125369

KEBIJAKAN PAJAK E-COMMERCE

125369

Oleh :

Badan Eksekutif Mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Udayana

BENTUK REALISASI PAJAK E-COMMERCE

     Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang bisnis baru salah satunya adalah e-commerce. Perdagangan elektronik (E-Commerce = Electronic Commerce) adalah bagian dari e-lifestyle yang memungkinan transaksi jual beli dilakukan secara online dari mana pun dan kapan pun. E-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk pertukaran atau penjualan barang, jasa, serta informasi secara elektronik. [1]  E-commerce berdasarkan surat edaran Direktur Jendral Pajak Nomor: SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce didefinisikan sebagai  perdagangan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen melalui sistem elektronik. [2]  Perkembangan bisnis e-commerce di Indonesia sangat melesat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir., dimana saat ini e-commerce menunjukkan pertumbuhan yang baik sejak tahun 2018. Bahkan, terjadi transaksi yang besar hingga mencapai nilai US$27 miliar yang berhasil diputar. Diperkirakan industri e-commerce pada tahun 2019 sangat menjanjikan untuk ditekuni, bahkan beberapa e-commerce saat ini mampu berakselerasi yang jauh karena menerima suntikan dana yang besar dari investor papan atas.[3]

     Namun kini para pelaku usaha yang melakukan usahanya secara online akan terikat oleh pajak bagi para pelaku usaha e-commerce. Pada 1 April 2019 yang akan datang pemerintah akan  meresmikan peraturan yang mengatur mengenai pemberlakuan pajak bagi usaha online. Dikeluarkannya aturan tersebut menyebabkan munculnya berbagai asumsi dari masyarakat. Mulai dari masyarakat yang berlatar belakang sebagai pelaku usaha online maupun pelaku usaha konvensional. Mereka yang berlatar belakang sebagai pelaku usaha konvensional beranggapan bahwa kebijakan pemerintah tersebut merupakan suatu bentuk perlakuan yang adil antara pelaku usaha konvensional dengan pelaku usaha online, tetapi masyarakat yang berlatar belakang sebagai pelaku usaha online merasa diberatkan akan kebijakan tersebut.

BENTUK REALISASI PAJAK E-COMMERCE

     Penerapan pajak e-commerce per 1 April 2019 banyak menarik perhatian dari masyarakat luas mengingat di era modern ini transaksi online sedang hangat-hangatnya di perbincangkan. Mayoritas pengguna e-commerce di Indonesia  didominasi oleh masyarakat usia produktif  yaitu rata – rata berusia antara 16 – 65 tahun. Hal tersebut menandakan bahwa pasar dari e-commerce ini adalah masyarakat produktif, dimana hal tersebut akan mendorong pola hidup yang konsumtif, sehingga mereka akan  cenderung  melakukan kegiatan transaksi online yang semakin besar setiap tahunnya. Karena hal tersebut, pemerintah berniat mengenakan pajak e-commerce demi menyetarakan perlakuan bisnis antara ritel konvensional dan ritel digital (the same level playing field). Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan, pemerintah saat ini tengah kelimpungan mengingat e-commerce muncul dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada dua bentuk perdagangan online yang berbeda  yaitu melalui  platform marketplace dan yang melalui media sosial. Potensi pajak dari platform e-commerce memang cukup besar, dan transaksi belanja media sosial juga tidak kalah besar, hanya saja pemerintah kesulitan mendata arus perdagangan melalui media sosial.[4]

     Banyaknya e-commerce yang sedang berkembang di Indonesia menjadi salah satu sumber penerimaan pajak yang cukup besar, maka dari itu Direktorat Jendral Pajak memberlakukan surat edaran Direktorat Jendral Pajak nomor SE-62/PJ/2013 tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce sebagai kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan negara atas Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap transaksi e-commerce.[5] Aturan ini tentunya akan memberikan dampak baik positif maupun negatif. Dari segi dampak positifnya aturan penerapan pajak terhadap transaksi e-commerce yaitu menjaga perlakuan  pajak yang setara antara e-commerce dengan pelaku usaha konvensional dan memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha e-commerce. Kedua dampak positif tersebut tentunya akan memberikan kontribusi pada kesadaran akan tanggung jawab perpajakan yang akan berujung pada adanya peningkatan pendapatan dari pajak. Selain dampak positif tentunya ada dampak negatif yang menyertai diterapkannya aturan perpajakan terhadap transaksi e-commerce, yang pertama adanya kemungkinan para pelaku usaha yang awalnya bergabung dengan marketplace beralih usaha melalui media sosial. Dampak yang kedua yaitu keterlibatan marketplace dalam mekanisme perpajakan, dimana marketplace berperan sebagai agen penyetor pajak. Tugas negara ini dikhawatirkan akan membebani marketplace, karena di Indonesia marketplace ada yang sudah besar dan ada yang masih kecil, dan untuk menjadi agen penyetor tentunya akan menambah pekerjaan operasional marketplace tersebut.

     Mekanisme perpajakan yang akan diterapkan mengandalkan marketplace untuk mengkoordinir pelaku usaha yang bernaung di bawah marketplace tersebut. Pelaku usaha yang menjajakan barang atau jasanya di marketplace, diminta untuk memberitahukan NPWP kepada penyedia marketplace. Bagi para pelaku usaha yang belum memiliki NPWP, maka dapat segera mengurus kepemilikannya atau melaporkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada platform marketplace yang bersangkutan. Pelaku usaha juga harus melaksanakan kewajibannya terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti membayar pajak final  dengan tarif 0.5 % dari omzet. Serta bagi pelaku usaha yang memperoleh omzet  Rp 4,8 miliar setahun, harus ditetapkan  sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan melaksanakan kewajiban PPN sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sama halnya dengan pelaku usaha, marketplace juga harus memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian, marketplace juga diminta untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan platform kepada pelaku usaha dan terhadap penjualan barang dagangan milik marketplace itu sendiri. Terakhir, marketplace juga bertanggung jawab untuk melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan pelaku usaha pengguna platform. Bagi pelaku usaha online lain yang membuka lapaknya di luar marketplace, wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum.[6]

     Besaran dari pengenaan pajak e-commerce ini  masih belum jelas dan pasti. Namun, Dirjen Pajak sendiri mengaku telah mengusulkan agar besaran pajak yang akan ditetapkan untuk e-commerce nantinya sesuai dengan aturan pajak yang berlaku di Indonesia baik PPh ataupun PPN yang sudah ada. Usaha yang sudah dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ini tentu sifatnya masih relatif, karena keputusan dan kebijakannya ada di Kementerian Keuangan. Namun, usaha yang hampir menemukan titik terang adalah bahwa ketentuan pajak e-commerce ini akan menggiring pada wacana yang menyatakan tidak akan ada perbedaan antara bisnis e-commerce dan non-commerce.[7]

PANDANGAN PEMERINTAH MENGENAI E-COMMERCE

    Pelaku dalam transaksi konvensional selama ini telah memberlakukan peraturan perpajakan. Kegiatan ekonomi dalam e-commerce inilah yang belum terekam pemerintah. Untuk itu, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan beberapa kementerian lainnya kini tengah merumuskan regulasi pajak e-commerce yang nantinya akan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Filosofi penerapan aturan pajak e-commerce ini yakni agar pelaku perdagangan baik konvensional maupun elektronik mampu memahami kewajiban perpajakannya. Ditambah lagi, Indonesia masih belum memiliki aturan jelas yang mengatur bisnis e-commerce asing. Sehingga banyak pelaku e-commerce asing yang masih belum tersentuh pajak formulasi peraturan mengenai e-commerce di Indonesia. Pada 11 November 2016, pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XIV tentang Peta Jalan (Roadmap) e-commerce di Indonesia. Paket kebijakan ini diinisiasi karena belum ada peta jalan e-commerce nasional yang akan mendorong tumbuh kembangnya e-commerce di Indonesia.[8]

     Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).[9]  Sehingga hal tersebut dapat memberikan kepastian hukum atas bisnis e-commerce yang mulai subur di Indonesia. Serta dengan demikian sudah dapat dengan jelas dinyatakan bahwa pemberlakuan pajak pada e-commerce didasarkan atas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Kemudian ketentuan pengenaan pajak ini pun terbit, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI PENERAPAN PAJAK E-COMMERCE

     Adanya inovasi melakukan transaksi berjualan dengan menggunakan media internet, masyarakat menjadi lebih kreatif dan lebih memiliki inovasi dalam membangun dan mengembangkan usahanya. Saat ini, belanja online telah menjadi gaya hidup dari masyarakat itu sendiri. Semakin majunya terknologi, akan mendorong masyarakat untuk hidup dengan berbagai kemudahan. Tidak sedikit dari masyarakat itu juga berasumsi bahwa pemerintah perlu memperbarui kebijakan pemberlakuan pajak e-commerce tersebut. Hal ini dikarenakan peraturan tersebut tidak menjangkau bagi semua pelaku usaha online, peraturan tersebut hanya mengikat bagi pelaku usaha online yang berdagang di situs e-commerce. Di Indonesia, mayoritas transaksi merupakan e-commerce nonformal yang melalui media social seperti Instagram, WhatsApp, BBM dan sejenisnya. Jika terdapat pengenaan pajak pada e-commerce maka pelaku usaha di dalam Platform e-commerce akan memilih menjual produknya di media sosial karena peraturan pengenaan pajak kepada para pelaku usaha yang menggunakan sosial media belum di keluarkan. Pelaku usaha akan meninggalkan situs lokal yang menerima imbas dari peraturan pemerintah seperti Bukalapak, Kaskus FJB, Tokopedia, OLX dan lain sebagainya. Masyarakat akan bergeser memanfaatkan situs luar yang tidak terimbas yaitu media sosial atau e-commerce luar negeri seperti eBay, Amazon dan situs lain yang sejenis.

KESIMPULAN

     Seperti yang sudah dijabarkan di atas, Indonesia saat ini tengah dikejutkan dengan kebijakan pengenaan pajak kepada pelaku perdagangan elektronik atau e-commerce yang merupakan bagian dari e-lifestyle yang memungkinan transaksi jual beli dilakukan secara online dari mana pun dan kapanpun. Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Beberapa poin penting yang masuk dalam revisi UU PPh adalah pajak e-commerce dalam aturan yang lebih rinci dan penetapan tarif PPh baru. Sehingga hal tersebut dapat memberikan kepastikan hukum atas bisnis e-commerce yang mulai subur di Indonesia. Selain itu keputusan pengenaan pajak terhadap pelaku e-commerce ini juga dilandasi oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Aturan ini memiliki dua pertimbangan yaitu menjaga perlakuan  pajak yang setara antara e-commerce dan pelaku usaha konvensional serta memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha e-commerce di Indonesia mengingat perkembangan bisnis ini cukup pesat dan memiliki banyak peminat khususnya di kalangan masyarakat produktif.  Maka dari itu kami Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana merekomendasikan saran dalam menanggapi kebijakan pengenaan pajak kepada e-commerce per 1 April 2019 berupa pengambilan sikap:

  1. Pemerintah selaku pemegang keputusan tertinggi di Indonesia sebaiknya mempertimbangkan lagi  nominal pengenaan pajak terhadap e-commerce, agar  nantinya kebijakan pengenaan pajak terhadap pelaku e-commerce ini tidak terlalu memberatkan mereka yang menjalankan bisnisnya di bidang ini dan tidak mengganggu jalannya usaha mereka. Selain itu Pemerintah hendaknya melakukan koordinasi yang baik  dengan Kementrian, Lembaga maupun platform e-commerce itu sendiri agar nantinya mereka yang berjualan di platform e-commerce Indonesia tidak berpindah ke flatform e-commerce luar negeri yang nantinya akan menimbulkan kerugian untuk Indonesia.
  2. Masyarakat selaku pelaku dan konsumen memahami kebijakan tersebut karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sudah melewati beberapa tahapan dan pertimbangan. Selain itu masyarakat sebagai distributor yang memiliki usaha pada marketplacemaupun media sosial hendaknya melaporkan NPWP kepada penyedia marketplace. Jika belum memiliki NPWP, maka dapat segera mengurus kepemilikannya atau melaporkan NIK kepada platform marketplace, serta bagi pelaku usaha online lain yang membuka lapaknya di luar marketplace wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum.
  3. Mahasiswa sebagai generasi penerus dan pelurus bangsa hendaknya peka dan peduli  terhadap berbagai isu yang yang berlangsung saat ini. Mahasiswa sebagai orang yang berpendidikan juga bisa ikut turut andil dengan memberikan berbagai macam solusi  yang nantinya mungkin dapat dipertimbangkan sebagai penyelesaian masalah tesebut. Selain itu mahasiswa sebagai seorang  yang memiliki pengetahuan lebih dapat juga mengedukasi masyarakat luas.

Untuk Mendownload Kajian bisa klik link di bawah ini:

KAJIAN KEBIJAKAN PAJAK E-COMMERCE

Sumber Referensi:

[1] Muchlisin Rjadi, 2013 Perdagangan Elektronik,  (Terdapat pada.https://www.kajianpustaka.com/2013/04/perdagangan-elektronik-e-commerce.html  diakses  pada tanggal  2 Februari 2019)

[2] Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No : 62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas E-commerce . (Terdapat pada https://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15470 diakses pada tanggal 23 Februari 2019)

[3] Aldo Fenalosa, 2019, 5 Gambaran Industri E-commerce Indonesia di Tahun 2019 (terdapat pada https://iprice.co.id/trend/insights/gambaran-industri-e-commerce-indonesia-di-tahun-2019/ diakses pada 25 Februari 2019)

[4] Galih Gumelar, 2017, Berguru dari Negara Lain Demi Tarik Pajak e-commerce (terdapat pda https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171129101646-532-258860/berguru-dari-negara-lain-demi-tarik-pajak-e-commerce diakses  pada tanggal 6 Februari 2019)

[5] Ririn Puspita Sari, 2018, Kebijakan  perpajakan atas transaksi e-commerce, Samarinda Kalimantan Timur,  hlm.67 diakses pada tanggal 24 Februari 2019.

[6] Hendra Kusuma, 2019, Sri Mulyani Tarik Pajak e- commerce, Ini Rincian Aturannya, (terdapat pada https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4381502/sri-mulyani-tarik-pajak-e-commerce-ini-rincian-aturannya diakses pada tanggal 6 Februari 2019)

[7] Asep Irwan,2019, Pajak E-Commerce Indonesia, Apa Dan Bagimana Akan Diterapkan?, (terdapat pada https://www.maxmanroe.com/pajak-e-commerce-indonesia-apa-dan-bagimana-akan-diterapkan.html   diakses pada tanggal 6 Februari 2019)

[8] Pradany Hayyu, “MEDIA KEUANGAN, Vol. XIII/No.125/Maret 2018”, hal 17&27, (Terdapat pada  https://www.kemenkeu.go.id/media/7242/media-keuangan-maret-2018-2.pdf, diakses pada tanggal 7 Februari 2019, pukul 15.30)

[9] Dian Puspa, “Pajak e-Commerce Masuk Dalam Revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan”, (Terdapat pada  https://www.online-pajak.com/pajak-e-commerce-masuk-dalam-revisi-undang-undang-pajak-penghasilandiaksespada tanggal 7 Februari 2019, pukul 16.00)

1 copy

ONGKIR NAIK HARUSKAH PANIK?

1 copy

Oleh:

Badan Eksekutif Mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Udayana

 

PENDAHULUAN

      Indonesia merupakan salah satu negara terluas di dunia dengan total luas wilayah 5.193.250 km² (mencakup daratan dan lautan). Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ke-7 di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, China, Brasil, dan Australia. Sebagai negara yang berbentuk kepulauan, wilayah Indonesia didominasi dengan perairan sebesar 2/3 dari luas keseluruhan. Kondisi geografis tersebut tentunya berpengaruh pada sistem mobilisasi di Indonesia baik penduduk maupun barang. Segala bentuk moda transportasi telah diupayakan untuk menjangkau berbagai wilayah. Seiring berjalannya waktu mulai digunakannya moda transportasi udara yang dirasa mampu lebih cepat dan tidak banyak memakan waktu dalam perjalanannya. Transportasi udara mulai umum digunakan saat ini baik untuk bepergian maupun pengiriman barang, meskipun biaya yang dikeluarkan untuk transportasi udara tentunya lebih mahal. Namun, hal tersebut tentunya tidak menurunkan minat penggunaan transportasi udara yang dirasa lebih praktis dan cepat. Pesawat menjadi transportasi primadona untuk bepergian jarak jauh karena cepat dan nyaman, tidak hanya digunakan untuk bepergian manusia saja, saat ini pesawat juga dimanfaatkan sebagai media pengiriman barang yang cepat dan tepat.

    Jasa pengiriman barang saat ini banyak menggunakan pesawat untuk mengirimkan barang konsumen agar segera sampai pada tujuan. Jasa pengiriman barang sendiri merupakan suatu bentuk pelayanan publik yang menawarkan kemudahan dalam proses mengirim suatu barang dari satu kota ke kota lainnya dengan aman dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak jasa bersangkutan. Perkembangan jasa pengiriman barang di Indonesia melalui banyak cerita. Jasa pengiriman barang Indonesia pertama kali dimonopoli oleh PT. Pos Indonesia karena diberlakukannya UU No. 6 Tahun 1984 tentang POS, dimana pada saat itu pasal 2 ayat 1 berbunyi “Pos diselenggarakan guna mendukung pembangunan serta memperkuat persatuan, kesatuan dan keutuhan kehidupan bangsa dan negara dengan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin ke seluruh wilayah Indonesia dan dalam hubungan antar bangsa”. Namun, majunya teknologi informasi berakibat pada melemahnya potensi penjualan produk – produk Indonesia yang salah satunya adalah produk jasa pengiriman barang. Sehingga banyak bermunculan pemain baru di Indonesia dalam bidang jasa pengiriman barang seperti JNE, TIKI, J&T, Lion Parcel, dan masih banyak lagi. Perusahaan tersebut menyebar hingga ke wilayah terpencil di Indonesia. Sehingga memudahkan masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke dalam menggunakan jasa pengiriman barang. Meski dapat mencakup seluruh wilayah di Indonesia, tetapi tarif yang ditawarkan oleh perusahaan jasa pengiriman barang selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 kenaikan tarif pengiriman barang menjadi yang paling tinggi dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 40 hingga 50 persen. Keputusan ini tentunya menyebabkan pro dan kontra dari banyak pihak.

KRONOLOGI DIBALIK KENAIKAN ONGKIR

     Kenaikan tarif jasa pengiriman barang tidak hanya terjadi pada tahun 2019, namun hal ini telah terjadi beberapa tahun sebelumnya. Pada tahun 2008, terjadi kenaikan tarif jasa pengiriman barang sebesar 17%. Lalu ditahun 2013 dan 2015 terjadi kenaikan tarif jasa pengiriman barang sebesar 10% hingga 15% dan ditahun 2019 terjadi kenaikan tertinggi sebesar 40% hingga 50%. Kenaikan tarif jasa pengiriman barang yang terjadi pada tahun 2019 ini dikarenakan oleh kenaikan tarif Surat Muatan Udara (SMU). SMU merupakan surat tanda terima berupa dokumen sebagai bukti fisik adanya perjanjian untuk pengiriman barang melalui udara antara pihak pengirim kargo dan pengangkut, dengan wewenang hak penerima kargo untuk mengambil kargo. Saat ini Indonesia belum memiliki angkutan udara khusus yang disebut pesawat kargo atau freighter untuk mengirimkan barang ke berbagai wilayah. Indonesia saat ini hanya mengandalkan maskapai penerbangan yang biasanya mengantarkan penumpang, sehingga maskapai penerbangan memiliki peran ganda. Perkembangan bisnis pengiriman barang melalui udara yang diangkut pesawat khusus kargo di Indonesia dinilai lambat karena pemerintah cenderung lebih memperhatikan kepentingan angkutan udara penumpang. Kenaikan tarif SMU ini memberikan efek domino pada banyak sektor perekonomian. Adanya kenaikan tarif SMU pastinya memberatkan para penumpang pesawat yang membawa banyak muatan dan tentunya menjadi beban operasional bagi perusahaan jasa pengiriman barang yang bersangkutan. Maka dari itu untuk mengurangi beban operasional dari perusahaan jasa pengiriman barang dikeluarkanlah kebijakan menaikkan biaya kargo yang termuat dalam surat resmi Asperindo bernomor 102/DPP-ASPER/X/2018. Surat tersebut juga dikeluarkan sebagai bentuk reaksi keberatan atas dinaikannya tarif SMU secara sepihak oleh pihak maskapai tanpa disertai dengan peningkatan pelayanan.

    Kebijakan tersebut banyak menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan pengguna pesawat. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah masyarakat Indonesia yang menggunakan jasa pengiriman barang guna memenuhi kebutuhan. Para supplier barang yang menjual barang dalam skala besar tentunya kesulitan dalam memperoleh barang dagangan dikarenakan mahalnya biaya pengiriman apabila menggunakan tranportasi udara dan apabila beralih pada moda transportasi yang lain tentunya terjadi keterlambatan barang sampai tujuan. Selain itu, kebijakan kenaikan tarif jasa pengiriman barang  juga akan berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Kenaikan tarif jasa pengiriman barang menimbulkan adanya kenaikan harga barang dan hal tersebut memungkinkan adanya inflasi, sehingga mempersulit perekonomian masyarakat khususnya masyarakat yang berpenghasilan tetap. Pengaruh kenaikan harga ini dinilai akan mengurangi minat pembelian dari konsumen. Sehingga omzet Usaha Kecil Menengah (UKM) dipastikan akan menurun terutama mereka yang menjual barangnya sangat bergantung pada logistik udara. Dengan demikian, selain pertumbuhan UKM yang melambat, pertumbuhan konsumsi yang saat ini berada diangka lima persen diprediksi akan lebih melandai. Apalagi pada era modern ini, masyarakat Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan transaksi via online yang pastinya tidak dapat terlepas dari penggunaan jasa pengiriman barang.

PANDANGAN PEMERINTAH

     Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi akan mengusahakan agar kenaikan tarif kargo udara tidak berdampak signifikan pada inflasi 2019. Pada Oktober 2018 tarif udara naik cukup drastis, antara 40-90 persen. Pasalnya pada saat itu, tarif angkutan udara berada di nomor 6 penyumbang inflasi terbesar atau naik dari 2017 lalu yang hanya di nomor 16 bahkan diprediksi angka ini dapat memasuki 5 besar di tahun 2019. PT. Garuda Indonesia memberikan alasan menaikkan tarif SMU dikarenakan selama ini tarif SMU dinilai masih cukup rendah, selain itu saat ini maskapai mengalami peningkatan biaya operasional yang harus ditanggung perusahaan tersebut. Kenaikan tarif bagasi oleh PT. Garuda Indonesia ramai – ramai diikuti oleh maskapai yang lain. Beberapa alasan dikemukakan untuk memberikan kejelasan penyebab banyaknya maskapai yang menaikan tarif bagasi, bahkan beberapa maskapai yang awalnya tidak mengenakan tarif bagasi untuk penerbangan domestik turut untuk mengenakan bagasi berbayar. Alasan yang paling sering dikemukakan adalah penutupan kerugian akibat kenaikan bahan bakar. Hingga saat ini pemerintah terus menyelidiki motif yang sesungguhnya terkait maskapai yang ramai – ramai menaikkan tarif bagasi berbayar, yang tentunya keputusan maskapai – maskapai tersebut mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia. Banyak sektor perekonomian yang terganggu akan kenaikan tarif bagasi berbayar seperti pariwisata, perdagangan dan jasa pengiriman barang.

PANDANGAN MASYARAKAT

      Biaya pengiriman kargo dan pos udara di Indonesia paling mahal diantara negara – negara ASEAN lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya efektifitas dan efisiensi dalam pengiriman logistik atau kargo yang berdampak membengkaknya biaya dengan proses yang lebih lama dibandingkan di luar negeri. Kenaikan tarif jasa pengiriman barang melalui udara pada awal tahun 2019, tentu memberikan efek yang beragam pada sektor perekonomian. Harga barang yang seharusnya dapat lebih murah justru mengalami kenaikan yang lebih tinggi, hal tersebut tidak hanya berdampak pada pedagang online namun juga pada pedagang konvensional terutama pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Seringkali harga dari barang yang dibeli memiliki nominal harga yang lebih murah jika dibandingkan dari ongkos kirim yang harus mereka bayar. Keadaan ini cukup membuat banyak pedagang yang baru merintis usahanya via online lebih memilih untuk gulung tikar.

      Beberapa perusahaan jasa pengiriman yang paling berdampak memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif untuk menghadapi hal ini, bahkan JNE memutuskan untuk menghentikan pengiriman melalui jalur udara setelah tarif kargo pesawat terbang naik 300%. Keputusan tersebut disampaikan Presiden Direktur PT JNE Mohamad Feriadi pada Kamis, 7 Februari 2019. Belum ada kepastian kapan aksi tersebut akan diberhentikan, hal tersebut bergantung pada perkembangan kondisi tarif SMU nantinya. Saat ini JNE memutuskan menggunakan moda transportasi darat.

      Sebagai salah satu negara yang secara aktif menggunakan jasa pengiriman, maka kebijakan menaikkan tarif jasa pengiriman barang melalui udara cenderung menimbulkan kontra dikalangan masyarakat dan perusahaan yang bergantung pada logistik merasa terbebani. Namun, beberapa pihak tidak mempermasalahkan kenaikan tarif ongkos pengiriman barang asalkan diimbangi dengan sistem pelayanan yang baik dan berkualitas, karena jika dilihat hingga saat ini seringkali terjadi keterlambatan waktu pengiriman. Sehingga dengan kenaikan tarif ini masyarakat berharap kualitas jasa pengiriman pun dapat ditingkatkan, baik dari segi waktu pengiriman maupun tingkat keamanan dari suatu barang dapat terjamin.

KESIMPULAN

      Seperti yang sudah dijabarkan di atas, Indonesia saat ini dikejutkan dengan kebijakan mengenai kenaikan tarif jasa pengiriman barang melalui udara sebesar 40-50%. Kebijakan ini diatur dalam surat resmi Asperindo bernomor 102/DPP-ASPER/X/2018. Penyebab dikeluarkannya kebijakan ini adalah untuk menekan biaya operasional dari jasa pengiriman barang akibat naiknya biaya bagasi yang diterapkan oleh sebagian besar maskapai penerbangan. Hal ini tentunya banyak menuai pro dan kontra. Tidak hanya dari sisi konsumen dan distributor namun juga dari sisi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Dari sisi konsumen maupun distributor, kebijakan ini berpengaruh terhadap harga barang yang ditawarkan menjadi lebih tinggi sehingga menyebabkan daya beli masyarakat menjadi menurun. Lalu dari sisi perekonomian, kebijakan ini dapat menyebabkan kenaikan inflasi di Indonesia. Kendati demikian, kebijakan ini masih tetap dijalankan mulai dari awal tahun 2019. Maka dari itu kami Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana merekomendasikan saran dalam menanggapi isu kenaikan tarif jasa pengiriman barang berupa pengambilan sikap:

  1. Pemerintah selaku pemegang keputusan tertinggi di Indonesia sebaiknya menyediakan angkutan udara khusus pengiriman barang berupa pesawat kargo atau freighter. Sehingga tidak bergantung terhadap maskapai yang biasanya mengangkut penumpang.
  2. Masyarakat selaku konsumen dan distributor tidak hanya memberikan keluhan terhadap kebijakan pemerintah. Namun juga mempelajari mengenai kebijakan tersebut. Selain itu masyarakat mencari solusi alternatif jasa pengiriman barang selain melalui udara yaitu dapat melalui darat ataupun laut.
  3. Mahasiswa selaku garda terdepan Indonesia seharusnya peka dan peduli terhadap isu yang berlangsung saat ini. Mahasiswa dapat mengedukasi masyarakat lainnya mengenai kebijakan kenaikan tarif pengiriman barang.

 

Untuk Mendownload Kajian bisa klik link di bawah ini:

KAJIAN KENAIKAN TARIF JASA PENGIRIMAN BARANG MELALUI UDARA

FIX aminn

Dinamika Utang Luar Negeri di Indonesia

Oleh :

Badan Eksekutif Mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Udayana

 

PENDAHULUAN

     Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan di berbagai lini kehidupan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur sampai pembangunan sumber daya manusia. Namun, pada kondisi Indonesia yang sedang melakukan pembangunan infrastruktur ini, muncul pemberitaan mengenai kondisi utang luar negeri Indonesia yang dinilai sangat tinggi dan mengkhawatirkan. Bukan hal baru apabila utang negara menjadi topik pembahasan untuk menilai kinerja suatu pemerintahan. Hal tersebut juga layak dilakukan untuk mengawasi bagaimana jalannya pemerintahan pada periode tersebut. Pada saat ini ramai diperbincangkan mengenai utang luar negeri Indonesia yang terlampau tinggi dan dinilai membebani masyarakat. Besarnya utang luar negeri Indonesia yang menjadi permasalahan itu sekitar Rp4.928,92 triliun.[1] Tingginya tingkat utang luar negeri Indonesia saat ini sering disangkut-pautkan dengan adanya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada masa pemerintahan presiden Jokowi. Sudah rahasia umum apabila pada masa pemerintahan Jokowi terjadi banyak pembangunan, mulai dari jalan tol, jalan trans Sumatra dan trans Papua yang saat ini sudah atau masih dalam proses pengerjaan. Beberapa masyarakat menilai pembangunan yang dilakukan Jokowi hanya memperparah utang negara Indonesia. Namun, pada kenyataannya utang negara Indonesia saat ini masih pada batas yang wajar. Menurut Ekonom Utama untuk Bank Dunia di Indonesia Frederico Gil Sander menilai rasio utang pemerintah Indonesia saat ini masih rendah dibandingkan dengan negara-negara dengan tingkat ekonomi maju maupun berpendapatan menengah. Gil Sander mengatakan rasio utang pemerintah Indonesia yang berada pada kisaran 29% terhadap PDB ini juga didukung oleh pengelolaan yang baik sehingga tidak rentan dengan risiko fiskal.[2] Sehingga kurang pas rasanya apabila menilai utang negara Indonesia meningkat dikarenakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan, karena pembangunan infrastruktur tersebut dimaksudkan untuk menunjang segala bentuk pemberdayaan masyarakat.

     Pada dasarnya Indonesia merupakan negara berkembang yang menggunakan dana dari luar negeri untuk membantu memenuhi defisit kebutuhan dana akibat banyaknya pengeluaran pemerintah yang tidak seimbang dengan penerimaan pemerintah. Bagi negara-negara berkembang ketidaktersediaan sumber daya modal merupakan kendala utama, dikarenakan tingkat mobilisasi modal didalam negeri yang rendah. Seiring berjalannya waktu Indonesia mengalami pesatnya pembangunan di berbagai bidang kehidupan, hal tersebut juga berakibat pada meningkatnya pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Dan terkadang pengeluaran yang besar tersebut tidak ditunjang dengan penerimaan yang seimbang. Hal tersebut menyebabkan modal untuk pembangunan di indonesia mengalami kekurangan. Oleh karena itu, solusi untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut adalah dengan menggunakan modal dari luar negeri dalam bentuk hibah (grant), bantuan pembangunan (official development assistance), kredit ekspor, dan arus modal swasta, seperti bantuan bilateral dan multilateral; investasi swasta langsung (PMA); portfolio invesment; pinjaman bank dan pinjaman komersial lainnya; dan kredit perdagangan (ekspor atau impor).[3]

 

SEJARAH UTANG INDONESIA

     Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa utang luar negeri Indonesia adalah utang yang timbul karena kegiatan pemerintahan. Padahal utang luar negeri Indonesia yang saat ini dibahas bukan berasal dari utang pemerintahan saja, tetapi juga dari utang bank sentral dan utang swasta. Berdasarkan data bank Indonesia, utang luar negeri pada bulan Maret tahun 2017 kemarin sebesar US$358,732 miliar setara dengan Rp4.663,52 triliun. Dimana Utang Luar Negeri (ULN) tersebut teridiri dari utang pemerintah sebesar 50,49%, utang bank sentral sebesar 1%, dan utang pihak swasta sebesar 48,51% dari total keseluruhan utang luar negeri Indonesia.[4] Dari data tersebut dapat dilihat bahwa porsi utang luar negeri yang tinggi tidak semata-mata dari utang luar negeri pemerintah saja.

     Jika kita telusuri utang luar negeri Indonesia terdiri dari utang pemerintah, utang bank sentral, dan utang swasta. Utang luar negeri pemerintah sendiri merupakan utang yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang terdiri dari utang bilateral, multilateral, komersial, supplier dan Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar negeri dan dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk. Sedangakan untuk utang luar negeri bank sentral berasal dari utang yang dimiliki oleh Bank Indonesia yang diperuntukkan untuk mendukung neraca pembayaran dan cadangan devisa. Selain itu juga terdapat utang kepada pihak bukan penduduk yang telah menempatkan dananya pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan utang dalam bentuk kas dan simpanan serta kewajiban lainnya kepada bukan penduduk. Lalu, untuk utang luar negeri swasta merupakan utang luar negeri yang dilakukan penduduk Indonesia kepada bukan penduduk Indonesia dalam bentuk valuta asing dan atau rupiah. Utang tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian utang (loan agreement) atau perjanjian lainnya kepada bukan penduduk Indonesia. Utang luar negeri swasta meliputi utang Lembaga Keuangan dan Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan.[5] Melihat tingginya utang luar negeri Indonesia saat ini tak pelak membuat masyarakat akan membanding-bandingkan kondisi utang luar negeri Indonesia dibawah kepemimpinan presiden Jokowi dengan presiden-presiden sebelumnya.

Grafik 1. Grafik Utang Negara Indonesia

h

Sumber data: Bank Indonesia dan data telah diolah kembali.

     Melihat dari grafik utang negara diatas, dapat dilihat bahwa utang negara Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan pada era reformasi SBY. Namun, utang negara Indonesia juga pernah mengalami penurunan pada era reformasi Gus Dur dan era reformasi Megawati. Dari grafik tersebut juga terlihat bahwa utang negara Indonesia mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada dasarnya Indonesia sudah berutang sejak presiden Soekarno menjabat sebagai presiden pertama Indonesia. Sesungguhnya presiden Soekarno pada saat itu menolak untuk berutang, utang yang dimiliki Indonesia saat itu adalah utang peninggalan Hindia Belanda. Namun, pada akhir pemerintahan presiden Soekarno mempunyai utang luar negeri sebesar US$2,3 miliar.[6] Selanjutnya pada pemerintahan orde baru yang pada saat itu dipimpin oleh Soeharto Indonesia mengalami lonjakan utang yang cukup besar. Utang atau pinjaman tersebut digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur dan fasilitas negara, meskipun sekitar 30% dari dana tersebut disalahgunakan oleh oknum – oknum yang berkuasa pada waktu itu untuk memperkaya dirinya sendiri. Akibatnya Indonesia mengalami krisis moneter dan masyarakat pun mulai geram dengan keadaan yang terjadi di akhir masa orde baru tersebut. Setelah berbagi perlawanan dan pertentangan masyarakat dengan pemerintah pada saat kepemimpinan Soeharto tersebut, akhirnya pemerintahan masa orde baru mampu digulingkan.[7] Beranjak dari era Orde Baru, Indonesia pada tahun 1998 mengalami krisis moneter yang menyebabkan ketidakstabilan perekonomian Indonesia dan dibarengi dengan reformasi politik. Adanya pengaruh krisis moneter tahun 1998 menyebabkan utang pemerintah berada porsi cukup bahaya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu, terjadi peningkatan porsi bunga utang terhadap pendapatan dan belanja negara. Hal ini sangat mengkhawatirkan keadaan perekonomian Indonesia saat itu. Dalam kondisi perekonomian tersebut pemerintahan Indonesia dipimpin sementara oleh wakil presiden pada masa orde baru yaitu Habibie. Saat itu terjadi penurunan utang karena adanya pemilihan umum peralihan dari orde baru menuju era reformasi, selain itu penurunan utang merupakan pengaruh dari iklim bisnis tidak kondusif. Selanjutnya utang luar negeri Indonesia semakin menurun pada masa pemerintahan presiden Gus Dur. Saat itu beliau berhasil menurunkan jumlah utang luar negeri secara signifikan sampai dari periode sebelmnya. Penurunan utang pada masa pemerintah Gus Dur terjadi karena beliau mengeluarkan kebijakan growth story (strategi pertumbuhan) yang dalam perumusan kebijakan tersebut dibantu oleh tim ekonominya yang andal.[8] Pada era pemerintahan anak dari Presiden ke-1 Soekarno, posisi utang Indonesia dan rasio utang terhadap PDB Indonesia mengalami penurunan. Pemerintahan Megawati juga berusaha mengambil jalan tengah dengan menjual beberapa aset negara. Dimana hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar utang luar negeri. Selain itu, hal ini juga menyebabkan pendapatan menjadi berkurang.

     Beranjak dari masa pemerintahan Megawati beralih kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, pada masa ini pemerintah melakukan menambah utang negara dengan jumlah yang sangat besar. Besarnya utang tersebut erat dikait-kaitkan dengan subisidi berbagai harga sembako dan BBM. Beranjak dari SBY, pemerintahan Jokowi juga menambah utang luar negeri Indonesia guna pendanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pada 2014 porsi anggaran infrastruktur hanya sebesar 9,5% dari total belanja negara, Pada APBN-P 2017, total anggaran infrastruktur mencapai Rp388,30 triliun.[9] Sebagian besar anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia dibiayai dengan utang luar negeri. Hal tersebut membuat jumlah utang negara Indonesia semakin melambung tinggi. Namun, besarnya utang luar negeri Indonesia saat ini masih berada pada kondisi yang aman, hal ini dibuktikan dengan tingkat rasio utang terhadap PDB yang masih berkisar diangka 27-29%. Keputusan presiden Jokowi untuk lebih menggalakkan pada pembangunan infrastruktur terbukti dengan banyaknya proyek pembangunan mulai dari jalan tol, jembatan baru, bendungan dan bandara. Salah satu pembangunan infrastruktur tersebut adalah pembangunan jalan trans Papua guna memberi akses untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

                                                                                         

PENGARUH UTANG

     Utang negara merupakan salah satu solusi untuk penambahan modal negara untuk memenuhi pembangunan ekonomi suatu negara. Namun, kenyataannya utang sering kali menjadi permasalahan yang pelik dalam lingkup nasional, karena telah tertanam dalam benak mayoritas masyarakat sebuah doktrin general yang memberikan sinyal buruk terhadap utang, khususnya utang negara. Walaupun begitu, ternyata utang merupakan salah satu bagian penting dalam menetapkan kebijakan fiskal (APBN) dimana utang merupakan bagian dari suatu sistem besar yang disebut pengelolaan ekonomi. Tujuan dari pegelolaan ekonomi itu untuk menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk penciptaan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, memperkuat pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan keamanan. Fungsi atau manfaat dari utang negara itu sendiri adalah yang pertama untuk menutupi defisit anggaran, yang kedua untuk menutupi kekurangan kas atas kebutuhan kas jangka pendek dalam pelaksanaan belanja yang tidak dapat ditunda, kemudian yang ketiga menjadi solusi dalam penataan portofolio utang pemerintah yang tentu bertujuan untuk mengurangi beban belanja dan untuk membiayai utang dalam APBN di tahun – tahun berikutnya, dan yang terakhir adalah sebagai bentuk pengakuan negara lain karena mendapatkan pinjaman luar negeri dari negara lain tidaklah mudah. Kita perlu meyakinkan bahwa kita memiliki sumber daya yang mampu untuk dikembangkan dan mengembalikan pinjaman beserta bunganya dengan pasti.

     Jadi, setiap tindakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah pasti akan menimbulkan konsekuensi dalam jangka pendek, pinjaman luar negeri juga dapat menutup defisit APBN serta ini jauh lebih baik dibandingkan jika defisit APBN tersebut harus ditutup dengan pencetakan uang baru. Sehingga memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dengan dukungan modal yang relatif lebih besar tanpa disertai efek peningkatan harga umum (inflationary effect) yang tinggi. Dengan demikian pemerintah dapat melakukan ekspansi fiskal untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi berarti meningkatkan pendapatan nasional, yang selanjutnya memungkinkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Akan tetapi, dengan bantuan yang diberikan oleh luar negeri kepada Indonesia, secara tidak langsung akan menambah utang luar negeri Indoneisa karena apabila pemerintah tidak sanggup membayar utang tersebut maka pemerintah harus meminjam lagi dari luar negeri. Maka hal itu dirasa cukup memberatkan APBN RI dengan pembayaran pokok utang luar negeri pemerintah Indonesia dan bunganya.[10]

     Setelah mengetahui pengaruh utang negara terhadap pertumbuhan ekonomi makro, selanjutnya utang negara akan berpengaruh juga pada perkembangan ekonomi mikro yaitu pemerintah dapat melakukan pembangunan infrastruktur negara dan khususnya daerah yang secara tidak langsung membantu mobilitas perekonomian masyarakat menjadi lebih mudah. Salah satu contohnya yaitu dengan adanya pembangunan pasar-pasar rakyat pada seluruh daerah di Indonesia yang selain menggunakan dana daerah juga menggunakan dana dari pemerintah. Hal tersebut berdampak pada bangkitnya perekonomian karena masyarakat mendapat lahan untuk melakukan kegiatan ekonomi sekaligus dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Akan tetapi, adanya utang luar negeri tidak selalu berdampak positif bagi perkembangan ekonomi mikro khususnya karena dengan terbiasanya masyarakat dibantu oleh adanya bantuan dari pihak luar negeri maka masyarakat cenderung mengandalkan hal tersebut dan hal itu juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi negara Indonesia.[11]

 

PANDANGAN PEMERINTAH

     Sebenarnya pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi positif terhadap kemakmuran. Keberadaan infrastruktur yang memadai dan berdaya saing memberikan kontribusi terhadap penurunan biaya operasional kegiatan ekonomi dan bisnis, meningkatnya volume kegiatan ekonomi, turunnya biaya input usaha produksi, dan meningkatnya sumber daya manusia, terbukanya peluang kegiatan ekonomi baru, serta kesempatan berusaha dan bekerja. Alokasi infrastruktur juga harus memberikan efek positif terhadap konektivitas pembangunan antarwilayah sehingga menghasilkan pertumbuhan yang inklusif. Pembangunan infrastruktur provinsi dan kabupaten/kota harus dihubungkan dengan infrastruktur nasional dan diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang dapat membuka akses pasar hasil produksi pertanian dan membuka akses wilayah terpencil atau terisolasi. Dengan demikian, akselerasi pembangunan infrastruktur lebih terasa manfaatnya dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, memacu pertumbuhan, membuka lapangan usaha dan kesempatan kerja.

     Menurut pandangan pemerintah sendiri, utang luar negeri Indonesia selain bermanfaat sebagai modal awal penunjang pembangunan, juga bermanfaat sebagai usaha pemerintah untuk meningkatkan kegiatan investasi di dalam negeri. Dimana pemerintah membuka aliran modal asing dalam bentuk investasi. Melalui investasi asing ini, pemerintah dapat mengembangkan sektor pabrik-pabrik maupun industri sekala besar yang tentunya tidak bisa dikembangkan sendiri oleh pemerintah tanpa bantuan modal dari pihak lain, dan tujuan dari pembangunan pabrik – pabrik atau industri itu sendiri tentu yang pertama untuk menyerap lapangan pekerjaan sebesar – besarnya yang diharapkan mampu mengubah pertumbuhan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Namun terlepas dari semua itu, pemerintah juga berupaya untuk mengurangi hutang – hutang luar negeri Indonesia. Salah satu cara pemerintah yaitu dengan, mengubah skema pembangunan. Perubahan skema pembangunan lebih menitikberatkan kepada peran swasta yang membiayai proyek pembangunan. Dengan cara itu, maka anggaran belanja pemerintah diharapkan tidak membengkak. Selama ini, bila belanja negara membengkak sedangkan pendapatan negara tidak bertambah, maka pilihan logis untuk menutup belanja tersebut yakni dengan berutang.

 

PANDANGAN MASYARAKAT

     Indonesia sebagai negara yang menganut sistem Demokrasi Ekonomi yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari oleh dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah[12]. Oleh karena itu dalam hal ini peran pemerintah sangatlah besar sebagai penggerak utama perekonomian. Pada sebagian besar negara – negara yang sedang berkembang, pemerintah membutuhkan banyak modal untuk membangun berbagai sarana dan prasarana. Sayangnya kemampuan finansial yang dimiliki pemerintah masih terbatas atau kurang mendukung. Dengan demikian, maka utang luar negeri pemerintah menjadi hal yang sangat berarti sebagai modal bagi pembiayaan pembangunan perekonomian nasional. Bahkan dapat dikatakan bahwa utang luar negeri telah menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan perekonomian nasional yang cukup penting bagi sebagian besar negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia.

     Sebagai masyarakat yang masih tinggal di negara berkembang tentunya dalam melakukan mobilitas perekonomian masih sangat tergantung pada pinjaman pemerintah dalam menjalankan usaha di bidang perekonomian. Namun, selama ini sebagian besar masyarakat tidak mengetahui posisi utang negara. Sehingga membuat mereka menyalahkan pemerintah selaku pemangku kebijakan yang dianggap tidak bisa mengatur utang negara. Pada kenyataannya pemerintah telah berusaha keras memperbaiki kondisi perekonomian dan struktur utang Indonesia. Pengadaan infrastruktur negara seperti jembatan, jalan dan fasilitas umum sebagian besar dapat terlaksana oleh adanya bantuan dari luar negeri atau utang negara. Selain itu pembangunan pada daerah-daerah tertinggal yang selama ini sedang digencarkan oleh pemerintah juga dapat terlaksana oleh adanya utang negara. Akan tetapi, sebagian masyarakat masih belum menyadari hal itu dan hanya memandang bahwa utang negara hanya membawa dampak yang tidak baik terhadap perekonomian Indonesia.

 

KESIMPULAN

     Negara berkembang seperti Indonesia dalam mengurus rumah tangga pemerintahan tidak dapat dipungkiri akan mengalami tantangan – tantangan untuk menjalankan roda pemerintahan baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan lainnya. Hal ini menyebabkan pemerintah harus dapat mengambil sebuah kebijakan yang tepat untuk masyarakat luas. Salah satu kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintahan dalam sebuah negara yaitu, meminjam dana ke negara lain atau yang biasa disebut dengan utang negara. Namun, tidak dapat dipungkiri masyarakat awam akan berpikir bahwa meminjam dana ke negara lain adalah hal yang buruk. Sesungguhnya sebuah negara mempunyai utang adalah hal yang wajar bahkan sekelas negara Amerika saja masih memliki utang untuk menunjang modal mereka dalam melakukan pembangunan. Karena tujuan dari utang negara ini bukanlah semata-mata untuk menjerumuskan negara kepada keterpurukan ekonomi melainkan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dalam keadaan kas negara yang kurang mencukupi.

     Utang negara secara tidak langsung memunculkan sebuah kewajiban dan beban kepada suatu negara untuk melunasinya. Namun, utang negara menggambarkan bagaimana suatu negara dapat bekerja sama dan menilai tingkat ketergantungannya kepada negara lain. Semakin besar utang negara berarti semakin meningkatkan ketergantungannya terhadap negara lain, sehingga diperlukannya sebuah batasan yaitu, dengan melihat kemampuan dalam negeri untuk membayar pokok dan bunganya. Di sisi lain, rasio penerimaan pajak terhadap PDB juga harus diperhatikan karena pajak merupakan salah satu yang utama sumber pemasukan yang akan digunakan untuk membayar utang pemerintah. Maka dari itu kami Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana merekomendasikan saran dalam menanggapi isu peningkatan utang negara berupa pengambilan sikap:

  1. Pemerintah sebaiknya berupaya untuk mengoptimalisasi kemampuan dalam negeri untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional, seperti mendukung UMKM dalam negeri agar mampu mengekspor hasil barang atau jasa ke luar negeri. Selain itu, pemerintah juga sebaiknya membuat sosialisasi mengenai keuntungan dalam menanam saham. Dimana nantinya masyarakat memiliki minat untuk belajar menanam saham. Hal ini juga membuat kita membantu menyukseskan program dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu “Yuk Nabung Saham”. Dimana melalui menanam saham kita dapat melawan inflasi dan juga meningkatkan jumlah investor lokal[13].
  2. Masyarakat sebaiknya lebih aktif dan kreatif untuk meminimalisir utang negara dengan merubah mindset mereka yang tidak hanya berfokus pada job seeker namun, beralih menjadi job maker. Suatu negara akan mampu menjadi negara maju jika 2% dari penduduknya menjadi wirausaha, Indonesia dalam hal ini, berdasarkan data BPS 2014 jumlah wirausaha Indonesia masih sekitar 1,6%[14]. Maka dari itu, masyarakat harus beralih menjadi job maker salah satunya menjadi wirausaha, dengan mengupayakan home insudtry dan lebih mengembangkan ide-ide kreatif untuk UMKM yang inovatif.
  3. Mengajak seluruh mahasiswa Indonesia agar berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan negara dengan membuat terobosan-terobosan baru yang mampu membangkitkan semangat kerja masyarakat, seperti membuat bisnis startup yang memanfaatkan media sosial. Selain itu, sebagai mahasiswa juga sebaiknya turun langsung untuk perekonomian negara seperti menggalakkan program Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) yang merupakan program dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendorong lebih banyak generasi muda di tanah air agar tertarik terjun ke dunia wirausaha.(MP/IP/AP/AF/BD)

 

Untuk Mendownload Kajian bisa klik link di bawah ini:

Kajian “Dinamika Utang Luar Negeri di Indonesia”

 

Referensi:

[1] Teguh Firmansyah.2018. Utang RI 4.928 T, Bank Dunia: Utang Indonesia Masih Rendah. (Terdapat pada: http://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/03/27/p69aui377-utang-ri-4928-t-bank-dunia-utang-Indonesia-masih-rendah. Diakses pada: 17-05-2018)

[2] Indriani, Ririn. 2018. Bank Dunia Menilai Utang Indonesia Masih Rendah. (Terdapat pada:  https://www.suara.com/bisnis/2018/03/28/034500/bank-dunia-menilai-utang-Indonesia-masih-rendah. Diakses pada: 17.05.2018)

[3] Admatja, Adwin Surya. “Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia: Perkembangan dan Dampaknya”. Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 2, No. 1, Mei 2000: 83 – 94. Jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi – Universitas Kristen Petra.

[4] Sayekti, Nidya Waras. “Kebijakan Indonesia Atas Utang Luar Negeri Dari Lembaga Keuangan Global”. Vol. VII, No.08/II/P3DI/April/2015.

[5] Bank Indonesia. Statistik utang luar negeri Indonesia Vol. IX. 2018

[6] Anonim. ”Sejarah utang Indonesia mulai dari masa Soekarno”. (Terdapat pada: http://jendelaperistiwa.blogspot.co.id/2013/02/sejarah-utang-Indonesia-mulai-dari.html. Diakses pada: 17-5-2018)

[7] Anonim. Reformasi di Indonesia. “Reformasi Indonesia”. (Terdapat pada: http://tata-muhtadin.blogspot.co.id/2011/12/reformasi-di-Indonesia.html Diakses pada: 18-5-2018)

[8] Sandra, Gede. 2017. “Kesuksesan Tim Ekonomi Gus Dur: Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Utang Berkurang dan Gini Ratio Renda”. (Terdapat pada: https://www.google.co.id/amp/rmol.co/amp/2017/11/17/314878/Kesuksesan-Tim-Ekonomi-Gus-Dur:-Pertumbuhan-Ekonomi-Tinggi,-Utang-Berkurang-Dan-Gini-Ratio-Rendah- Diakses pada: 18-5-2018)

[9]Salim, Fahruddin. 2017. “Tiga Tahun Jokowi – JK dan Percepatan Infrastruktur”. (Terdapat pada: http://ekonomi.metrotvnews.com/analisa-ekonomi/ybDM96mk-tiga-tahun-Jokowi-jk-dan-percepatan-infrastruktur Diakses pada: 17-05-2018)

[10] Atmadja, Adwin Surya. “Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia : Perkembangan dan Dampaknya”. Universitas Kristen Petra. Vol.2. No.1. Tahun 2000.

[11] Rachmadi, Arif Lukman. “Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”. Universitas Brawijaya Malang. Tahun 2013.

[12] Anonim. “Sistem Ekonomi yang Diterapkan di Indonesia”. (Terdapat pada: https://www.sekolahpendidikan.com/2017/03/sistem-ekonomi-yang-diterapkan-di.htm. Diakses pada: 28-05-2018)

[13] Anonim, 2017. “Yuk Nabung Saham”. (Terdapat pada: http://yuknabungsaham.idx.co.id/about-yns Diakses pada: 28-05-2018)

[14] Istianur Praditya, Ilyas. 2015. “Mau Jadi Negara Maju, RI Harus Banyak Cetak Wirausaha”. (Terdapat pada: https://www.liputan6.com/bisnis/read/2189159/mau-jadi-negara-maju-ri-harus-banyak-cetak-wirausaha. Diakses pada: 28-05-2018)

finally

Budaya Patriarki : Adat dalam Balutan Kesetaraan Gender

finally

Oleh:

Badan Eksekutif Mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Udayana

 

“Gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas,

tidak akan sanggup lagi hidup di dalam dunia nenek moyangnya.”

– R. A. Kartini

 

      Perempuan merupakan sosok yang seharusnya memiliki kesempatan yang sama seperti kaum laki – laki. Sebuah kesempatan dimana perempuan juga memiliki hak yang sama dengan apa yang seharusnya ia dapatkan dengan mewujudkan kesataraan gender. Kesataraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut[1]. Namun, di Indonesia sendiri kesetaraan gender belum sepenuhnya diterapkan di seluruh daerah. Salah satunya di Bali. Provinsi Bali sendiri secara sadar maupun tidak sadar masih mengimplementasikan budaya patriarki. Budaya patriarki sendiri merupakan budaya yang menempatkan posisi laki – laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan.

   Budaya patriarki menerapkan sistem dimana suara laki – laki lebih dipertimbangkan dibandingkan suara perempuan. Budaya ini berlaku di lingkungan masyarakat, ekonomi, politik, dan sebagainya. Budaya patriarki sendiri secara tak langsung menjadi salah satu penyebab adanya kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dikatakan sendiri oleh Wakil Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah[2]. Yang juga diperkuat dengan adanya Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Pada pasal 4 UU Perkawinan dinyatakan bahwa seorang suami diperbolehkan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan. Namun, tidak ada pasal yang menyatakan dan mengatur jika hal tersebut berlaku sebaliknya agar perempuan juga mendapatkan hak yang sama jika hal tersebut terjadi pada mereka. Misalnya, seorang suami memiliki kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Salah satu dari kewajibannya adalah menafkahi keluarga. Namun pada kenyataannya, ada beberapa suami yang tidak memenuhi kewajibannya dengan baik dan tidak mendapatkan konsekuensi. Hal ini yang sebenarnya mendukung kurangnya penerapan kesetaraan gender di Indonesia.

     Sejatinya hingga saat ini, budaya patriarki masih langgeng untuk tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai ruang lingkup seperti pendidikan, ekonomi, politik dan hukum. Masih berkembangnya budaya patriarki berdampak pada timbulnya berbagai permasalahan sosial di Indonesia yang membelenggu kebebasan perempuan dan melanggar hak-hak perempuan. Banyak yang mejadikan perempuan sebagai indikator penilaian perkembangan dan kemajuan suatu negara, baik dari kualitas pendidikan, kebahagian, dan perlindungan kepada perempuan. Namun, tetap saja pemahaman bahwa perempuan berada pada posisi kedua dan anggapan bahwa perempuan adalah kaum yang lemah masih berkembang di masyarakat. Walaupun Indonesia sendiri terdapat undang-undang dan lembaga yang mengatur mengenai perlindungan perempuan dan anak. Hal tersebut belum dapat menjamin bahwa permasalahan sosial dan pelanggaran hak perempuan dapat ditanggulangi.

 

BUDAYA PATRIARKI DI BALI

     Sejak masa lampau, budaya masyarakat dunia telah menempatkan laki-laki pada hierarki teratas, sedangkan perempuan menjadi kelas nomor dua. Ini terlihat pada praktik masyarakat Hindu misalnya, pada zaman Vedic 1500 SM, perempuan tidak mendapat harta warisan dari suami atau keluarga yang meninggal. Pada era penjajahan Belanda maupun Jepang, perempuan dijadikan sebagai budak seks bagi tentara-tentara asing yang sedang bertugas di Indonesia. Serta terdapat peraturan yang melarang perempuan mengenyam pendidikan, kecuali mereka berasal dari kalangan priyayi atau bangsawan.[3] Sebagaimana halnya hegemoni budaya patriarki terhadap pemikiran dunia. Budaya patriarki juga mewarnai adat budaya yang ada di Bali, sebagaimana yang disampaikan oleh Holleman dan Koentharaningrat dalam Sudarta, bahwa Kebudayaan Bali identik dengan sistem kekerabatan patrilineal.

     Pandangan Hindu yang memuliakan perempuan sangat kontradiktif dengan tradisi dan hukum adat yang ada di Bali. Dimana dalam tradisi dan Hukum Adat Bali belum mencerminkan adanya kesetaraan gender. Hal ini dapat dilihat dalam hal kedudukan laki-laki dan perempuan dalam pewarisan, perkawinan, mendapat pendidikan, keterlibatan dalam angkatan kerja dan perannya dalam kehidupan sosial di masyarakat. Dalam kehidupan sosial masyarakat laki-laki Bali memiliki kedudukan dan peranan yang diistimewakan. Hal ini dapat dilihat dalam mengambil keputusan penting di masyarakat hanya laki-laki yang berhak untuk memutuskan sedangkan perempuan hanya menerima hasil keputusan tersebut.

     Demikian juga dalam hal pewarisan di dalam keluarga hanya anak-laki-laki yang berhak mewarisi, sedangkan perempuan hanya sebagai penikmat tanpa punya hak atas warisan. Hal yang sama juga terhadap status kepemilikan anak semuanya jatuh pada pihak laki-laki.[4] Dalam penerapannya, hukum adat di Bali masih sangat bertolak belakang dengan adanya kesetaraan gender. Terutama dalam hal perkawinan, adanya konsep purusa predana yang dianut oleh Masyarakat Bali sebagai refleksi dari ajaran Agama Hindu tentang jiwa (purusa) yang identik dengan laki-laki dan material (predana) yang identik dengan perempuan. Tetapi akan keliru jika konsep predana dan prakerti ini diidentikkan dengan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. Karena pada kenyataannya setiap manusia dalam Pandangan Hindu disebut bhuwana alit memiliki kedua asas tersebut. Kekeliruan dalam merefleksikan pemahaman akan konsep purusa dan predana menimbulkan adanya ketimpangan dan ketidakadilan terhadap perempuan di Bali, terutama dalam adat perkawinan di mana perempuan (predana) dianggap lebih rendah kedudukannya dari pada laki-laki (purusa), sehingga perempuan Hindu di Bali sering dikatakan sebagai “Pewaris tanpa warisan”. Perempuan yang sudah menikah akan sepenuhnya menjadi hak milik laki-laki yang menikahinya dan keluarga pihak laki-laki, lalu warisan dari pihak laki-laki adalah sepenuhnya menjadi miliki suami yang nantinya akan diwariskan kembali kepada anak laki-laki dalam keluarga itu. Ketimpangan atau diskriminasi antara laki-laki dan perempuan di Bali juga tercermin dari kata-kata yang dipakai pada saat seorang laki-laki meminang si perempuan yaitu dengan mengunakan kata “ngayahin” yang diartikan sebagai “melayani”. Tidak hanya dalam perkawinan, dalam perkembangan zaman yang semakin modern ternyata belum mampu mengubah paradigma berpikir Masyarakat Bali secara signifikan, sehingga saat ini keluarga yang hanya memiliki anak perempuan dikatakan akan terancam putung (tidak memiliki penerus keturunan), hal ini terjadi karena sulitnya bagi laki-laki baik dari dirinya maupun dukungan keluarga yang mau nyentana atau nyeburin (laki-laki setelah menikah menjadi milik keluarga perempuan). Dalam pandangan Masyarakat Bali yang merupakan bagian dari budaya partriarki dengan menikah nyeburin (nyentana) laki-laki kehilangan haknya menjadi kepala keluarga dimana kedudukannya dalam keluarga dianggap lebih rendah dari perempuan. Budaya Patrilineal pada khususnya memengaruhi Hukum Adat Bali yang menjadi faktor terjadinya diskriminasi terhadap kaum perempuan di Bali. Budaya Patrilineal merupakan suatu adat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah atau pihak laki-laki. Dimana pengaruh budaya patrilineal ini menyebabkan tidak semua orang tua mau memberikan kesempatan kepada anak perempuannya baik dalam hal pewarisan maupun untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dengan argumen bahwa nantinya anak perempuannya akan menjadi milik orang lain.[5]

     Masih adanya pandangan bahwa perempuan tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi karena ujung-ujungnya akan menikah dan ikut dengan suami merupakan salah satu faktor. Selain hal tersebut, faktor lain yang juga mempengaruhi dibatasinya gerak perempuan di bidang pendidikan yaitu karena adanya keterbatasan ekonomi, masih rendahnya pemahaman orang tua bahwa pendidikan bagi perempuan juga sama pentingnya dengan laki-laki. Jika kita lihat tingkat angka melek huruf dari 7 kabupaten di Bali berdasarkan data bps.co.id berfluktuasi dari tahun ke tahun pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2015. Dalam hal ini jumlah angka melek huruf perempuan Bali mengalami penurunan pada tahun 2013 sampai tahun 2014. Dari data tersebut perempuan Bali saat  ini memang telah merasakan pendidikan yang cukup. Namun jika dilihat lebih dalam pada jenjang pendidikannya masih terlihat jelas, di tingkat sekolah dasar jumlah perempuan mengenyam pendidikan jauh lebih besar dibandingkan tingkat perguruan tinggi,.

     Selain itu perempuan Bali sesungguhnya telah berpartisipasi dalam dunia kerja namun jumlahnya masih terlalu rendah dibandingkan dengan partisipasi laki-laki. Menurut data BPS provinsi Bali yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerja di Bali telah mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah proyeksi penduduk. Namun, meningkatnya jumlah penduduk dalam angkatan kerja tidak berjalan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk usia kerja, dimana dari data bpd.go.id jumlah penduduk dalam angkatan kerja mengalami fluktuasi sedangkan data jumlah penduduk usia kerja mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari data statistik tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan atau penurunan data jumlah penduduk perempuan yang bekerja seiring dengan jumlah penduduk perempuan angkatan kerja. Tingkat partisipan angkatan kerja perempuan mengalami penurunan diikuti dengan tingkat penganggurannya. Hal ini terjadi karena peningkatan pada bagian bukan angkatan kerja perempuan, sehingga mengakibatkan penurunan pada jumlah angkatan kerja perempuan meskipun pada tahun tersebut jumlah usia kerjanya mengalami kenaikan. Dari analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perempuan Bali untuk bekerja pada sektor public, menunjukkan tingkat pendidikan dan pendapatan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan perempuan untuk bekerja. Melihat angka perempuan yang dapat menempuh pendidikan tinggi masih rendah menjadikannya salah satu faktor penyebab rendahnya perempuan untuk terjun ke dunia kerja.[6]

     Padahal jika mau dikembangkan, banyak perempuan bali mempunyai potensi yang tidak kalah hebat dari laki-laki. Salah satunya berdasarkan sumbangan pendapatan perempuan menurut data statistik data tersebut menunjukkan perempuan di Bali telah berkontribusi. Menurut Badan Pusat Statistik provinsi Bali pada tahun 2015 sumbangan pendapatan perempuan yaitu sebesar 36.39%. Sumbangan pendapatan terbesar terdapat pada sektor perdagangan, rumah makan dan hotel. Walaupun dalam sektor tersebut peranan perempuan masih sebatas pekerja kasaran seperti pelayan, pembantu atau sebagai juru masak. Namun, beberapa data menunjukan bahwa perempuan mampu menjadi top manager atau bahkan menjadi owner dari sektor tersebut. Menurut data BPS tahun 2015, ada sekitar 393.839 jiwa perempuan yang berkontribusi atau menyumbangkan pendapatannya. Sebuah data menunjukan presentase kontribusi pendapatan seorang perempuan dalam keluarganya di sebuah kelurahan Kapal Mengwi yaitu sebanyak 51% – 75% pendapatan di keluarganya disumbangkan oleh sang istri. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang sangat besar bagi peningkatan kualitas hidup keluarga. Menurut Alatas (1990), peningkatan partisipasi wanita dalam kegiatan ekonomi karena disebabkan oleh yaitu masyarakat menyadari bahwa pendidikan sama pentingnya bagi kaum wanita agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan kemauan wanita untuk mandiri dan berusaha membiayai kebutuhan hidupnya, serta motivasi untuk membantu kebutuhan hidup anggota keluarganya yang menjadi tanggungannya.[7]

     Beberapa pembahasan diatas menunjukan apabila perempuan Bali dapat mengenyam pendidikan dan mampu menghasilkan suatu pendapatan hasil dari pendidikan yang dijalani, tentunya perempuan Bali mampu membantu menjalankan roda perekonomian bagi setiap keluarga. Turut serta sosok perempuan dalam ranah perekonomian akan menjadikan perempuan memiliki peran ganda dalam keluarga. Dimana ia juga berkewajiban dan memiliki peran penting sebagai ibu rumah tangga. Namun, apabila potensi perempuan untuk turut serta dalam menjalani roda perekonomian maupun mengenyam pendidikan yang tinggi dipupuskan hanya karena budaya patriarki yang masih dijunjung tinggi, maka setiap keluarga akan kehilangan peluang untuk membawa keluarga ke masa depan yang lebih baik.

DAMPAK BUDAYA PATRIARKI DI MASYARAKAT

      Ketidaksetaraan gender antara peran laki-laki dengan perempuan ini menjadi salah satu hambatan struktural individu dalam masyarakat tidak memiliki akses yang sama. Pembatasan peran perempuan akibat budaya patriarki membuat perempuan mendapat perlakuan diskriminasi Lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan, secara tidak langsung juga menempatkan posisi perempuan terancam dan tidak mendapat pengakuan. Aspek historis dan budaya menempatkan perempuan sebagai pihak yang dinomor duakan, dimana ia ditundukan melalui hubungan kekuasaan bersifat patriarkat, baik secara personal maupun melalui pengaturan negara.

     Praktik budaya patriarki masih berlangsung hingga saat ini ditengah berbagai gerakan feminis dan aktivis perempuan yang gencar menyuarakan serta menegakan hak perempuan. Dampak dari praktik ini menimbulkan berbagai masalah sosial di masyarakat seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pelecehan seksual, meningkatnya angka pernikahan dini dan stigma mengenai perceraian. Dampak dari budaya patriarki di Indonesia masuk dalam system blame approach, yaitu permasalahan yang diakibatkan oleh sistem yang berjalan tidak sesuai dengan keinginan atau harapan.[8]

     Berbagai kasus kekerasan yang menjadikan perempuan sebagai korbannya terjadi akibat dari ajegnya budaya patriarki yang masih melekat sebagai pola pikir di masyarakat. Budaya patriarki memberikan pengaruh bahwa laki-laki itu lebih kuat dan berkuasa dibandingkan perempuan. Hal ini menimbulkan paradigma bahwa dalam rumah tangga istri memiliki keterbatasan dalam menentukan pilihan atau keinginan dan memiliki kecenderungan untuk menuruti semua keinginan suami mereka, sekalipun itu tidak baik. Kekerasan yang dilakukan oleh kaum laki-laki terhadap perempuan menciptakan sebuah konstruksi sosial bahwa pihak perempuan adalah pihak yang lemah. Potret budaya bangsa Indonesia yang menganut patriarki masih sangat tidak menguntungkan posisi perempuan sebagai korban kekerasan.3

     Pada kasus pelecehan seksual, perempuan justru menjadi objek sasaran kesalahan dari sebuah kejadian. Perempuan menjadi pihak yang disalahkan, entah itu berkaitan dengan cara berpakaian, tingkah laku, waktu kejadian pelecehan, atau justifikasi yang tidak menempatkan laki-laki sebagai pelaku. Selain kasus tersebut, terdapat pengaruh dari budaya patriarki dan konstruksi sosial yang dibentuk oleh masyarakat mengenai pernikahan dini, seperti perempuan adalah penerima nafkah dan hanya berkecimpung di sektor domestik. Sebagian besar dari mereka berstatus sebagai ibu rumah tangga dan cenderung tidak produktif sama sekali. Mereka tidak diberikan kesempatan untuk meneruskan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi atau mengembangkan bakat serta kemampuan yang mereka miliki. Perempuan tidak memiliki kebebasan untuk melakukan penolakan karena alasan di beberapa kebiasaan adat, dimana jika perempuan menolak untuk dinikahi ia akan dianggap perempuan yang hina dan tidak tahu diri. Meskipun realitas sosial yang terjadi bahwa banyak dari mereka yang belum siap secara mental untuk menikah. Bahkan terkadang perempuan menjadi objek yang disalahkan atas terjadinya sebuah perceraian. Beberapa persepsi muncul pada kasus perceraian, bahwa kesalahan terdapat pada perempuan yang tidak mau bersabar sedikit menjaga keutuhan rumah tangganya. Padahal persoalan perceraian bersumber dari kedua belah pihak.[9]

PANDANGAN MASYARAKAT   

     Di negara Indonesia sendiri, banyak daerah yang masih menganut budaya patriarki yang memperlihatkan mengenai kedudukan seorang laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Sejarah juga menjelaskan bahwa laki-laki diperbolehkan meneruskan pendidikan, sedangkan perempuan tidak diperbolehkan untuk mendapatkan pendidikan yang layak karena ujung-ujungnya perempuan hanya akan mengurus rumah tangga. Namun, beberapa tahun silam Raden Ajeng Kartini telah mengagaskan gerakan emansipasi perempuan demi memperjuangkan hak perempuan Indonesia. Dalam hal ini beliau menuntut hak perempuan khususnya dalam dunia pendidikan, sehingga perempuan dapat menjadi role model dalam sosialisasi primer di keluarga. Walaupun perempuan saat ini sudah dapat menempuh pendidikan dengan bebas. Namun, kembali lagi pada paradigma masyarakat jika perempuan sudah berumah tangga ia harus membagi perannya. Hal tersebut terkadang akan membatasi peran perempuan di masyarakat.  Dimana perempuan dilarang untuk mengejar karir dan diharuskan untuk fokus terhadap perannya sebagai ibu rumah tangga saja.

     Sejak zaman dahulu budaya patriarki sudah berpengaruh terhadap ruang lingkup kehidupan masyarakat Bali. Dimana dalam hal pewarisan, laki-laki Bali akan lebih diutamakan sebagai pewaris dari keluarganya dibandingkan dengan perempuan Bali. Selain itu dalam hal pendidikan dan pada dunia kerja, laki-laki Bali lebih diutamakan untuk menempuh pendidikan dibanding perempuan Bali karena paradigm masyarakat bahwa pewaris utama keluarga adalah laki-laki. Sehingga perempuan Bali terbatas ruang lingkupnya untuk mendapatkan pekerjaan karena pendidikan yang mereka dapatkan hanya seadanya yang mayoritas hanya sampai jenjang SMA dibandingkan dengan laki-laki Bali yang diberikan kesempatan menempuh pendidikan yang jauh lebih tinggi ke perguruan tinggi.

     Paradigma masyarakat mengenai budaya patriarki ini akan terus ada selama mereka masih mengkontruksi mengenai status dan peran gender itu sendiri. Sampai saat ini budaya patriarki masih langgeng berkembang di tatanan masyarakat. Penegakan hukum pun masih cukup lemah dan ketidakadilan gender masih ada. Meskipun Indonesia adalah negar hukum, kenyataannya payung hukum sendiri belum mampu mengakomodasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat.[10]

KESIMPULAN DAN SARAN

     Lambat laun pengaruh budaya patriarki ini akan terus mendorong berbagi permasalahan sosial jika tidak diperhatikan perkembangannya. Dimana hal tersebut secara tidak langsung akan berimbas kepada perkembangan suatu negara baik dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan dan lainnya. Berdasarkan kenyataan di lapangan sesungguhnya perempuan dapat membantu perekonomian khususnya di Bali. Hal ini dibuktikan dengan pembahasan diatas dimana adanya persentase perempuan di Bali dalam berkontribusi untuk sumbangan pendapatan pada sebuah keluarga. Selain itu dalam sisi adat dan budaya di Bali perempuan secara tidak langsung telah berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian di Bali. Jika dilihat pada setiap upacara adat atau hari keagamaan, perempuan Bali harus membuat canang atau banten dan hal tersebut secara tak langsung sudah menunjang perekonomian Bali khususnya bagi pedagang sarana prasarana canang dan banten, seperti: janur, buah, bunga dan sarana prasaran lainnya. Pedagang tersebut sebagian besar notabenenya adalah seorang perempuan juga.

     Hakikatnya kesetaraan gender memang tidak bisa dilepaskan dari konteks yang selama ini dipahami oleh masyarakat, dimana kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan di dalam realitas sosial mereka. Dilihat dari berbagai peran aktif perempuan dewasa ini, membuktikan seberapa kuat perjuangan kaum feminisme di Indonesia. Meskipun budaya patriarki masih mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat.[11] Dengan dasar pertimbangan setiap manusia dilahirkan hak yang sama, baik laki-laki maupun perempuan maka membangun kesejahteraan masyarakat tanpa melihat perbedaan gender akan lebih mudah diwujudkan. Maka dari itu kami Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana merekomendasikan pernyataan sikap:

     Mengupayakan pendidikan kesadaran gender sebagai upaya untuk memberikan pencerahan akan budaya atau keseluruhan perilaku, kebiasaan, nilai, aturan bahkan adat yang membuat perempuan setara dengan laki-laki.

       Mengharapkan pemerintah memberikan pelayanan-pelayanan yang mendorong kesetaraan gender, melalui peran aktif PKK (Pembinaan Kesejahteran Keluarga) sebagai salah satu kegiatan yang bisa menunjang perekonomian masyarakat selain tugas pokok perempuan sebagai ibu rumah tangga, serta mengharapkan pemerintah dapat menjadi fasilitator dalam mewadahi kaum perempuan mengembangkan diri di usia produktif.

     Mengajak setiap perempuan agar mampu memotivasi atau mampu menjadi role model khususnya dalam bidang perekonomian bagi sesama kaumnya dengan gerakan Ayo Menjadi Wanita Karir yang diharapkan dapat mendorong perempuan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya.

     Mengajak seluruh mahasiswa untuk lebih memahami dan mendukung upaya kesataraan gender, dengan selalu ikut aktif dalam berbagai kegiatan yang tidak hanya harus dilakukan oleh laki-laki saja. (MP/IP/AP/AF/BD/KW)

Untuk Mendownload Kajian bisa klik Link di bawah ini:

Kajian “Budaya Patriarki: Adat dalam Balutan Kesetaraan Gender”

 

Referensi :

[1]Anonim. “Kesetaraan Gender”. https://www.kamusbesar.com/kesetaraan-gender.

[2]Erdianto, Kristian. “Kaum Perempuan Diantara Budaya Patriarki dan Diskriminasi Regulasi” https://nasional.kompas.com/read/2017/03/09/08481931/kaum.perempuan.di.antara.budaya.patriarki.dan.diskriminasi.regulas

[3] Oreo. “Convention Watch”. 2007. http://www.democraticconventionwatch.com/diary/date/2007/01/

[4] Pudja, Gede. 1977. “Manawa Dharma Sastra”. Jakarta: Dep. Agama R.I.

[5]Ni Nyoman Rahmawati.”Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender  (Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama Hindu)”. 2015

[6] Ni Putu Devi Ekayanti Ningsih “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Perempuan Bali untuk Bekerja di Sektor Publik (Studi Kasus di Desa Adat Kerobokan Kuta Utara Kabupaten Badung)”.

[7] Andersen. “Keterkaitan Antara Faktor-Faktor Rumah Tangga dengan Kesempatan Kerja Wanita”. Vol : Hal 5-12. 2003.

[8] Irma Sakina, Ade dan Hassanah Siti A, Dessy. “Meyoroti Budaya Patriarki di Indonesia”. http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/66158/potongan/S2-2013-306599-chapter1.pdf. Vol.7.

 [9] Trianto, S. (2006). “Perempuan dan Hukum”. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

[10] Anda, Suara. “Budaya Patriarki dan Kesetaraan Gender”. http://unjkita.com/perempuan-budaya-patriarki-dan-kesetaraan-gender/

[11] Irma Sakina, Ade dan Hassanah Siti A, Dessy. “Meyoroti Budaya Patriarki di Indonesia”. https://www.researchgate.net/publication/319671805_Menyoroti_Budaya_Patriarki_di_Indonesia. vol.7

BITCOIN

Legalitas Penggunaan Bitcoin di Indonesia

BITCOIN

Oleh

Badan Eksekutif Mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Udayana

 

          Dewasa ini topik mengenai Bitcoin sedang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat. Beberapa ada yang mengabaikan tetapi ada juga yang tertarik bahkan sampai sangat ketergantungan akan penggunaan Bitcoin. Sesungguhnya Bitcoin merupakan salah satu mata uang dari Cryptocurrency[[1]]. Mata uang virtual ini memungkinkan masyarakat melakukan transaksi finansial secara langsung dengan bantuan perangkat elektronik tertentu. Cryptocurrency terdiri atas beberapa jenis yaitu, Bitcoin, Ripple, Altcoins, Litecoins, Ethereum, Dash, Dogecoin, Stellar, Peercoin, Bitshares, NXT, dll. Jenis cryptocurrency khususnya Bitcoin sudah digunakan sebagai media transaksi oleh beberapa negara seperti; Jepang, Amerika Serikat, Denmark, Korea Selatan, dan Finlandia[[2]]. Namun, di Indonesia sendiri Bank Indonesia menyampaikan pernyataan berupa penolakan adanya transaksi cryptocurrency seperti Bitcoin. Bank Indonesia menolak karena beberapa karakteristik dari cryptocurrency yang berpotensi menimbulkan risiko dalam penggunaannya, yaitu tidak adanya regulator, pseudonymity atau biasa dikenal dengan penyamaran identitas, dan no central authority atau tidak adanya pusat pengaturan atau pengendalian[[3]].

          Cryptocurrency atau yang disebut virtual currency oleh Bank Indonesia, bekerja dengan sistem terdesentralisasi. Dimana sistem terdesentralisasi merupakan sistem dengan sebuah jaringan yang mampu menghubungkan konsumennya tanpa pihak ketiga. Sistem terdesentralisasi ini juga memiliki sistem kerja yang hampir sama dengan peer to peer. Sistem Peer to peer merupakan sistem dimana semua komputer dapat saling terhubung tanpa adanya pihak ketiga. Jadi, seluruh komputer akan terhubung dan bertindak sebagai klien dan juga server, tidak ada pengendali dan pembagian hak akses sehingga dikatakan bahwa seluruh komputer memiliki hak yang sama. Selain itu, cryptocurrency juga menerapkan sistem blockchain. Blockchain yaitu platform dimana mata uang digital cryptocurrency dijalankan. Fungsi dari teknologi blockchain untuk mengatur dan menjaga setiap penambahan data yang tersimpan pada setiap blok. Blok-blok yang menyimpan data tersebut akan berhubungan satu sama lain dan membentuk jaringan terdesentralisasi. Dalam blockchain, setiap data yang telah disimpan atau dicatat tidak dapat dipalsukan. Blockchain sendiri bekerja tanpa pihak ketiga melainkan dikelola oleh seluruh pengguna. Misalnya terdapat grup yang terdiri atas A, B, C, D dan E. A mengirim uang sebesar Rp 100.000,00 kepada B, maka seluruh anggota akan mendapatkan notifikasi bahwa A telah mengirim uang sebesar Rp 100.000,00 kepada B dan dicatat pada catatan mereka. Nantinya catatan tersebut akan diberikan kode untuk menjaga kerahasiaan catatan.

 

PENGERTIAN DAN MEKANISME BITCOIN

          Bitcoin merupakan salah satu jenis dari cryptocurrency. Konsep dasar Bitcoin yaitu membuat sistem decentralized authority transaction tanpa adanya pihak ketiga yang dapat melakukan verifikasi dengan menggunakan konsep digital signature pada setiap transaksi[[4]]. Bitcoin awalnya dirancang pada tahun 2007, kemudian pada tahun 2008 dipublikasikan sebuah laporan penelitian bertajuk “The Cryptography Mailing List” yang berisi deskripsi dari Bitcoin sebagai mata uang digital, kemudian setahun setelah itu dirilis software Bitcoin dan meluncurkan jaringan mata uang pertamanya di internet dan munculnya sistem pertukaran tahun 2010. Sampai saat ini Bitcoin dikenal sebagai temuan dari Satoshi Nakamoto yang diprediksi merupakan seorang pria berusia 38 tahun yang berasal dari Jepang. Namun, belum dapat dipastikan siapa dan bagaimana rupa Satoshi Nakamoto, karena diduga identitas yang dipakainya hanyalah sebagai samaran. Bitcoin dirancang dapat disimpan pada komputer pribadi, atau ponsel yang menyediakan format file berupa wallet atau sebuah aplikasi dompet Bitcoin yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi penerimaan dan pengiriman Bitcoin dari atau kepada siapapun yang memiliki alamat Bitcoin dengan menggunakan jaringan internet. Dari belakang layar, Bitcoin membagi sebuah catatan yang biasa disebut “rantai blok” yang berisi segala hal yang telah diproses dan memungkinkan pengguna memverifikasi keabsahan setiap transaksi yang telah dilakukan. Selain itu, hal tersebut juga memungkinkan setiap penguna memiliki kontrol penuh atas pengiriman Bitcoin mereka[[5]]. Mekanisme dari transaksi Bitcoin, terdiri dari empat macam diantaranya[[6]] :

  1. Mining (Penambangan), suatu sistem yang menjamin nilai Bitcoin dengan memecahkan suatu perhitungan matematis yang rumit dengan menggunakan software dan hardware yang khusus (memasang aplikasi Bitcoin miner), jika pengguna berhasil memecahkan permasalahan matematis tersebut maka pengguna akan mendapatkan imbalan berupa Bitcoin.
  2. Exchange (Pertukaran), suatu sistem untuk memperoleh Bitcoin dengan mendatangi langsung exchanger Bitcoin, PT. Bitcoin Indonesia. Bitcoin yang telah diperoleh tersebut  dapat dimanfaatkan untuk jual dan beli Bitcoin atau sering disebut dengan mentransfer Bitcoin ke pengguna lain, melakukan deposit Bitcoin, dan deposit dalam mata uang Rupiah. Dalam jual beli Bitcoin akan dikenakan biaya dari exchanger yaitu sebesar 0,3% dan dalam penarikan deposit Rupiah dikenakan biaya sebesar 1%, serta penarikan deposit Bitcoin dikenakan biaya 0,0005BTC.  Sedangkan, biaya transfer Bitcoin adalah gratis, namun untuk mendapatkan fasilitas transfer yang cepat akan dikenakan biaya sekitar Rp500 – Rp3.000, berapapun jumlah pengirimannya.
  3. Commerce (Perdagangan), suatu sistem penggunaan Bitcoin oleh para pengusaha sebagai alat pembayaran. Mereka dapat menggunakan Bitcoin untuk bertransaksi dengan pembeli. Para penyedia atau pengusaha yang bersedia dibayar dengan Bitcoin disebut dengan
  4. Investment (Investasi), Bitcoin layaknya emas digital yang bisa digunakan sebagai alat investasi, karena harganya cenderung naik dari watu ke waktu. Investasi Bitcoin ini dijalankan dengan cara trading yang mirip dengan saham yaitu membeli Bitcoin saat harganya menurun atau rendah dan menjualnya saat harga naik atau tinggi yang diawali dengan melakukan deposit terlebih dahulu.

 

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN BITCOIN

          Bitcoin dalam penggunaannya sebagai mata uang digital dapat dikatakan sebagai kurs global, artinya Bitcoin tidak dimiliki oleh negara manapun, menjadikannya mudah digunakan dimanapun diseluruh dunia. Hal ini menyebabkan transaksi internasional menjadi lebih mudah dan lebih cepat karena tidak ada lagi pembahasan mengenai pembayaran akan menggunakan kurs negara mana dan tentunya harga tidak dipengaruhi oleh kurs mata uang negara. Keuntungan menggunakan Bitcoin lainnya adalah kursnya tidak dikendalikan oleh bank nasional atau badan negara lainnya. Artinya, kurs Bitcoin tidak terpengaruh kondisi ekonomi negara manapun sehingga Bitcoin tidak terpengaruh oleh inflasi. Bitcoin tidak memerlukan perantara pada saat transaksi sehingga tidak membutuhkan biaya atau bebas biaya transfer. Bitcoin juga tidak perlu disimpan pada akun yang sewaktu-waktu dapat diblokir dan Bitcoin tidak memiliki batasan transaksi atau batasan lainnya seperti yang biasa ditemui di perbankan. Selain itu, untuk membuat akun Bitcoin sendiri cukup mudah yaitu hanya memerlukan alamat email dan nomor handphone untuk verifikasi keamanan tanpa perlu adanya kejelasan identitas secara detail.

        Ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi dapat menjadi salah satu kekurangan atau kelemahan dari Bitcoin. Hal ini disebabkan jaringan peer to peer dan proses pembuatan Bitcoin membutuhkan tingkat daya komputasi yang tinggi. Selain itu, kelemahan Bitcoin dalam setiap kali ada upaya hacking ditemukan di tempat penukaran Bitcoin atau dompet virtual, operator biasanya akan menunda proses pertukaran. Hal ini akan mengganggu penggunaan Bitcoin dan mengurangi kepercayaan terhadap tempat penukaran Bitcoin. Jaringan peer to peer dan sistem yang terlalu sederhana ini juga rentan akan keamanannya[[7]]. Setiap transaksi yang dilakukan tidak bisa ditarik kembali, sehingga dapat menjadi peluang bagi para penipu. Sehingga tidak ada perlindungan atau jaminan dan tidak ada tempat pengaduan layanan seperti yang disediakan bank atau perusahaan kartu kredit. Lalu Bitcoin tidak memberi bunga dalam bentuk apapun karena Bitcoin adalah uang tunai yang disimpan sendiri, sama seperti halnya menyimpan uang di dalam dompet. Perhitungan bunga mungkin lebih dipermasalahkan oleh merchant yang melakukan jual beli Bitcoin. Selanjutnya, sistem desentralisasi yang sepertinya sangat memudahkan dan menguntungkan ternyata berbahaya karena tidak adanya pemerintahan atau perbankan yang dapat mendukungnya. Secara sederhana, Bitcoin bisa tidak bernilai di kemudian hari akibat kondisi tertentu dan apabila itu terjadi tidak ada pihak yang menangani. Bitcoin juga rentan hilang atau dicuri karena disimpan dalam file wallet yang mudah untuk dihack atau dicuri melalui malware dan virus. Selain itu, ada juga kemungkinan file rusak atau kerusakan hard drive hingga file terhapus tanpa sengaja. Beberapa kejadian akibat mudahnya Bitcoin untuk dihack diantaranya, pada tahun 2015 sekitar bulan Maret Tomas Jirikovsky ditangkap oleh kepolisian Republik Cekoslovakia atas tuduhan pencurian jutaan dolar dalam bentuk Bitcoin dari sheep marketplace, kasus penipuan skema ponzi trendon shavers, dan kasus serangan virus ransomware yang dikenal dengan virus wannacry dll[[8]].

 

 

PENGGUNAAN BITCOIN DI INDONESIA

           Di Indonesia penggunaan Bitcoin oleh masyarakat mulai meningkat seiring dengan perkembangan waktu. Bitcoin yang sering digunakan di Indonesia ada dua, yaitu sebagai alat pembayaran dan sebagai alat berinvestasi. Sebagai alat pembayaran, pengguna terlebih dahulu  harus mengunduh wallet atau dompet virtual yang bisa didapatkan dari sumber tertentu. Dompet virtual ini terdiri dari tiga jenis yaitu software wallet, mobile wallet dan web wallet. Ketiga wallet tersebut memiliki perbedaan yang terletak pada tempat Bitcoin itu disimpan[[9]]. Cukup banyak masyarakat Indonesia yang telah menggunakan Bitcoin untuk berinvestasi. Hal ini dikarenakan untuk memulai berinvestasi pada Bitcoin cukup mudah. Langkah awal yang dapat dilakukan dengan mendaftarkan diri pada situs Bitcoin yaitu Bitcoin.co.id. Setelah itu, calon pengguna harus melakukan verifikasi melalui email atau real user. Kemudian calon pengguna diharuskan untuk melakukan deposit dana dalam kurs rupiah melalui sejumlah merchant yang bekerjasama dengan Bitcoin Indonesia dan beberapa pilihan alternatif cara yaitu dapat melalui alfamart, kantor pos maupun transfer bank dengan memasukan nomor rekening terlebih dahulu. Deposit ini sendiri digunakan oleh calon pengguna untuk membeli Bitcoin sesuai dengan nominal deposit yang dimiliki. Setelah membeli koin, pengguna juga dapat menjual kembali Bitcoin tersebut[[10]].

          Perkembangan Bitcoin di Indonesia saat ini sangat pesat. Namun, Bank Indonesia selaku pengendali sistem pembayaran dan keuangan di Indonesia mempunyai pertimbangan tersendiri mengenai perizinan dan pelarangan Bitcoin di Indonesia. Bank Indonesia memutuskan Bitcoin dan semua jenis virtual currency lainnya diilegalkan di Indonesia. Hal ini terjadi dikarenakan Bank Indonesia melihat beberapa karakteristik virtual currency yang berpotensi menimbulkan risiko dalam penggunaannya. Selain dari karakteristiknya, Bank Indonesia juga melihat virtual currency mempunyai risiko yang tinggi pada area sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan (SSK), anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT), dan perlindungan konsumen.

          Pada sistem pembayaran terdapat empat risiko dari virtual currency, yaitu risiko konvertibilitas yang artinya tidak adanya jaminan untuk ditukarkan dengan fiat money, risiko perlindungan konsumen dimana tidak ada pihak yang menangani keluhan nasabah apabila terjadi permasalahan, risiko operasional yaitu keamanan sistem dan ekosistem disekelilingnya belum terbukti, dan risiko setelmen yaitu nasabah melakukan transaksi melalui virtual environment sehingga tidak ada jaminan setelmen. Pada stabilitas sistem keuangan (SSK), terdapat risiko terjadinya bubble burst karena terdapat interaksi  antara virtual currency dan ekonomi riil, risiko volatilitas harga yang tinggi karena nilainya ditentukan pada ekspektasi penawaran dan permintaan di masa mendatang (spekulatif) serta risiko regulatory arbitrage karena transaksi dapat dilakukan dari negara lain  dengan ketentuan yang lebih akomodatif. Risiko adanya aktivitas ilegal berupa pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal tersebut dapat terjadi karena mekanisme transfer yang tidak melewati institusi formal yang memiliki sistem APU PPT sehingga tidak dapat dilakukan identifikasi dan monitoring terhadap pergerakan transaksi. Pada area perlindungan konsumen, risiko timbul karena belum terdapat regulasi yang mengatur cryptocurrency dapat meningkatkan eksposur pengguna terhadap kerugian keuangan dan tidak terdapat pengelola yang jelas, sehingga sulit untuk meminta pertanggung jawaban  ketika terjadi permasalahan[[11]].

          Bank Indonesia telah mengerluarkan pernyataan bahwa cryptocurrency diilegalkan di Indonesia sebagai uang atau alat pembayaran. Hal ini dikarenakan adanya beberapa pertimbangan yaitu, tidak diterbitkan oleh otoritas moneter atau otoritas berwenang, tidak memenuhi karakteristik uang dan tidak mempunyai status hukum yang jelas. Tidak hanya sebagai alat pembayaran, cryptocurrency atau virtual currency juga diilegalkan sebagai komoditi karena tidak memiliki underlying asset yang mendasari nilainya, melainkan hanya berdasarkan algoritma matematis, volatilitas harga sangat tinggi dan adanya ketidakpastian supply di masa mendatang karena beberapa virtual currency membatasi penerbitan hingga jumlah tertentu serta tidak ada administrator yang bertanggung jawab atas penerbitannya. Semua pertimbangan tersebut berimplikasi kepada stabilitas sistem keuangan, APU PPT dan perlindungan konsumen. Melihat pertimbangan yang mengarah pada risiko adanya virtual currency tersebut Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan dan landasan dilarangnya virtual currency di Indonesia, yaitu:

  1. UU No. 7  tahun 2011  tentang Mata uang. Mata uang adalah uang yg dikeluarkan oleh NKRI dan setiap transaksi yg mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yg harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yg dilakukan di Wilayah NKRI  wajib menggunakan Rupiah.
  2. PBI No. 17/3/PBI/2015 Kewajiban Penggunaan Rupiah yang menyatakan “Seluruh transaksi di Indonesia wajib menggunakan Rupiah”.
  3. PBI No. 18/40/PBI/2016 Penyelenggaraan PTP Pasal 34: PJSP dilarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan virtual currency
  4. PBI No. 19/12/PBI/2017 Penyelenggaraan TekFin Pasal 8: Penyelenggara TekFin dilarang melakukan kegiatan SP dengan virtual currency

 

PROSPEK BITCOIN JANGKA PANJANG

          Dalam jangka panjang, tren harga Bitcoin akan terus naik karena Jepang telah membuat peraturan yang menguntungkan bagi para pengguna Bitcoin. Bahkan perusahaan ritel pun sudah menerima pembayaran via Bitcoin. Goldman Sachs sedang mempertimbangkan untuk memulai perdagangan baru yang fokus pada mata uang digital. Dimana pada saat ini perkembangan uang digital begitu cepat dan agresif, dengan penemuan Fundstrat Global melacak terdapat sekitar 630 uang digital di pasar. Jumlah itu belum termasuk produk investasi berbasis uang digital. Hal itu pula yang membuat Dana Moneter Internasional (IMF) menaruh perhatian besar pada uang digital yang disebabkan oleh perkembangan teknologi keuangan yang mulai mengguncang layanan keuangan dan sistem pembayaran global. Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde mengingatkan akan bahaya uang digital terhadap sistem pembayaran global. Dengan pernyataannya kepada CNBC, beliau berfikir bahwa akan terjadinya gangguan besar. Maka dari itu, beliau menghimbau kepada bank sentral dunia untuk memberi perhatian serius pada uang digital tersebut.

          Oscar Darmawan, CEO Bitcoin Indonesia mengatakan, prospek harga Bitcoin masih bagus dan bisa kembali mencetak rekor. Beliau mengatakan bahwa “Masih sangat luas potensinya untuk menebus rekor berikutnya. Saya rasa kenaikan harga saat ini masih sangat wajar”. Di Indonesia sendiri, Bitcoin masih belum dianggap komoditas resmi. Namun, minat orang Indonesia untuk terjun berinvestasi Bitcoin sangat besar. “Saat ini, ada sekitar 500.000 anggota terdaftar di sistem Bitcoin.co.id,” ujar Oscar. Menurutnya, di Indonesia masih jauh untuk membuat produk investasi berbasis Bitcoin karena memang belum ada aturannya. “Biasanya investasi berbasis Bitcoin tersebut berupa indeks Bitcoin maupun berbentuk reksadana berdasarkan pergerakan harga Bitcoin atau fund manager.” ujarnya[[12]].

PANDANGAN MASYARAKAT

          Meskipun Bitcoin cukup berkembang pesat di Indonesia, Bitcoin dapat dikatakan masih awam di lingkungan masyarakat. Pada umumnya masyarakat yang mengetahui mengenai Bitcoin akan mencari tahu lebih dalam mengenai Bitcoin. Masyarakat yang sudah bermain Bitcoin berpendapat bahwa, mereka setuju jika Bitcoin dikatakan memiliki risiko yang sangat besar. Namun, Bitcoin juga dapat memberikan keuntungan yang besar. Selain itu, Bitcoin juga memberikan fasilitas yang memuaskan penggunanya. Misalnya, kerahasiaan penggunanya terjaga, pembeliannya mudah, dan semua orang dapat berpartisipasi di dalamnya. Dengan beberapa fasilitas yang unggul dari sistem keuangan lainnya, Bitcoin cukup disenangi oleh masyarakat, namun ada juga beberapa masyarakat yang berpendapat bahwa Bitcoin itu tidak baik, contohnya Indonesia. Hal ini dikarenakan, Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak melegalkan penggunaan Bitcoin[[13]].

          Beberapa orang yang mengetahui mengenai Bitcoin mempunyai dua pilihan yaitu ada yang hanya tahu dan tidak menggunakan Bitcoin dan ada juga yang tahu dan memutuskan menggunakannya. Pihak yang tahu namun memutuskan tidak menggunakan Bitcoin ini karena mereka telah mencari tahu terlebih dahulu mengenai apa itu Bitcoin, bagaimana sistemnya dan hal lainnya yang berhubungan dengan Bitcoin. Lalu mereka memutuskan tidak menggunakan karena dipenuhi oleh rasa takut mengenai risiko-risiko besar yang terjadi ketika sudah menggunakan Bitcoin berdasarkan data yang mereka temukan. Beberapa risiko tersebut berupa volatilitas ekstrem, tidak ada regulasi, penipuan dan aktivitas illegal[[14]].

          Demand yang lebih tinggi daripada supplies menyebabkan adanya kelangkaan, begitu pula dengan Bitcoin yang jumlahnya terbatas serta permintaan yang jauh lebih tinggi daripada ketersediaan Bitcoin itu sendiri sehingga menyebabkan melonjaknya nilai Bitcoin. Penggunaanya yang relatif mudah dan kebebasan dalam bertransaksi menjadi daya tarik tersendiri bagi orang yang ingin terjun ke dunia investasi dengan cara yang praktis. Dari segi keamanan, Bitcoin dilindungi oleh teknologi blockchain sehingga sulit untuk melakukan pemalsuan transaksi. Bitcoin juga dapat terhindar dari inflasi karena Bitcoin tidak terpengaruh oleh politik maupun pemerintahan di negara manapun. Hal ini dapat mendorong Bitcoin menjadi “primadona” bagi para penggemar investasi karena mudah dan menguntungkan. Melihat perkembangannya saat ini, investasi menggunakan Bitcoin memang menggiurkan. Namun, setiap karakteristik dari Bitcoin seperti “mata pisau ganda” dimana kelebihan dari Bitcoin bisa menjadi kelemahannya. Tidak adanya regulator pada Bitcoin dan karakteristik pengguna Bitcoin yang identitasnya dapat disamarkan. Hal ini menjadi salah satu penyebab Bitcoin sangat berpotensi sebagai media pencucian uang dan transaksi pendanaan terorisme.

          Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dinyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral yang disebut rupiah. Pernyataan ini secara implisit melarang penggunaan Bitcoin dan segala risiko terkait kepemilikan atau penggunaan Bitcoin menjadi tanggungan pengguna karena tidak adanya perlindungan hukum dari negara. Sehingga orang masih bebas untuk menggunakan Bitcoin sesuai keinginan masing-masing. Namun, di Singapura kepemilikan Bitcoin tidak dilarang oleh pemerintah, begitu pula dengan kegiatan transaksi yang menggunakan Bitcoin dan cara memperoleh Bitcoin dengan cara mining diperbolehkan oleh pemerintah Singapura. Ditunjang dengan keadaan perekonomian Singapura yang semakin maju karena pengaruh dari alat pembayaran virtual tersebut, pada tahun 2014 Monetary Authority of Singapore (MAS) telah mengeluarkan regulasi yang mengatur Bitcoin dan uang virtual untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Pertukaran Bitcoin di Singapura sampai saat ini belum diberikan izin operasi karena dirasa belum perlu oleh pemerintah, hanya saja sejauh ini pihak berwenang selalu mengingatkan para pengguna atas risiko melakukan transaksi Bitcoin dan telah mengenakan pajak pada setiap jual beli melalui uang virtual seperti Bitcoin sebagai alat pembayaran, dimana semua barang fisik yang dipasok melalui Internet dan dilakukan di Singapura dikenakan Goods and Services Tax atau pajak transaksi sebesar 7% atas keuntungan barang tersebut. Sehingga, apabila kita membeli Bitcoin seharga $100 maka akan dikenai pajak sebesar 7% dan harus membayar sebesar $107 setelah pajak, pernyataan ini telah di diunggah pada situs resminya www.iras.gov.sg pada awal tahun 2014[[15]].

 

KESIMPULAN

          Sesungguhnya hal yang menyebabkan belum legalnya Bitcoin atau jenis cryptocurrency lainnya di Indonesia adalah belum adanya perangkat hukum yang secara khusus mengatur cryptocurrency di Indonesia. Secara kelembagaan Bitcoin dikelola oleh lembaga non pemerintah, Bitcoin tidak memiliki bentuk fisik karena berbasis digital. Namun dibalik alasan belum legalnya Bitcoin di Indonesia, pemerintah masih mengkaji penggunaan Bitcoin sebagai salah satu media investasi mengingat risiko dari Bitcoin itu sendiri. Meskipun pemerintah masih mengkaji tetapi hal tersebut tidak menghalangi perkembangan investasi Bitcoin di Indonesia. Melihat adanya potensi yang besar di masa depan akibat dari tingkat pertumbuhan yang pesat dan sebagai antisipasi perkembangan teknologi dan bisnis yang kian berkembang. Bukan hanya perlu diatur oleh otoritas moneter, cryptocurrency juga perlu mendapat kepastian perlakuan dari otoritas perpajakan di Indonesia. Dengan adanya aturan yang jelas, selain untuk kepastian hukum, potensi penerimaan pemerintah juga dapat diperoleh. Seperti halnya di Singapura, yang telah membuat regulasi dan pengenaan pajak yang resmi karena telah merasakan dampak penggunaanya cukup menunjang pertumbuhan ekonomi mereka. Di Indonesia sudah ada lebih dari 50 merchant Bitcoin baik untuk transaksi online maupun transaksi offline yang bisa dilihat pada situs http://directory.Bitcoin.co.id/. Walaupun didominasi oleh usaha restoran dan penginapan, hal ini sudah cukup membuktikan eksistensinya di negeri ini[[16]]. Berdasarkan penjelasan tersebut tidak dipungkiri bahwa perkembangan globalisasi akan terus meningkat, terlebih dalam perkembangan teknologi pada bidang keuangan. Namun, perkembangan tersebut harus diiringi dengan peraturan dan ketentuan sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik dan melindungi banyak pihak. Oleh karena itu, kami Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana merekomendasi dan menyatakan sikap terkait fenomena Bitcoin yaitu:

  1. Mendukung penggunaan teknologi dari Bitcoin dan cryptocurrency yang dapat memberikan keamanan yang baik bagi sistem keuangan di Indonesia.
  2. Mengharapkan Pemerintah membuat regulasi dan aturan pengenaan pajak yang tepat dalam mengatur keberadaan serta penggunaan Bitcoin dan cryptocurrency di Indonesia agar dapat bersaing dalam perekonomian global.
  3. Mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk lebih memperhatikan risiko dalam mempertimbangkan keputusan dalam penggunan cryptocurrency yang pada khususnya menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran maupun sarana untuk berinvestasi. (MP/IP/AP/AF/BD/KW)

 

Untuk Mendownload Kajian bisa klik Link di bawah ini :

Kajian “Legalitas Penggunaan Bitcoin di Indonesia”

 

Referensi :

[1] Cryptocurrency yaitu sebuah teknologi yang membuat mata uang digital dan teknologi ini menggunakan kriptografi yang bertujuan sebagai proteksi dan keamanan sistem sehingga tidak dapat dipalsukan. Kriptografi sendiri merupakan suatu sistem untuk menjaga kemanan dengan cara menyembunyikan identitas atau menggunakan sistem kode.

[2] Sylke Febrina Laucereno,Bitcoin Si ‘Uang Sakti’ Sudah Biasa Dipakai di Negara-negara Ini” (https://finance.detik.com/moneter/d-3633834/Bitcoin-si-uang-sakti-sudah-biasa-dipakai-di-negara-negara-ini)

[3]   Causa Iman, “Virtual Currency dan Kebijakan Bank Indonesia “ Power Point Management Lecture Series, 2018, Slide 25.

[4] Nakamoto, S, ‘Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.”, 2008, http://doi.org/10.1007/s10838-008-9062-0

[5]  Adzay, Azka. “Sejarah Bitcoin dan Misteri Penciptanya” (https://steemit.com/Indonesia/@azkadzaky/sejarah-Bitcoin-dan-misteri-penciptanya diakses pada 1 April 2018)

Anonim. “Cara Kerja Bitcoin” (https://artabitblog.wordpress.com/basis-pengetahuan/cara-kerja-Bitcoin/ diakses pada 1 April 2018)

[6]  Nurfia Oktaviani Syamsiah, “Kajian atas Cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia”Indonesian Journal on Networking and Security, Vol 6, No 1, 2017, Hal 56.

[7]  Nurfia Oktaviani Syamsiah, “Kajian atas Cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia”Indonesian Journal on Networking and Security, Vol 6, No 1, 2017, Hal 58.

[8]  Anonim. “Kasus Kriminal yang Memanfaatkan Teknologi Bitcoin”, 2017, (https://kumparan.com/@kumparannews/kasus-kriminal-yang-memanfaatkan-teknologi-Bitcoin diakses pada 8 April 2018)

[9]  Dhana Danella, Tiara. “Bitcoin Sebagai Alat Pemabayaran yang Legal Dalam Transaksi Online.”, Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, 2018, (https://media.neliti.com/media/publications/35345-ID-Bitcoin-sebagai-alat-pembayaran-yang-legal-dalam-transaksi-online.pdf)

[10] Randi Eka, “Pandangan Pengguna Bitcoin di Indonesia (Update)”, 2017, (https://dailysocial.id/post/pandangan-pengguna-Bitcoin-di-Indonesia diakses pada 9 April 2018)

[11] Causa Iman, “Virtual Currency dan Kebijakan Bank Indonesia”, Power Point Management Lecture Series, 2018, Slide 25.

[12] Anonim. “Peringatan IMF: Uang digital bahaya.”, (http://internasional.kontan.co.id/news/peringatan-imf-uang-digital-bahaya diakses pada 30 Maret 2018)

[13] Afrisia, R.S, “BI Larang Jual Beli Bitcoin” (https://www.cnnIndonesia.com/ekonomi/20180113093443-78-268599/bi-larang-jual-beli-Bitcoin diakses pada : 30.03.2018)

[14] Librianty, A., “Risiko Berinvestasi di Bitcoin dkk.” (http://www.liputan6.com/tekno/read/3204976/5-risiko-berinvestasi-di-Bitcoin-dkk diakses pada : 30.03.2018)

[15] Dhana Danella, Tiara. “Bitcoin Sebagai Alat Pemabayaran yang Legal Dalam Transaksi Online.”, Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, 2018, (https://media.neliti.com/media/publications/35345-ID-Bitcoin-sebagai-alat-pembayaran-yang-legal-dalam-transaksi-online.pdf)

[16] Nurfia Oktaviani Syamsiah, “Kajian atas Cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia”, Indonesian Journal on Networking and Security, Vol 6, No 1, 2017, Hal 60.

 

S__16646281

Revisi Penuh Konspirasi

 

S__16646281

Oleh :

Badan Eksekutif Mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Udayana

Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi. Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan di mana seluruh masyarakatnya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Atau dengan kata lain, demokrasi mengizinkan seluruh masyarakatnya untuk menyuarakan pendapatnya baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Sebelumnya, demokrasi Indonesia telah mengalami kemunduran. Hal ini dilihat dari berbagai peristiwa yang memperlihatkan buruknya perlakuan pemerintah terhadap aksi demokrasi. Pemerintah kembali memberikan cerminan buruk kepada masyarakatnya melalui pengesahan UU MD3. MD3 sendiri meliputi MPR, DPR, dan DPD. Ada 3 pasal yang muncul dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Salah satunya mengenai DPR tidak boleh dikritik. Padahal mengkritisi pemerintah dapat dikatakan sebagai salah satu contoh aksi demokrasi. Hal ini akan semakin memunculkan persepsi negatif masyarakat terhadap tindakan pemerintah yang menyimpang aksi demokrasi.

Sesungguhnya DPR sendiri memiliki tanggung jawab untuk menyerap aspirasi masyarakat sebagai wakil rakyat yang demokratis. Aspirasi masyarakat dapat dikatakan sebagai suara hati yang memiliki harapan besar disetiap suaranya. DPR juga memiliki wewenang untuk merealisasikan segala aspirasi masyarakat. Dimana membuat sebuah harapan menjadi nyata. Wakil rakyat yang baik merupakan wakil rakyat yang mau mendengar seluruh keluh kesah masyarakatnya dan mencari solusi untuk mensejahterakan mereka. Semua hal tersebut telah ditunjang oleh beberapa fungsi DPR.

Berdasarkan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang antara lain, menetapkan UU bersama dengan Presiden dan menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU. Berdasarkan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang antara lain, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, serta memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Namun, seiring berjalannya waktu, kewajiban dan tanggung jawab DPR mulai tidak dilaksanakan dengan baik. DPR mulai memberikan kesan buruk kepada publik.

Dari 100 persen, sebanyak 80 persen memiliki catatan kinerja yang buruk. Jadi, hanya terdapat 20 persen anggota DPR yang memiliki catatan kinerja baik. Sampai sekarang DPR masih dinilai memiliki kinerja yang buruk, masyarakat pun masih belum bisa percaya kepada DPR untuk mewakili suara mereka. 80 persen kinerja buruk DPR dilihat dari banyak kasus seperti korupsi  yang dilaksanakan oleh para anggotanya termasuk korupsi yang dilaksanakan oleh ketua DPR sendiri. Puncaknya adalah ketika ketua DPR ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Hal ini menyebabkan potret kinerja DPR 2017 menjadi sangat buruk. Dengan beberapa masalah yang sudah kontroversial dimana seharusnya DPR belajar dari kesalahan dan memperbaiki kinerjanya, DPR kembali muncul dengan kontroversinya sendiri.

DPR muncul kembali dengan mengesahkan UU MD3 yang memiliki beberapa pasal sangat menarik. Sebenarnya UU MD3 telah ada pada tahun 2014. Namun, pada tahun 2014 hal ini menjadi kontroversi dan mendapatkaan banyak gugatan dari publik. Tahun ini, DPR kembali memunculkan UU ini dengan beberapa revisi. Namun, UU MD3 seolah–olah menjadi cermin perilaku DPR melalui sudut masyarakat awam. UU MD3 kini dinilai sebagai senjata yang dibuat hanya untuk menguntungkan atau melindungi DPR sendiri. Dan kini DPR hadir dengan berbagai “gebrakan baru” yaitu gebrakan yang membuat kontroversial dan viral. dengan hak-hak yang dimiliki ini sebagai lembaga legislatif membuat mereka seakan-akan berkuasa, adapun hak-hak yang dimaksud yaitu: hak interpelasi, hak angket,  hak menyatakan pendapat. Dilihat dari ke-3 hak yang dimiliki oleh DPR ini akan sangat membantu membawa Indonesia ke arah kemerdekaan di zaman globalisasi yang perlahan menggerogoti jati diri bangsa. Namun, pada kenyataannya DPR malah menggerogoti rakyat. Dimana seharusnya DPR adalah sebagai pelindung atau imunitas masyarakat, tapi mereka menyerang balik rakyat dengan berbagai keputusan-keputusan yang pelik. Keputusan yang tengah diperbincangkan dan membuat masyarakat umum, khususnya mahasiswa merasa resah hingga turut andil dalam mengkaji permasalahan ini, yaitu :

  1. Pasal 73 ayat 4, yang berbunyi Dalam hal badan hukum dan/atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Dampak dari ditetapkannya pasal ini yaitu berpotensi membuat DPR sebagai lembaga hukum yang berhak memanggil paksa pihak-pihak yang dinilai wakil rakyat tidak kooperatif. Padahal sebagai lembaga politik, pemanggilan tersebut rawan diwarnai kepentingan-kepentingan politik individu, parpol, maupun institusi DPR sendiri.

  2. Pasal 122 huruf k, yang berbunyiMengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

    Pasal ini berpotensi membungkam kritik publik terhadap kualitas kinerja wakil mereka di parlemen sehingga akan muncul paradigma publik bahwa lembaga legislatif ini adalah lembaga yang anti kritik dan persoalan inilah yang dikait-kaitkan dengan hak imunitas. Hak imunitas adalah hak kekebalan anggota DPR untuk tidak dapat dituntut dipengadilan. Di satu sisi, hukum memang memberikan keistimewaan imunitas tersebut kepada setiap anggota dewan. Namun, hak imunitas yang melekat tujuannya untuk memfasilitasi anggota DPR memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan untuk berlindung di balik kejahatan yang pernah atau akan dilakukan. Dan dengan tidak adanya batasan dalam menafsirkan kata “merendahkan” dapat membuat orang perseorangan atau kelompok dihukum dengan alasan yang belum tentu sesuai.

  3. Pasal 245, yang berbunyiPemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

    Perlu diketahui, MKD bertujuan untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota, karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 UU No.17 Tahun 2014.Namun, dalam pasal ini menjadikan peran MKD seolah-olah juga ikut berkoalisi dengan DPR. Jadi, pasal ini berpotensi mempersulit upaya penegakkan hukum jika anggota DPR berindikasi melakukan tindak pidana seperti korupsi mapun pidana lain.

Aturan ini merupakan aturan lama yang sudah pernah dibatalkan lewat Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014. Alasan pembatalannya karena unsur pengaturan itu dianggap bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan bermasalah secara rasionalitas hukum. Namun, tanpa alasan yang konkret baru-baru ini muncul berita bahwa disahkannya UU MD3 beserta revisiannya.

Sudut Pandang DPR dan Pemerintah

Mengenai alasan perevisian pasal-pasal yang menjadi kontroversi di masyarakat, dimana revisian setiap pasal tersebut tentunya pemerintah punya landasan yang jelas. Mulai dari Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR hingga beberapa anggota DPR dan MKD memberikan tanggapan terkait banyaknya kontra terhadap perevisian UU MD3. Ketika mereka diberi pertanyaan mengenai alasan UU MD3 direvisi. Mereka mempunyai jawaban yang kurang lebih sama dimana intinya adalah Undang-Undang tersebut memang harus direvisi. Ketika mereka memberikan jawaban tersebut menunjukkan seolah-olah perevisian UU MD3 merupakan hal yang “urgent” sehingga harus segera direvisi. Namun, ketika perevisian tersebut mulai disangkut pautkan dengan bentuk upaya DPR dalam menutupi borok-nya, akhirnya mereka mau membuka suara dengan menjelaskan latar belakang direvisinya UU MD3.

Menurut Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, awalnya revisi atas UU MD3 hanya untuk menambah kursi pimpinan DPR. Dimana yang semula ada 5 (lima) kursi pimpinan akan ditambah 1 (satu), sehingga terdapat 6 (enam) kursi pimpinan DPR. Selanjutnya perevisian berkembang pada pasal-pasal lain yang akhirnya menimbulkan polemik pada 3 pasal yaitu pasal 73, pasal 122 huruf K dan pasal 245. menurut Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas mengatakan, pada revisi pasal 73 muncul lantaran sebelumnya ada salah seorang gubernur yang tidak pernah memenuhi panggilan DPR, dan untuk mekanisme mengenai adanya keterlibatan POLRI dalam pemanggilan paksa merupakan masukan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Hal yang paling memicu polemik di masyarakat adalah pasal 122 huruf K yang berisi bahwa akan ada pengambilan langkah hukum bagi perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang merendahkan DPR. Pasal inilah yang membuat masyarakat beranggapan bahwa DPR antikritik. Anggapan masyarakat tentang DPR antikritik ditolak tegas oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, beliau mengatakan bahwa DPR bukan lembaga antikritik namun DPR adalah lembaga yang butuh kritik. Menurut Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, memastikan bahwa pasal-pasal yang direvisi bukan bermaksud menjauhkan DPR dari rakyat, namun lebih kepada menindak lanjuti aspirasi yang berkembang di masyarakat. Para anggota DPR beranggapan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan demokrasi tentunya harus tetap pada ranah yang bertanggung jawab. Secara garis besarnya DPR ingin agar masyarakat tidak merendahkan DPR dengan kritik-kritik yang tidak berdasar dan sesuai dengan kenyataan, atau biasa disebut dengan melebih-lebihkan fakta. Bapak Taufik Kurniawan juga mengatakan  bahwa yang dilindungi pada pasal 122 huruf K ini adalah intitusinya bukan orang perorangnya. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)  Sarifuddin Sudding juga  menyampaikan bahwa di dalam pasal 122 tersebut tidak ada niatan untuk mengkriminalisasi seseorang, namun pasal tersebut menjadi payung hukum bagi MKD untuk menjalankan tugas mereka menjaga citra dan kehormatan DPR.

Melihat pasal 73 mengenai pemanggilan dengan menggunakan aparat kepolisian, ditambah dengan adanya pasal 245 tentang  pemanggilan anggota DPR yang terlibat tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari presiden atas pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pasal tersebut menjadi begitu bermasalah bagi khalayak luas, namun DPR mempunyai alasan tersendiri adanya revisi pada pasal 245 tersebut. Dimana hak imunitas disebut-sebut sebagai alasan utama pasal tersebut direvisi, bahkan menurut Ketua DPR hak imunitas wajar dimiliki oleh setiap profesi. Beliau mengatakan bahwa setiap profesi tentunya harus memiliki perlindungan hukum. Pada pasal 245 ini DPR hanya ingin mempertegas hak perlindungan hukumnya. Melihat banyaknya persepsi masyarakat bahwa pasal 245 adalah bentuk berlindungnya DPR dari tanggung jawab terhadap tindakan hukum yang menjerat seperti korupsi yang ramai dibahas saat ini. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Sarifuddin Sudding menyatakan bahwa korupsi termasuk dalam tindak pidana khusus, sehingga tidak dapat berlindung di balik hak imunitas anggota dewan.

Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas menambahkan, dalam pasal 245 ada beberapa pengecualian untuk menggunakan hak imunitas, yaitu melakukan tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus yang dimaksud di dalam pasal adalah kategori korupsi, kejahatan kemanusiaan, dan human trafficking. Di dalam ketiga kategori itu, anggota DPR tidak bisa menggunakan hak imunitas dan tidak perlu mendapatkan izin dari Presiden untuk dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Pernyataan Wakil Ketua MKD tersebut tentunya sudah menjadi jawaban akan kekhwatiran terhadap dibangunnya tameng pelindung penegakkan hukum bagi DPR.

Meskipun DPR dan Pemerintah beranggapan bahwa perevisian UU MD3 perlu dilakukan berlandasakan alasan-alasan yang telah diungkapkan, namun banyak bermunculan spekulasi mengenai alasan direvisinya UU MD3. Spekulasi-spekulasi tersebut bermunculan seiring dengan persepsi masyarakat dalam menilai pasal-pasal hasil revisi UU MD3 yang diajukan. Kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa revisi UU MD3 ini adalah bentuk dari sebuah “tameng dan senjata” bagi DPR untuk berlindung apabila terjerat kasus hukum, dan melawan para pengkritik dan penegak hukum

Banyak pihak yang mengaitkan bahwa perevisian UU MD3 ini merupakan langkah selanjutnya setelah melemahkan KPK dengan pembentukkan pansus hak angket KPK, untuk melindungi “bom waktu” yang mungkin sedang disembunyikan DPR. Hak angket KPK dibuat oleh DPR karena dinilai layak untuk memberikan batasan kekuasaan yang dapat memperbaiki sistem KPK. Namun, ketika DPR membuat batasan kekuasaan untuk KPK, mengapa sekarang dengan perevisian UU MD3 seolah-olah DPR sedang membuat batasan sendiri untuk dikritik dan diperiksa terkait tindak pidana dengan melibatkan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan. Tentunya tidak salah apabila masyarakat luas mempunyai praduga-praduga terkait maksud perevisian UU MD3.

Perubahan-perubahan pada pasal yang dilakukan oleh DPR cukup membuktikan pada masyarakat bahwa sebagai wakil rakyat DPR hanya ingin memenuhi kepentingan diri sendiri Melalui UU MD3, secara tidak langsung DPR telah menambahkan kekuasaan dirinya sebagai badan legislatif dengan kekuasaan penegakan hukum atau bahkan telah melampaui kewenangan para penegak hukum di negeri ini. Kekuasaan para wakil rakyat yang duduk di DPR tidak boleh dikritik baik secara status sebagai anggota dewan maupun secara pribadi dan dapat mempidanakan masyarakat yang memberikan pandangannya terhadap kinerja DPR, ini telah membuktikan bagaimana tidak sanggupnya DPR dalam menerima kritikan yang sebetulnya merupakan tanggung jawab yang harus dijalankannya. Tidak hanya hasil revisi yang membuat DPR semakin kuat dan kebal terhadap kritikan. DPR juga telah berhasil merubah fungsi MKD yang sebelumnya berfungsi sebagai lembaga penegak kode etik DPR menjadi lembaga yang memberikan proteksi dan melindungi wakil rakyat dari kejaran proses hukum.

Sudut Pandang Masyarakat

Melalui adanya revisi terhadap UU MD3 ini tentunya masyarakat berharap kebijakan baru yang dibuat DPR adalah untuk kepentingan masyarakat dan bertujuan bagi kesejahteraan  masyarakat, karena semestinya kepentingan masyarakat merupakan prioritas utama bagi wakil rakyat. Namun, dengan dikeluarkan revisi terhadap UU MD3 masyarakat dapat menilai sendiri bagaimana kinerja dari DPR sejauh ini, yang berbanding terbalik dengan janji-janji yang pernah para wakil rakyat berikan. Proses yang tidak dibarengi dengan partisipasi aktif masyarakat, menghasilkan sebuah revisi UU MD3 yang terkesan jauh dari tujuan DPR sebagai wakil rakyat, hal tersebut cukup membuat masyarakat kecewa terhadap para wakilnya yang sedang duduk di kursi parlemen. Dengan adanya revisi UU MD3 tersebut membuat para dewan merusak tatanan hukum di Indonesia.

Pada dasarnya Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Indonesia sebagai negara hukum yang berkehendak untuk mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Dimana sesungguhnya hukum diciptakan untuk menyelesaikan masalah bukan malah menambah masalah. Namun, berkenaan dengan adanya revisi peraturan perundang-undangan tersebut malah menimbulkan problema baru di tengah kalangan masyarakat maupun mahasiswa, karena mereka merasa beberapa hak mereka dirampas dengan paksa tanpa adanya pertimbangan sebagaimana mestinya.

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan sebuah lembaga yang diagungkan oleh masyarakat Indonesia. Sebuah lembaga yang diberikan kepercayaan tertinggi oleh masyarakat Indonesia. Namun, DPR juga merupakan sebuah lembaga yang membuat masyarakatnya kecewa. Maka dari itu, sudah seharusnya DPR sebagai wakil rakyat mendengarkan aspirasi rakyat bukan malah membatasi suara hati dari rakyatnya. Dimana dengan dikeluarkan revisi UU MD3 ini seakan membungkan segala kritikan dan aspirasi masyarakat terhadap DPR.  Sebaiknya DPR membatalkan dan mengkaji ulang hasil revisi UU MD3 karena pada dasarnya UU ini sangat bertolak belakang dengan asas demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  • Untuk itu, kami selaku Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana menyatakan sikap :
    1. Menolak dengan tegas keberadaan UU MD3 yang khususnya mengalami revisi pada pasal 73, pasal 122 huruf K dan pasal 245 karena bertolak belakang dengan asas demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    2. Mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk lebih kritis dan tanggap akan kinerja pemerintah sehingga tidak akan ada hal-hal menyimpang dari ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
    3. Mendukung segala bentuk aksi terkait penolakan UU MD3 selama aksi tersebut memiliki landasan yang jelas dan tidak merugikan banyak pihak. (MP/IP/AP/AF/BD)

 

Untuk Mendownload Kajian bisa klik Link di bawah ini :

Kajian “Revisi Penuh Konspirasi”

kcover

Udayana Menuju WCU

[Udayana Menuju WCU]
Salam perubahan Civitas Ekonomi!

World Class University (WCU) dapat dikatakan sebagai benchmark atau tolak ukur bagi perguruan tinggi dalam kancah internasional. Wacana mengenai orientasi WCU sedang hangat diperbincangkan tidak terkecuali pada Universitas Udayana. Selain mampu bersaing dengan perguruan tinggi dunia, dengan menjadi WCU, lulusan Universitas Udayana juga dapat bersaing di dunia Internasional khususnya di negara maju. Selain itu, dalam segi internalnya sendiri dengan adanya tujuan mencapai WCU akan mendorong Udayana dalam meningkatkan kualitas dalam segi akademik maupun fasilitas dan juga memperlebar jaringan Udayana ke penjuru negara khususnya negara maju.
Apakah Udayana mampu untuk menjadi WCU?
Yuk simak infografis berikut ini!

K21

k1

k2

k3

k4

 

kajian

KPK : Pahlawan Korupsi yang Tertahan

Latar Belakang

Kasus korupsi megaproyek e-KTP adalah kejadian yang sedang ramai dibicarakan oleh publik. Menurut data dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) kerugian negara dalam kasus e-KTP mencapai Rp 2,3 Triliun1. Kasus ini sedang ditangani oleh KPK (Komisi Pembrantasan Korupsi) sebagai lembaga negara yang bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya, dalam hal ini ikut memberantas korupsi. Sugiharto, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK pada April 2014. Selanjutnya KPK menetapkan Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri, Irman Gusman sebagai tersangka pada September 2016. Lalu KPK telah melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta Pusat2.

Kasus ini berlanjut dengan kesaksian dari Miryam S Haryani. Ini dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dengan apa yang dilontarkan saat persidangan pada Jumat, 12 Mei 20173. Padahal dalam BAP tersebut Miryam dengan lugas mengatakan  adanya pembagian dana proyek e-KTP kepada anggota DPR, namun pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat ia didesak penyidik untuk memberikan pernyataan tersebut. KPK lalu membuka bukti rekaman saat pemeriksaan namun ternyata isi dari rekaman tidak terdengar seperti adanya desakan dari penyidik KPK. Sebaliknya, KPK menyebutkan bahwa Miryam ditekan oleh Komisi III DPR. Inilah yang menyebabkan DPR berusaha meminta KPK untuk membuka bukti rekaman tersebut, namun hal tersebut ditolak oleh KPK. Lantas DPR membentuk Pansus (Panitia Khusus) Hak Angket yang ingin mengevaluasi kinerja KPK. Dalam hal ini DPR berdalih dengan mengeluarkan hak angket tersebut dikarenakan banyaknya laporan mengenai kinerja KPK yang dipertanyakan4.

Sekalipun hak angket menuai banyak kritik, DPR tetap meresmikan pembentukan Panitia Khusus ini dalam sidang paripurna DPR. Adapun susunan dari Panitia Khusus ini pun diduga pula terlibat dalam kasus mega korupsi e-KTP. Diantaranya yaitu Ketua dari Fraksi Golkar yakni Agun Gunanjar, serta wakilnya adalah Risa Mariska (PDIP), Taufiqulhadi (NasDem), dan Dossy Iskandar (Hanura)5.

 

 

 

 

 

 

Hak Angket

Hak angket merupakan salah satu dari ketiga hak mutlak yang dimiliki oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Hak angket dipergunakan dalam rangka melakukan penyelidikan terhadap hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat (UU No 27 tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD)6. Hak angket sejatinya pernah dipergunakan oleh DPR sejak masa awal proklamasi. Contohnya saja pada era kepresidenan Soekarno, terdapat isu hak angket mengenai untung rugi penggunaan devisa oleh pemerintah. Selanjutnya pada era kepemimpinan Soeharto, bergulir isu hak angket mengenai ketidakpuasan dari jawaban Presiden Soeharto soal kasus H Thahir dan Pertamina. Namun hak angket tersebut berujung pada pelokanan saat rapat paripurna DPR. Dan tidak lupa juga dibenak kita mengenai isu hak angket mengenai Bank Century di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada akhir tahun 2009. Pansus (panitia khusus) hak angket pada saat itu mempertanyakan mengenai pencairan dana untuk bantuan Bank Century sebanyak 6,7 miliar rupiah. Hal pokok yang tersembunyi dari banyaknya isu hak angket yang pernah dikeluarkan oleh DPR ialah “menyasar” lembaga tinggi negara, khususnya lembaga eksekutif terkait kebijakan-kebijakan yang diambil-nya7.

Apakah KPK tergolong dalam Trias Politika?

Dalam teori Trias Politika, yang dikembangkan pertama kali oleh John Locke, yang disempurnakan oleh Montesquieu, disebutkan bahwa lembaga tinggi negara “dipisahkan” menjadi 3 wilayah kekuasaan, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif8. Pemisahan lembaga negara tersebut dipercaya dapat digunakan untuk meminimalisir penyelewengan kekuasaan oleh pemerintah. Teori inilah yang diantut pula oleh negara kita, Indonesia. Seiring dengan perkembangan jaman, terbentuklah beberapa lembaga-lembaga negara diluar 3 lembaga tinggi negara tersebut. Salah satunya ialah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Lembaga ini dibentuk pada tahun 2002 pada masa era kepresidenan Megawati Soekarno Putri. KPK dibentuk berdasarkan amanat dari Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada awalnya KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya, hanya saja sebagai stimulus agar lembaga-lembaga yang telah dibentuk sebelumnya, yang dalam hal ini merupakan tugas dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan (alat penegak hukum negara)9. Namun seiring dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut, maka KPK diberikan wewenang sebagai lembaga negara yang bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya, dalam hal ini ikut memberantas korupsi (Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002). Yang artinya dalam melakukan tugasnya, KPK tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga negara lainnya. Hingga sepanjang tahun 2016, telah banyak kasus-kasus yang diusut oleh KPK. Tercatat sebanyak 96 penyelidikan, 99 penyidikan, 77 penuntutan, 81 eksekusi, 17 kali OTT (Operasi Tangkap Tangan) dengan 56

 

Tersangka10. Sungguh angka yang luar biasa yang dicapai oleh lembaga negara yang baru terbentuk. Namun dari banyaknya kasus yang telah ditangani, terdapat satu kasus terbesar yang pernah ditindaklanjuti oleh KPK, yaitu kasus Megaproyek KTP elektronik (KTP-El).

Penggelembungan Dana Proyek e-KTP dan Kasusnya

Proyek maha besar yang memiliki dampak besar bagi masyarakat ini sedang ditangani oleh KPK. Dengan dana sekitar Rp 6.000.000.000 ini dianggarkan menggunakan APBN tahun 2011-2012. Proyek ini tengah menjadi sorotan banyak pihak. Dimulai dengan “terciumnya” penggelembungan dana pengadaan tender KTP-El pada bulan Agustus 2011 yang 5 dari 6 tender tersebut telah “direkomendasikan” terlebih dahulu11. Hingga selanjutnya Sugiharto, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK12. Tertanggal 1 Maret 2017 KPK telah melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta Pusat.  Kasus megaproyek ini semakin hangat menjadi perbincangan. Terlebih dengan tersangka baru yaitu Miryam S Haryani yang memberikan keterangan palsu terkait adanya kegiatan “bagi-bagi” uang kepada anggota DPR periode 2009-2014 dikarenakan adanya desakan oleh anggota komisi III DPR. Padahal pada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) nya ia secara rinci dapat menjelaskan kronologi penerimaan uang dalam proyek KTP-El, bahkan dengan nama-nama anggota DPR yang ikut menerima suap. Hakim akhirnya sepakat untuk verbal lisan atau mengkonfrontasi keterangan Miryam dengan penyidik. Rekaman inilah yang selanjutnya menjadi persoalan antara KPK dan DPR13.

Keanehan Pansus Hak Angket

Hingga DPR lantas membentuk panitia khusus (pansus) yang secara awal ingin meminta rekaman tersebut dibuka secara publik. Setelah membentuk pansus, selanjutnya banyak kejadian-kejadian dianggap aneh yang dilakukan oleh anggota pansus yaitu mengunjungi Rutan Sukamiskin untuk mewawancarai narapidana kasus korupsi. Mantan hakim, yang juga pengamat hukum pidana, Asep Iwan Iriawan, menyebutkan tindakan pansus tersebut “tidak etis dan melecehkan pengadilan”. Ia mengatakan jika sebelumnya terdapat kesalahan dari KPK dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, maka seharusnya pengadilan bisa membebaskan para koruptor tersebut, bukan malah menyelidiki setelah adanya incracht (berkekuatan hukum tetap)14. Ditambah lagi dengan adanya isu revisi undang-undang KPK oleh DPR. Apakah ini hanya siasat untuk melemahkan kinerja KPK ditengah kuatnya “arus” pemberantas korupsi ?. Menurut ICW (Indonesia Corruption Watch) mengemukakan terdapat beberapa poin revisi UU KPK yang dapat melemahkan kinerja KPK. Yaitu pembentukan dewan pengawas KPK yang anggotanya dipilih oleh DPR. Segala hal mengenai penyadapan harus seizin dewan pengawas KPK dan dilakukan

 

pada tahap penyidikan, serta anggota penyidik hanya berasal dari anggota kepolisian dan kejaksaan15.

Independensi KPK “Melawan” Pansus Hak Angket

Menurut DPR, dalam hal ini melalui pansusnya, memandang perlu dikeluarkannya hak angket untuk mengawasi kinerja KPK agar tidak sewenang-wenangnya. Padahal seperti yang kita ketahui yaitu KPK adalah lembaga independen yang dalam melaksanakan tugasnya bebas dari pengaruh lembaga negara lainnya. Banyak juga pendapat bermunculan dari berbagai pihak yang menyakatakan langkah pansus hak angket KPK ini hanya untuk melemahkan kinerja KPK dan ingin “menyembunyikan tikus raksasa” anggota DPR16. Landasan dari dikeluarkannya hak angket tersebut juga dinilai cacat hukum dan cacat prosedurial oleh banyak kalangan. Lain lagi pendapat Yusril Ihza Mahendra, yang mendukung rencana hak angket KPK, yang mengatakan bahwa KPK adalah bagian dari lembaga eksektif. Pendapat tersebut langsung “dilawan” oleh peneliti ICW, Donal Fariz, yang mengatakan sesuai Pasal 3 UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK disebutkan, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun17.

Kesimpulan

Dengan semua paparan diatas, terdapat banyak benang merah yang sesungguhnya dapat menolak adanya hak angket bagi KPK. Namun sisi lain DPR melalui pansus hak angketnya seakan terlalu menginginkan KPK untuk “dievaluasi”. Padahal sesungguhnya rekaman palsu Miryam S Haryani tidak dapat dibuka secara umum, melainkan hanya saat persidangan saja. Lainnya juga revisi undang-undang KPK dapat melemahkan KPK dengan ingin membentuk Dewan Pengawas KPK yang “dikendalikan” oleh DPR. Dan juga tidak adanya kesesuaian antara Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002, yang menyebutkan bahwa KPK adalah lembaga independen, dengan penggunaan hak angket yang ingin “mengevaluasi”. Serta momentum penggunaan hak angket yang kurang  pas saat KPK sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di negeri tercinta ini, Indonesia.

(M/D)

Bidang Ilmiah dan Litbang

Badan Eksekutif Mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Udayana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info11

5W+1H : APASIH HAK ANGKET?

info12 info13 info14 info15 info16 info17 info18 info19

 

Bidang Ilmiah dan Litbang

BEM FEB Unud 2017

 

Bersatu dalam Dedikasi

BIAYA

Kondisi Biaya Perguruan Tinggi di Indonesia

Ringkasan Permasalahan

Indonesia merupakan Negara berkembang yang hingga kini masih mengalami krisis multidimensional. Hal ini dapat kita perhatikan dari sudut pandang ekonomi Negara. Krisis multidimensional sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat dan kelak berujung pada mutu dari masyarakat tersebut. Bagi masyarakat yang berada pada tingkat golongan ekonomi rendah, hal ini sungguh membuat keadaan mereka kian memburuk dari hari ke hari. Hal ini dapat dicermati dari segala jenis kebutuhan hidup yang semakin tidak terjangkau oleh sebagian masyarakat. Kehidupan masyarakat semakin menderita.

Salah satu sektor strategis dalam usaha pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia adalah sektor pendidikan. Sektor pendidikan ini memberikan peran yang sangat besar dalam menentukan kualitas dan standar SDM di Indonesia untuk membangun Indonesia yang lebih baik kedepannya. Sebagai salah satu entity atau elemen yang terlibat secara langsung dalam dunia pendidikan, pelajar merupakan pihak yang paling merasakan seluruh dampak dari perubahan yang terjadi pada sektor pendidikan di Indonesia. Tak peduli apakah dampak tersebut baik atau buruk.

Mahalnya biaya pendidikan merupakan salah satu dari problematika pendidikan yang ada di Indonesia. Tak jarang kita mendapati masyarakat mengeluh tentang mahalnya biaya pendidikan yang harus dibayar, dikuti pula dengan fasilitas perkuliahan yang tidak memadai. Keadaan ini harus menjadi focus dari berbagai pihak terutama pemerintah. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan fondasi kuat yang memberikan arahan tegas kepada pemerintah bahwa tiap-tiap warga negara berhak akan pendidikan. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat dituntut perannya guna memajukan kualitas hidup tiap-tiap warga negaranya. Besar dan kecilnya subsidi pemerintah itulah yang membuat mahal atau murahnya biaya pendidikan yang harus dibayarkan oleh orang tua atau masyarakat. Namun melihat situasi saat ini, adanya sistem UKT memberikan dampak signifikan mengenai berbagai permasalahan biaya kuliah yang sedang terjadi. Melalui kajian ini, kami akan membahas mengenai UKT serta tanggapan kami menurut pro dan kontra dari tarif perkuliahan di Indonesia.

 

Kuliah dan Bekerja

Kata “kuliah” pastinya sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Setelah lulus dari pendidikan wajib belajar 12 tahun yang diakhiri oleh masa Sekolah Menengah Atas maupun Kejuruan, timbulah pertanyaan yang tidak sedikit dilontarkan dari berbagai pihak di lingkungan kita, mulai dari orang tua, sanak saudara, kerabat, guru, sahabat maupun teman disekitar angkatan dengan kita. Pertanyaan yang mereka lontarkan tentunya beragam, namun tidak keluar dari konteks pembicaraan yang tidak lain yaitu mengenai kuliah. “Mau lanjut kuliah dimana?”, “Mau cari jurusan apa?”, “Masuk Universitas xxx saja”, “Jurusan xxx sedang bagus prospek kerjanya”, dan lain-lain. Itu adalah sebagian kecil pertanyaan/pernyataan yang sering kita temui. Kemudian, timbul sebuah pertanyaan. Apakah dengan mengenyam pendidikan selama 12 tahun masih belum cukup hingga kita memutuskan untuk melanjutkannya kembali? Mengapa tidak sedikit orang yang memutuskan untuk berkuliah?

Kuliah adalah proses pembelajaran tingkat lanjut di mana seseorang telah menentukan pilihan jurusan. Terdapat berbagai alasan seseorang berkuliah, membanggakan orang tua dan keluarga, pekerjaan yang bagus dan cita-cita, mengembangkan diri, mencari koneksi dan relasi, faktor harga diri dan gengsi, mencari kesibukan, dan bekal untuk mendidik anak kelak[1] merupakan alasan mayoritas orang untuk berkuliah dan mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Melihat dari berbagai alasan tersebut, tentunya melakukan pilihan untuk melanjutkan pendidikan dan kuliah merupakan suatu pilihan yang bagus dan bahkan sudah dicap sebagai suatu kewajiban di lingkungan khususnya di Indonesia untuk berkuliah.

Namun, apa alasan seseorang untuk memilih bekerja dan menyudahi pendidikan mereka di Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan? Selain alasan independen seperti telah memiliki pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan uang, memiliki kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan, tentunya alasan yang paling signifikan dan dapat kita semua tebak ialah masalah mengenai ketidaktersediaan dana atau uang. Seperti kata pepatah bahwa “pendidikan itu mahal”, maka tidak sedikit orang yang kurang beruntung untuk dapat merasakan rasanya duduk di bangku perkuliahan, bahkan dikarenakan alasan yang telah penulis paparkan pada paragraf sebelumnya, seseorang sampai rela untuk bekerja terlebih dahulu untuk mengumpulkan uang yang ia akan pergunakan kelak untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi, atau bahkan kuliah sekaligus bekerja.

 

Uang Kuliah Tunggal (UKT)

Berbeda pada masa sekolah menengah yang menggunakan tunjangan pendidikan berupa SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan), pada saat memasuki bangku perkuliahan digunakan sistem pembayaran yang dinamakan UKT (Uang Kuliah Tunggal). SPP yang biasa dibayarkan setiap sebulan sekali berbeda dengan UKT yang dibayar tiap awal semester akan berlangsung (6 bulan). UKT berlaku di seluruh PTN atau Perguruan Tinggi Negeri, sesuai dengan ketentuan berdasarkan Permendikbud No 55 Tahun 2013 pasal 1 ayat 3, yakni setiap mahasiswa hanya membayar satu komponen saja yaitu UKT[2].

Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada dasarnya merupakan jumlah biaya kuliah yang telah disubsidi pemerintah. Berbeda dengan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang merupakan biaya keseluruhan operasional per mahasiswa per semester pada program studi, UKT sama dengan BKT yang dikurangi oleh Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yaitu bantuan operasional dari pemerintah kepada perguruan tinggi dalam proses kegiatan belajar mengajar demi meringankan masyarakat Indonesia dalam membayar biaya perkuliahan.

Ciri khas dari UKT adalah pengelompokan biaya UKT berdasarkan kemampuan orang tua, UKT memberikan subsidi silang yang didasarkan pada kondisi ekonomi dan sosial orang tua/wali mahasiswa. UKT dibagi berdasarkan berbagai tingkatan pembayaran dengan ketentuan besaran UKT yang berbeda tiap tingkatannya berdasarkan ketentuan Universitas, sistem pembayaran UKT dimaksudkan dengan tujuan memberikan kemudahan bagi keluarga yang kurang mampu dalam segi ekonomi, ditambah dengan kewajiban mahasiswa yang cukup membayar UKT saja tanpa adanya pembayaran lain, karena biaya-biaya lain yang dibutuhkan telah diintegrasikan kepada UKT.

 

UKT dan Subsidi Silang

Melihat dari sisi pro mengenai UKT ini, sistem UKT yang dibagi berdasarkan 5 tingkatan merupakan perwujudan dari sistem subsidi pemerintah yang dinamakan subsidi silang. SUbsidi silang dimaksudkan untuk membantu orang tua atau penanggung biaya yang kurang mampu secara ekonomi. Bagi yang memiliki kemampuan ekonomi lebih akan dikenakan UKT pada kelompok tingkatan atas seperti kelompok IV (empat) atau V (lima), sedangkan bagi yang kurang mampu secara ekonomi dapat dikenakan UKT pada kelompok lainnya yang dibawahnya.

Sistem subsidi silang ini pada umpamanya dapat dijelaskan melalui perumpamaan berikut. SI A memiliki orang tua yang keluarganya berpenghasilan puluhan juta rupiah per bulan membayar UKT kelompok V sebesar 8 juta rupiah per semester, sementara Si B yang keluarganya berpenghasilan 3 juta per bulan membayar UKT kelompok I sebesar 500 ribu rupiah per semester. Dengan sistem ini, penetapan uang kuliah tunggal (UKT) memberikan kemudahan dalam memprediksi pengeluaran biaya kuliah mahasiswa tiap semester. Sehingga pada akhirnya masyarakat mampu menikmati pendidikan lebih murah yang sesuai dengan kemampuannya tanpa harus memikirkan pungutan yang pada umumnya besar khususnya pada awal perkuliahan dan dapat dipastikan bahwa tidak adanya biaya tambahan lain-lain yang dipungut selain UKT.

 

Sistem UKT : Perbandingan Implementasi dan Regulasi     

Setelah membaca pemaparan mengenai  UKT diatas tentunya dapat kita simpulkan bahwa UKT adalah salah satu jalan keluar dimana adanya pemerataan dan keadilan dalam pendidikan bermasyarakat khususnya di jenjang perguruan tinggi. Namun, nyatanya masih tedapat berbagai miss atau tidak tepat sasarannya penggunaan fungsi UKT dalam realitanya.

Salah satu permasalahan yang menonjol dalam UKT adalah ketidakcocokan atau tidak tepatnya sasaran antara tingkatan UKT yang dibebankan kepada mahasiswa dengan penghasilan orang tua/wali mahasiswa tersebut. Hal ini tentunya memberatkan khususnya bagi para calon mahasiswa baru yang kurang beruntung dan mendapatkan tingkatan UKT diatas kemampuannya. Maka dari itu, tidak heran pos pengaduan UKT pada berbagai Universitas selalu dibanjiri oleh mahasiswa yang tidak puas dengan penempatan UKT yang tidak sesuai dengan keadaan ekonomi keluarganya. Hal ini dapat dibuktikan oleh adanya berbagai artikel mengenai ketidaktepatan antara sistem UKT dengan implementasinya[3].

Kebijakan UKT yang masih menyimpan sejumlah tanda tanya besar dikarenakan ketidakjelasan penentuan besaran UKT oleh pihak birokrat dalam menghitung besaran yang akan dibebankan kepada mahasiswa baru. Hal ini diperparah dikarenakan tidak ada keterbukaan terkait cara perhitungan serta aliran dana dari UKT yang kegunaannya untuk hal apa saja. Oleh karenanya tidak dapat kita pungkiri pula bahwa timbul kecurigaan bahwa masih adanya pihak pihak yang memanfaatkan kondisi ini. Salah satunya yaitu terdapat berbagai masyarakat yang mengandalkan jalur relasinya demi memperoleh penempatan UKT yang lebih rendah dari kondisi perekenomian asli mereka.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa sistem pengisian UKT masih banyak terdapat kekurangan yang masih perlu untuk diperbaiki. Menurut pandangan penulis, sistem pengisian data UKT dapat dilakukan secara transparan dalam hal tranfaransi dana publik yang wajib dilakukan oleh lembaga-lembaga Negara sebagaimana yang telah tertuang dalam PP No 61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi Publik dan lebih ditingkatkan prioritas kepentingannya, sebagai contohnya adanya kejelasan mengenai aliran dana dari UKT digunakan untuk hal apa saja serta dalam sistem penempatan kelompok UKT seperti pengecekan tempat tinggal mahasiswa yang sepatutnya dilakukan secara merata dan jelas sehingga tidak hanya sekedar formalitas belaka.

 

Ketidakefesienan Biaya Pendidikan yang Tinggi terhadap Mutu

Efisiensi pendanaan pendidikan ditentukan oleh ketetapan dalam mendayagunakan anggaran pendidikan dengan memberikan prioritas pada faktor-faktor input pendidikan yang dapat memacu prestasi belajar para mahasiswa. Namun pada kenyataannya, kualitas pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan antara lain dengan data UNDP tentang peringkat Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Pada Maret 2017 Direktur UNDP Indonesia mengumumkan secara resmi Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2016, yang menyatakan bahwa Indonesia berada pada peringkat 110 dari 188 negara, yang merupakan suatu penurunan dibandingkan pada tahun 2015 dimana Indonesia berada pada peringkat 110[4].

Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survai dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia.

Pendidikan adalah suatu bentuk hak asasi yang harus dipenuhi dari lembaga atau institusi yang berkewajiban memenuhinya secara merata, sehingga semua masyarakat dalam suatu bangsa tersebut dapat menikmatinya. Bukannya hanya ditujukan untuk orang yang mampu membayarnya. Mengingat pentingnya pendidikan untuk semua warga, sehingga posisinya sebagai salah satu bidang yang mendapat perhatian serius dalam konstitusi Negara kita, dan menjadi salah satu tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, menurut pandangan kami sebagai penulis, Negara dalam hal ini pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan secara murah dan bahkan gratis untuk masyarakatnya.

 

Sudut Pandang Pemerintah pada Biaya Pendidikan

Pemerintah pada tahun 2012 telah mengeluarkan Undang –Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Poin penting yang berkaitan dengan hal ini ialah Pasal 88 Undang-Undang No 12 tahun 2012, pasal ini sesungguhnya mengamanatkan agar pemerintah menetapkan suatu standar tertentu untuk biaya operasional pendidikan tinggi dan system pembayaran biaya pendidikan bagi mahasiswa. Amanat tersebut kemudian kita kenal dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang menghapuskan adanya biaya uang pangkal dan mengintegrasikan komponen-komponen biaya menjadi satu.

Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Usaha untuk menjadikan pendidikan tidak mahal untuk dinikmati masyarakat sebenarnya sudah dilaksanakan pemerintah Indonesia, baik dengan meningkatkan subsidi maupun membangkitkan partisipasi masyarakat. Dalam Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Ketentuan semacam ini juga ada dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Sayangnya, pemerintah sendiri tidak konsisten dalam menjalankan ketentuan ini. Seandainya saja ketentuan UU dan UUD tersebut direalisasi maka sebagian permasalahan tentang mahalnya biaya pendidikan di negara kita tentu akan teratasi.

Pada intinya, pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah terhadap seluruh masyarakat terutama mereka yang sangat membutuhkan bantuan finansial guna mencerdaskan bangsa. Pemerintah harus memberikan perhatian lebih terhadap dunia pendidikan sehingga mutu pendidikan kian meningkat tanpa harus diikuti meningkatnya biaya pendidikan.

 

Perbandingan Biaya Kuliah Dalam Negeri dan Luar Negeri

Biaya kuliah di luar negeri umumnya lebih mahal daripada biaya kuliah didalam negeri. Berkuliah di universitas yang berada di luar negeri memiliki perbedaan yang mencolok jika kita membandingkan dengan berkuliah di dalam negeri. Pada zaman dewasa ini, kebanyakan mahasiswa sangat menginginkan untuk dapat berkuliah di luar negeri dikarenakan memilki mutu pendidikan yang jauh lebih tinggi daripada mutu pendidikan di Indonesia. Namun, hal tersebut tidak dapat diwujudkan jika kita tidak memiliki dana yang besar. Hal ini dikarenakan biaya pendidikan besar yang dipatok oleh universitas di luar negeri. Rata- rata mahasiswa yang berkuliah di Jerman harus mampu membayar sekitar 500 Euro/semester atau sekitar 7.500.000.

Hal yang membuat khawatir ialah bahwa biaya tersebut belum mencakup dengan biaya hidup yang harus ditanggung mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Berbeda dengan jika kita berkuliah di dalam negeri, beberapa universitas telah menggunakan patokan yaitu subsidi silang, sehingga mahasiswa yang kurang mampu secara finansial tetap dapat mengemban pendidikan hingga ke jenjang Perguruan Tinggi, berbeda dengan berkuliah di luar negeri yang hanya dinikmati oleh masyarakat kalangan atas saja.

BIAYAA

Melalui data statistik diatas dapat dibuktikan bahwa biaya hidup adalah salah satu faktor yang memengaruhi berbagai sektor perekonomian dalam suatu negara khususnya sektor pendidikan.

Salah satu jalan keluar untuk menikmati pengalaman untuk berkuliah di luar negeri adalah melalui jalur beasiswa yang membantu masyarakat yang ingin berkuliah di luar negeri dengan bantuan administrasi khususnya pada pembiayaan pendidikan. Namun tentunya tidaklah mudah untuk mendapatkan jalur tersebut dilihat dari serangkaian tes yang harus dilalui dan banyaknya pesaing yang juga ingin memperolehnya. Pemerintah telah menyediakan berbagai jalur beasiswa yang mempermudah generasi muda mewujudkan keinginan mereka untuk menyambung pendidikan ke luar negeri, dan tidak hanya pemerintah namun sudah banyak instansi swasta yang juga ikut memberikan kesempatan dan membuka jalur beasiswa untuk berkuliah di luar negeri.

 

 

Kesimpulan dan Saran

Menurut pandangan kami sebagai penulis sekaligus mahasiswa, Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang gencar melakukan pembangunan guna menjadi negara maju sudah selayaknya pemerintah juga memberi perhatian lebih terhadap dunia pendidikan yang kian hari kian memprihatinkan dihadapan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah sudah seharusnya mewujudkan seluruh harapan masyarakat terutama mereka yang membutuhkan bantuan finansial dalam mengemban pendidikan. Menurut kami sebagai BEM FEB Universitas Udayana, pemerintah sudah selayaknya memperbesar dana APBN untuk bidang pendidikan, yaitu sesuai dengan Undang-Undang sebesar 20% dari total APBN dan melibatkan unsur masyarakat, terutama mereka yang mampu secara ekonomi, pemerintah juga dapat melibatkan tokoh masyarakat, kaum bisnis, pengusaha, dan kaum berduit lainnya dalam urusan pendidikan. Mereka diharapkan mampu untuk memberikan bantuan berupa pemikiran, gagasan, dan dana untuk mengembangkan pendidikan serta membantu terselenggaranya pendidikan terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan.

Beberapa mahasiswa dibeberapa Perguruan Tinggi telah mendapatkan beasiswa Bidik Misi. Bidik Misi merupakan bantuan dana dari pemerintah dengan tujuan membantu mahasiswa yang kekurangan dana dalam membayar UKT. Namun, hal tersebut telah disalahgunakan oleh beberapa mahasiswa lainnya yang dianggap mampu untuk membayar UKT tapi masih mendaftarkan diri untuk dapat menerima beasiswa Bidik Misi. Dalam hal ini, peran dari mahasiswa sangat diperlukan. Sebaiknya disetiap fakultas harus terdapat pos aduan mahasiswa, dengan tujuan agar mahasiswa yang mengetahui adanya kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa lain dapat dilaporkan dan pihak universitas akan menindaklanjuti permasalahan tersebut. Adanya kecurangan harus segera diberantas, karena hal ini sangat merugikan mahasiswa lain yang seharusnya mendapatkan bantuan dana tersebut. Pemerintah menjadi faktor penting untuk menangani berbagai permasalahan dalam pendidikan ini, khususnya pada transparansi dan keterbukaan dalam berbagai informasi yang merujuk pada pendidikan khususnya pada jalur dana yang dialirkan kepada masyarakat luas. Sebagai mahasiswa, kita harus membantu pemerintah serta pihak rekotat dalam menciptakan kejujuran dan keadilan di dalam lingkungan kampus. Pada akhirnya meskipun sistem perekonomian dalam pendidikan masih tergolong jauh dari sempurna dan banyak kekurangan, namun seseorang tetap mampu mewujudkan impian mereka dalam memperoleh pendidikan yang tinggi melihat dari adanya berbagai bantuan dari pemerintah dan berbagai instansi lainnya melalui jalur beasiswa, apabila orang tersebut mampu terus berusaha dan tekun dalam menggapai tujuan dan impiannya.

 

(Y/T)

BIDANG ILMIAH DAN LITBANG

BEM FEB UNIVERSITAS UDAYANA

2017

Referensi:

http://ayufaradina.note.fisip.uns.ac.id/2016/03/14/7-alasan-kuliah/

http://infomasukptn.blogspot.co.id/2014/08/apa-itu-ukt.html

http://www.kompasiana.com/triandi/sistem-uang-kuliah-tunggal-implementasi-yang-tidak-sesuai-dengan-regulasi_572aed254f7a618c069f9892

https://lapor.go.id/pengaduan/1594457/pendidikan-tinggi-(dikti)/pengaduan-permasalahan-penurunan-ukt-di-universitas-singaperbangsa-karawang.html

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3455970/peringkat-indeks-pembangunan-manusia-ri-turun-ini-kata-pemerintah