dan lain sebagainya.

  1. Fighting game

      Fighting game adalah game yang bertemakan pertarungan satu lawan satu dimana pemain akan menggunakan satu karakter untuk mengalahkan        lawannya, adapun game yang berjenis fighting game diantaranya adalah Streest Fighter, Mortal Combat, Sing of Fighter, Tekken, dan lain                   sebagainya.[3]

       Keberadaan E-Sports yang berkembang pesat saat ini dapat menjadi salah satu industri yang memberikan peluang besar bagi stakeholder yang terlibat didalamnya seperti developer, publisher, pemain, yang kini melebar pada video platform provider, tournament organizer, dan perusahaan – perusahaan lain yang menjadi sponsor dalam event – event E-Sports atau klub E-Sports.[4] Dalam sekali pelaksanaan pertandingan E-Sports yang tatap muka (offline) berskala nasional atau lebih dibutuhkan dana yang besar, kebanyakan hingga mencapai miliaran rupiah. Besarnya dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan turnamen E-Sports tentunya membutuhkan sponsor untuk membantu menanggung besarnya biaya yang dikeluarkan.

        Berhubung E-Sports adalah kegiatan yang berbasis dengan teknologi, tentunya perusahaan yang bergerak dibidang teknologi utamanya perangkat yang diperlukan untuk game, sudah pasti terjun dalam industri E-Sports dengan menjadi sponsor dalam event atau bahkan memiliki tim game mereka sendiri. Beberapa perusahaan perangkat keras bahkan meluncurkan brand khusus untuk gaming, seperti yang dilakukan oleh ASUS dengan meluncurkan brand Republic of Gamers yang menekankan untuk menghasilkan perangkat keras yang paling hardcore dan inovatif untuk para gamer. Dalam dunia gaming selain menyediakan perangkat keras ASUS ROG baru – baru ini dikabarkan akan melakukan kerja sama dengan ESL (Electronic Sports League) One, dimana ASUS ROG menjadi perusahaan yang menyuplai PC dalam turnamen tersebut.[5] Kemudian ada juga AORUS brand gaming premium dari Gigabyte yang juga memproduksi perangkat keras berupa laptop yang mempunyai spesifikasi yang mendukung untuk para gamers. Gigabyte terkenal dalam memiliki tim E-sports yang kuat dan tersebar di berbagai negara. Perusahaan lain yang memproduksi perangkat game pelengkap PC seperti Neolution ESports, Armaggeddon, TTeSports by Thermaltake, dan CM Storm juga merambah dunia E-Sports dengan mensponsosi event, tim atau bahkan membuat tim sendiri.

          Industri E-Sports yang berkembang pesat saat ini juga mulai dilirik oleh perusahaan – perusahaan diluar brand gaming. Perusahaan yang mulai melek dengan potensi E-Sports antara lain ada Mercedes Benz yang terjun dalam dunia E-Sports pertama kali pada ESL One Hamburg 2017, Head & Shoulders yang menggunakan brand ambassador dari dunia E-Sports, KFC dengan menjadi sponsor untuk turnamen Dota 2 di Rusia dan juga tim bergengsi League of Legend dari Tiongkok, dan masih banyak lagi brand non – gaming yang mulai terjun di industri E-Sports.[6]

Pandangan Masyarakat Tentang E-Sports 

          Dalam perkembangan E-Sports di Indonesia, masih banyak terdapat pro dan kontra dari masyarakat karena masih banyaknya ketidaktahuan masyarakat mengenai E-Sports, dimana masyarakat awam beranggapan bahwa E-Sports hanya sekedar hobi main game dalam mengisi waktu luang serta hanya sarana untuk rekreasi. Masyarakat Indonesia khususnya generasi tua juga kerap menghubungkan E-Sports sebagai sebuah kegiatan yang bersifat negatif yang menyebabkan pemainnya menjadi anti sosial. Anti sosial yang dimaksud adalah tidak peduli dengan keadaan sekitar dan hanya terfokus terhadap game saja. Selain anti sosial kegiatan bermain game ini dianggap sebagai penyebab menurunnya prestasi akademik generasi muda. Padahal E-Sports yang kegiatannya berupa bermain game dapat dikategorikan sebagai aktivitas sosial yang memberikan kemudahan kepada pemainnya agar dapat menonton, streaming, casting  dan berbicara saat bermain game.[7] Selain itu, melihat banyaknya pro dan kontra terhadap E-Sports tidak mengurangi eksistensinya dihadapan masyarakat. E-Sports dapat menjadi lapangan kerja dimana para atlet E-Sports memperoleh pendapatan dari hadiah turnamen, sponsorship, hingga dari penjualan item game yang bisa mencapai puluhan juta. [8]

    Terdapat beberapa pilihan karier yang dapat diperoleh dari adanya E-Sports selain menjadi atlet, yaitu yang pertama ada Shoutcaster (komentator) dalam turnamen E-Sports, Content Creator dunia game, Event Organizer E-Sports merupakan EO yang mengurus penyelenggaraan turnamen, E-Sports manager merupakan posisi dalam perusahaan developer game yang mengatur segala hal terkait dengan E-Sports dalam game milik mereka, E-Sports Physician merupakan profesi dokter yang khusus menangani kesehatan para atlet E-Sports, dan masih banyak lagi peluang karier yang ditawarkan oleh industri E-Sports.[9] Peluang yang dimiliki oleh industri E-Sports tentunya harus segera diraih untuk memperoleh hasil yang besar. Banyak pihak yang sudah membuktikan bahwa menekuni dunia E-Sports dapat memberikan banyak keuntungan. Beberapa atlet E-Sports dunia yang sukses meraih penghasilan  ratusan bahkan miliaran rupiah antara lain ada Kuro “Kuroky” Takhasomi, Johan “n0tall” Sundstein, Jesse “JerAx” Vainikka, Sumail “Sumail” Hassan, dan Maroun “GH” Merhej.[10] Beberapa orang juga meraih sukses dari E-Sports dengan menjadi content creator game terkenal dengan ratusan ribu subscriber yaitu ada Jess No Limit, Michael Souw, Dyland PROS, Muhammad Rahmat, Warpath (Radika Dwiputra) dan masih banyak lagi dengan memperoleh penghasilan dari ratusan hingga miliaran rupiah perbulannya.[11] Melihat bagaimana industri E-Sports mampu memberikan peluang besar dan menguntungkan bagi Indonesia, E-Sports harus tetap ada dan tidak menyerah dalam menghadapi konotasi negatif yang beredar di masyarakat Indonesia. Sebab, ketika E-Sports dikembangkan secara maksimal hingga mengikuti perlombaan olahraga profesional, kebanggaan bukan hanya milik individu secara pribadi. Kebanggaan akan menjadi milik negara Indonesia.

Pandangan Pemerintah Mengenai E-Sports

         E-Sports ternyata tidak hanya sekedar game karena E-Sports dapat menghasilkan pundi-pundi kesejahteraan bagi sebuah negara. Menurut data yang dibuat oleh Newzoo mengenai Global Games Market Report per Januari 2019, terdapat 25 negara dengan pendapatan tertinggi yang bersumber dari game online dan Indonesia berada pada urutan ke-17, dengan jumlah sekitar 82 juta pengguna internet dan total pendapatan sekitar US$1 miliar.[12] Melihat hal ini, pemerintah pada akhirnya mempertimbangkan pengembangan E-Sports di Indonesia. Salah satu bentuk awal dukungan pemerintah dalam pengembangan E-Sports adalah dengan melibatkan Kemenpora (Kementerian Pemuda dan Olahraga) dalam menaungi FORMI (Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia). Selanjutnya, FORMI menjadi pelindung sekaligus pembina dari IESPA (Indonesia E-Sports Association) atau Asosiasi E-Sports Indonesia.

        IESPA adalah wadah resmi komunitas gamer di Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan prestasi dalam dunia game kompetitif. IESPA diketuai oleh Eddy Lim dan telah memiliki beberapa badan kepengurusan yang telah tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau, Sumatera Utara, dan lainnya. Tidak hanya aktif di dalam negeri, IESPA juga aktif dalam perlombaan internasional dan tergabung dalam anggota IESF (International E-Sports Federation).[13] Beberapa waktu yang lalu IESPA mengeluarkan surat pemberitahuan tentang Pelatnas (Program Pelatihan Nasional) pertama E-Sports. Surat ini dibuat untuk beberapa tujuan yaitu meningkatkan keahlian individu, pemahaman strategi permainan, kekompakan tim, pembangunan mental juara, dan kebugaran fisik. IESPA sendiri telah memilih Dota 2 buatan Valve sebagai game resmi pertama mereka yang akan banyak dipertandingkan dalam turnamen – turnamen nasional.[14]

        Tidak hanya berhenti sampai di sini. Pemerintah Indonesia juga telah menggelar kompetisi E-Sports terbesar untuk pertama kalinya dan memperebutkan Piala Presiden E-Sports 2019. Kompetisi ini dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kantor Staf Republik Indonesia, Badan Ekonomi Kreatif serta IESPL. Tujuan dari diadakannya kompetisi ini adalah untuk meningkatkan kemajuan E-Sports di Indonesia sesuai dengan harapan Presiden Jokowi. Kompetisi ini digelar mulai bulan Januari hingga Maret 2019. Adapun game yang dipilih adalah Game Mobile Legends mengingat permainan ini adalah yang paling digemari oleh gamers Indonesia. Piala Presiden E-sports 2019 digelar dalam dua tahapan, yaitu turnamen regional dan turnamen nasional. Turnamen regional diselenggarakan di delapan daerah di Indonesia bertempat di Palembang, Bali, Surabaya, Makassar, Solo, Manado, Pontianak dan Bekasi. Kemudian babak kualifikasi diikuti 512 pemain dari masing-masing regional. Selanjutnya, tim terbaik dari delapan kota tersebut akan mengikuti bootcamp dengan pelatih dan manajer ahli IESPL. Setelah itu, mereka yang lolos kemudian bersaing di babak Grand Final Piala Presiden 2019 di Istora Senayan, Jakarta pada akhir Maret 2019 lalu, yang juga dihadiri oleh Presiden Jokowi.[15]

Kesimpulan

         Olahraga di era modern ini tidak hanya sebatas kegiatan jasmani semata. Dengan bantuan teknologi dan informasi dikembangkanlah sebuah olahraga yang kerap disapa dengan olahraga E-Sports. E-Sports berkembang semakin pesat setiap tahunnya sehingga menyebabkan semakin banyak pula kompetisi – kompetisi game yang hadir. Kehadiran kompetisi – kompetisi game ini tidak hanya memberikan dampak yang baik kepada para pemain. Kehadiran kompetisi – kompetisi game ini juga memberikan dampak yang baik terhadap perkembangan perekonomian. Hingga akhirnya, pemerintah memutuskan untuk memaksimalkan pengembangan E-Sports di Indonesia dengan melibatkan Kemenpora (Kementerian Pemuda dan Olahraga) dalam menaungi FORMI (Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia). Selanjutnya FORMI menjadi pelindung sekaligus pembina dari IESPA (Indonesia E-Sports Association) atau Asosiasi E-Sports Indonesia. Dibalik pesatnya perkembangan E-Sports di Indonesia, ternyata E-Sports kerap dinilai negatif. Namun, hal inilah yang patut ditanggulangi oleh pemerintah, masyarakat, maupun mahasiswa. Maka dari itu kami Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana merekomendasikan saran dalam menanggapi E-Sports berupa pengambilan sikap:

  1. Pemerintah Indonesia sebaiknya membuat sebuah kebijakan terkait E-Sportssehingga dapat memberikan perlindungan kepada para atlet E-Sports berupa jaminan hari tua dan bonus terkait prestasi yang dicapai.
  2. Kajian ini diharapkan mampu membuat masyarakat untuk berpikir dari sudut pandang yang berbeda. Olahraga E-Sportstidak serta merta hanya membawa dampak yang negatif. E-Sports juga memiliki dampak yang positif tidak hanya bagi pemainnya bahkan bisa menjadi kebanggaan bagi suatu negara apabila ditekuni dan dilakukan dengan baik.
  3. Mahasiswa selaku generasi muda penerus bangsa dapat mendukung perkembangan E-Sportsdi Indonesia dengan mengadakan dan berpartisipasi langsung dalam kegiatan yang terkait E-Sports. Seperti mahasiswa dapat melaksanakan perlombaan terkait E-Sports ataupun mengadakan talkshow mengenai E-Sports.

 

Untuk Mendownload Kajian bisa klik link di bawah ini:

E-SPORTS

 

Sumber Referensi:

[1] KumparanSPORT.2018.Sejarah eSports Indonesia: dari Warnet Menuju Panggung Dunia.(Terdapat pada: https://kumparan.com/@kumparansport/sejarah-esports-indonesia-dari-warnet-menuju-panggung-dunia-1533295225512257378 , Diakses pada: 08-05-2019)

[2] Wahyunanda Kusuma Pertiwi.2017.Menakara Potensi eSport di Indonesia.(Terdapat pada: https://tekno.kompas.com/read/2017/10/25/08490027/menakar-potensi-esport-di-indonesia , Diakses pada: 09-05-2019)

[3] Hendra Sandi. “Apa Itu eSPort? Dan 6 Jenis eSport yang Sering Dilombakan”.(Terdapat pada: https://www.klikmania.net/jenis-esport-yang-sering-dilombakan/ , Diakses pada: 09-05-2019)

[4] Yabes Elia. 2018. “Bagaimana Event Esports Berperan Sebagai Sarana Marketing dan Branding?”. (Terdapat pada: https://hybrid.co.id/post/bagaimana-event-esports-berperan-sebagai-sarana-marketing-dan-branding, Diakses pada: 07-06-2019)

[5]Stoyan Todorov. 2019. “ASUS ROG becomes PC provider for ESL One”.(Terdapat pada: https://www.esports.com/news/asus-rog-becomes-pc-provider , Diakses pada: 09-06-2019)

[6]  Yabes Elia. 2018. “10 Brand Non-Gaming Terbesar yang Telah Terjun ke Esports”. ?”. (Terdapat pada: https://hybrid.co.id/post/10-brand-non-gaming-terbesar-yang-telah-terjun-ke-esports , Diakses pada: 07-06-2019)

[7] Wahyunanda Kusuma Pertiwi. 2018.Peluang dan Tantangan Industri E-Sports di Indonesia.(Terdapat pada: https://tekno.kompas.com/read/2018/05/25/20170017/peluang-dan-tantangan-industri-E-Sports-di-indonesia?page=all , Diakses pada: 09-05-2019)

[8] Miftahul Khoer.2018.5 Alasan Mengapa jadi Atlet E-Sports Menjadi Sangat Menjanjikan.(terdapat pada: https://www.cekaja.com/info/5-alasan-mengapa-jadi-atlet-E-Sports-sangat-menjanjikan/, Diakses pada: 16-05-2019)

[9] Ayyub Mustofa. 2019. “10 Pilihan Karier Industri Esports Selain Menjadi  Atlet”. (Terdapat pada: https://hybrid.co.id/post/pilihan-karier-industri-esports-selain-atlet , Diakses pada: 07-06-2019)

[10] Moh Khory Alfarizi. 2019. “ 10 Atlet eSports Berpenghasilan Tertinggi di Dunia”. (Terdapat pada: https://sport.tempo.co/read/1201062/10-atlet-esports-berpenghasilan-tertinggi-di-dunia , Diakses pada: 07-06-2019)

[11] Weni Arfiyani. 2018. “Cuma main Mobile Legends, 5 YouTuber ini kantongi miliaran per bulan”. (Terdapat pada: https://www.brilio.net/selebritis/cuma-main-mobile-legends-5-youtuber-ini-kantongi-miliaran-per-bulan-180517g.html#, Diakses pada: 07-06-2019)

[12] Lutfia Afifah. “25 Negara dengan Gamers Terbanyak Sedunia, Indonesia Nomor Berapa Ya?” (Terdapat pada: https://www.idntimes.com/tech/games/lutfia-afifah/25-negara-dengan-jumlah-penggila-game-terbanyak-di-dunia-c1c2/full, Diakses pada: 08-05-2019)

[13] Ira Atika Zahra. “Sekilas Tentang Asosiasi E-Sportss Indonesia” (Terdapat pada: https://esportsnesia.com/profil/org/sekilas-tentang-asosiasi-E-Sportss-indonesia/, Diakses pada: 08-05-2019)

[14] Yoga Wisesa. “Pemerintah Konfirmasi Dukungannya Pada Perkembangan eSport di Indonesia”  (Terdapat pada: https://dailysocial.id/post/pemerintah-konfirmasi-dukungannya-pada-perkembangan-esport-di-indonesia, Diakses pada: 08-05-2019)

[15] Anonim. “Gelar Kompetisi Esport, Pemerintah Targetkan Gamers Tanah Air Berkelas Dunia “ (Terdapat pada: https://kominfo.go.id/content/detail/16056/gelar-kompetisi-esport-pemerintah-targetkan-gamers-tanah-air-berkelas-dunia/0/berita_satker, Diakses pada: 08-05-2019)

KASTRAT RILIS cpy

ADU STRATEGI UNTUK MEMBANGUN NEGERI

kastrat rilis 2 cpy

Oleh:

BEM PM dan BEM FEB

Universitas Udayana

Debat calon presiden dan wakil presiden sudah sampai pada debat yang ke-5 dan menjadi akhir dari rangkaian deba capres dan cawapres yang disiapkan oleh KPU. Debat yang ke-5 ini akan dilaksanakan pada tanggal 13 April 2019 dengan tema yang dibahas adalah Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Keuangan, Investasi, Perdagangan serta Industri.

Menurut data BPS, Pertumbuhan ekonomi Indonesia bergerak di angka 5,27% pada Kuartal II Tahun 2018 (kompas.com,2018). Pergerakan ekonomi ini tidak terlalu jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga diperlukan program-program nyata yang mampu ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut oleh masing-masing capres-cawapres yang akan berdebat nanti. Selain itu, pemanfaatan ekonomi di Indonesia bagian Timur nampaknya masih belum maksimal. Potensi yang dimiliki oleh Indonesia bagian Timur sangatlah besar, namun sumbangsih terhadap perekonomian masih sangat minim.  Perkembangan ekonomi memiliki dampak terhadap nilai tukar rupiah, pada tanggal 12 April 2019 rupiah berada pada Rp 14.135 per 1 dolar AS. Angka tersebut menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah melemah dibandingkan dengan beberapa tahun belakangan.

Investasi dalam perkembangannya menjadi salah satu isu sentral yang patut untuk dibahas dalam perdebatan ini. Sulitnya perizinan untuk investor-investor melakukan investasi di Indonesia merupakan salah satu permasalahan yang dapat dipertanyakan kepada capres-cawapres nanti. Perdagangan dan industri di Indonesia dipegaruhi pula oleh komoditas ekspor yang relatif sedikit. Embargo kelapa sawit Uni Eropa yang terjadi beberapa tahun belakangan ini berpengaruh juga pada sistem perekonomian, perdagangan dan industri di Indonesia.

Pada kesempatan kali ini, BEM PM Universitas Udayana bekerja sama dengan BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana  menyusun kajian pengantar ini agar dapat membantu masyarakat mengetahui permasalahan apa saja yang ada di tiap sektor pembahasan. Berikut beberapa permasalahan yang sekiranya perlu dibahas oleh kedua calon dalam debat nanti.

  1. Isu Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial

1.1 Ketimpangan Sosial Indonesia Bagian Timur

Wilayah Indonesia bagian timur mempunyai kekayaan alam melimpah, terlebih potensi kekayaan maritimnya. Namun, dengan potensi dan kekayaan alamnya yang melimpah di Indonesia bagian timur ternyata belum mampu membuat masyarakatnya sejahtera, masih banyak anak – anak yang mengalami gizi buruk dan tidak mengenyam pendidikan. Berdasarkan data BPS, 5 (lima) provinsi termiskin di Indonesia pada 2018 didominasi dari Indonesia bagian timur. Posisi pertama diduduki oleh Papua, diikuti Papua Barat, NTT, Maluku dan terakhir ada Gorontalo (katadata.co.id,2018). Provinsi Maluku misalnya adalah daerah dengan potensi bahari dan kekayaan alam yang besar, tetapi hal tersebut tidak bisa menyelamatkan provinsi Maluku dari kategori daerah dengan banyaknya masyarakat miskin.

1.2 Perkembangan Ekonomi yang Stagnan

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 yang merupakan akumulatif dari 4 (empat) kuartal menduduki angka 5,17% (detik.com,2019)  dan IMF memprediksikan bahwa pada tahun 2019 akan mencapai 5,2%. Meskipun diprediksi mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi Indonesia memiliki resiko yang akan memengaruhi stabilitas ekonomi yaitu resiko defisit transaksi berjalan. Defisit tersebut terjadi dikarenakan adanya prediksi bahwa impor migas Indonesia beresiko melonjak akibat kenaikan harga minyak mentah dunia. Melihat rekam jejak pertumbuhan ekonomi beberapa tahun belakangan, pertumbuhan angka tersebut tidak terlalu signifikan sehingga diperlukan program ataupun terobosan baru agar dapat mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi tersebut.

  1. Isu Keuangan dan Investasi

2.1 Hutang negara

Posisi utang luar negeri Indonesia berdasarkan laporan Bank Indonesia, Utang Luar Negeri Indonesa pada bulan November 2018 adalah tercatat US$ 372,864 milliar (Bank Indonesia,2019). Mengalami peningkatan US$ 12,321 milliar dari posisi pada bulan sebelumnya yaitu Oktober 2018. Berdasarkan keterangan resmi Bank Indonesia peningkatan pertumbuhan ULN tersebut utamanya terjadi karena kenaikan arus masuk dana investor asing di pasar SBN (Surat Berharga Negara). Namun, kenaikan utang Indonesia ini masih aman mengingat rasio antara ULN Indonesia terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) pada akhir Desember 2018 adalah 36%. Permasalahan dalam hal utang negara ini adalah struktur ULN Indonesia dalam bentuk mata uang asing sebesar 42%. Melihat hal tersebut perlu adanya strategi yang tepat untuk mengatur dan mengawasi hal tersebut karena utang dalam bentuk mata uang asing rentan akan resiko arus pembalikan modal dan pelemahan rupiah ketika terjadi guncangan ekonomi global. Apalagi saat ini alarm krisis telah terjadi dibeberapa negara seperti Argentina, Turki, dan Venezuela sehingga Indonesia harus tetap waspada. Oleh karena itu, tentunya sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia diperlukannya pemahaman yang baik terkait kondisi makro Indonesia untuk bisa membuat strategi yang sesuai dan tepat untuk Indonesia yang lebih baik kedepannya.

2.2 Melambatnya Pertumbuhan Penerimaan pajak

Hingga saat ini penerimaan pajak menjadi analisis tren penerimaan negara. Pada APBN 2019 penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp. 1.789 trilliun (kemenkeu.go.id,2019), tetapi hingga pada Februari 2019 ini pertumbuhan penerimaan pajak negara mengalami perlambatan dibandingkan tahun lalu. Meskipun kinerja penerimaan pajak hingga saat ini belum bisa dijadikan dasar analisis proyeksi penerimaan tahun 2019, tetapi perlambatan pertumbuhan pajak ini perlu diwaspadai, hal ini perlu dijadikan peringatan dini dan kewaspadaan. Perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak ini dikarenakan adanya penurunan penerimaan pajak pada beberapa sektor. Sektor yang mengalami penurunan penerimaan adalah sektor industri pengelolaan, konstruksi, dan real estate. Padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang baik, maka seharusnya penerimaan pajak Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang baik pula. Oleh karena itu perlu adanya pembahasan terkait strategi yang tepat, terukur dan efektif untuk meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak Indonesia, meningkatkan penerimaan pajak dari sektor yang mengalami penurunan dan mempertahankan yang sudah meningkat.

2.3 Era Revolusi Industri 4.0

Era revolusi indusutri 4.0 yang saat ini sedang dihadapi oleh dunia industri manufakturing diseluruh dunia, termasuk Indonesia. Menurut data PWC, Indonesia diprediksi akan menduduki peringkat 5 dalam ekonomi terbesar di dunia pada 2030 (wartaekonomi.co.id,2018). Revolusi industri 4.0 sendiri secara garis besar adalah integrasi antara dunia internet atau online dengan dunia usaha atau industri. Dalam industri 4.0 yang berbasis digital maka diperlukan juga peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mampu menjalankan teknologi terbaru. Pengurangan tenaga kerja pastinya terjadi dan lebih diperlukan tenaga kerja ahli yang berpendidikan. Namun, sumber daya manusia di Indonesia cenderung berpendidikan rendah, apalagi Indonesia saat ini sedang memasuki tahap bonus demografi dimana usia produktif lebih banyak dibandingkan non produktif. Apabila sumber daya manusia usia produktif ini tidak mampu mengikuti perkembangan revolusi industri 4.0  maka tidak adanya manfaat dari adanya bonus demografi ini, sehingga hanya akan berujung pada peningkatan angka pengangguran di Indonesia. Keberadaan revolusi industri 4.0 yang mampu dimanfaatkan dengan baik akan menjadi batu lompatan terhadap industri di dunia saat ini. Agar mampu bersaing, Indonesia harus mampu mengadopsi Industri 4.0 ini dan mempersiapkan strategi yang tepat di semua sektor. Penting untuk dibahas mengenai apa strategi dari para capres dan cawapres terhadap penerapan revolusi 4.0 yang juga memperhatikan dampak negatifnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

2.4 Surat Izin yang Menyulitkan Investasi.

Daya tarik Indonesia sebagai wilayah yang memiliki masa depan untuk investasi sangatlah tinggi. Hal ini didorong dengan keadaan geografis dan demografis yang ada di Indonesia. Namun, keadaan tersebut tidak didukung dengan baik dengan keadaan perizinan investasi yang ada saat ini. Dalam contoh kasus investasi adalah dalam pembangunan tenaga listrik, perizinan yang diperlukan sebanyak 22 perizinan dan membutuhkan waktu 220 hari (Setkab.go.id,2016). Permasalahan perizinan investasi ini diperlukan solusi yang tepat untuk segera diperbaiki agar mampu menarik para investor dan bersaing dengan negara lainnya.

  1. Isu Perdagangan dan Industri

3.1 Gejolak Permasalahan BUMN

Indonesia mempunyai banyak badan usaha yang turut menyumbang penerimaan bagi negara, tetapi saat ini beberapa BUMN Indonesia mengalami permasalahan yang cukup besar. Tiga BUMN dengan skala besar yang mengalami permasalahan yaitu Garuda Indonesia, PLN, dan Pertamina. Garuda Indonesia yang masih merugi dimana pada kuartal III tahun 2018 total kerugian US$ 114,08 juta (cnnindonesia.com, 2018). PLN yang juga merugi dimana pada kuartal III tahun 2018 mengalami kerugian sebesar Rp. 18,48 triliun (detik.com,2018), padahal pada tahun 2017 berhasil mengantongi laba bersih Rp. 3,05 triliun. Anjloknya laba Pertamina dimana pada kuartal ke III tahun 2018  laba Pertamina yaitu Rp. 5 triliun sangat jauh dari laba tahun 2017 yaitu Rp. 35 triliun (cnbcindonesia.com,2018). Tentunya kondisi tersebut sangat memprihatinkan, dikhawatirkan kondisi dari tiga BUMN besar ini akan menular pada BUMN lain, Hal ini berpotensi karena adanya pembludakan utang oleh BUMN tetapi tidak diiringi dengan penerimaan yang sesuai dengan harapan. Maka dari itu, penting untuk dibahas mengenai BUMN Indonesia pada saat debat nanti untuk melihat program, strategi, dan kebijakan apakah yang akan dilakukan oleh calon Presiden dan Wakil Presiden untuk menyelamatkan BUMN Indonesia yang sakit dan menghidupkannya menjadi lebih baik lagi.

3.2 Ancaman Kendala Komoditas Besar Ekspor Indonesia

Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara penghasil batu bara di dunia dan berada pada urutan ke-5. Ekspor batu bara indonesia mencapai angka 341,38 juta ton (katadata.co.id,2018). Cadangan batu bara Indonesia saat ini diperkirakan 5,5 milliar ton. Namun, seiring dengan adanya kampanye untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil untuk menjaga kelestarian lingkungan, maka banyak negara-negara yang tidak lagi menggunakan batu bara sebagai sumber pembangkit listrik. Penurunan produksi, permintaan, dan fluktuasi harga batu bara akibat tren perubahan sumber energinya tentunya berpengaruh terhadap penerimaan negara dari sektor ekspor batu bara. Sektor batu bara hanya berkontribusi 4 – 6% terhadap PDB Indonesia tetapi, batu bara sektor utama penyumbang PDB daerah sebesar 19 – 35% untuk empat provinsi di Indonesia yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumantra Selatan. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan terhadap kemungkinan penurunan industri batu bara untuk kedepannya. Selain Batu bara, komoditas ekspor besar Indonesia adalah kelapa sawit. Industri kelapa sawit juga mendapatkan ancaman yang serius setelah bermunculannya kajian mengenai industri kelapa sawit yang tidak ramah lingkungan. Pembatasan dan bahkan penyetopan penggunaan kelapa sawit pun mulai bermunculan di berbagai negara.

April 2017 Parlemen Eropa mengeluarkan Resolusi Sawit yang mengancam embargo sawit ke Eropa. Minyak sawit selalu mendapat sorotan dengan berbagai tudingan dari Uni Eropa. Mulai dari isu deforestasi, kebakaran hutan, emisi GHG, gambut dan lainnya. Diskriminasi sawit oleh Uni Eropa mengancam penurunan pendapatan ekspor dari sawit. Pada tahun 2030 nanti minyak sawit dilarang sepenuhnya memasuki Eropa. Awalnya pelarangan minyak sawit ke Eropa adalah 2021, tetapi setelah adanya protes atas kesepakatan dari Parlemen, Dewan dan Komisi Eropa akan hal tersebut maka dimundurkan menjadi 2030. Bahkan jika penggunaan minyak sawit sebagai sumber energi diatur dalam Uni Eropa, produk yang diimpor hanya boleh berasal dari perkebunan yang telah bersertifikat. Dilarangnya minyak sawit masuk ke dalam pasar Eropa tentunya menjadi ancaman terhadap penurunan ekspor sawit Indonesia. Sebagai salah satu pemasok pendapatan yang tinggi, produksi kelapa sawit di Indonesia harus diregulasikan dengan tegas agar tetap dapat memasuki pasar di dunia terutama di Uni Eropa.

3.3 Ekspor yang Rendah

Kegiatan ekspor Indonesia pada Februari 2019, menjadi tingkat ekspor terendah sejak Juni 2017. Angka ekspor Indonesia menyentuh US$ 12,53 miliar (cnbcindonesia.com,2019). Dengan lesunya kegiatan ekspor ini mengakibatkan pada perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melemahnya angka ekspor juga diindikasikan karena akibat terjadinya embargo ataupun penolakan terhadap ekspor produk asal Indonesia di luar negeri. Permasalahan seperti ini harus mendapatkan perhatian yang cukup, karena berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Untuk Mendownload Kajian bisa klik link di bawah ini:

Adu Strategi untuk Membangun NegeriAdu Strategi untuk Membangun Negeri

125369

KEBIJAKAN PAJAK E-COMMERCE

125369

Oleh :

Badan Eksekutif Mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Udayana

BENTUK REALISASI PAJAK E-COMMERCE

     Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang bisnis baru salah satunya adalah e-commerce. Perdagangan elektronik (E-Commerce = Electronic Commerce) adalah bagian dari e-lifestyle yang memungkinan transaksi jual beli dilakukan secara online dari mana pun dan kapan pun. E-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk pertukaran atau penjualan barang, jasa, serta informasi secara elektronik. [1]  E-commerce berdasarkan surat edaran Direktur Jendral Pajak Nomor: SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce didefinisikan sebagai  perdagangan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen melalui sistem elektronik. [2]  Perkembangan bisnis e-commerce di Indonesia sangat melesat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir., dimana saat ini e-commerce menunjukkan pertumbuhan yang baik sejak tahun 2018. Bahkan, terjadi transaksi yang besar hingga mencapai nilai US$27 miliar yang berhasil diputar. Diperkirakan industri e-commerce pada tahun 2019 sangat menjanjikan untuk ditekuni, bahkan beberapa e-commerce saat ini mampu berakselerasi yang jauh karena menerima suntikan dana yang besar dari investor papan atas.[3]

     Namun kini para pelaku usaha yang melakukan usahanya secara online akan terikat oleh pajak bagi para pelaku usaha e-commerce. Pada 1 April 2019 yang akan datang pemerintah akan  meresmikan peraturan yang mengatur mengenai pemberlakuan pajak bagi usaha online. Dikeluarkannya aturan tersebut menyebabkan munculnya berbagai asumsi dari masyarakat. Mulai dari masyarakat yang berlatar belakang sebagai pelaku usaha online maupun pelaku usaha konvensional. Mereka yang berlatar belakang sebagai pelaku usaha konvensional beranggapan bahwa kebijakan pemerintah tersebut merupakan suatu bentuk perlakuan yang adil antara pelaku usaha konvensional dengan pelaku usaha online, tetapi masyarakat yang berlatar belakang sebagai pelaku usaha online merasa diberatkan akan kebijakan tersebut.

BENTUK REALISASI PAJAK E-COMMERCE

     Penerapan pajak e-commerce per 1 April 2019 banyak menarik perhatian dari masyarakat luas mengingat di era modern ini transaksi online sedang hangat-hangatnya di perbincangkan. Mayoritas pengguna e-commerce di Indonesia  didominasi oleh masyarakat usia produktif  yaitu rata – rata berusia antara 16 – 65 tahun. Hal tersebut menandakan bahwa pasar dari e-commerce ini adalah masyarakat produktif, dimana hal tersebut akan mendorong pola hidup yang konsumtif, sehingga mereka akan  cenderung  melakukan kegiatan transaksi online yang semakin besar setiap tahunnya. Karena hal tersebut, pemerintah berniat mengenakan pajak e-commerce demi menyetarakan perlakuan bisnis antara ritel konvensional dan ritel digital (the same level playing field). Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan, pemerintah saat ini tengah kelimpungan mengingat e-commerce muncul dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada dua bentuk perdagangan online yang berbeda  yaitu melalui  platform marketplace dan yang melalui media sosial. Potensi pajak dari platform e-commerce memang cukup besar, dan transaksi belanja media sosial juga tidak kalah besar, hanya saja pemerintah kesulitan mendata arus perdagangan melalui media sosial.[4]

     Banyaknya e-commerce yang sedang berkembang di Indonesia menjadi salah satu sumber penerimaan pajak yang cukup besar, maka dari itu Direktorat Jendral Pajak memberlakukan surat edaran Direktorat Jendral Pajak nomor SE-62/PJ/2013 tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce sebagai kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan negara atas Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap transaksi e-commerce.[5] Aturan ini tentunya akan memberikan dampak baik positif maupun negatif. Dari segi dampak positifnya aturan penerapan pajak terhadap transaksi e-commerce yaitu menjaga perlakuan  pajak yang setara antara e-commerce dengan pelaku usaha konvensional dan memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha e-commerce. Kedua dampak positif tersebut tentunya akan memberikan kontribusi pada kesadaran akan tanggung jawab perpajakan yang akan berujung pada adanya peningkatan pendapatan dari pajak. Selain dampak positif tentunya ada dampak negatif yang menyertai diterapkannya aturan perpajakan terhadap transaksi e-commerce, yang pertama adanya kemungkinan para pelaku usaha yang awalnya bergabung dengan marketplace beralih usaha melalui media sosial. Dampak yang kedua yaitu keterlibatan marketplace dalam mekanisme perpajakan, dimana marketplace berperan sebagai agen penyetor pajak. Tugas negara ini dikhawatirkan akan membebani marketplace, karena di Indonesia marketplace ada yang sudah besar dan ada yang masih kecil, dan untuk menjadi agen penyetor tentunya akan menambah pekerjaan operasional marketplace tersebut.

     Mekanisme perpajakan yang akan diterapkan mengandalkan marketplace untuk mengkoordinir pelaku usaha yang bernaung di bawah marketplace tersebut. Pelaku usaha yang menjajakan barang atau jasanya di marketplace, diminta untuk memberitahukan NPWP kepada penyedia marketplace. Bagi para pelaku usaha yang belum memiliki NPWP, maka dapat segera mengurus kepemilikannya atau melaporkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada platform marketplace yang bersangkutan. Pelaku usaha juga harus melaksanakan kewajibannya terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti membayar pajak final  dengan tarif 0.5 % dari omzet. Serta bagi pelaku usaha yang memperoleh omzet  Rp 4,8 miliar setahun, harus ditetapkan  sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan melaksanakan kewajiban PPN sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sama halnya dengan pelaku usaha, marketplace juga harus memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian, marketplace juga diminta untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan platform kepada pelaku usaha dan terhadap penjualan barang dagangan milik marketplace itu sendiri. Terakhir, marketplace juga bertanggung jawab untuk melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan pelaku usaha pengguna platform. Bagi pelaku usaha online lain yang membuka lapaknya di luar marketplace, wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum.[6]

     Besaran dari pengenaan pajak e-commerce ini  masih belum jelas dan pasti. Namun, Dirjen Pajak sendiri mengaku telah mengusulkan agar besaran pajak yang akan ditetapkan untuk e-commerce nantinya sesuai dengan aturan pajak yang berlaku di Indonesia baik PPh ataupun PPN yang sudah ada. Usaha yang sudah dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ini tentu sifatnya masih relatif, karena keputusan dan kebijakannya ada di Kementerian Keuangan. Namun, usaha yang hampir menemukan titik terang adalah bahwa ketentuan pajak e-commerce ini akan menggiring pada wacana yang menyatakan tidak akan ada perbedaan antara bisnis e-commerce dan non-commerce.[7]

PANDANGAN PEMERINTAH MENGENAI E-COMMERCE

    Pelaku dalam transaksi konvensional selama ini telah memberlakukan peraturan perpajakan. Kegiatan ekonomi dalam e-commerce inilah yang belum terekam pemerintah. Untuk itu, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan beberapa kementerian lainnya kini tengah merumuskan regulasi pajak e-commerce yang nantinya akan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Filosofi penerapan aturan pajak e-commerce ini yakni agar pelaku perdagangan baik konvensional maupun elektronik mampu memahami kewajiban perpajakannya. Ditambah lagi, Indonesia masih belum memiliki aturan jelas yang mengatur bisnis e-commerce asing. Sehingga banyak pelaku e-commerce asing yang masih belum tersentuh pajak formulasi peraturan mengenai e-commerce di Indonesia. Pada 11 November 2016, pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XIV tentang Peta Jalan (Roadmap) e-commerce di Indonesia. Paket kebijakan ini diinisiasi karena belum ada peta jalan e-commerce nasional yang akan mendorong tumbuh kembangnya e-commerce di Indonesia.[8]

     Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).[9]  Sehingga hal tersebut dapat memberikan kepastian hukum atas bisnis e-commerce yang mulai subur di Indonesia. Serta dengan demikian sudah dapat dengan jelas dinyatakan bahwa pemberlakuan pajak pada e-commerce didasarkan atas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Kemudian ketentuan pengenaan pajak ini pun terbit, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI PENERAPAN PAJAK E-COMMERCE

     Adanya inovasi melakukan transaksi berjualan dengan menggunakan media internet, masyarakat menjadi lebih kreatif dan lebih memiliki inovasi dalam membangun dan mengembangkan usahanya. Saat ini, belanja online telah menjadi gaya hidup dari masyarakat itu sendiri. Semakin majunya terknologi, akan mendorong masyarakat untuk hidup dengan berbagai kemudahan. Tidak sedikit dari masyarakat itu juga berasumsi bahwa pemerintah perlu memperbarui kebijakan pemberlakuan pajak e-commerce tersebut. Hal ini dikarenakan peraturan tersebut tidak menjangkau bagi semua pelaku usaha online, peraturan tersebut hanya mengikat bagi pelaku usaha online yang berdagang di situs e-commerce. Di Indonesia, mayoritas transaksi merupakan e-commerce nonformal yang melalui media social seperti Instagram, WhatsApp, BBM dan sejenisnya. Jika terdapat pengenaan pajak pada e-commerce maka pelaku usaha di dalam Platform e-commerce akan memilih menjual produknya di media sosial karena peraturan pengenaan pajak kepada para pelaku usaha yang menggunakan sosial media belum di keluarkan. Pelaku usaha akan meninggalkan situs lokal yang menerima imbas dari peraturan pemerintah seperti Bukalapak, Kaskus FJB, Tokopedia, OLX dan lain sebagainya. Masyarakat akan bergeser memanfaatkan situs luar yang tidak terimbas yaitu media sosial atau e-commerce luar negeri seperti eBay, Amazon dan situs lain yang sejenis.

KESIMPULAN

     Seperti yang sudah dijabarkan di atas, Indonesia saat ini tengah dikejutkan dengan kebijakan pengenaan pajak kepada pelaku perdagangan elektronik atau e-commerce yang merupakan bagian dari e-lifestyle yang memungkinan transaksi jual beli dilakukan secara online dari mana pun dan kapanpun. Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Beberapa poin penting yang masuk dalam revisi UU PPh adalah pajak e-commerce dalam aturan yang lebih rinci dan penetapan tarif PPh baru. Sehingga hal tersebut dapat memberikan kepastikan hukum atas bisnis e-commerce yang mulai subur di Indonesia. Selain itu keputusan pengenaan pajak terhadap pelaku e-commerce ini juga dilandasi oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Aturan ini memiliki dua pertimbangan yaitu menjaga perlakuan  pajak yang setara antara e-commerce dan pelaku usaha konvensional serta memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha e-commerce di Indonesia mengingat perkembangan bisnis ini cukup pesat dan memiliki banyak peminat khususnya di kalangan masyarakat produktif.  Maka dari itu kami Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana merekomendasikan saran dalam menanggapi kebijakan pengenaan pajak kepada e-commerce per 1 April 2019 berupa pengambilan sikap:

  1. Pemerintah selaku pemegang keputusan tertinggi di Indonesia sebaiknya mempertimbangkan lagi  nominal pengenaan pajak terhadap e-commerce, agar  nantinya kebijakan pengenaan pajak terhadap pelaku e-commerce ini tidak terlalu memberatkan mereka yang menjalankan bisnisnya di bidang ini dan tidak mengganggu jalannya usaha mereka. Selain itu Pemerintah hendaknya melakukan koordinasi yang baik  dengan Kementrian, Lembaga maupun platform e-commerce itu sendiri agar nantinya mereka yang berjualan di platform e-commerce Indonesia tidak berpindah ke flatform e-commerce luar negeri yang nantinya akan menimbulkan kerugian untuk Indonesia.
  2. Masyarakat selaku pelaku dan konsumen memahami kebijakan tersebut karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sudah melewati beberapa tahapan dan pertimbangan. Selain itu masyarakat sebagai distributor yang memiliki usaha pada marketplacemaupun media sosial hendaknya melaporkan NPWP kepada penyedia marketplace. Jika belum memiliki NPWP, maka dapat segera mengurus kepemilikannya atau melaporkan NIK kepada platform marketplace, serta bagi pelaku usaha online lain yang membuka lapaknya di luar marketplace wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum.
  3. Mahasiswa sebagai generasi penerus dan pelurus bangsa hendaknya peka dan peduli  terhadap berbagai isu yang yang berlangsung saat ini. Mahasiswa sebagai orang yang berpendidikan juga bisa ikut turut andil dengan memberikan berbagai macam solusi  yang nantinya mungkin dapat dipertimbangkan sebagai penyelesaian masalah tesebut. Selain itu mahasiswa sebagai seorang  yang memiliki pengetahuan lebih dapat juga mengedukasi masyarakat luas.

Untuk Mendownload Kajian bisa klik link di bawah ini:

KAJIAN KEBIJAKAN PAJAK E-COMMERCE

Sumber Referensi:

[1] Muchlisin Rjadi, 2013 Perdagangan Elektronik,  (Terdapat pada.https://www.kajianpustaka.com/2013/04/perdagangan-elektronik-e-commerce.html  diakses  pada tanggal  2 Februari 2019)

[2] Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No : 62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas E-commerce . (Terdapat pada https://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15470 diakses pada tanggal 23 Februari 2019)

[3] Aldo Fenalosa, 2019, 5 Gambaran Industri E-commerce Indonesia di Tahun 2019 (terdapat pada https://iprice.co.id/trend/insights/gambaran-industri-e-commerce-indonesia-di-tahun-2019/ diakses pada 25 Februari 2019)

[4] Galih Gumelar, 2017, Berguru dari Negara Lain Demi Tarik Pajak e-commerce (terdapat pda https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171129101646-532-258860/berguru-dari-negara-lain-demi-tarik-pajak-e-commerce diakses  pada tanggal 6 Februari 2019)

[5] Ririn Puspita Sari, 2018, Kebijakan  perpajakan atas transaksi e-commerce, Samarinda Kalimantan Timur,  hlm.67 diakses pada tanggal 24 Februari 2019.

[6] Hendra Kusuma, 2019, Sri Mulyani Tarik Pajak e- commerce, Ini Rincian Aturannya, (terdapat pada https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4381502/sri-mulyani-tarik-pajak-e-commerce-ini-rincian-aturannya diakses pada tanggal 6 Februari 2019)

[7] Asep Irwan,2019, Pajak E-Commerce Indonesia, Apa Dan Bagimana Akan Diterapkan?, (terdapat pada https://www.maxmanroe.com/pajak-e-commerce-indonesia-apa-dan-bagimana-akan-diterapkan.html   diakses pada tanggal 6 Februari 2019)

[8] Pradany Hayyu, “MEDIA KEUANGAN, Vol. XIII/No.125/Maret 2018”, hal 17&27, (Terdapat pada  https://www.kemenkeu.go.id/media/7242/media-keuangan-maret-2018-2.pdf, diakses pada tanggal 7 Februari 2019, pukul 15.30)

[9] Dian Puspa, “Pajak e-Commerce Masuk Dalam Revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan”, (Terdapat pada  https://www.online-pajak.com/pajak-e-commerce-masuk-dalam-revisi-undang-undang-pajak-penghasilandiaksespada tanggal 7 Februari 2019, pukul 16.00)

1 copy

ONGKIR NAIK HARUSKAH PANIK?

1 copy

Oleh:

Badan Eksekutif Mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Udayana

 

PENDAHULUAN

      Indonesia merupakan salah satu negara terluas di dunia dengan total luas wilayah 5.193.250 km² (mencakup daratan dan lautan). Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ke-7 di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, China, Brasil, dan Australia. Sebagai negara yang berbentuk kepulauan, wilayah Indonesia didominasi dengan perairan sebesar 2/3 dari luas keseluruhan. Kondisi geografis tersebut tentunya berpengaruh pada sistem mobilisasi di Indonesia baik penduduk maupun barang. Segala bentuk moda transportasi telah diupayakan untuk menjangkau berbagai wilayah. Seiring berjalannya waktu mulai digunakannya moda transportasi udara yang dirasa mampu lebih cepat dan tidak banyak memakan waktu dalam perjalanannya. Transportasi udara mulai umum digunakan saat ini baik untuk bepergian maupun pengiriman barang, meskipun biaya yang dikeluarkan untuk transportasi udara tentunya lebih mahal. Namun, hal tersebut tentunya tidak menurunkan minat penggunaan transportasi udara yang dirasa lebih praktis dan cepat. Pesawat menjadi transportasi primadona untuk bepergian jarak jauh karena cepat dan nyaman, tidak hanya digunakan untuk bepergian manusia saja, saat ini pesawat juga dimanfaatkan sebagai media pengiriman barang yang cepat dan tepat.

    Jasa pengiriman barang saat ini banyak menggunakan pesawat untuk mengirimkan barang konsumen agar segera sampai pada tujuan. Jasa pengiriman barang sendiri merupakan suatu bentuk pelayanan publik yang menawarkan kemudahan dalam proses mengirim suatu barang dari satu kota ke kota lainnya dengan aman dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak jasa bersangkutan. Perkembangan jasa pengiriman barang di Indonesia melalui banyak cerita. Jasa pengiriman barang Indonesia pertama kali dimonopoli oleh PT. Pos Indonesia karena diberlakukannya UU No. 6 Tahun 1984 tentang POS, dimana pada saat itu pasal 2 ayat 1 berbunyi “Pos diselenggarakan guna mendukung pembangunan serta memperkuat persatuan, kesatuan dan keutuhan kehidupan bangsa dan negara dengan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin ke seluruh wilayah Indonesia dan dalam hubungan antar bangsa”. Namun, majunya teknologi informasi berakibat pada melemahnya potensi penjualan produk – produk Indonesia yang salah satunya adalah produk jasa pengiriman barang. Sehingga banyak bermunculan pemain baru di Indonesia dalam bidang jasa pengiriman barang seperti JNE, TIKI, J&T, Lion Parcel, dan masih banyak lagi. Perusahaan tersebut menyebar hingga ke wilayah terpencil di Indonesia. Sehingga memudahkan masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke dalam menggunakan jasa pengiriman barang. Meski dapat mencakup seluruh wilayah di Indonesia, tetapi tarif yang ditawarkan oleh perusahaan jasa pengiriman barang selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 kenaikan tarif pengiriman barang menjadi yang paling tinggi dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 40 hingga 50 persen. Keputusan ini tentunya menyebabkan pro dan kontra dari banyak pihak.

KRONOLOGI DIBALIK KENAIKAN ONGKIR

     Kenaikan tarif jasa pengiriman barang tidak hanya terjadi pada tahun 2019, namun hal ini telah terjadi beberapa tahun sebelumnya. Pada tahun 2008, terjadi kenaikan tarif jasa pengiriman barang sebesar 17%. Lalu ditahun 2013 dan 2015 terjadi kenaikan tarif jasa pengiriman barang sebesar 10% hingga 15% dan ditahun 2019 terjadi kenaikan tertinggi sebesar 40% hingga 50%. Kenaikan tarif jasa pengiriman barang yang terjadi pada tahun 2019 ini dikarenakan oleh kenaikan tarif Surat Muatan Udara (SMU). SMU merupakan surat tanda terima berupa dokumen sebagai bukti fisik adanya perjanjian untuk pengiriman barang melalui udara antara pihak pengirim kargo dan pengangkut, dengan wewenang hak penerima kargo untuk mengambil kargo. Saat ini Indonesia belum memiliki angkutan udara khusus yang disebut pesawat kargo atau freighter untuk mengirimkan barang ke berbagai wilayah. Indonesia saat ini hanya mengandalkan maskapai penerbangan yang biasanya mengantarkan penumpang, sehingga maskapai penerbangan memiliki peran ganda. Perkembangan bisnis pengiriman barang melalui udara yang diangkut pesawat khusus kargo di Indonesia dinilai lambat karena pemerintah cenderung lebih memperhatikan kepentingan angkutan udara penumpang. Kenaikan tarif SMU ini memberikan efek domino pada banyak sektor perekonomian. Adanya kenaikan tarif SMU pastinya memberatkan para penumpang pesawat yang membawa banyak muatan dan tentunya menjadi beban operasional bagi perusahaan jasa pengiriman barang yang bersangkutan. Maka dari itu untuk mengurangi beban operasional dari perusahaan jasa pengiriman barang dikeluarkanlah kebijakan menaikkan biaya kargo yang termuat dalam surat resmi Asperindo bernomor 102/DPP-ASPER/X/2018. Surat tersebut juga dikeluarkan sebagai bentuk reaksi keberatan atas dinaikannya tarif SMU secara sepihak oleh pihak maskapai tanpa disertai dengan peningkatan pelayanan.

    Kebijakan tersebut banyak menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan pengguna pesawat. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah masyarakat Indonesia yang menggunakan jasa pengiriman barang guna memenuhi kebutuhan. Para supplier barang yang menjual barang dalam skala besar tentunya kesulitan dalam memperoleh barang dagangan dikarenakan mahalnya biaya pengiriman apabila menggunakan tranportasi udara dan apabila beralih pada moda transportasi yang lain tentunya terjadi keterlambatan barang sampai tujuan. Selain itu, kebijakan kenaikan tarif jasa pengiriman barang  juga akan berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Kenaikan tarif jasa pengiriman barang menimbulkan adanya kenaikan harga barang dan hal tersebut memungkinkan adanya inflasi, sehingga mempersulit perekonomian masyarakat khususnya masyarakat yang berpenghasilan tetap. Pengaruh kenaikan harga ini dinilai akan mengurangi minat pembelian dari konsumen. Sehingga omzet Usaha Kecil Menengah (UKM) dipastikan akan menurun terutama mereka yang menjual barangnya sangat bergantung pada logistik udara. Dengan demikian, selain pertumbuhan UKM yang melambat, pertumbuhan konsumsi yang saat ini berada diangka lima persen diprediksi akan lebih melandai. Apalagi pada era modern ini, masyarakat Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan transaksi via online yang pastinya tidak dapat terlepas dari penggunaan jasa pengiriman barang.

PANDANGAN PEMERINTAH

     Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi akan mengusahakan agar kenaikan tarif kargo udara tidak berdampak signifikan pada inflasi 2019. Pada Oktober 2018 tarif udara naik cukup drastis, antara 40-90 persen. Pasalnya pada saat itu, tarif angkutan udara berada di nomor 6 penyumbang inflasi terbesar atau naik dari 2017 lalu yang hanya di nomor 16 bahkan diprediksi angka ini dapat memasuki 5 besar di tahun 2019. PT. Garuda Indonesia memberikan alasan menaikkan tarif SMU dikarenakan selama ini tarif SMU dinilai masih cukup rendah, selain itu saat ini maskapai mengalami peningkatan biaya operasional yang harus ditanggung perusahaan tersebut. Kenaikan tarif bagasi oleh PT. Garuda Indonesia ramai – ramai diikuti oleh maskapai yang lain. Beberapa alasan dikemukakan untuk memberikan kejelasan penyebab banyaknya maskapai yang menaikan tarif bagasi, bahkan beberapa maskapai yang awalnya tidak mengenakan tarif bagasi untuk penerbangan domestik turut untuk mengenakan bagasi berbayar. Alasan yang paling sering dikemukakan adalah penutupan kerugian akibat kenaikan bahan bakar. Hingga saat ini pemerintah terus menyelidiki motif yang sesungguhnya terkait maskapai yang ramai – ramai menaikkan tarif bagasi berbayar, yang tentunya keputusan maskapai – maskapai tersebut mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia. Banyak sektor perekonomian yang terganggu akan kenaikan tarif bagasi berbayar seperti pariwisata, perdagangan dan jasa pengiriman barang.

PANDANGAN MASYARAKAT

      Biaya pengiriman kargo dan pos udara di Indonesia paling mahal diantara negara – negara ASEAN lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya efektifitas dan efisiensi dalam pengiriman logistik atau kargo yang berdampak membengkaknya biaya dengan proses yang lebih lama dibandingkan di luar negeri. Kenaikan tarif jasa pengiriman barang melalui udara pada awal tahun 2019, tentu memberikan efek yang beragam pada sektor perekonomian. Harga barang yang seharusnya dapat lebih murah justru mengalami kenaikan yang lebih tinggi, hal tersebut tidak hanya berdampak pada pedagang online namun juga pada pedagang konvensional terutama pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Seringkali harga dari barang yang dibeli memiliki nominal harga yang lebih murah jika dibandingkan dari ongkos kirim yang harus mereka bayar. Keadaan ini cukup membuat banyak pedagang yang baru merintis usahanya via online lebih memilih untuk gulung tikar.

      Beberapa perusahaan jasa pengiriman yang paling berdampak memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif untuk menghadapi hal ini, bahkan JNE memutuskan untuk menghentikan pengiriman melalui jalur udara setelah tarif kargo pesawat terbang naik 300%. Keputusan tersebut disampaikan Presiden Direktur PT JNE Mohamad Feriadi pada Kamis, 7 Februari 2019. Belum ada kepastian kapan aksi tersebut akan diberhentikan, hal tersebut bergantung pada perkembangan kondisi tarif SMU nantinya. Saat ini JNE memutuskan menggunakan moda transportasi darat.

      Sebagai salah satu negara yang secara aktif menggunakan jasa pengiriman, maka kebijakan menaikkan tarif jasa pengiriman barang melalui udara cenderung menimbulkan kontra dikalangan masyarakat dan perusahaan yang bergantung pada logistik merasa terbebani. Namun, beberapa pihak tidak mempermasalahkan kenaikan tarif ongkos pengiriman barang asalkan diimbangi dengan sistem pelayanan yang baik dan berkualitas, karena jika dilihat hingga saat ini seringkali terjadi keterlambatan waktu pengiriman. Sehingga dengan kenaikan tarif ini masyarakat berharap kualitas jasa pengiriman pun dapat ditingkatkan, baik dari segi waktu pengiriman maupun tingkat keamanan dari suatu barang dapat terjamin.

KESIMPULAN

      Seperti yang sudah dijabarkan di atas, Indonesia saat ini dikejutkan dengan kebijakan mengenai kenaikan tarif jasa pengiriman barang melalui udara sebesar 40-50%. Kebijakan ini diatur dalam surat resmi Asperindo bernomor 102/DPP-ASPER/X/2018. Penyebab dikeluarkannya kebijakan ini adalah untuk menekan biaya operasional dari jasa pengiriman barang akibat naiknya biaya bagasi yang diterapkan oleh sebagian besar maskapai penerbangan. Hal ini tentunya banyak menuai pro dan kontra. Tidak hanya dari sisi konsumen dan distributor namun juga dari sisi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Dari sisi konsumen maupun distributor, kebijakan ini berpengaruh terhadap harga barang yang ditawarkan menjadi lebih tinggi sehingga menyebabkan daya beli masyarakat menjadi menurun. Lalu dari sisi perekonomian, kebijakan ini dapat menyebabkan kenaikan inflasi di Indonesia. Kendati demikian, kebijakan ini masih tetap dijalankan mulai dari awal tahun 2019. Maka dari itu kami Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana merekomendasikan saran dalam menanggapi isu kenaikan tarif jasa pengiriman barang berupa pengambilan sikap:

  1. Pemerintah selaku pemegang keputusan tertinggi di Indonesia sebaiknya menyediakan angkutan udara khusus pengiriman barang berupa pesawat kargo atau freighter. Sehingga tidak bergantung terhadap maskapai yang biasanya mengangkut penumpang.
  2. Masyarakat selaku konsumen dan distributor tidak hanya memberikan keluhan terhadap kebijakan pemerintah. Namun juga mempelajari mengenai kebijakan tersebut. Selain itu masyarakat mencari solusi alternatif jasa pengiriman barang selain melalui udara yaitu dapat melalui darat ataupun laut.
  3. Mahasiswa selaku garda terdepan Indonesia seharusnya peka dan peduli terhadap isu yang berlangsung saat ini. Mahasiswa dapat mengedukasi masyarakat lainnya mengenai kebijakan kenaikan tarif pengiriman barang.

 

Untuk Mendownload Kajian bisa klik link di bawah ini:

KAJIAN KENAIKAN TARIF JASA PENGIRIMAN BARANG MELALUI UDARA

FIX aminn

Dinamika Utang Luar Negeri di Indonesia

Oleh :

Badan Eksekutif Mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Udayana

 

PENDAHULUAN

     Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan di berbagai lini kehidupan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur sampai pembangunan sumber daya manusia. Namun, pada kondisi Indonesia yang sedang melakukan pembangunan infrastruktur ini, muncul pemberitaan mengenai kondisi utang luar negeri Indonesia yang dinilai sangat tinggi dan mengkhawatirkan. Bukan hal baru apabila utang negara menjadi topik pembahasan untuk menilai kinerja suatu pemerintahan. Hal tersebut juga layak dilakukan untuk mengawasi bagaimana jalannya pemerintahan pada periode tersebut. Pada saat ini ramai diperbincangkan mengenai utang luar negeri Indonesia yang terlampau tinggi dan dinilai membebani masyarakat. Besarnya utang luar negeri Indonesia yang menjadi permasalahan itu sekitar Rp4.928,92 triliun.[1] Tingginya tingkat utang luar negeri Indonesia saat ini sering disangkut-pautkan dengan adanya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada masa pemerintahan presiden Jokowi. Sudah rahasia umum apabila pada masa pemerintahan Jokowi terjadi banyak pembangunan, mulai dari jalan tol, jalan trans Sumatra dan trans Papua yang saat ini sudah atau masih dalam proses pengerjaan. Beberapa masyarakat menilai pembangunan yang dilakukan Jokowi hanya memperparah utang negara Indonesia. Namun, pada kenyataannya utang negara Indonesia saat ini masih pada batas yang wajar. Menurut Ekonom Utama untuk Bank Dunia di Indonesia Frederico Gil Sander menilai rasio utang pemerintah Indonesia saat ini masih rendah dibandingkan dengan negara-negara dengan tingkat ekonomi maju maupun berpendapatan menengah. Gil Sander mengatakan rasio utang pemerintah Indonesia yang berada pada kisaran 29% terhadap PDB ini juga didukung oleh pengelolaan yang baik sehingga tidak rentan dengan risiko fiskal.[2] Sehingga kurang pas rasanya apabila menilai utang negara Indonesia meningkat dikarenakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan, karena pembangunan infrastruktur tersebut dimaksudkan untuk menunjang segala bentuk pemberdayaan masyarakat.

     Pada dasarnya Indonesia merupakan negara berkembang yang menggunakan dana dari luar negeri untuk membantu memenuhi defisit kebutuhan dana akibat banyaknya pengeluaran pemerintah yang tidak seimbang dengan penerimaan pemerintah. Bagi negara-negara berkembang ketidaktersediaan sumber daya modal merupakan kendala utama, dikarenakan tingkat mobilisasi modal didalam negeri yang rendah. Seiring berjalannya waktu Indonesia mengalami pesatnya pembangunan di berbagai bidang kehidupan, hal tersebut juga berakibat pada meningkatnya pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Dan terkadang pengeluaran yang besar tersebut tidak ditunjang dengan penerimaan yang seimbang. Hal tersebut menyebabkan modal untuk pembangunan di indonesia mengalami kekurangan. Oleh karena itu, solusi untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut adalah dengan menggunakan modal dari luar negeri dalam bentuk hibah (grant), bantuan pembangunan (official development assistance), kredit ekspor, dan arus modal swasta, seperti bantuan bilateral dan multilateral; investasi swasta langsung (PMA); portfolio invesment; pinjaman bank dan pinjaman komersial lainnya; dan kredit perdagangan (ekspor atau impor).[3]

 

SEJARAH UTANG INDONESIA

     Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa utang luar negeri Indonesia adalah utang yang timbul karena kegiatan pemerintahan. Padahal utang luar negeri Indonesia yang saat ini dibahas bukan berasal dari utang pemerintahan saja, tetapi juga dari utang bank sentral dan utang swasta. Berdasarkan data bank Indonesia, utang luar negeri pada bulan Maret tahun 2017 kemarin sebesar US$358,732 miliar setara dengan Rp4.663,52 triliun. Dimana Utang Luar Negeri (ULN) tersebut teridiri dari utang pemerintah sebesar 50,49%, utang bank sentral sebesar 1%, dan utang pihak swasta sebesar 48,51% dari total keseluruhan utang luar negeri Indonesia.[4] Dari data tersebut dapat dilihat bahwa porsi utang luar negeri yang tinggi tidak semata-mata dari utang luar negeri pemerintah saja.

     Jika kita telusuri utang luar negeri Indonesia terdiri dari utang pemerintah, utang bank sentral, dan utang swasta. Utang luar negeri pemerintah sendiri merupakan utang yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang terdiri dari utang bilateral, multilateral, komersial, supplier dan Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar negeri dan dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk. Sedangakan untuk utang luar negeri bank sentral berasal dari utang yang dimiliki oleh Bank Indonesia yang diperuntukkan untuk mendukung neraca pembayaran dan cadangan devisa. Selain itu juga terdapat utang kepada pihak bukan penduduk yang telah menempatkan dananya pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan utang dalam bentuk kas dan simpanan serta kewajiban lainnya kepada bukan penduduk. Lalu, untuk utang luar negeri swasta merupakan utang luar negeri yang dilakukan penduduk Indonesia kepada bukan penduduk Indonesia dalam bentuk valuta asing dan atau rupiah. Utang tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian utang (loan agreement) atau perjanjian lainnya kepada bukan penduduk Indonesia. Utang luar negeri swasta meliputi utang Lembaga Keuangan dan Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan.[5] Melihat tingginya utang luar negeri Indonesia saat ini tak pelak membuat masyarakat akan membanding-bandingkan kondisi utang luar negeri Indonesia dibawah kepemimpinan presiden Jokowi dengan presiden-presiden sebelumnya.

Grafik 1. Grafik Utang Negara Indonesia

h

Sumber data: Bank Indonesia dan data telah diolah kembali.

     Melihat dari grafik utang negara diatas, dapat dilihat bahwa utang negara Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan pada era reformasi SBY. Namun, utang negara Indonesia juga pernah mengalami penurunan pada era reformasi Gus Dur dan era reformasi Megawati. Dari grafik tersebut juga terlihat bahwa utang negara Indonesia mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada dasarnya Indonesia sudah berutang sejak presiden Soekarno menjabat sebagai presiden pertama Indonesia. Sesungguhnya presiden Soekarno pada saat itu menolak untuk berutang, utang yang dimiliki Indonesia saat itu adalah utang peninggalan Hindia Belanda. Namun, pada akhir pemerintahan presiden Soekarno mempunyai utang luar negeri sebesar US$2,3 miliar.[6] Selanjutnya pada pemerintahan orde baru yang pada saat itu dipimpin oleh Soeharto Indonesia mengalami lonjakan utang yang cukup besar. Utang atau pinjaman tersebut digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur dan fasilitas negara, meskipun sekitar 30% dari dana tersebut disalahgunakan oleh oknum – oknum yang berkuasa pada waktu itu untuk memperkaya dirinya sendiri. Akibatnya Indonesia mengalami krisis moneter dan masyarakat pun mulai geram dengan keadaan yang terjadi di akhir masa orde baru tersebut. Setelah berbagi perlawanan dan pertentangan masyarakat dengan pemerintah pada saat kepemimpinan Soeharto tersebut, akhirnya pemerintahan masa orde baru mampu digulingkan.[7] Beranjak dari era Orde Baru, Indonesia pada tahun 1998 mengalami krisis moneter yang menyebabkan ketidakstabilan perekonomian Indonesia dan dibarengi dengan reformasi politik. Adanya pengaruh krisis moneter tahun 1998 menyebabkan utang pemerintah berada porsi cukup bahaya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu, terjadi peningkatan porsi bunga utang terhadap pendapatan dan belanja negara. Hal ini sangat mengkhawatirkan keadaan perekonomian Indonesia saat itu. Dalam kondisi perekonomian tersebut pemerintahan Indonesia dipimpin sementara oleh wakil presiden pada masa orde baru yaitu Habibie. Saat itu terjadi penurunan utang karena adanya pemilihan umum peralihan dari orde baru menuju era reformasi, selain itu penurunan utang merupakan pengaruh dari iklim bisnis tidak kondusif. Selanjutnya utang luar negeri Indonesia semakin menurun pada masa pemerintahan presiden Gus Dur. Saat itu beliau berhasil menurunkan jumlah utang luar negeri secara signifikan sampai dari periode sebelmnya. Penurunan utang pada masa pemerintah Gus Dur terjadi karena beliau mengeluarkan kebijakan growth story (strategi pertumbuhan) yang dalam perumusan kebijakan tersebut dibantu oleh tim ekonominya yang andal.[8] Pada era pemerintahan anak dari Presiden ke-1 Soekarno, posisi utang Indonesia dan rasio utang terhadap PDB Indonesia mengalami penurunan. Pemerintahan Megawati juga berusaha mengambil jalan tengah dengan menjual beberapa aset negara. Dimana hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar utang luar negeri. Selain itu, hal ini juga menyebabkan pendapatan menjadi berkurang.

     Beranjak dari masa pemerintahan Megawati beralih kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, pada masa ini pemerintah melakukan menambah utang negara dengan jumlah yang sangat besar. Besarnya utang tersebut erat dikait-kaitkan dengan subisidi berbagai harga sembako dan BBM. Beranjak dari SBY, pemerintahan Jokowi juga menambah utang luar negeri Indonesia guna pendanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pada 2014 porsi anggaran infrastruktur hanya sebesar 9,5% dari total belanja negara, Pada APBN-P 2017, total anggaran infrastruktur mencapai Rp388,30 triliun.[9] Sebagian besar anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia dibiayai dengan utang luar negeri. Hal tersebut membuat jumlah utang negara Indonesia semakin melambung tinggi. Namun, besarnya utang luar negeri Indonesia saat ini masih berada pada kondisi yang aman, hal ini dibuktikan dengan tingkat rasio utang terhadap PDB yang masih berkisar diangka 27-29%. Keputusan presiden Jokowi untuk lebih menggalakkan pada pembangunan infrastruktur terbukti dengan banyaknya proyek pembangunan mulai dari jalan tol, jembatan baru, bendungan dan bandara. Salah satu pembangunan infrastruktur tersebut adalah pembangunan jalan trans Papua guna memberi akses untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

                                                                                         

PENGARUH UTANG

     Utang negara merupakan salah satu solusi untuk penambahan modal negara untuk memenuhi pembangunan ekonomi suatu negara. Namun, kenyataannya utang sering kali menjadi permasalahan yang pelik dalam lingkup nasional, karena telah tertanam dalam benak mayoritas masyarakat sebuah doktrin general yang memberikan sinyal buruk terhadap utang, khususnya utang negara. Walaupun begitu, ternyata utang merupakan salah satu bagian penting dalam menetapkan kebijakan fiskal (APBN) dimana utang merupakan bagian dari suatu sistem besar yang disebut pengelolaan ekonomi. Tujuan dari pegelolaan ekonomi itu untuk menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk penciptaan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, memperkuat pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan keamanan. Fungsi atau manfaat dari utang negara itu sendiri adalah yang pertama untuk menutupi defisit anggaran, yang kedua untuk menutupi kekurangan kas atas kebutuhan kas jangka pendek dalam pelaksanaan belanja yang tidak dapat ditunda, kemudian yang ketiga menjadi solusi dalam penataan portofolio utang pemerintah yang tentu bertujuan untuk mengurangi beban belanja dan untuk membiayai utang dalam APBN di tahun – tahun berikutnya, dan yang terakhir adalah sebagai bentuk pengakuan negara lain karena mendapatkan pinjaman luar negeri dari negara lain tidaklah mudah. Kita perlu meyakinkan bahwa kita memiliki sumber daya yang mampu untuk dikembangkan dan mengembalikan pinjaman beserta bunganya dengan pasti.

     Jadi, setiap tindakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah pasti akan menimbulkan konsekuensi dalam jangka pendek, pinjaman luar negeri juga dapat menutup defisit APBN serta ini jauh lebih baik dibandingkan jika defisit APBN tersebut harus ditutup dengan pencetakan uang baru. Sehingga memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dengan dukungan modal yang relatif lebih besar tanpa disertai efek peningkatan harga umum (inflationary effect) yang tinggi. Dengan demikian pemerintah dapat melakukan ekspansi fiskal untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi berarti meningkatkan pendapatan nasional, yang selanjutnya memungkinkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Akan tetapi, dengan bantuan yang diberikan oleh luar negeri kepada Indonesia, secara tidak langsung akan menambah utang luar negeri Indoneisa karena apabila pemerintah tidak sanggup membayar utang tersebut maka pemerintah harus meminjam lagi dari luar negeri. Maka hal itu dirasa cukup memberatkan APBN RI dengan pembayaran pokok utang luar negeri pemerintah Indonesia dan bunganya.[10]

     Setelah mengetahui pengaruh utang negara terhadap pertumbuhan ekonomi makro, selanjutnya utang negara akan berpengaruh juga pada perkembangan ekonomi mikro yaitu pemerintah dapat melakukan pembangunan infrastruktur negara dan khususnya daerah yang secara tidak langsung membantu mobilitas perekonomian masyarakat menjadi lebih mudah. Salah satu contohnya yaitu dengan adanya pembangunan pasar-pasar rakyat pada seluruh daerah di Indonesia yang selain menggunakan dana daerah juga menggunakan dana dari pemerintah. Hal tersebut berdampak pada bangkitnya perekonomian karena masyarakat mendapat lahan untuk melakukan kegiatan ekonomi sekaligus dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Akan tetapi, adanya utang luar negeri tidak selalu berdampak positif bagi perkembangan ekonomi mikro khususnya karena dengan terbiasanya masyarakat dibantu oleh adanya bantuan dari pihak luar negeri maka masyarakat cenderung mengandalkan hal tersebut dan hal itu juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi negara Indonesia.[11]

 

PANDANGAN PEMERINTAH

     Sebenarnya pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi positif terhadap kemakmuran. Keberadaan infrastruktur yang memadai dan berdaya saing memberikan kontribusi terhadap penurunan biaya operasional kegiatan ekonomi dan bisnis, meningkatnya volume kegiatan ekonomi, turunnya biaya input usaha produksi, dan meningkatnya sumber daya manusia, terbukanya peluang kegiatan ekonomi baru, serta kesempatan berusaha dan bekerja. Alokasi infrastruktur juga harus memberikan efek positif terhadap konektivitas pembangunan antarwilayah sehingga menghasilkan pertumbuhan yang inklusif. Pembangunan infrastruktur provinsi dan kabupaten/kota harus dihubungkan dengan infrastruktur nasional dan diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang dapat membuka akses pasar hasil produksi pertanian dan membuka akses wilayah terpencil atau terisolasi. Dengan demikian, akselerasi pembangunan infrastruktur lebih terasa manfaatnya dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, memacu pertumbuhan, membuka lapangan usaha dan kesempatan kerja.

     Menurut pandangan pemerintah sendiri, utang luar negeri Indonesia selain bermanfaat sebagai modal awal penunjang pembangunan, juga bermanfaat sebagai usaha pemerintah untuk meningkatkan kegiatan investasi di dalam negeri. Dimana pemerintah membuka aliran modal asing dalam bentuk investasi. Melalui investasi asing ini, pemerintah dapat mengembangkan sektor pabrik-pabrik maupun industri sekala besar yang tentunya tidak bisa dikembangkan sendiri oleh pemerintah tanpa bantuan modal dari pihak lain, dan tujuan dari pembangunan pabrik – pabrik atau industri itu sendiri tentu yang pertama untuk menyerap lapangan pekerjaan sebesar – besarnya yang diharapkan mampu mengubah pertumbuhan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Namun terlepas dari semua itu, pemerintah juga berupaya untuk mengurangi hutang – hutang luar negeri Indonesia. Salah satu cara pemerintah yaitu dengan, mengubah skema pembangunan. Perubahan skema pembangunan lebih menitikberatkan kepada peran swasta yang membiayai proyek pembangunan. Dengan cara itu, maka anggaran belanja pemerintah diharapkan tidak membengkak. Selama ini, bila belanja negara membengkak sedangkan pendapatan negara tidak bertambah, maka pilihan logis untuk menutup belanja tersebut yakni dengan berutang.

 

PANDANGAN MASYARAKAT

     Indonesia sebagai negara yang menganut sistem Demokrasi Ekonomi yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari oleh dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah[12]. Oleh karena itu dalam hal ini peran pemerintah sangatlah besar sebagai penggerak utama perekonomian. Pada sebagian besar negara – negara yang sedang berkembang, pemerintah membutuhkan banyak modal untuk membangun berbagai sarana dan prasarana. Sayangnya kemampuan finansial yang dimiliki pemerintah masih terbatas atau kurang mendukung. Dengan demikian, maka utang luar negeri pemerintah menjadi hal yang sangat berarti sebagai modal bagi pembiayaan pembangunan perekonomian nasional. Bahkan dapat dikatakan bahwa utang luar negeri telah menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan perekonomian nasional yang cukup penting bagi sebagian besar negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia.

     Sebagai masyarakat yang masih tinggal di negara berkembang tentunya dalam melakukan mobilitas perekonomian masih sangat tergantung pada pinjaman pemerintah dalam menjalankan usaha di bidang perekonomian. Namun, selama ini sebagian besar masyarakat tidak mengetahui posisi utang negara. Sehingga membuat mereka menyalahkan pemerintah selaku pemangku kebijakan yang dianggap tidak bisa mengatur utang negara. Pada kenyataannya pemerintah telah berusaha keras memperbaiki kondisi perekonomian dan struktur utang Indonesia. Pengadaan infrastruktur negara seperti jembatan, jalan dan fasilitas umum sebagian besar dapat terlaksana oleh adanya bantuan dari luar negeri atau utang negara. Selain itu pembangunan pada daerah-daerah tertinggal yang selama ini sedang digencarkan oleh pemerintah juga dapat terlaksana oleh adanya utang negara. Akan tetapi, sebagian masyarakat masih belum menyadari hal itu dan hanya memandang bahwa utang negara hanya membawa dampak yang tidak baik terhadap perekonomian Indonesia.

 

KESIMPULAN

     Negara berkembang seperti Indonesia dalam mengurus rumah tangga pemerintahan tidak dapat dipungkiri akan mengalami tantangan – tantangan untuk menjalankan roda pemerintahan baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan lainnya. Hal ini menyebabkan pemerintah harus dapat mengambil sebuah kebijakan yang tepat untuk masyarakat luas. Salah satu kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintahan dalam sebuah negara yaitu, meminjam dana ke negara lain atau yang biasa disebut dengan utang negara. Namun, tidak dapat dipungkiri masyarakat awam akan berpikir bahwa meminjam dana ke negara lain adalah hal yang buruk. Sesungguhnya sebuah negara mempunyai utang adalah hal yang wajar bahkan sekelas negara Amerika saja masih memliki utang untuk menunjang modal mereka dalam melakukan pembangunan. Karena tujuan dari utang negara ini bukanlah semata-mata untuk menjerumuskan negara kepada keterpurukan ekonomi melainkan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dalam keadaan kas negara yang kurang mencukupi.

     Utang negara secara tidak langsung memunculkan sebuah kewajiban dan beban kepada suatu negara untuk melunasinya. Namun, utang negara menggambarkan bagaimana suatu negara dapat bekerja sama dan menilai tingkat ketergantungannya kepada negara lain. Semakin besar utang negara berarti semakin meningkatkan ketergantungannya terhadap negara lain, sehingga diperlukannya sebuah batasan yaitu, dengan melihat kemampuan dalam negeri untuk membayar pokok dan bunganya. Di sisi lain, rasio penerimaan pajak terhadap PDB juga harus diperhatikan karena pajak merupakan salah satu yang utama sumber pemasukan yang akan digunakan untuk membayar utang pemerintah. Maka dari itu kami Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana merekomendasikan saran dalam menanggapi isu peningkatan utang negara berupa pengambilan sikap:

  1. Pemerintah sebaiknya berupaya untuk mengoptimalisasi kemampuan dalam negeri untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional, seperti mendukung UMKM dalam negeri agar mampu mengekspor hasil barang atau jasa ke luar negeri. Selain itu, pemerintah juga sebaiknya membuat sosialisasi mengenai keuntungan dalam menanam saham. Dimana nantinya masyarakat memiliki minat untuk belajar menanam saham. Hal ini juga membuat kita membantu menyukseskan program dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu “Yuk Nabung Saham”. Dimana melalui menanam saham kita dapat melawan inflasi dan juga meningkatkan jumlah investor lokal[13].
  2. Masyarakat sebaiknya lebih aktif dan kreatif untuk meminimalisir utang negara dengan merubah mindset mereka yang tidak hanya berfokus pada job seeker namun, beralih menjadi job maker. Suatu negara akan mampu menjadi negara maju jika 2% dari penduduknya menjadi wirausaha, Indonesia dalam hal ini, berdasarkan data BPS 2014 jumlah wirausaha Indonesia masih sekitar 1,6%[14]. Maka dari itu, masyarakat harus beralih menjadi job maker salah satunya menjadi wirausaha, dengan mengupayakan home insudtry dan lebih mengembangkan ide-ide kreatif untuk UMKM yang inovatif.
  3. Mengajak seluruh mahasiswa Indonesia agar berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan negara dengan membuat terobosan-terobosan baru yang mampu membangkitkan semangat kerja masyarakat, seperti membuat bisnis startup yang memanfaatkan media sosial. Selain itu, sebagai mahasiswa juga sebaiknya turun langsung untuk perekonomian negara seperti menggalakkan program Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) yang merupakan program dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendorong lebih banyak generasi muda di tanah air agar tertarik terjun ke dunia wirausaha.(MP/IP/AP/AF/BD)

 

Untuk Mendownload Kajian bisa klik link di bawah ini:

Kajian “Dinamika Utang Luar Negeri di Indonesia”

 

Referensi:

[1] Teguh Firmansyah.2018. Utang RI 4.928 T, Bank Dunia: Utang Indonesia Masih Rendah. (Terdapat pada: http://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/03/27/p69aui377-utang-ri-4928-t-bank-dunia-utang-Indonesia-masih-rendah. Diakses pada: 17-05-2018)

[2] Indriani, Ririn. 2018. Bank Dunia Menilai Utang Indonesia Masih Rendah. (Terdapat pada:  https://www.suara.com/bisnis/2018/03/28/034500/bank-dunia-menilai-utang-Indonesia-masih-rendah. Diakses pada: 17.05.2018)

[3] Admatja, Adwin Surya. “Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia: Perkembangan dan Dampaknya”. Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 2, No. 1, Mei 2000: 83 – 94. Jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi – Universitas Kristen Petra.

[4] Sayekti, Nidya Waras. “Kebijakan Indonesia Atas Utang Luar Negeri Dari Lembaga Keuangan Global”. Vol. VII, No.08/II/P3DI/April/2015.

[5] Bank Indonesia. Statistik utang luar negeri Indonesia Vol. IX. 2018

[6] Anonim. ”Sejarah utang Indonesia mulai dari masa Soekarno”. (Terdapat pada: http://jendelaperistiwa.blogspot.co.id/2013/02/sejarah-utang-Indonesia-mulai-dari.html. Diakses pada: 17-5-2018)

[7] Anonim. Reformasi di Indonesia. “Reformasi Indonesia”. (Terdapat pada: http://tata-muhtadin.blogspot.co.id/2011/12/reformasi-di-Indonesia.html Diakses pada: 18-5-2018)

[8] Sandra, Gede. 2017. “Kesuksesan Tim Ekonomi Gus Dur: Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Utang Berkurang dan Gini Ratio Renda”. (Terdapat pada: https://www.google.co.id/amp/rmol.co/amp/2017/11/17/314878/Kesuksesan-Tim-Ekonomi-Gus-Dur:-Pertumbuhan-Ekonomi-Tinggi,-Utang-Berkurang-Dan-Gini-Ratio-Rendah- Diakses pada: 18-5-2018)

[9]Salim, Fahruddin. 2017. “Tiga Tahun Jokowi – JK dan Percepatan Infrastruktur”. (Terdapat pada: http://ekonomi.metrotvnews.com/analisa-ekonomi/ybDM96mk-tiga-tahun-Jokowi-jk-dan-percepatan-infrastruktur Diakses pada: 17-05-2018)

[10] Atmadja, Adwin Surya. “Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia : Perkembangan dan Dampaknya”. Universitas Kristen Petra. Vol.2. No.1. Tahun 2000.

[11] Rachmadi, Arif Lukman. “Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”. Universitas Brawijaya Malang. Tahun 2013.

[12] Anonim. “Sistem Ekonomi yang Diterapkan di Indonesia”. (Terdapat pada: https://www.sekolahpendidikan.com/2017/03/sistem-ekonomi-yang-diterapkan-di.htm. Diakses pada: 28-05-2018)

[13] Anonim, 2017. “Yuk Nabung Saham”. (Terdapat pada: http://yuknabungsaham.idx.co.id/about-yns Diakses pada: 28-05-2018)

[14] Istianur Praditya, Ilyas. 2015. “Mau Jadi Negara Maju, RI Harus Banyak Cetak Wirausaha”. (Terdapat pada: https://www.liputan6.com/bisnis/read/2189159/mau-jadi-negara-maju-ri-harus-banyak-cetak-wirausaha. Diakses pada: 28-05-2018)

finally

Budaya Patriarki : Adat dalam Balutan Kesetaraan Gender

finally

Oleh:

Badan Eksekutif Mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Udayana

 

“Gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas,

tidak akan sanggup lagi hidup di dalam dunia nenek moyangnya.”

– R. A. Kartini

 

      Perempuan merupakan sosok yang seharusnya memiliki kesempatan yang sama seperti kaum laki – laki. Sebuah kesempatan dimana perempuan juga memiliki hak yang sama dengan apa yang seharusnya ia dapatkan dengan mewujudkan kesataraan gender. Kesataraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut[1]. Namun, di Indonesia sendiri kesetaraan gender belum sepenuhnya diterapkan di seluruh daerah. Salah satunya di Bali. Provinsi Bali sendiri secara sadar maupun tidak sadar masih mengimplementasikan budaya patriarki. Budaya patriarki sendiri merupakan budaya yang menempatkan posisi laki – laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan.

   Budaya patriarki menerapkan sistem dimana suara laki – laki lebih dipertimbangkan dibandingkan suara perempuan. Budaya ini berlaku di lingkungan masyarakat, ekonomi, politik, dan sebagainya. Budaya patriarki sendiri secara tak langsung menjadi salah satu penyebab adanya kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dikatakan sendiri oleh Wakil Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah[2]. Yang juga diperkuat dengan adanya Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Pada pasal 4 UU Perkawinan dinyatakan bahwa seorang suami diperbolehkan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan. Namun, tidak ada pasal yang menyatakan dan mengatur jika hal tersebut berlaku sebaliknya agar perempuan juga mendapatkan hak yang sama jika hal tersebut terjadi pada mereka. Misalnya, seorang suami memiliki kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Salah satu dari kewajibannya adalah menafkahi keluarga. Namun pada kenyataannya, ada beberapa suami yang tidak memenuhi kewajibannya dengan baik dan tidak mendapatkan konsekuensi. Hal ini yang sebenarnya mendukung kurangnya penerapan kesetaraan gender di Indonesia.

     Sejatinya hingga saat ini, budaya patriarki masih langgeng untuk tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai ruang lingkup seperti pendidikan, ekonomi, politik dan hukum. Masih berkembangnya budaya patriarki berdampak pada timbulnya berbagai permasalahan sosial di Indonesia yang membelenggu kebebasan perempuan dan melanggar hak-hak perempuan. Banyak yang mejadikan perempuan sebagai indikator penilaian perkembangan dan kemajuan suatu negara, baik dari kualitas pendidikan, kebahagian, dan perlindungan kepada perempuan. Namun, tetap saja pemahaman bahwa perempuan berada pada posisi kedua dan anggapan bahwa perempuan adalah kaum yang lemah masih berkembang di masyarakat. Walaupun Indonesia sendiri terdapat undang-undang dan lembaga yang mengatur mengenai perlindungan perempuan dan anak. Hal tersebut belum dapat menjamin bahwa permasalahan sosial dan pelanggaran hak perempuan dapat ditanggulangi.

 

BUDAYA PATRIARKI DI BALI

     Sejak masa lampau, budaya masyarakat dunia telah menempatkan laki-laki pada hierarki teratas, sedangkan perempuan menjadi kelas nomor dua. Ini terlihat pada praktik masyarakat Hindu misalnya, pada zaman Vedic 1500 SM, perempuan tidak mendapat harta warisan dari suami atau keluarga yang meninggal. Pada era penjajahan Belanda maupun Jepang, perempuan dijadikan sebagai budak seks bagi tentara-tentara asing yang sedang bertugas di Indonesia. Serta terdapat peraturan yang melarang perempuan mengenyam pendidikan, kecuali mereka berasal dari kalangan priyayi atau bangsawan.[3] Sebagaimana halnya hegemoni budaya patriarki terhadap pemikiran dunia. Budaya patriarki juga mewarnai adat budaya yang ada di Bali, sebagaimana yang disampaikan oleh Holleman dan Koentharaningrat dalam Sudarta, bahwa Kebudayaan Bali identik dengan sistem kekerabatan patrilineal.

     Pandangan Hindu yang memuliakan perempuan sangat kontradiktif dengan tradisi dan hukum adat yang ada di Bali. Dimana dalam tradisi dan Hukum Adat Bali belum mencerminkan adanya kesetaraan gender. Hal ini dapat dilihat dalam hal kedudukan laki-laki dan perempuan dalam pewarisan, perkawinan, mendapat pendidikan, keterlibatan dalam angkatan kerja dan perannya dalam kehidupan sosial di masyarakat. Dalam kehidupan sosial masyarakat laki-laki Bali memiliki kedudukan dan peranan yang diistimewakan. Hal ini dapat dilihat dalam mengambil keputusan penting di masyarakat hanya laki-laki yang berhak untuk memutuskan sedangkan perempuan hanya menerima hasil keputusan tersebut.

     Demikian juga dalam hal pewarisan di dalam keluarga hanya anak-laki-laki yang berhak mewarisi, sedangkan perempuan hanya sebagai penikmat tanpa punya hak atas warisan. Hal yang sama juga terhadap status kepemilikan anak semuanya jatuh pada pihak laki-laki.[4] Dalam penerapannya, hukum adat di Bali masih sangat bertolak belakang dengan adanya kesetaraan gender. Terutama dalam hal perkawinan, adanya konsep purusa predana yang dianut oleh Masyarakat Bali sebagai refleksi dari ajaran Agama Hindu tentang jiwa (purusa) yang identik dengan laki-laki dan material (predana) yang identik dengan perempuan. Tetapi akan keliru jika konsep predana dan prakerti ini diidentikkan dengan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. Karena pada kenyataannya setiap manusia dalam Pandangan Hindu disebut bhuwana alit memiliki kedua asas tersebut. Kekeliruan dalam merefleksikan pemahaman akan konsep purusa dan predana menimbulkan adanya ketimpangan dan ketidakadilan terhadap perempuan di Bali, terutama dalam adat perkawinan di mana perempuan (predana) dianggap lebih rendah kedudukannya dari pada laki-laki (purusa), sehingga perempuan Hindu di Bali sering dikatakan sebagai “Pewaris tanpa warisan”. Perempuan yang sudah menikah akan sepenuhnya menjadi hak milik laki-laki yang menikahinya dan keluarga pihak laki-laki, lalu warisan dari pihak laki-laki adalah sepenuhnya menjadi miliki suami yang nantinya akan diwariskan kembali kepada anak laki-laki dalam keluarga itu. Ketimpangan atau diskriminasi antara laki-laki dan perempuan di Bali juga tercermin dari kata-kata yang dipakai pada saat seorang laki-laki meminang si perempuan yaitu dengan mengunakan kata “ngayahin” yang diartikan sebagai “melayani”. Tidak hanya dalam perkawinan, dalam perkembangan zaman yang semakin modern ternyata belum mampu mengubah paradigma berpikir Masyarakat Bali secara signifikan, sehingga saat ini keluarga yang hanya memiliki anak perempuan dikatakan akan terancam putung (tidak memiliki penerus keturunan), hal ini terjadi karena sulitnya bagi laki-laki baik dari dirinya maupun dukungan keluarga yang mau nyentana atau nyeburin (laki-laki setelah menikah menjadi milik keluarga perempuan). Dalam pandangan Masyarakat Bali yang merupakan bagian dari budaya partriarki dengan menikah nyeburin (nyentana) laki-laki kehilangan haknya menjadi kepala keluarga dimana kedudukannya dalam keluarga dianggap lebih rendah dari perempuan. Budaya Patrilineal pada khususnya memengaruhi Hukum Adat Bali yang menjadi faktor terjadinya diskriminasi terhadap kaum perempuan di Bali. Budaya Patrilineal merupakan suatu adat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah atau pihak laki-laki. Dimana pengaruh budaya patrilineal ini menyebabkan tidak semua orang tua mau memberikan kesempatan kepada anak perempuannya baik dalam hal pewarisan maupun untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dengan argumen bahwa nantinya anak perempuannya akan menjadi milik orang lain.[5]

     Masih adanya pandangan bahwa perempuan tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi karena ujung-ujungnya akan menikah dan ikut dengan suami merupakan salah satu faktor. Selain hal tersebut, faktor lain yang juga mempengaruhi dibatasinya gerak perempuan di bidang pendidikan yaitu karena adanya keterbatasan ekonomi, masih rendahnya pemahaman orang tua bahwa pendidikan bagi perempuan juga sama pentingnya dengan laki-laki. Jika kita lihat tingkat angka melek huruf dari 7 kabupaten di Bali berdasarkan data bps.co.id berfluktuasi dari tahun ke tahun pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2015. Dalam hal ini jumlah angka melek huruf perempuan Bali mengalami penurunan pada tahun 2013 sampai tahun 2014. Dari data tersebut perempuan Bali saat  ini memang telah merasakan pendidikan yang cukup. Namun jika dilihat lebih dalam pada jenjang pendidikannya masih terlihat jelas, di tingkat sekolah dasar jumlah perempuan mengenyam pendidikan jauh lebih besar dibandingkan tingkat perguruan tinggi,.

     Selain itu perempuan Bali sesungguhnya telah berpartisipasi dalam dunia kerja namun jumlahnya masih terlalu rendah dibandingkan dengan partisipasi laki-laki. Menurut data BPS provinsi Bali yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerja di Bali telah mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah proyeksi penduduk. Namun, meningkatnya jumlah penduduk dalam angkatan kerja tidak berjalan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk usia kerja, dimana dari data bpd.go.id jumlah penduduk dalam angkatan kerja mengalami fluktuasi sedangkan data jumlah penduduk usia kerja mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari data statistik tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan atau penurunan data jumlah penduduk perempuan yang bekerja seiring dengan jumlah penduduk perempuan angkatan kerja. Tingkat partisipan angkatan kerja perempuan mengalami penurunan diikuti dengan tingkat penganggurannya. Hal ini terjadi karena peningkatan pada bagian bukan angkatan kerja perempuan, sehingga mengakibatkan penurunan pada jumlah angkatan kerja perempuan meskipun pada tahun tersebut jumlah usia kerjanya mengalami kenaikan. Dari analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perempuan Bali untuk bekerja pada sektor public, menunjukkan tingkat pendidikan dan pendapatan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan perempuan untuk bekerja. Melihat angka perempuan yang dapat menempuh pendidikan tinggi masih rendah menjadikannya salah satu faktor penyebab rendahnya perempuan untuk terjun ke dunia kerja.[6]

     Padahal jika mau dikembangkan, banyak perempuan bali mempunyai potensi yang tidak kalah hebat dari laki-laki. Salah satunya berdasarkan sumbangan pendapatan perempuan menurut data statistik data tersebut menunjukkan perempuan di Bali telah berkontribusi. Menurut Badan Pusat Statistik provinsi Bali pada tahun 2015 sumbangan pendapatan perempuan yaitu sebesar 36.39%. Sumbangan pendapatan terbesar terdapat pada sektor perdagangan, rumah makan dan hotel. Walaupun dalam sektor tersebut peranan perempuan masih sebatas pekerja kasaran seperti pelayan, pembantu atau sebagai juru masak. Namun, beberapa data menunjukan bahwa perempuan mampu menjadi top manager atau bahkan menjadi owner dari sektor tersebut. Menurut data BPS tahun 2015, ada sekitar 393.839 jiwa perempuan yang berkontribusi atau menyumbangkan pendapatannya. Sebuah data menunjukan presentase kontribusi pendapatan seorang perempuan dalam keluarganya di sebuah kelurahan Kapal Mengwi yaitu sebanyak 51% – 75% pendapatan di keluarganya disumbangkan oleh sang istri. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang sangat besar bagi peningkatan kualitas hidup keluarga. Menurut Alatas (1990), peningkatan partisipasi wanita dalam kegiatan ekonomi karena disebabkan oleh yaitu masyarakat menyadari bahwa pendidikan sama pentingnya bagi kaum wanita agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan kemauan wanita untuk mandiri dan berusaha membiayai kebutuhan hidupnya, serta motivasi untuk membantu kebutuhan hidup anggota keluarganya yang menjadi tanggungannya.[7]

     Beberapa pembahasan diatas menunjukan apabila perempuan Bali dapat mengenyam pendidikan dan mampu menghasilkan suatu pendapatan hasil dari pendidikan yang dijalani, tentunya perempuan Bali mampu membantu menjalankan roda perekonomian bagi setiap keluarga. Turut serta sosok perempuan dalam ranah perekonomian akan menjadikan perempuan memiliki peran ganda dalam keluarga. Dimana ia juga berkewajiban dan memiliki peran penting sebagai ibu rumah tangga. Namun, apabila potensi perempuan untuk turut serta dalam menjalani roda perekonomian maupun mengenyam pendidikan yang tinggi dipupuskan hanya karena budaya patriarki yang masih dijunjung tinggi, maka setiap keluarga akan kehilangan peluang untuk membawa keluarga ke masa depan yang lebih baik.

DAMPAK BUDAYA PATRIARKI DI MASYARAKAT

      Ketidaksetaraan gender antara peran laki-laki dengan perempuan ini menjadi salah satu hambatan struktural individu dalam masyarakat tidak memiliki akses yang sama. Pembatasan peran perempuan akibat budaya patriarki membuat perempuan mendapat perlakuan diskriminasi Lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan, secara tidak langsung juga menempatkan posisi perempuan terancam dan tidak mendapat pengakuan. Aspek historis dan budaya menempatkan perempuan sebagai pihak yang dinomor duakan, dimana ia ditundukan melalui hubungan kekuasaan bersifat patriarkat, baik secara personal maupun melalui pengaturan negara.

     Praktik budaya patriarki masih berlangsung hingga saat ini ditengah berbagai gerakan feminis dan aktivis perempuan yang gencar menyuarakan serta menegakan hak perempuan. Dampak dari praktik ini menimbulkan berbagai masalah sosial di masyarakat seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pelecehan seksual, meningkatnya angka pernikahan dini dan stigma mengenai perceraian. Dampak dari budaya patriarki di Indonesia masuk dalam system blame approach, yaitu permasalahan yang diakibatkan oleh sistem yang berjalan tidak sesuai dengan keinginan atau harapan.[8]

     Berbagai kasus kekerasan yang menjadikan perempuan sebagai korbannya terjadi akibat dari ajegnya budaya patriarki yang masih melekat sebagai pola pikir di masyarakat. Budaya patriarki memberikan pengaruh bahwa laki-laki itu lebih kuat dan berkuasa dibandingkan perempuan. Hal ini menimbulkan paradigma bahwa dalam rumah tangga istri memiliki keterbatasan dalam menentukan pilihan atau keinginan dan memiliki kecenderungan untuk menuruti semua keinginan suami mereka, sekalipun itu tidak baik. Kekerasan yang dilakukan oleh kaum laki-laki terhadap perempuan menciptakan sebuah konstruksi sosial bahwa pihak perempuan adalah pihak yang lemah. Potret budaya bangsa Indonesia yang menganut patriarki masih sangat tidak menguntungkan posisi perempuan sebagai korban kekerasan.3

     Pada kasus pelecehan seksual, perempuan justru menjadi objek sasaran kesalahan dari sebuah kejadian. Perempuan menjadi pihak yang disalahkan, entah itu berkaitan dengan cara berpakaian, tingkah laku, waktu kejadian pelecehan, atau justifikasi yang tidak menempatkan laki-laki sebagai pelaku. Selain kasus tersebut, terdapat pengaruh dari budaya patriarki dan konstruksi sosial yang dibentuk oleh masyarakat mengenai pernikahan dini, seperti perempuan adalah penerima nafkah dan hanya berkecimpung di sektor domestik. Sebagian besar dari mereka berstatus sebagai ibu rumah tangga dan cenderung tidak produktif sama sekali. Mereka tidak diberikan kesempatan untuk meneruskan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi atau mengembangkan bakat serta kemampuan yang mereka miliki. Perempuan tidak memiliki kebebasan untuk melakukan penolakan karena alasan di beberapa kebiasaan adat, dimana jika perempuan menolak untuk dinikahi ia akan dianggap perempuan yang hina dan tidak tahu diri. Meskipun realitas sosial yang terjadi bahwa banyak dari mereka yang belum siap secara mental untuk menikah. Bahkan terkadang perempuan menjadi objek yang disalahkan atas terjadinya sebuah perceraian. Beberapa persepsi muncul pada kasus perceraian, bahwa kesalahan terdapat pada perempuan yang tidak mau bersabar sedikit menjaga keutuhan rumah tangganya. Padahal persoalan perceraian bersumber dari kedua belah pihak.[9]

PANDANGAN MASYARAKAT   

     Di negara Indonesia sendiri, banyak daerah yang masih menganut budaya patriarki yang memperlihatkan mengenai kedudukan seorang laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Sejarah juga menjelaskan bahwa laki-laki diperbolehkan meneruskan pendidikan, sedangkan perempuan tidak diperbolehkan untuk mendapatkan pendidikan yang layak karena ujung-ujungnya perempuan hanya akan mengurus rumah tangga. Namun, beberapa tahun silam Raden Ajeng Kartini telah mengagaskan gerakan emansipasi perempuan demi memperjuangkan hak perempuan Indonesia. Dalam hal ini beliau menuntut hak perempuan khususnya dalam dunia pendidikan, sehingga perempuan dapat menjadi role model dalam sosialisasi primer di keluarga. Walaupun perempuan saat ini sudah dapat menempuh pendidikan dengan bebas. Namun, kembali lagi pada paradigma masyarakat jika perempuan sudah berumah tangga ia harus membagi perannya. Hal tersebut terkadang akan membatasi peran perempuan di masyarakat.  Dimana perempuan dilarang untuk mengejar karir dan diharuskan untuk fokus terhadap perannya sebagai ibu rumah tangga saja.

     Sejak zaman dahulu budaya patriarki sudah berpengaruh terhadap ruang lingkup kehidupan masyarakat Bali. Dimana dalam hal pewarisan, laki-laki Bali akan lebih diutamakan sebagai pewaris dari keluarganya dibandingkan dengan perempuan Bali. Selain itu dalam hal pendidikan dan pada dunia kerja, laki-laki Bali lebih diutamakan untuk menempuh pendidikan dibanding perempuan Bali karena paradigm masyarakat bahwa pewaris utama keluarga adalah laki-laki. Sehingga perempuan Bali terbatas ruang lingkupnya untuk mendapatkan pekerjaan karena pendidikan yang mereka dapatkan hanya seadanya yang mayoritas hanya sampai jenjang SMA dibandingkan dengan laki-laki Bali yang diberikan kesempatan menempuh pendidikan yang jauh lebih tinggi ke perguruan tinggi.

     Paradigma masyarakat mengenai budaya patriarki ini akan terus ada selama mereka masih mengkontruksi mengenai status dan peran gender itu sendiri. Sampai saat ini budaya patriarki masih langgeng berkembang di tatanan masyarakat. Penegakan hukum pun masih cukup lemah dan ketidakadilan gender masih ada. Meskipun Indonesia adalah negar hukum, kenyataannya payung hukum sendiri belum mampu mengakomodasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat.[10]

KESIMPULAN DAN SARAN

     Lambat laun pengaruh budaya patriarki ini akan terus mendorong berbagi permasalahan sosial jika tidak diperhatikan perkembangannya. Dimana hal tersebut secara tidak langsung akan berimbas kepada perkembangan suatu negara baik dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan dan lainnya. Berdasarkan kenyataan di lapangan sesungguhnya perempuan dapat membantu perekonomian khususnya di Bali. Hal ini dibuktikan dengan pembahasan diatas dimana adanya persentase perempuan di Bali dalam berkontribusi untuk sumbangan pendapatan pada sebuah keluarga. Selain itu dalam sisi adat dan budaya di Bali perempuan secara tidak langsung telah berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian di Bali. Jika dilihat pada setiap upacara adat atau hari keagamaan, perempuan Bali harus membuat canang atau banten dan hal tersebut secara tak langsung sudah menunjang perekonomian Bali khususnya bagi pedagang sarana prasarana canang dan banten, seperti: janur, buah, bunga dan sarana prasaran lainnya. Pedagang tersebut sebagian besar notabenenya adalah seorang perempuan juga.

     Hakikatnya kesetaraan gender memang tidak bisa dilepaskan dari konteks yang selama ini dipahami oleh masyarakat, dimana kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan di dalam realitas sosial mereka. Dilihat dari berbagai peran aktif perempuan dewasa ini, membuktikan seberapa kuat perjuangan kaum feminisme di Indonesia. Meskipun budaya patriarki masih mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat.[11] Dengan dasar pertimbangan setiap manusia dilahirkan hak yang sama, baik laki-laki maupun perempuan maka membangun kesejahteraan masyarakat tanpa melihat perbedaan gender akan lebih mudah diwujudkan. Maka dari itu kami Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana merekomendasikan pernyataan sikap:

     Mengupayakan pendidikan kesadaran gender sebagai upaya untuk memberikan pencerahan akan budaya atau keseluruhan perilaku, kebiasaan, nilai, aturan bahkan adat yang membuat perempuan setara dengan laki-laki.

       Mengharapkan pemerintah memberikan pelayanan-pelayanan yang mendorong kesetaraan gender, melalui peran aktif PKK (Pembinaan Kesejahteran Keluarga) sebagai salah satu kegiatan yang bisa menunjang perekonomian masyarakat selain tugas pokok perempuan sebagai ibu rumah tangga, serta mengharapkan pemerintah dapat menjadi fasilitator dalam mewadahi kaum perempuan mengembangkan diri di usia produktif.

     Mengajak setiap perempuan agar mampu memotivasi atau mampu menjadi role model khususnya dalam bidang perekonomian bagi sesama kaumnya dengan gerakan Ayo Menjadi Wanita Karir yang diharapkan dapat mendorong perempuan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya.

     Mengajak seluruh mahasiswa untuk lebih memahami dan mendukung upaya kesataraan gender, dengan selalu ikut aktif dalam berbagai kegiatan yang tidak hanya harus dilakukan oleh laki-laki saja. (MP/IP/AP/AF/BD/KW)

Untuk Mendownload Kajian bisa klik Link di bawah ini:

Kajian “Budaya Patriarki: Adat dalam Balutan Kesetaraan Gender”

 

Referensi :

[1]Anonim. “Kesetaraan Gender”. https://www.kamusbesar.com/kesetaraan-gender.

[2]Erdianto, Kristian. “Kaum Perempuan Diantara Budaya Patriarki dan Diskriminasi Regulasi” https://nasional.kompas.com/read/2017/03/09/08481931/kaum.perempuan.di.antara.budaya.patriarki.dan.diskriminasi.regulas

[3] Oreo. “Convention Watch”. 2007. http://www.democraticconventionwatch.com/diary/date/2007/01/

[4] Pudja, Gede. 1977. “Manawa Dharma Sastra”. Jakarta: Dep. Agama R.I.

[5]Ni Nyoman Rahmawati.”Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender  (Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama Hindu)”. 2015

[6] Ni Putu Devi Ekayanti Ningsih “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Perempuan Bali untuk Bekerja di Sektor Publik (Studi Kasus di Desa Adat Kerobokan Kuta Utara Kabupaten Badung)”.

[7] Andersen. “Keterkaitan Antara Faktor-Faktor Rumah Tangga dengan Kesempatan Kerja Wanita”. Vol : Hal 5-12. 2003.

[8] Irma Sakina, Ade dan Hassanah Siti A, Dessy. “Meyoroti Budaya Patriarki di Indonesia”. http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/66158/potongan/S2-2013-306599-chapter1.pdf. Vol.7.

 [9] Trianto, S. (2006). “Perempuan dan Hukum”. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

[10] Anda, Suara. “Budaya Patriarki dan Kesetaraan Gender”. http://unjkita.com/perempuan-budaya-patriarki-dan-kesetaraan-gender/

[11] Irma Sakina, Ade dan Hassanah Siti A, Dessy. “Meyoroti Budaya Patriarki di Indonesia”. https://www.researchgate.net/publication/319671805_Menyoroti_Budaya_Patriarki_di_Indonesia. vol.7

BITCOIN

Legalitas Penggunaan Bitcoin di Indonesia

BITCOIN

Oleh

Badan Eksekutif Mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Udayana

 

          Dewasa ini topik mengenai Bitcoin sedang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat. Beberapa ada yang mengabaikan tetapi ada juga yang tertarik bahkan sampai sangat ketergantungan akan penggunaan Bitcoin. Sesungguhnya Bitcoin merupakan salah satu mata uang dari Cryptocurrency[[1]]. Mata uang virtual ini memungkinkan masyarakat melakukan transaksi finansial secara langsung dengan bantuan perangkat elektronik tertentu. Cryptocurrency terdiri atas beberapa jenis yaitu, Bitcoin, Ripple, Altcoins, Litecoins, Ethereum, Dash, Dogecoin, Stellar, Peercoin, Bitshares, NXT, dll. Jenis cryptocurrency khususnya Bitcoin sudah digunakan sebagai media transaksi oleh beberapa negara seperti; Jepang, Amerika Serikat, Denmark, Korea Selatan, dan Finlandia[[2]]. Namun, di Indonesia sendiri Bank Indonesia menyampaikan pernyataan berupa penolakan adanya transaksi cryptocurrency seperti Bitcoin. Bank Indonesia menolak karena beberapa karakteristik dari cryptocurrency yang berpotensi menimbulkan risiko dalam penggunaannya, yaitu tidak adanya regulator, pseudonymity atau biasa dikenal dengan penyamaran identitas, dan no central authority atau tidak adanya pusat pengaturan atau pengendalian[[3]].

          Cryptocurrency atau yang disebut virtual currency oleh Bank Indonesia, bekerja dengan sistem terdesentralisasi. Dimana sistem terdesentralisasi merupakan sistem dengan sebuah jaringan yang mampu menghubungkan konsumennya tanpa pihak ketiga. Sistem terdesentralisasi ini juga memiliki sistem kerja yang hampir sama dengan peer to peer. Sistem Peer to peer merupakan sistem dimana semua komputer dapat saling terhubung tanpa adanya pihak ketiga. Jadi, seluruh komputer akan terhubung dan bertindak sebagai klien dan juga server, tidak ada pengendali dan pembagian hak akses sehingga dikatakan bahwa seluruh komputer memiliki hak yang sama. Selain itu, cryptocurrency juga menerapkan sistem blockchain. Blockchain yaitu platform dimana mata uang digital cryptocurrency dijalankan. Fungsi dari teknologi blockchain untuk mengatur dan menjaga setiap penambahan data yang tersimpan pada setiap blok. Blok-blok yang menyimpan data tersebut akan berhubungan satu sama lain dan membentuk jaringan terdesentralisasi. Dalam blockchain, setiap data yang telah disimpan atau dicatat tidak dapat dipalsukan. Blockchain sendiri bekerja tanpa pihak ketiga melainkan dikelola oleh seluruh pengguna. Misalnya terdapat grup yang terdiri atas A, B, C, D dan E. A mengirim uang sebesar Rp 100.000,00 kepada B, maka seluruh anggota akan mendapatkan notifikasi bahwa A telah mengirim uang sebesar Rp 100.000,00 kepada B dan dicatat pada catatan mereka. Nantinya catatan tersebut akan diberikan kode untuk menjaga kerahasiaan catatan.

 

PENGERTIAN DAN MEKANISME BITCOIN

          Bitcoin merupakan salah satu jenis dari cryptocurrency. Konsep dasar Bitcoin yaitu membuat sistem decentralized authority transaction tanpa adanya pihak ketiga yang dapat melakukan verifikasi dengan menggunakan konsep digital signature pada setiap transaksi[[4]]. Bitcoin awalnya dirancang pada tahun 2007, kemudian pada tahun 2008 dipublikasikan sebuah laporan penelitian bertajuk “The Cryptography Mailing List” yang berisi deskripsi dari Bitcoin sebagai mata uang digital, kemudian setahun setelah itu dirilis software Bitcoin dan meluncurkan jaringan mata uang pertamanya di internet dan munculnya sistem pertukaran tahun 2010. Sampai saat ini Bitcoin dikenal sebagai temuan dari Satoshi Nakamoto yang diprediksi merupakan seorang pria berusia 38 tahun yang berasal dari Jepang. Namun, belum dapat dipastikan siapa dan bagaimana rupa Satoshi Nakamoto, karena diduga identitas yang dipakainya hanyalah sebagai samaran. Bitcoin dirancang dapat disimpan pada komputer pribadi, atau ponsel yang menyediakan format file berupa wallet atau sebuah aplikasi dompet Bitcoin yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi penerimaan dan pengiriman Bitcoin dari atau kepada siapapun yang memiliki alamat Bitcoin dengan menggunakan jaringan internet. Dari belakang layar, Bitcoin membagi sebuah catatan yang biasa disebut “rantai blok” yang berisi segala hal yang telah diproses dan memungkinkan pengguna memverifikasi keabsahan setiap transaksi yang telah dilakukan. Selain itu, hal tersebut juga memungkinkan setiap penguna memiliki kontrol penuh atas pengiriman Bitcoin mereka[[5]]. Mekanisme dari transaksi Bitcoin, terdiri dari empat macam diantaranya[[6]] :

  1. Mining (Penambangan), suatu sistem yang menjamin nilai Bitcoin dengan memecahkan suatu perhitungan matematis yang rumit dengan menggunakan software dan hardware yang khusus (memasang aplikasi Bitcoin miner), jika pengguna berhasil memecahkan permasalahan matematis tersebut maka pengguna akan mendapatkan imbalan berupa Bitcoin.
  2. Exchange (Pertukaran), suatu sistem untuk memperoleh Bitcoin dengan mendatangi langsung exchanger Bitcoin, PT. Bitcoin Indonesia. Bitcoin yang telah diperoleh tersebut  dapat dimanfaatkan untuk jual dan beli Bitcoin atau sering disebut dengan mentransfer Bitcoin ke pengguna lain, melakukan deposit Bitcoin, dan deposit dalam mata uang Rupiah. Dalam jual beli Bitcoin akan dikenakan biaya dari exchanger yaitu sebesar 0,3% dan dalam penarikan deposit Rupiah dikenakan biaya sebesar 1%, serta penarikan deposit Bitcoin dikenakan biaya 0,0005BTC.  Sedangkan, biaya transfer Bitcoin adalah gratis, namun untuk mendapatkan fasilitas transfer yang cepat akan dikenakan biaya sekitar Rp500 – Rp3.000, berapapun jumlah pengirimannya.
  3. Commerce (Perdagangan), suatu sistem penggunaan Bitcoin oleh para pengusaha sebagai alat pembayaran. Mereka dapat menggunakan Bitcoin untuk bertransaksi dengan pembeli. Para penyedia atau pengusaha yang bersedia dibayar dengan Bitcoin disebut dengan
  4. Investment (Investasi), Bitcoin layaknya emas digital yang bisa digunakan sebagai alat investasi, karena harganya cenderung naik dari watu ke waktu. Investasi Bitcoin ini dijalankan dengan cara trading yang mirip dengan saham yaitu membeli Bitcoin saat harganya menurun atau rendah dan menjualnya saat harga naik atau tinggi yang diawali dengan melakukan deposit terlebih dahulu.

 

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN BITCOIN

          Bitcoin dalam penggunaannya sebagai mata uang digital dapat dikatakan sebagai kurs global, artinya Bitcoin tidak dimiliki oleh negara manapun, menjadikannya mudah digunakan dimanapun diseluruh dunia. Hal ini menyebabkan transaksi internasional menjadi lebih mudah dan lebih cepat karena tidak ada lagi pembahasan mengenai pembayaran akan menggunakan kurs negara mana dan tentunya harga tidak dipengaruhi oleh kurs mata uang negara. Keuntungan menggunakan Bitcoin lainnya adalah kursnya tidak dikendalikan oleh bank nasional atau badan negara lainnya. Artinya, kurs Bitcoin tidak terpengaruh kondisi ekonomi negara manapun sehingga Bitcoin tidak terpengaruh oleh inflasi. Bitcoin tidak memerlukan perantara pada saat transaksi sehingga tidak membutuhkan biaya atau bebas biaya transfer. Bitcoin juga tidak perlu disimpan pada akun yang sewaktu-waktu dapat diblokir dan Bitcoin tidak memiliki batasan transaksi atau batasan lainnya seperti yang biasa ditemui di perbankan. Selain itu, untuk membuat akun Bitcoin sendiri cukup mudah yaitu hanya memerlukan alamat email dan nomor handphone untuk verifikasi keamanan tanpa perlu adanya kejelasan identitas secara detail.

        Ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi dapat menjadi salah satu kekurangan atau kelemahan dari Bitcoin. Hal ini disebabkan jaringan peer to peer dan proses pembuatan Bitcoin membutuhkan tingkat daya komputasi yang tinggi. Selain itu, kelemahan Bitcoin dalam setiap kali ada upaya hacking ditemukan di tempat penukaran Bitcoin atau dompet virtual, operator biasanya akan menunda proses pertukaran. Hal ini akan mengganggu penggunaan Bitcoin dan mengurangi kepercayaan terhadap tempat penukaran Bitcoin. Jaringan peer to peer dan sistem yang terlalu sederhana ini juga rentan akan keamanannya[[7]]. Setiap transaksi yang dilakukan tidak bisa ditarik kembali, sehingga dapat menjadi peluang bagi para penipu. Sehingga tidak ada perlindungan atau jaminan dan tidak ada tempat pengaduan layanan seperti yang disediakan bank atau perusahaan kartu kredit. Lalu Bitcoin tidak memberi bunga dalam bentuk apapun karena Bitcoin adalah uang tunai yang disimpan sendiri, sama seperti halnya menyimpan uang di dalam dompet. Perhitungan bunga mungkin lebih dipermasalahkan oleh merchant yang melakukan jual beli Bitcoin. Selanjutnya, sistem desentralisasi yang sepertinya sangat memudahkan dan menguntungkan ternyata berbahaya karena tidak adanya pemerintahan atau perbankan yang dapat mendukungnya. Secara sederhana, Bitcoin bisa tidak bernilai di kemudian hari akibat kondisi tertentu dan apabila itu terjadi tidak ada pihak yang menangani. Bitcoin juga rentan hilang atau dicuri karena disimpan dalam file wallet yang mudah untuk dihack atau dicuri melalui malware dan virus. Selain itu, ada juga kemungkinan file rusak atau kerusakan hard drive hingga file terhapus tanpa sengaja. Beberapa kejadian akibat mudahnya Bitcoin untuk dihack diantaranya, pada tahun 2015 sekitar bulan Maret Tomas Jirikovsky ditangkap oleh kepolisian Republik Cekoslovakia atas tuduhan pencurian jutaan dolar dalam bentuk Bitcoin dari sheep marketplace, kasus penipuan skema ponzi trendon shavers, dan kasus serangan virus ransomware yang dikenal dengan virus wannacry dll[[8]].

 

 

PENGGUNAAN BITCOIN DI INDONESIA

           Di Indonesia penggunaan Bitcoin oleh masyarakat mulai meningkat seiring dengan perkembangan waktu. Bitcoin yang sering digunakan di Indonesia ada dua, yaitu sebagai alat pembayaran dan sebagai alat berinvestasi. Sebagai alat pembayaran, pengguna terlebih dahulu  harus mengunduh wallet atau dompet virtual yang bisa didapatkan dari sumber tertentu. Dompet virtual ini terdiri dari tiga jenis yaitu software wallet, mobile wallet dan web wallet. Ketiga wallet tersebut memiliki perbedaan yang terletak pada tempat Bitcoin itu disimpan[[9]]. Cukup banyak masyarakat Indonesia yang telah menggunakan Bitcoin untuk berinvestasi. Hal ini dikarenakan untuk memulai berinvestasi pada Bitcoin cukup mudah. Langkah awal yang dapat dilakukan dengan mendaftarkan diri pada situs Bitcoin yaitu Bitcoin.co.id. Setelah itu, calon pengguna harus melakukan verifikasi melalui email atau real user. Kemudian calon pengguna diharuskan untuk melakukan deposit dana dalam kurs rupiah melalui sejumlah merchant yang bekerjasama dengan Bitcoin Indonesia dan beberapa pilihan alternatif cara yaitu dapat melalui alfamart, kantor pos maupun transfer bank dengan memasukan nomor rekening terlebih dahulu. Deposit ini sendiri digunakan oleh calon pengguna untuk membeli Bitcoin sesuai dengan nominal deposit yang dimiliki. Setelah membeli koin, pengguna juga dapat menjual kembali Bitcoin tersebut[[10]].

          Perkembangan Bitcoin di Indonesia saat ini sangat pesat. Namun, Bank Indonesia selaku pengendali sistem pembayaran dan keuangan di Indonesia mempunyai pertimbangan tersendiri mengenai perizinan dan pelarangan Bitcoin di Indonesia. Bank Indonesia memutuskan Bitcoin dan semua jenis virtual currency lainnya diilegalkan di Indonesia. Hal ini terjadi dikarenakan Bank Indonesia melihat beberapa karakteristik virtual currency yang berpotensi menimbulkan risiko dalam penggunaannya. Selain dari karakteristiknya, Bank Indonesia juga melihat virtual currency mempunyai risiko yang tinggi pada area sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan (SSK), anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT), dan perlindungan konsumen.

          Pada sistem pembayaran terdapat empat risiko dari virtual currency, yaitu risiko konvertibilitas yang artinya tidak adanya jaminan untuk ditukarkan dengan fiat money, risiko perlindungan konsumen dimana tidak ada pihak yang menangani keluhan nasabah apabila terjadi permasalahan, risiko operasional yaitu keamanan sistem dan ekosistem disekelilingnya belum terbukti, dan risiko setelmen yaitu nasabah melakukan transaksi melalui virtual environment sehingga tidak ada jaminan setelmen. Pada stabilitas sistem keuangan (SSK), terdapat risiko terjadinya bubble burst karena terdapat interaksi  antara virtual currency dan ekonomi riil, risiko volatilitas harga yang tinggi karena nilainya ditentukan pada ekspektasi penawaran dan permintaan di masa mendatang (spekulatif) serta risiko regulatory arbitrage karena transaksi dapat dilakukan dari negara lain  dengan ketentuan yang lebih akomodatif. Risiko adanya aktivitas ilegal berupa pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal tersebut dapat terjadi karena mekanisme transfer yang tidak melewati institusi formal yang memiliki sistem APU PPT sehingga tidak dapat dilakukan identifikasi dan monitoring terhadap pergerakan transaksi. Pada area perlindungan konsumen, risiko timbul karena belum terdapat regulasi yang mengatur cryptocurrency dapat meningkatkan eksposur pengguna terhadap kerugian keuangan dan tidak terdapat pengelola yang jelas, sehingga sulit untuk meminta pertanggung jawaban  ketika terjadi permasalahan[[11]].

          Bank Indonesia telah mengerluarkan pernyataan bahwa cryptocurrency diilegalkan di Indonesia sebagai uang atau alat pembayaran. Hal ini dikarenakan adanya beberapa pertimbangan yaitu, tidak diterbitkan oleh otoritas moneter atau otoritas berwenang, tidak memenuhi karakteristik uang dan tidak mempunyai status hukum yang jelas. Tidak hanya sebagai alat pembayaran, cryptocurrency atau virtual currency juga diilegalkan sebagai komoditi karena tidak memiliki underlying asset yang mendasari nilainya, melainkan hanya berdasarkan algoritma matematis, volatilitas harga sangat tinggi dan adanya ketidakpastian supply di masa mendatang karena beberapa virtual currency membatasi penerbitan hingga jumlah tertentu serta tidak ada administrator yang bertanggung jawab atas penerbitannya. Semua pertimbangan tersebut berimplikasi kepada stabilitas sistem keuangan, APU PPT dan perlindungan konsumen. Melihat pertimbangan yang mengarah pada risiko adanya virtual currency tersebut Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan dan landasan dilarangnya virtual currency di Indonesia, yaitu:

  1. UU No. 7  tahun 2011  tentang Mata uang. Mata uang adalah uang yg dikeluarkan oleh NKRI dan setiap transaksi yg mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yg harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yg dilakukan di Wilayah NKRI  wajib menggunakan Rupiah.
  2. PBI No. 17/3/PBI/2015 Kewajiban Penggunaan Rupiah yang menyatakan “Seluruh transaksi di Indonesia wajib menggunakan Rupiah”.
  3. PBI No. 18/40/PBI/2016 Penyelenggaraan PTP Pasal 34: PJSP dilarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan virtual currency
  4. PBI No. 19/12/PBI/2017 Penyelenggaraan TekFin Pasal 8: Penyelenggara TekFin dilarang melakukan kegiatan SP dengan virtual currency

 

PROSPEK BITCOIN JANGKA PANJANG

          Dalam jangka panjang, tren harga Bitcoin akan terus naik karena Jepang telah membuat peraturan yang menguntungkan bagi para pengguna Bitcoin. Bahkan perusahaan ritel pun sudah menerima pembayaran via Bitcoin. Goldman Sachs sedang mempertimbangkan untuk memulai perdagangan baru yang fokus pada mata uang digital. Dimana pada saat ini perkembangan uang digital begitu cepat dan agresif, dengan penemuan Fundstrat Global melacak terdapat sekitar 630 uang digital di pasar. Jumlah itu belum termasuk produk investasi berbasis uang digital. Hal itu pula yang membuat Dana Moneter Internasional (IMF) menaruh perhatian besar pada uang digital yang disebabkan oleh perkembangan teknologi keuangan yang mulai mengguncang layanan keuangan dan sistem pembayaran global. Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde mengingatkan akan bahaya uang digital terhadap sistem pembayaran global. Dengan pernyataannya kepada CNBC, beliau berfikir bahwa akan terjadinya gangguan besar. Maka dari itu, beliau menghimbau kepada bank sentral dunia untuk memberi perhatian serius pada uang digital tersebut.

          Oscar Darmawan, CEO Bitcoin Indonesia mengatakan, prospek harga Bitcoin masih bagus dan bisa kembali mencetak rekor. Beliau mengatakan bahwa “Masih sangat luas potensinya untuk menebus rekor berikutnya. Saya rasa kenaikan harga saat ini masih sangat wajar”. Di Indonesia sendiri, Bitcoin masih belum dianggap komoditas resmi. Namun, minat orang Indonesia untuk terjun berinvestasi Bitcoin sangat besar. “Saat ini, ada sekitar 500.000 anggota terdaftar di sistem Bitcoin.co.id,” ujar Oscar. Menurutnya, di Indonesia masih jauh untuk membuat produk investasi berbasis Bitcoin karena memang belum ada aturannya. “Biasanya investasi berbasis Bitcoin tersebut berupa indeks Bitcoin maupun berbentuk reksadana berdasarkan pergerakan harga Bitcoin atau fund manager.” ujarnya[[12]].

PANDANGAN MASYARAKAT

          Meskipun Bitcoin cukup berkembang pesat di Indonesia, Bitcoin dapat dikatakan masih awam di lingkungan masyarakat. Pada umumnya masyarakat yang mengetahui mengenai Bitcoin akan mencari tahu lebih dalam mengenai Bitcoin. Masyarakat yang sudah bermain Bitcoin berpendapat bahwa, mereka setuju jika Bitcoin dikatakan memiliki risiko yang sangat besar. Namun, Bitcoin juga dapat memberikan keuntungan yang besar. Selain itu, Bitcoin juga memberikan fasilitas yang memuaskan penggunanya. Misalnya, kerahasiaan penggunanya terjaga, pembeliannya mudah, dan semua orang dapat berpartisipasi di dalamnya. Dengan beberapa fasilitas yang unggul dari sistem keuangan lainnya, Bitcoin cukup disenangi oleh masyarakat, namun ada juga beberapa masyarakat yang berpendapat bahwa Bitcoin itu tidak baik, contohnya Indonesia. Hal ini dikarenakan, Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak melegalkan penggunaan Bitcoin[[13]].

          Beberapa orang yang mengetahui mengenai Bitcoin mempunyai dua pilihan yaitu ada yang hanya tahu dan tidak menggunakan Bitcoin dan ada juga yang tahu dan memutuskan menggunakannya. Pihak yang tahu namun memutuskan tidak menggunakan Bitcoin ini karena mereka telah mencari tahu terlebih dahulu mengenai apa itu Bitcoin, bagaimana sistemnya dan hal lainnya yang berhubungan dengan Bitcoin. Lalu mereka memutuskan tidak menggunakan karena dipenuhi oleh rasa takut mengenai risiko-risiko besar yang terjadi ketika sudah menggunakan Bitcoin berdasarkan data yang mereka temukan. Beberapa risiko tersebut berupa volatilitas ekstrem, tidak ada regulasi, penipuan dan aktivitas illegal[[14]].

          Demand yang lebih tinggi daripada supplies menyebabkan adanya kelangkaan, begitu pula dengan Bitcoin yang jumlahnya terbatas serta permintaan yang jauh lebih tinggi daripada ketersediaan Bitcoin itu sendiri sehingga menyebabkan melonjaknya nilai Bitcoin. Penggunaanya yang relatif mudah dan kebebasan dalam bertransaksi menjadi daya tarik tersendiri bagi orang yang ingin terjun ke dunia investasi dengan cara yang praktis. Dari segi keamanan, Bitcoin dilindungi oleh teknologi blockchain sehingga sulit untuk melakukan pemalsuan transaksi. Bitcoin juga dapat terhindar dari inflasi karena Bitcoin tidak terpengaruh oleh politik maupun pemerintahan di negara manapun. Hal ini dapat mendorong Bitcoin menjadi “primadona” bagi para penggemar investasi karena mudah dan menguntungkan. Melihat perkembangannya saat ini, investasi menggunakan Bitcoin memang menggiurkan. Namun, setiap karakteristik dari Bitcoin seperti “mata pisau ganda” dimana kelebihan dari Bitcoin bisa menjadi kelemahannya. Tidak adanya regulator pada Bitcoin dan karakteristik pengguna Bitcoin yang identitasnya dapat disamarkan. Hal ini menjadi salah satu penyebab Bitcoin sangat berpotensi sebagai media pencucian uang dan transaksi pendanaan terorisme.

          Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dinyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral yang disebut rupiah. Pernyataan ini secara implisit melarang penggunaan Bitcoin dan segala risiko terkait kepemilikan atau penggunaan Bitcoin menjadi tanggungan pengguna karena tidak adanya perlindungan hukum dari negara. Sehingga orang masih bebas untuk menggunakan Bitcoin sesuai keinginan masing-masing. Namun, di Singapura kepemilikan Bitcoin tidak dilarang oleh pemerintah, begitu pula dengan kegiatan transaksi yang menggunakan Bitcoin dan cara memperoleh Bitcoin dengan cara mining diperbolehkan oleh pemerintah Singapura. Ditunjang dengan keadaan perekonomian Singapura yang semakin maju karena pengaruh dari alat pembayaran virtual tersebut, pada tahun 2014 Monetary Authority of Singapore (MAS) telah mengeluarkan regulasi yang mengatur Bitcoin dan uang virtual untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Pertukaran Bitcoin di Singapura sampai saat ini belum diberikan izin operasi karena dirasa belum perlu oleh pemerintah, hanya saja sejauh ini pihak berwenang selalu mengingatkan para pengguna atas risiko melakukan transaksi Bitcoin dan telah mengenakan pajak pada setiap jual beli melalui uang virtual seperti Bitcoin sebagai alat pembayaran, dimana semua barang fisik yang dipasok melalui Internet dan dilakukan di Singapura dikenakan Goods and Services Tax atau pajak transaksi sebesar 7% atas keuntungan barang tersebut. Sehingga, apabila kita membeli Bitcoin seharga $100 maka akan dikenai pajak sebesar 7% dan harus membayar sebesar $107 setelah pajak, pernyataan ini telah di diunggah pada situs resminya www.iras.gov.sg pada awal tahun 2014[[15]].

 

KESIMPULAN

          Sesungguhnya hal yang menyebabkan belum legalnya Bitcoin atau jenis cryptocurrency lainnya di Indonesia adalah belum adanya perangkat hukum yang secara khusus mengatur cryptocurrency di Indonesia. Secara kelembagaan Bitcoin dikelola oleh lembaga non pemerintah, Bitcoin tidak memiliki bentuk fisik karena berbasis digital. Namun dibalik alasan belum legalnya Bitcoin di Indonesia, pemerintah masih mengkaji penggunaan Bitcoin sebagai salah satu media investasi mengingat risiko dari Bitcoin itu sendiri. Meskipun pemerintah masih mengkaji tetapi hal tersebut tidak menghalangi perkembangan investasi Bitcoin di Indonesia. Melihat adanya potensi yang besar di masa depan akibat dari tingkat pertumbuhan yang pesat dan sebagai antisipasi perkembangan teknologi dan bisnis yang kian berkembang. Bukan hanya perlu diatur oleh otoritas moneter, cryptocurrency juga perlu mendapat kepastian perlakuan dari otoritas perpajakan di Indonesia. Dengan adanya aturan yang jelas, selain untuk kepastian hukum, potensi penerimaan pemerintah juga dapat diperoleh. Seperti halnya di Singapura, yang telah membuat regulasi dan pengenaan pajak yang resmi karena telah merasakan dampak penggunaanya cukup menunjang pertumbuhan ekonomi mereka. Di Indonesia sudah ada lebih dari 50 merchant Bitcoin baik untuk transaksi online maupun transaksi offline yang bisa dilihat pada situs http://directory.Bitcoin.co.id/. Walaupun didominasi oleh usaha restoran dan penginapan, hal ini sudah cukup membuktikan eksistensinya di negeri ini[[16]]. Berdasarkan penjelasan tersebut tidak dipungkiri bahwa perkembangan globalisasi akan terus meningkat, terlebih dalam perkembangan teknologi pada bidang keuangan. Namun, perkembangan tersebut harus diiringi dengan peraturan dan ketentuan sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik dan melindungi banyak pihak. Oleh karena itu, kami Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana merekomendasi dan menyatakan sikap terkait fenomena Bitcoin yaitu:

  1. Mendukung penggunaan teknologi dari Bitcoin dan cryptocurrency yang dapat memberikan keamanan yang baik bagi sistem keuangan di Indonesia.
  2. Mengharapkan Pemerintah membuat regulasi dan aturan pengenaan pajak yang tepat dalam mengatur keberadaan serta penggunaan Bitcoin dan cryptocurrency di Indonesia agar dapat bersaing dalam perekonomian global.
  3. Mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk lebih memperhatikan risiko dalam mempertimbangkan keputusan dalam penggunan cryptocurrency yang pada khususnya menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran maupun sarana untuk berinvestasi. (MP/IP/AP/AF/BD/KW)

 

Untuk Mendownload Kajian bisa klik Link di bawah ini :

Kajian “Legalitas Penggunaan Bitcoin di Indonesia”

 

Referensi :

[1] Cryptocurrency yaitu sebuah teknologi yang membuat mata uang digital dan teknologi ini menggunakan kriptografi yang bertujuan sebagai proteksi dan keamanan sistem sehingga tidak dapat dipalsukan. Kriptografi sendiri merupakan suatu sistem untuk menjaga kemanan dengan cara menyembunyikan identitas atau menggunakan sistem kode.

[2] Sylke Febrina Laucereno,Bitcoin Si ‘Uang Sakti’ Sudah Biasa Dipakai di Negara-negara Ini” (https://finance.detik.com/moneter/d-3633834/Bitcoin-si-uang-sakti-sudah-biasa-dipakai-di-negara-negara-ini)

[3]   Causa Iman, “Virtual Currency dan Kebijakan Bank Indonesia “ Power Point Management Lecture Series, 2018, Slide 25.

[4] Nakamoto, S, ‘Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.”, 2008, http://doi.org/10.1007/s10838-008-9062-0

[5]  Adzay, Azka. “Sejarah Bitcoin dan Misteri Penciptanya” (https://steemit.com/Indonesia/@azkadzaky/sejarah-Bitcoin-dan-misteri-penciptanya diakses pada 1 April 2018)

Anonim. “Cara Kerja Bitcoin” (https://artabitblog.wordpress.com/basis-pengetahuan/cara-kerja-Bitcoin/ diakses pada 1 April 2018)

[6]  Nurfia Oktaviani Syamsiah, “Kajian atas Cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia”Indonesian Journal on Networking and Security, Vol 6, No 1, 2017, Hal 56.

[7]  Nurfia Oktaviani Syamsiah, “Kajian atas Cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia”Indonesian Journal on Networking and Security, Vol 6, No 1, 2017, Hal 58.

[8]  Anonim. “Kasus Kriminal yang Memanfaatkan Teknologi Bitcoin”, 2017, (https://kumparan.com/@kumparannews/kasus-kriminal-yang-memanfaatkan-teknologi-Bitcoin diakses pada 8 April 2018)

[9]  Dhana Danella, Tiara. “Bitcoin Sebagai Alat Pemabayaran yang Legal Dalam Transaksi Online.”, Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, 2018, (https://media.neliti.com/media/publications/35345-ID-Bitcoin-sebagai-alat-pembayaran-yang-legal-dalam-transaksi-online.pdf)

[10] Randi Eka, “Pandangan Pengguna Bitcoin di Indonesia (Update)”, 2017, (https://dailysocial.id/post/pandangan-pengguna-Bitcoin-di-Indonesia diakses pada 9 April 2018)

[11] Causa Iman, “Virtual Currency dan Kebijakan Bank Indonesia”, Power Point Management Lecture Series, 2018, Slide 25.

[12] Anonim. “Peringatan IMF: Uang digital bahaya.”, (http://internasional.kontan.co.id/news/peringatan-imf-uang-digital-bahaya diakses pada 30 Maret 2018)

[13] Afrisia, R.S, “BI Larang Jual Beli Bitcoin” (https://www.cnnIndonesia.com/ekonomi/20180113093443-78-268599/bi-larang-jual-beli-Bitcoin diakses pada : 30.03.2018)

[14] Librianty, A., “Risiko Berinvestasi di Bitcoin dkk.” (http://www.liputan6.com/tekno/read/3204976/5-risiko-berinvestasi-di-Bitcoin-dkk diakses pada : 30.03.2018)

[15] Dhana Danella, Tiara. “Bitcoin Sebagai Alat Pemabayaran yang Legal Dalam Transaksi Online.”, Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, 2018, (https://media.neliti.com/media/publications/35345-ID-Bitcoin-sebagai-alat-pembayaran-yang-legal-dalam-transaksi-online.pdf)

[16] Nurfia Oktaviani Syamsiah, “Kajian atas Cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia”, Indonesian Journal on Networking and Security, Vol 6, No 1, 2017, Hal 60.

 

S__16646281

Revisi Penuh Konspirasi

 

S__16646281

Oleh :

Badan Eksekutif Mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Udayana

Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi. Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan di mana seluruh masyarakatnya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Atau dengan kata lain, demokrasi mengizinkan seluruh masyarakatnya untuk menyuarakan pendapatnya baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Sebelumnya, demokrasi Indonesia telah mengalami kemunduran. Hal ini dilihat dari berbagai peristiwa yang memperlihatkan buruknya perlakuan pemerintah terhadap aksi demokrasi. Pemerintah kembali memberikan cerminan buruk kepada masyarakatnya melalui pengesahan UU MD3. MD3 sendiri meliputi MPR, DPR, dan DPD. Ada 3 pasal yang muncul dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Salah satunya mengenai DPR tidak boleh dikritik. Padahal mengkritisi pemerintah dapat dikatakan sebagai salah satu contoh aksi demokrasi. Hal ini akan semakin memunculkan persepsi negatif masyarakat terhadap tindakan pemerintah yang menyimpang aksi demokrasi.

Sesungguhnya DPR sendiri memiliki tanggung jawab untuk menyerap aspirasi masyarakat sebagai wakil rakyat yang demokratis. Aspirasi masyarakat dapat dikatakan sebagai suara hati yang memiliki harapan besar disetiap suaranya. DPR juga memiliki wewenang untuk merealisasikan segala aspirasi masyarakat. Dimana membuat sebuah harapan menjadi nyata. Wakil rakyat yang baik merupakan wakil rakyat yang mau mendengar seluruh keluh kesah masyarakatnya dan mencari solusi untuk mensejahterakan mereka. Semua hal tersebut telah ditunjang oleh beberapa fungsi DPR.

Berdasarkan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang antara lain, menetapkan UU bersama dengan Presiden dan menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU. Berdasarkan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang antara lain, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, serta memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Namun, seiring berjalannya waktu, kewajiban dan tanggung jawab DPR mulai tidak dilaksanakan dengan baik. DPR mulai memberikan kesan buruk kepada publik.

Dari 100 persen, sebanyak 80 persen memiliki catatan kinerja yang buruk. Jadi, hanya terdapat 20 persen anggota DPR yang memiliki catatan kinerja baik. Sampai sekarang DPR masih dinilai memiliki kinerja yang buruk, masyarakat pun masih belum bisa percaya kepada DPR untuk mewakili suara mereka. 80 persen kinerja buruk DPR dilihat dari banyak kasus seperti korupsi  yang dilaksanakan oleh para anggotanya termasuk korupsi yang dilaksanakan oleh ketua DPR sendiri. Puncaknya adalah ketika ketua DPR ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Hal ini menyebabkan potret kinerja DPR 2017 menjadi sangat buruk. Dengan beberapa masalah yang sudah kontroversial dimana seharusnya DPR belajar dari kesalahan dan memperbaiki kinerjanya, DPR kembali muncul dengan kontroversinya sendiri.

DPR muncul kembali dengan mengesahkan UU MD3 yang memiliki beberapa pasal sangat menarik. Sebenarnya UU MD3 telah ada pada tahun 2014. Namun, pada tahun 2014 hal ini menjadi kontroversi dan mendapatkaan banyak gugatan dari publik. Tahun ini, DPR kembali memunculkan UU ini dengan beberapa revisi. Namun, UU MD3 seolah–olah menjadi cermin perilaku DPR melalui sudut masyarakat awam. UU MD3 kini dinilai sebagai senjata yang dibuat hanya untuk menguntungkan atau melindungi DPR sendiri. Dan kini DPR hadir dengan berbagai “gebrakan baru” yaitu gebrakan yang membuat kontroversial dan viral. dengan hak-hak yang dimiliki ini sebagai lembaga legislatif membuat mereka seakan-akan berkuasa, adapun hak-hak yang dimaksud yaitu: hak interpelasi, hak angket,  hak menyatakan pendapat. Dilihat dari ke-3 hak yang dimiliki oleh DPR ini akan sangat membantu membawa Indonesia ke arah kemerdekaan di zaman globalisasi yang perlahan menggerogoti jati diri bangsa. Namun, pada kenyataannya DPR malah menggerogoti rakyat. Dimana seharusnya DPR adalah sebagai pelindung atau imunitas masyarakat, tapi mereka menyerang balik rakyat dengan berbagai keputusan-keputusan yang pelik. Keputusan yang tengah diperbincangkan dan membuat masyarakat umum, khususnya mahasiswa merasa resah hingga turut andil dalam mengkaji permasalahan ini, yaitu :

  1. Pasal 73 ayat 4, yang berbunyi Dalam hal badan hukum dan/atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Dampak dari ditetapkannya pasal ini yaitu berpotensi membuat DPR sebagai lembaga hukum yang berhak memanggil paksa pihak-pihak yang dinilai wakil rakyat tidak kooperatif. Padahal sebagai lembaga politik, pemanggilan tersebut rawan diwarnai kepentingan-kepentingan politik individu, parpol, maupun institusi DPR sendiri.

  2. Pasal 122 huruf k, yang berbunyiMengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

    Pasal ini berpotensi membungkam kritik publik terhadap kualitas kinerja wakil mereka di parlemen sehingga akan muncul paradigma publik bahwa lembaga legislatif ini adalah lembaga yang anti kritik dan persoalan inilah yang dikait-kaitkan dengan hak imunitas. Hak imunitas adalah hak kekebalan anggota DPR untuk tidak dapat dituntut dipengadilan. Di satu sisi, hukum memang memberikan keistimewaan imunitas tersebut kepada setiap anggota dewan. Namun, hak imunitas yang melekat tujuannya untuk memfasilitasi anggota DPR memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan untuk berlindung di balik kejahatan yang pernah atau akan dilakukan. Dan dengan tidak adanya batasan dalam menafsirkan kata “merendahkan” dapat membuat orang perseorangan atau kelompok dihukum dengan alasan yang belum tentu sesuai.

  3. Pasal 245, yang berbunyiPemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

    Perlu diketahui, MKD bertujuan untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota, karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 UU No.17 Tahun 2014.Namun, dalam pasal ini menjadikan peran MKD seolah-olah juga ikut berkoalisi dengan DPR. Jadi, pasal ini berpotensi mempersulit upaya penegakkan hukum jika anggota DPR berindikasi melakukan tindak pidana seperti korupsi mapun pidana lain.

Aturan ini merupakan aturan lama yang sudah pernah dibatalkan lewat Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014. Alasan pembatalannya karena unsur pengaturan itu dianggap bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan bermasalah secara rasionalitas hukum. Namun, tanpa alasan yang konkret baru-baru ini muncul berita bahwa disahkannya UU MD3 beserta revisiannya.

Sudut Pandang DPR dan Pemerintah

Mengenai alasan perevisian pasal-pasal yang menjadi kontroversi di masyarakat, dimana revisian setiap pasal tersebut tentunya pemerintah punya landasan yang jelas. Mulai dari Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR hingga beberapa anggota DPR dan MKD memberikan tanggapan terkait banyaknya kontra terhadap perevisian UU MD3. Ketika mereka diberi pertanyaan mengenai alasan UU MD3 direvisi. Mereka mempunyai jawaban yang kurang lebih sama dimana intinya adalah Undang-Undang tersebut memang harus direvisi. Ketika mereka memberikan jawaban tersebut menunjukkan seolah-olah perevisian UU MD3 merupakan hal yang “urgent” sehingga harus segera direvisi. Namun, ketika perevisian tersebut mulai disangkut pautkan dengan bentuk upaya DPR dalam menutupi borok-nya, akhirnya mereka mau membuka suara dengan menjelaskan latar belakang direvisinya UU MD3.

Menurut Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, awalnya revisi atas UU MD3 hanya untuk menambah kursi pimpinan DPR. Dimana yang semula ada 5 (lima) kursi pimpinan akan ditambah 1 (satu), sehingga terdapat 6 (enam) kursi pimpinan DPR. Selanjutnya perevisian berkembang pada pasal-pasal lain yang akhirnya menimbulkan polemik pada 3 pasal yaitu pasal 73, pasal 122 huruf K dan pasal 245. menurut Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas mengatakan, pada revisi pasal 73 muncul lantaran sebelumnya ada salah seorang gubernur yang tidak pernah memenuhi panggilan DPR, dan untuk mekanisme mengenai adanya keterlibatan POLRI dalam pemanggilan paksa merupakan masukan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Hal yang paling memicu polemik di masyarakat adalah pasal 122 huruf K yang berisi bahwa akan ada pengambilan langkah hukum bagi perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang merendahkan DPR. Pasal inilah yang membuat masyarakat beranggapan bahwa DPR antikritik. Anggapan masyarakat tentang DPR antikritik ditolak tegas oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, beliau mengatakan bahwa DPR bukan lembaga antikritik namun DPR adalah lembaga yang butuh kritik. Menurut Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, memastikan bahwa pasal-pasal yang direvisi bukan bermaksud menjauhkan DPR dari rakyat, namun lebih kepada menindak lanjuti aspirasi yang berkembang di masyarakat. Para anggota DPR beranggapan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan demokrasi tentunya harus tetap pada ranah yang bertanggung jawab. Secara garis besarnya DPR ingin agar masyarakat tidak merendahkan DPR dengan kritik-kritik yang tidak berdasar dan sesuai dengan kenyataan, atau biasa disebut dengan melebih-lebihkan fakta. Bapak Taufik Kurniawan juga mengatakan  bahwa yang dilindungi pada pasal 122 huruf K ini adalah intitusinya bukan orang perorangnya. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)  Sarifuddin Sudding juga  menyampaikan bahwa di dalam pasal 122 tersebut tidak ada niatan untuk mengkriminalisasi seseorang, namun pasal tersebut menjadi payung hukum bagi MKD untuk menjalankan tugas mereka menjaga citra dan kehormatan DPR.

Melihat pasal 73 mengenai pemanggilan dengan menggunakan aparat kepolisian, ditambah dengan adanya pasal 245 tentang  pemanggilan anggota DPR yang terlibat tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari presiden atas pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pasal tersebut menjadi begitu bermasalah bagi khalayak luas, namun DPR mempunyai alasan tersendiri adanya revisi pada pasal 245 tersebut. Dimana hak imunitas disebut-sebut sebagai alasan utama pasal tersebut direvisi, bahkan menurut Ketua DPR hak imunitas wajar dimiliki oleh setiap profesi. Beliau mengatakan bahwa setiap profesi tentunya harus memiliki perlindungan hukum. Pada pasal 245 ini DPR hanya ingin mempertegas hak perlindungan hukumnya. Melihat banyaknya persepsi masyarakat bahwa pasal 245 adalah bentuk berlindungnya DPR dari tanggung jawab terhadap tindakan hukum yang menjerat seperti korupsi yang ramai dibahas saat ini. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Sarifuddin Sudding menyatakan bahwa korupsi termasuk dalam tindak pidana khusus, sehingga tidak dapat berlindung di balik hak imunitas anggota dewan.

Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas menambahkan, dalam pasal 245 ada beberapa pengecualian untuk menggunakan hak imunitas, yaitu melakukan tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus yang dimaksud di dalam pasal adalah kategori korupsi, kejahatan kemanusiaan, dan human trafficking. Di dalam ketiga kategori itu, anggota DPR tidak bisa menggunakan hak imunitas dan tidak perlu mendapatkan izin dari Presiden untuk dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Pernyataan Wakil Ketua MKD tersebut tentunya sudah menjadi jawaban akan kekhwatiran terhadap dibangunnya tameng pelindung penegakkan hukum bagi DPR.

Meskipun DPR dan Pemerintah beranggapan bahwa perevisian UU MD3 perlu dilakukan berlandasakan alasan-alasan yang telah diungkapkan, namun banyak bermunculan spekulasi mengenai alasan direvisinya UU MD3. Spekulasi-spekulasi tersebut bermunculan seiring dengan persepsi masyarakat dalam menilai pasal-pasal hasil revisi UU MD3 yang diajukan. Kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa revisi UU MD3 ini adalah bentuk dari sebuah “tameng dan senjata” bagi DPR untuk berlindung apabila terjerat kasus hukum, dan melawan para pengkritik dan penegak hukum

Banyak pihak yang mengaitkan bahwa perevisian UU MD3 ini merupakan langkah selanjutnya setelah melemahkan KPK dengan pembentukkan pansus hak angket KPK, untuk melindungi “bom waktu” yang mungkin sedang disembunyikan DPR. Hak angket KPK dibuat oleh DPR karena dinilai layak untuk memberikan batasan kekuasaan yang dapat memperbaiki sistem KPK. Namun, ketika DPR membuat batasan kekuasaan untuk KPK, mengapa sekarang dengan perevisian UU MD3 seolah-olah DPR sedang membuat batasan sendiri untuk dikritik dan diperiksa terkait tindak pidana dengan melibatkan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan. Tentunya tidak salah apabila masyarakat luas mempunyai praduga-praduga terkait maksud perevisian UU MD3.

Perubahan-perubahan pada pasal yang dilakukan oleh DPR cukup membuktikan pada masyarakat bahwa sebagai wakil rakyat DPR hanya ingin memenuhi kepentingan diri sendiri Melalui UU MD3, secara tidak langsung DPR telah menambahkan kekuasaan dirinya sebagai badan legislatif dengan kekuasaan penegakan hukum atau bahkan telah melampaui kewenangan para penegak hukum di negeri ini. Kekuasaan para wakil rakyat yang duduk di DPR tidak boleh dikritik baik secara status sebagai anggota dewan maupun secara pribadi dan dapat mempidanakan masyarakat yang memberikan pandangannya terhadap kinerja DPR, ini telah membuktikan bagaimana tidak sanggupnya DPR dalam menerima kritikan yang sebetulnya merupakan tanggung jawab yang harus dijalankannya. Tidak hanya hasil revisi yang membuat DPR semakin kuat dan kebal terhadap kritikan. DPR juga telah berhasil merubah fungsi MKD yang sebelumnya berfungsi sebagai lembaga penegak kode etik DPR menjadi lembaga yang memberikan proteksi dan melindungi wakil rakyat dari kejaran proses hukum.

Sudut Pandang Masyarakat

Melalui adanya revisi terhadap UU MD3 ini tentunya masyarakat berharap kebijakan baru yang dibuat DPR adalah untuk kepentingan masyarakat dan bertujuan bagi kesejahteraan  masyarakat, karena semestinya kepentingan masyarakat merupakan prioritas utama bagi wakil rakyat. Namun, dengan dikeluarkan revisi terhadap UU MD3 masyarakat dapat menilai sendiri bagaimana kinerja dari DPR sejauh ini, yang berbanding terbalik dengan janji-janji yang pernah para wakil rakyat berikan. Proses yang tidak dibarengi dengan partisipasi aktif masyarakat, menghasilkan sebuah revisi UU MD3 yang terkesan jauh dari tujuan DPR sebagai wakil rakyat, hal tersebut cukup membuat masyarakat kecewa terhadap para wakilnya yang sedang duduk di kursi parlemen. Dengan adanya revisi UU MD3 tersebut membuat para dewan merusak tatanan hukum di Indonesia.

Pada dasarnya Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Indonesia sebagai negara hukum yang berkehendak untuk mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Dimana sesungguhnya hukum diciptakan untuk menyelesaikan masalah bukan malah menambah masalah. Namun, berkenaan dengan adanya revisi peraturan perundang-undangan tersebut malah menimbulkan problema baru di tengah kalangan masyarakat maupun mahasiswa, karena mereka merasa beberapa hak mereka dirampas dengan paksa tanpa adanya pertimbangan sebagaimana mestinya.

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan sebuah lembaga yang diagungkan oleh masyarakat Indonesia. Sebuah lembaga yang diberikan kepercayaan tertinggi oleh masyarakat Indonesia. Namun, DPR juga merupakan sebuah lembaga yang membuat masyarakatnya kecewa. Maka dari itu, sudah seharusnya DPR sebagai wakil rakyat mendengarkan aspirasi rakyat bukan malah membatasi suara hati dari rakyatnya. Dimana dengan dikeluarkan revisi UU MD3 ini seakan membungkan segala kritikan dan aspirasi masyarakat terhadap DPR.  Sebaiknya DPR membatalkan dan mengkaji ulang hasil revisi UU MD3 karena pada dasarnya UU ini sangat bertolak belakang dengan asas demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  • Untuk itu, kami selaku Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana menyatakan sikap :
    1. Menolak dengan tegas keberadaan UU MD3 yang khususnya mengalami revisi pada pasal 73, pasal 122 huruf K dan pasal 245 karena bertolak belakang dengan asas demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    2. Mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk lebih kritis dan tanggap akan kinerja pemerintah sehingga tidak akan ada hal-hal menyimpang dari ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
    3. Mendukung segala bentuk aksi terkait penolakan UU MD3 selama aksi tersebut memiliki landasan yang jelas dan tidak merugikan banyak pihak. (MP/IP/AP/AF/BD)

 

Untuk Mendownload Kajian bisa klik Link di bawah ini :

Kajian “Revisi Penuh Konspirasi”

kcover

Udayana Menuju WCU

[Udayana Menuju WCU]
Salam perubahan Civitas Ekonomi!

World Class University (WCU) dapat dikatakan sebagai benchmark atau tolak ukur bagi perguruan tinggi dalam kancah internasional. Wacana mengenai orientasi WCU sedang hangat diperbincangkan tidak terkecuali pada Universitas Udayana. Selain mampu bersaing dengan perguruan tinggi dunia, dengan menjadi WCU, lulusan Universitas Udayana juga dapat bersaing di dunia Internasional khususnya di negara maju. Selain itu, dalam segi internalnya sendiri dengan adanya tujuan mencapai WCU akan mendorong Udayana dalam meningkatkan kualitas dalam segi akademik maupun fasilitas dan juga memperlebar jaringan Udayana ke penjuru negara khususnya negara maju.
Apakah Udayana mampu untuk menjadi WCU?
Yuk simak infografis berikut ini!

K21

k1

k2

k3

k4