Archive for category: Kajian

Oleh

Badan Eksekutif Mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Udayana

Kini rakyat dibuat resah kembali,

Pemerintah mencetuskan suatu kebijakan baru.

Dengan dalih memangkas birokrasi,

Namun justru menuai banyak kontroversi.

Undang- undang dibuat secara tergesa-gesa,

Disusun secara tersembunyi,

Tanpa melibatkan suara rakyat.

Ini negeri katanya menjunjung Demokrasi Pancasila,

Namun mengapa suara kami tak didengar?

Kami ingin diajak berdiskusi,

Mengawal bersama-sama kebijakan ini,

Untuk Indonesia yang lebih baik.

Pendahuluan

Istilah omnibus law di Indonesia pertama kali akrab di telinga setelah pidato pelantikan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019 lalu. Sebagaimana bahasa hukum lainnya, omnibus berasal dari bahasa latin yakni omnis yang berarti banyak. Omnibus law bukan merupakan barang baru, di Amerika Serikat omnibus law sudah kerap kali dipakai sebagai Undang – Undang lintas sektor. Artinya, omnibus law bersifat lintas sektor yang sering ditafsirkan sebagai Undang – Undang sapu jagad.^[1] Hal ini membuat pengesahan omnibus law oleh DPR bisa langsung mengamandemen beberapa Undang – Undang sekaligus. Menurut segi hukum, kata omnibus lazimnya disandingkan menggunakan istilah law atau bill yang berarti suatu peraturan yang dibentuk menurut output kompilasi beberapa anggaran dengan substansi dan tingkatannya yang berbeda. Menurut Kamus Hukum Merriam-Webster, istilah omnibus law berasal dari omnibus bill yakni undang-undang yang mencakup berbagai isu atau topik. Jadi, bisa dikatakan omnibus law merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan dengan substansi pengaturan yang berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi menjadi payung hukum. ^[2]

Omnibus Law terdiri atas tiga undang-undang yakni Undang – Undang Cipta Lapangan Kerja, Undang – Undang Perpajakan dan Undang-Undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menuai banyak polemik, Undang – Undang Cipta Lapangan Kerja ini kerap disingkat menjadi “UU Cilaka” oleh masyarakat yang tidak setuju dengan sejumlah perubahan peraturan yang terdapat dalam Undang – Undang Cipta Lapangan Kerja tersebut. Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo mengubah nama Undang – Undang Cipta Lapangan Kerja tersebut menjadi Undang – Undang Cipta Kerja.

Dalam pembahasan omnibus law terdapat beberapa Rancangan Undang – Undang atau yang dikenal dengan istilah “klaster” dalam Undang – Undang Cipta Kerja dan Undang – Undang Perpajakan. Omnibus law cipta kerja terdiri dari 11 klaster dengan pembahasan beberapa poin di dalamnya yaitu penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintahan, kawasan ekonomi. Sedangkan omnibus law perpajakan terdiri dari 6 klaster dengan pembahasan beberapa poin di dalamnya yaitu pendanaan investasi, sistem teritori, subjek pajak orang pribadi, kepatuhan wajib pajak, keadilan iklim berusaha, fasilitas.

Undang – Undang Ketenagakerjaan

Upaya melahirkan omnibus law bertujuan untuk memecahkan kebuntuan berbagai persoalan yang selama ini dinilai menghambat investasi, namun di sisi lain kebutuhan penciptaan lapangan kerja menjadi kebutuhan di tengah pengangguran yang masih tinggi. Saat ini, pemerintah berusaha menjaga keseimbangan antara kebutuhan perluasan lapangan kerja memerlukan investasi, dan upaya perlindungan pekerja (existing) sehingga diperlukan reformasi regulasi secara menyeluruh, termasuk sektor ketenagakerjaan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja antara lain melalui berbagai program kartu prakerja, peningkatan manfaat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, dan penyediaan perumahan pekerja. Omnibus law cipta lapangan kerja mencoba menjawab dalam hal kebutuhan perluasan lapangan kerja dan perlindungan pekerja. Omnibus law ini mencakup 1.244 pasal dari 79 undang-undang yang dicoba disederhanakan sehingga jadi payung hukum yang bisa fleksibel menjawab perubahan di sektor tenaga kerja dan investasi. ^[3]

Rancangan Undang – Undang Cipta Kerja ini berisi 1028 halaman yang membahas berbagai hal, dari peningkatan ekosistem investasi, ketenagakerjaan, hingga jaminan sosial. Masalah ketenagakerjaan dibahas secara khusus pada Bab IV. Diantaranya berisi beberapa ketentuan yang merupakan perubahan dari Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279). Beberapa pasal dalam draf Rancangan Undang – Undang ini potensial menimbulkan kontroversi. Berikut poin-poinnya :

1. Masuk enam hari kerja, pada pasal 89 poin 22 berisi perubahan dari pasal 79 Undang – Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Isinya, pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti bagi pekerja. Waktu istirahat wajib diberikan paling sedikit selama 30 menit setelah bekerja selama 4 jam, dan “Istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu.” demikian dikutip. Sedangkan, waktu kerja paling lama 8 jam perhari, dan 40 jam dalam satu minggu.
2. Ketentuan lembur, pada pasal 89 poin 20 tercantum, pengusaha dapat memberlakukan waktu kerja yang melebihi ketentuan untuk jenis pekerjaan atau sektor usaha tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pekerjaan atau sektor usaha tertentu serta skema periode kerja diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Upah minimum ditetapkan gubernur, upah minimum tidak diatur secara nasional. Pada pasal 89 poin 24 disebutkan, Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Upah minimum tersebut dihitung dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Hanya, ketentuan tersebut tidak berlaku untuk industri kecil. Demikian pula untuk industri karya akan dibuat ketentuan tersendiri. Selain itu, pada pasal 89 poin 30 disebutkan bahwa pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.
4. Ketentuan pesangon, saat terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib memberikan pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi buruh. Pada pasal 89 poin 45 disebutkan bahwa uang pesangon itu dihitung menurut masa kerja.

Bagaimanapun, pengusaha dapat memberikan uang penggantian hak yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran uang pesangon serta uang penghargaan masa kerja juga akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5. Bonus tahunan, Pada pasal 92 disebutkan bahwa pemberi kerja berdasarkan Undang-Undang ini memberikan penghargaan lainnya kepada pekerja/buruh. Pemberian penghargaan diberikan satu kali dalam jangka waktu paling lama satu tahun sejak Undang – Undang ini mulai berlaku. ^[4]

Apabila pemerintah menerapkan kebijakan omnibus law untuk meningkatkan investasi maka studi ekonomi biasanya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan pengaruh investasi dan tenaga kerja.^[5] Investasi merupakan sarana bagi proses kumulatif, mengarah ke atas di daerah yang bernasib baik dan mengarah ke bawah di daerah yang tidak baik sehingga ketepatan investasi ke daerah-daerah yang membutuhkan sehingga menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.^[6] Dalam paparan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdapat berbagai persoalan antara lain 7 Juta orang masih menganggur di Indonesia. Di sisi lain, setiap tahun angkatan kerja baru justru terus bertambah sebanyak 2 Juta orang. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pekerja informal mendominasi, yaitu sebesar 74,1 juta pekerja (57,26%) di tahun 2019, pekerja formal sebesar 55,3 Juta (42,74%).^[7] Seseorang dikatakan bekerja dalam sektor informal apabila mereka tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja, tidak dikenakan pajak pendapatan, minimnya perlindungan sosial atau hak tertentu untuk jaminan kerja.^[8] Dominasi pekerja informal disebabkan perkembangan ekonomi digital yang memacu wiraswasta secara online dan mandiri, serta karakteristik kaum milenial yang cenderung memilih jam kerja fleksibel. Untuk itu, pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi 6% atau lebih per tahun, untuk membuka lapangan kerja baru guna menampung 2 juta pekerja baru dan 7 juta pengangguran yang ada. Sedangkan di sisi lain pertumbuhan ekonomi memerlukan investasi baru sebesar Rp 4.800 Triliun (setiap 1% pertumbuhan ekonomi, memerlukan Rp 800 Triliun). ^[9]

Berikut merupakan data pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran di Indonesia.

Sumber : Badan Pusat Statistik

Sumber : Badan Pusat Statistik

Apabila melihat tren data yang ditunjukkan BKPM pertumbuhan sektor industri tidak sejalan dengan peningkatan sektor tenaga kerja. Sektor industri di tahun 2016 hanya mampu menyerap sebesar 15,8 Juta tenaga kerja, tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 10% yaitu di angka 17,4 juta tenaga kerja. Tetapi di tahun 2018 peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja tidak mengalami jumlah yang signifikan yaitu sebesar 18,1 juta tenaga kerja atau hanya mengalami peningkatan sebesar 4% dari tahun sebelumnya. Sedangkan nilai investasi tahun 2018 mencapai Rp 361,6 triliun, artinya pertumbuhan investasi di sektor industri tak selamanya berbarengan dengan penyerapan jumlah tenaga kerja di sektor industri tersebut.^[10]

Berikut merupakan data terkait perkembangan penyerapan tenaga kerja dan perkembangan realisasi investasi.

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Apabila dibandingkan dengan negara tetangga, nilai investasi di Indonesia lebih tinggi daripada negara tetangga Malaysia, Afrika Selatan, dan juga Brazil. Selain itu, di ASEAN Indonesia merupakan negara yang menerima investasi tertinggi dan juga di Asia, Indonesia menjadi negara yang paling diminati investor setelah China dan India. Namun, apabila diteliti lebih lanjut nilai investasi asing (PMA) di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan investasi dalam negeri (PMDN). Rendahnya investasi asing di Indonesia di pengaruhi oleh beberapa faktor seperti nilai tukar dollar, pertumbuhan ekonomi, tersedianya tenaga kerja terdidik, sumbangan sektor industri dalam PDB, dan kebijakan insentif pajak.^[11] Apabila pemerintah mendorong investasi untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 6% nyatanya pertumbuhan ekonomi yang terjadi bukan didukung oleh investasi melainkan di dominasi oleh pengeluaran konsumsi sektor rumah tangga. Secara nasional, rata-rata penggunaan PDB yang paling besar adalah untuk pengeluaran konsumsi swasta, yaitu sebesar 55,46 persen, sementara penggunaan untuk penanaman modal (investasi) hanya sebesar 22 persen saja.^[12] Jika pemerintah berencana menggunakan omnibus law untuk mendorong peningkatan investasi, pemerintah harus memastikan bahwa investasi tersebut berupa padat karya bukan padat modal sehingga berpengaruh terhadap pasar tenaga kerja di Indonesia. ^[13]

Undang – Undang Perpajakan

Demi mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, pemerintah juga menerapkan omnibus law dalam UU perpajakan.^[14] Berbagai insentif, terutama di bidang perpajakan disiapkan untuk mengejar target tersebut. Saat ini, pemerintah telah membuat Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakaan dan Penguatan Perekonomian atau yang lebih dikenal dengan omnibus law perpajakan. Rancangan Undang – Undang ini diharapakan mampu menjadi solusi peningkatan jumlah investasi di Indonesia.

Terdapat beberapa poin penting yang menjadi fokus dalam Rancangan Undang – Undang ini. Pertama, tarif PPh Badan akan diturunkan dari 25% menjadi 20%. Penurunan akan dilakukan secara bertahap dimana akan diturunkan 3% menjadi 22% untuk tahun 2021 – 2022, kemudian diturunkan lagi menjadi 20% pada 2023. Selain itu, insentif diberikan bagi perusahaan yang baru go public, di mana tarif PPh Badan akan diturunkan lagi 3% dari tarif normal. Sehingga, perusahaan yang baru go public akan dikenakan tarif 19% pada 2021 – 2022. Sedangkan untuk perusahaan yang go public pada 2023 dan selanjutnya, akan dikenakan tarif PPh Badan sebesar 17%. Penurunan tarif ini berlaku selama 5 tahun setelah perusahaan tersebut go public. Penurunan tarif PPh Badan menjadi insentif bagi investor karena tentunya penghasilan yang didapat oleh perusahaan akan meningkat, yang mana menyebabkan lebih banyak lagi dana yang dimiliki perusahaan untuk dapat diinvestasi kembali, ataupun untuk dibagikan kepada investor dalam bentuk dividen. Peningkatan dividen ini diiringi oleh kebijakan untuk membebaskan pengenaan pajak atas dividen, selama dividen tersebut direpatriasi kembali ke Indonesia. Sehingga, uang yang kembali masuk dan berputar di Indonesia diharapkan akan membantu pergerakan roda perekonomian Indonesia.

Kedua, pemerintah akan menghapus PPh atas dividen baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan kepemilikan di atas 25% tidak akan dikenakan PPh, sedangkan yang kepemilikan lebih kecil dari 25% bisa juga bebas PPh asal menginvestasikan kembali dividennya di Indonesia dalam waktu tertentu. Begitu juga dengan Wajib pajak orang pribadi yang normalnya terkena tarif PPh dividen 10%, maupun Wajib Pajak Badan dan orang pribadi asal luar negeri bisa dibebaskan dari PPh asal menginvestasikan kembali dividen di dalam negeri.

Ketiga, Omnibus Law Perpajakan juga akan mempertegas aturan pengenaan PPh bagi subjek pajak dalam negeri (SPDN). Melalui aturan baru, nantinya penentuan WNI dan WNA sebagai SPDN berdasarkan masa tinggal di Indonesia yang mana di atas 183 hari termasuk SPDN, sementara masa tinggal kurang dari atau sama dengan 183 hari masih termasuk subjek pajak luar negeri (SPLN). Oleh karena itu, prinsip pengenaan pajak yang tadinya bersifat world wide kini menjadi prinsip teritorial yang berdasarkan lama masa tinggal di Indonesia.

Keempat, pemerintah juga mengatur ulang sanksi administratif perpajakan untuk mendorong kepatuhan sukarela. Salah satunya, sanksi bunga atas kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan dan SPT masa sebelumnya ditetapkan 2% per bulan dari pajak kurang bayar. Nantinya, sanksi per bulan menggunakan formulasi suku bunga acuan berlaku ditambah 5% lalu dibagi 12 bulan (setahun). Dengan begitu besaran sanksi menjadi lebih ringan. Pemerintah juga meringankan sanksi denda bagi pengusaha kena pajak (PKP) yang tidak membuat atau tidak tepat waktu membuat faktur pajak dari sebelumnya 2% dari dasar pengenaan pajak, menjadi hanya 1% sehingga nantinya para wajib pajak untuk dapat meningkatkan compliance-nya dan mereka bisa menghitung sanksi adminsitrasinya secara lebih rasional dan oleh karena itu bisa menciptakan kultur compliance yang lebih baik.

Kelima, pemerintah merelaksasi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Misalnya, Pajak Masukan perolehan barang atau jasa kena pajak sebelum dikukuhkan sebagai PKP tidak dapat dikreditkan. Nantinya, Pajak Masukan dapat dikreditkan sesuai dengan bukti faktur pajak yang dimiliki.

Keenam, terkait penyamaan level playing field antara perdagangan konvensional dan online, pemerintah akan memberlakukan tarif pajak. Melalui omnibus law, pemerintah akan mengatur perusahaan digital seperti Netflix atau Amazon agar dapat memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Untuk memungkinkan itu, maka pemerintah akan mengubah definisi Badan Usaha Tetap (BUT) dari yang awalnya berdasarkan kehadiran kantor fisik perusahaan di Indonesia (physical presence) menjadi berdasarkan kegiatan ekonomi di Indonesia (economic presence). Selajutnya, yaitu seluruh insentif pajak seperti tax holiday dan juga tax allowance akan digabungkan menjadi satu bagian.

Terakhir, upaya pemerintah merasionalisasi pajak dan retribusi daerah melalui omnibus law perpajakan tersebut. Nantinya, pemerintah pusat akan mempertegas kewenangannya dalam menetapkan tarif pajak daerah secara nasional. Aturan lebih rinci terkait hal itu akan diterbitkan dalam bentuk Perpres. Tujuannya, agar selain mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), pemda juga bisa lebih selaras dengan pemerintah pusat dalam menciptakan iklim usaha dan investasi yang baik melalui kebijakan dan peraturan-peraturan tingkat daerah. Beberapa poin di atas merupakan strategi pemerintah untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi investor dan calon investor, dengan memberikan beberapa kemudahan dan menawarkan tarif pajak yang bersaing dengan negara lain. Sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat dan diikuti dengan pertumbuhan compliance wajib pajak, serta peningkatan penerimaan pajak dari Indonesia. ^[15]

Pandangan Pemerintah

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Adang Daradjatun menyoroti aspek legislasi. Menurutnya, terdapat kelebihan yakni pembahasan bersifat multisektor serta menggabungkan banyak Undang – Undang, sehingga waktu pembahasan yang diperlukan lebih cepat dibandingkan dengan mengubah Undang- Undang tersebut satu per satu. Bila ditelaah kembali omnibus law lebih tepat diterapkan di negara yang regulasinya tumpang tindih, hiper regulasi dan disharmoni. Tujuan omnibus law setidaknya menjawab soal efisiensi dan harmonisasi hukum. Selain itu, menurut pemerintah ada tiga manfaat penerapan omnibus law. Pertama, menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang – undangan. Kedua, efisiensi proses perubahan atau pencabutan peraturan perundang – undangan. Ketiga, menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Omnibus law tersebut diharapkan dapat memperkuat perekonomian nasional dengan memperbaiki ekosistem investasi dan daya saing Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global.

Karena menggabungkan banyak Undang – Undang untuk dibahas dalam satu Rancangan Undang – Undang, maka ada efisiensi anggaran negara dalam proses penyusunan Undang – Undang. Omnibus law Rancangan Undang – Undang Cipta Kerja harus menciptakan instrumen kemudahan berusaha tak hanya menguntungkan investor asing dan dalam negeri, tetapi juga wirausaha yang baru tumbuh sesuai arus perkembangan generasi baru yang lebih memilih menjadi wiraswasta mandiri. Investasi itu perlu ditingkatkan sejalan dengan kenaikan daya saing Indonesia di mata internasional.

Mengenai perpajakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani membujuk pengusaha untuk mendorong Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang – Undang Omnibus Law Perpajakan. Sri Mulyani mengatakan omnibus law perpajakan itu merupakan salah satu bentuk insentif yang diberikan pemerintah untuk pengusaha.

Pandangan Masyarakat

Gagasan pembentukan omnibus law ini lazim diterapkan di negara – negara yang menganut sistem common law. Jika omnibus law diterapkan di Indonesia, justru malah menimbulkan persoalan baru dalam sistem penyusunan peraturan perundang – undangan. Dan dikhawatirkan akan terjadi ketidakpastian hukum dan menyulitkan masyarakat.

Sejumlah kalangan mengkritik pembentukan omnibus law ini dengan beragam alasan dan argumentasi. Tak sedikit kalangan mendukung pembentukan omnibus law ini sebagai salah satu strategi merombak regulasi untuk mengatasi kondisi hiper regulasi, khususnya di sektor kemudahan berusaha. Masyarakat, organisasi buruh, hingga pakar hukum sudah memberi pandangannya terkait omnibus law sebagai salah satu hal yang baru sekaligus menggantikan/menghapus beberapa pasal dalam satu regulasi atau lebih yang berlaku. Masyarakat menilai Rancangan Undang – Undang omnibus law mengabaikan aspek lingkungan dan dinilai tidak memperhatikan nasib rakyat kecil. Terlebih lagi dalam penyusunan Rancangan Undang – Undang dinilai cacat prosedur karena dilakukan tanpa partisipasi masyarakat dan merombak pasar inkonstitusional. Penyusunan naskah omnibus law bersifat elitis dan tidak mengakomodasi masyarakat yang terdampak pada keberadaan Rancangan Undang – Undang ini, dikarenakan omnibus law digawangi oleh 138 orang yang mayoritas diisi adalah pihak pemerintah dan pengusaha.

Terdapat sentralisasi kewenangan apabila Rancangan Undang – Undang omnibus law sampai disahkan, karena kebijakan akan terpusat pada pemerintah pusat dan ini disebut akan mencederai semangat reformasi. Apabila omnibus law sampai disahkan maka akan terbuka celah korupsi yang semakin melebar diakibatkan mekanisme pengawasan yang dipersempit dan rakyat akan kehilangan hak nya untuk menggugat. Akan terjadi perampasan ruang hidup rakyat. Lebih parahnya lagi, dengan adanya omnibus law akan meningkatkan krisis lingkungan hidup akibat investasi yang meningkatkan pencemaran lingkungan, dan bencana ekologis, hal ini dibuktikan dengan dihapusnya izin lingkungan, sanksi pidana menjadi pelanggaran administrasi, dan dibatasinya pelibatan masyarakat.

Omnibus law membuat orientasi pendidikan untuk menciptakan tenaga kerja yang murah, karena menerapkan upah di bawah standar minimum, upah per jam dan terlebih lagi terdapat perluasan kerja kontrak outsourcing. Bila dilihat di dalam aturan omnibus law secara eksklusif memang dibuat untuk lebih mengutamakan posisi investor atau korporasi ketimbang perlindungan terhadap hak demokrasi dan konstitusional rakyatnya.

Kesimpulan

Melihat banyaknya undang – undang yang tumpang tindih, Presiden Joko Widodo berencana mempercepat pengesahan Omnibus Law Rancangan Undang – Undang Cipta Kerja dan Perpajakan demi melancarkan arus investasi di Indonesia. Bahkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020. Namun, undang – undang yang menggabungkan banyak peraturan jadi satu tersebut menuai banyak kritik dari berbagai kalangan, terutama buruh, aktivis dan akademisi. Kurangnya informasi dan sosialisasi terkait omnibus law ini menjadikan masyarakat terutama para buruh merasa tidak adanya keterlibatan dalam pembuatan Rancangan Undang – Undang Omnibus Law, hal ini lah yang menimbulkan keresahan masyarakat khususnya para pekerja terkait dengan hak – hak pekerja.

Maka dari itu kami Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana merekomendasikan saran dalam menanggapi isu Omnibus Law ini berupa pengambilan sikap :

1. Pemerintah hendaknya mendorong peningkatan investasi yang proporsional dan lebih memihak kepada kepentingan publik sehingga mampu memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan melalui kebijakan omnibus law ini. Selain itu, pemerintah juga hendaknya melibatkan masyarakat terutama para pekerja dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang sehingga kebijakan ini tidak akan merugikan para pekerja.
2. Mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk lebih kritis dan tanggap akan kinerja pemerintah sehingga tidak menyimpanng dari ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mengunduh kajian diatas, bisa diakses melalui link dibawah ini :

Kajian Omnibus Law

REFERENSI :

[1] Kompas.com. “Masih Bingung Apa Itu Omnibus Law”. (Terdapat pada : https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2020/02/18/160300026/masih-bingung-apa-itu-omnibus-law Diakses pada : 10-03-2020)

[2] Suara.com. “Apa itu Omnibus Law”. (Terdapat pada : https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/yoursay/2020/02/22/153703/apa-itu-omnibus-law   Diakses pada : 10-03-2020)

[3] CNBC Indonesia. “Omnibus Law Lapangan Kerja meluncur ini dampak buat ekonomi”, (Terdapat pada : https://www.cnbcindonesia.com/news/20200117203541-4-130934/omnibus-law-lapangan-kerja-meluncur-ini-dampak-buat-ekonomi. Diakses pada : 11-03-2020).

[4] Aria, Pingit.”Lima Aturan Kontroversial dalam Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja” ,(Terdapat pada : https://katadata.co.id/berita/2020/02/13/lima-aturan-kontroversial-dalam-omnibus-law-ruu-cipta-lapangan-kerja. Diakses pada : 11-03-2020)

• Nizar, Chairul.dkk., 2013.” Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia”. Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Syiah Kuala

[6] Ratih, Ambara.,dkk. 2017.”Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Tingkat Kemiskinan Pada Wilayah Sarbagita di Provinsi Bali”. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

[7] Katadata. “Sektor Informal Mendominasi Pekerjaan di Indonesia 2015-2019”, (Terdapat pada : https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/21/sektor-informal-mendominasi-pekerjaan-di-indonesia-2015-2019. Diakses 24 Maret 2020)

[8] Badan Pusat Statistik. 2019. Keadaan Pekerja di Indonesia.

[9] CNBC Indonesia. “Apa sih Omnibus Law ‘Cilaka’ yang Bikin Buruh Marah?” (Terdapat pada : https://www.cnbcindonesia.com/news/20200121090837-4-131452/apa-sih-omnibus-law-cilaka-yang-bikin-buruh-marah Diakses pada 19-03-2020)

• Detik News. “Omnibus Law dan Kekeliruan Menafsir Investasi”. (Terdapat pada : https://news.detik.com/kolom/d-4902156/omnibus-law-dan-kekeliruan-menafsir-investasi). Diakses pada 10 Maret 2020
• Soelistyo, Basuki. 1997. Kajian Mengenai Pengaruh Penanaman Modal Asing Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tabungan Domestik Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 12 No 2 Tahun 1997.
• Sulistiawati, Rini. 2012. Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan 2012, Vol. 3, No.1, 29-50
• Arka, Sudarsana. Dkk. Pengaruh Inflasi, Investasi dan Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran di Bali. Jurnal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana
• Detik finance “Luhut Pede Omnibus Law Bakal Kerek Ekonomi RI ke 6%”. (Terdapat pada : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4877336/luhut-pede-omnibus-law-bakal-kerek-ekonomi-ri-ke-6. Dakses pada 19 Maret 2020.

[15] Nasional Kontan.Co.Id. “Ini Poin Penting Omnibus Law Perpajakan Salah Satunya Penurunan Pph Perusahaan”. (Terdapat pada : https://nasional.kontan.co.id/news/ini-poin-penting-omnibus-law-perpajakan-salah-satunya-penurunan-pph-perusahaan-ipo?page=2 Diakses pada : 11-03-2020)

[1] Kompas.com. “Masih Bingung Apa Itu Omnibus Law”. (Terdapat pada : https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2020/02/18/160300026/masih-bingung-apa-itu-omnibus-law Diakses pada : 10-03-2020)

[2] Suara.com. “Apa itu Omnibus Law”. (Terdapat pada : https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/yoursay/2020/02/22/153703/apa-itu-omnibus-law   Diakses pada : 10-03-2020)

[3] CNBC Indonesia. “Omnibus Law Lapangan Kerja meluncur ini dampak buat ekonomi”, (Terdapat pada : https://www.cnbcindonesia.com/news/20200117203541-4-130934/omnibus-law-lapangan-kerja-meluncur-ini-dampak-buat-ekonomi . Diakses pada : 11-03-2020).

[4] Aria, Pingit.”Lima Aturan Kontroversial dalam Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja” ,(Terdapat pada : https://katadata.co.id/berita/2020/02/13/lima-aturan-kontroversial-dalam-omnibus-law-ruu-cipta-lapangan-kerja. Diakses pada : 11-03-2020)

[5] Nizar, Chairul.dkk., 2013.” Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia”. Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Syiah Kuala

[6] Ratih, Ambara.,dkk. 2017.”Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Tingkat Kemiskinan Pada Wilayah Sarbagita di Provinsi Bali”. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

[7] Katadata. “Sektor Informal Mendominasi Pekerjaan di Indonesia 2015-2019”, (Terdapat pada : https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/21/sektor-informal-mendominasi-pekerjaan-di-indonesia-2015-2019. Diakses 24 Maret 2020)

[8] Badan Pusat Statistik. 2019. Keadaan Pekerja di Indonesia.

[9] CNBC Indonesia. “Apa sih Omnibus Law ‘Cilaka’ yang Bikin Buruh Marah?” (Terdapat pada : https://www.cnbcindonesia.com/news/20200121090837-4-131452/apa-sih-omnibus-law-cilaka-yang-bikin-buruh-marah Diakses pada 19-03-2020)

[10] Detik News. “Omnibus Law dan Kekeliruan Menafsir Investasi”. (Terdapat pada : https://news.detik.com/kolom/d-4902156/omnibus-law-dan-kekeliruan-menafsir-investasi). Diakses pada 10 Maret 2020

[11] Soelistyo, Basuki. 1997. Kajian Mengenai Pengaruh Penanaman Modal Asing Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tabungan Domestik Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 12 No 2 Tahun 1997.

[12] Sulistiawati, Rini. 2012. Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan 2012, Vol. 3, No.1, 29-50

[13] Arka, Sudarsana. Dkk. Pengaruh Inflasi, Investasi dan Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran di Bali. Jurnal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

[14] Detik finance “Luhut Pede Omnibus Law Bakal Kerek Ekonomi RI ke 6%”. (Terdapat pada : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4877336/luhut-pede-omnibus-law-bakal-kerek-ekonomi-ri-ke-6. Dakses pada 19 Maret 2020.

[15] Nasional Kontan.Co.Id. “Ini Poin Penting Omnibus Law Perpajakan Salah Satunya Penurunan Pph Perusahaan”. (Terdapat pada : https://nasional.kontan.co.id/news/ini-poin-penting-omnibus-law-perpajakan-salah-satunya-penurunan-pph-perusahaan-ipo?page=2 Diakses pada : 11-03-2020)

Oleh:

Badan Eksekutif Mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Udayana

Yang muda yang berkarya,

Yang muda berkontribusi nyata.

Namun, bagaimana ada kontribusi,

Bila hak anak banyak dikorupsi.

Pendidikan tidak dipenuhi,

Tanggung jawab terus membebani.

Katanya anak penerus masa depan bangsa,

Nyatanya anak masih sebagai pemenuh keinginan yang tua semata.

Berhenti mendiktenya akan masa depan,

Mulailah penuhi akan pendidikan.

Jangan karena dalih ekonomi,

Anak dipaksa menikah dini.

Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang,

Tetapi dampaknya yang membawa bumerang.

Pernikahan itu komitmen yang sakral,

Bukan alat melegalkan hubungan seksual.

Jangan jadikan dalih menghindari zina,

Sebagai senjata yang membunuh cita – cita mereka.

Mulai saat ini dewasalah dalam mendidik generasi muda titipan tuhan,

Karena kelak merekalah yang menjadi sandaran masa depan.

PENDAHULUAN

Kemiskinan seakan masih menjadi bagian dari cerita pilu bangsa Indonesia. Di antara megahnya proyek – proyek pembangunan yang ditujukan untuk menunjang pertumbuhan dan perbaikan ekonomi, permasalahan ekonomi berupa kemiskinan tetap terdengar dan tak terbendung suaranya. Tercatat jumlah penduduk miskin di Indonesia sampai bulan Maret 2018 menyentuh angka 26 juta jiwa.[1] Kemiskinan menyebabkan terjadinya banyak tindak kriminalitas di Indonesia yang pada akhirnya berdampak buruk tidak hanya bagi masyarakat itu sendiri tetapi juga bagi kelangsungan perekonomian. Banyak permasalahan yang diakibatkan karena adanya kemiskinan di Indonesia, salah satunya adalah perkawinan usia anak. Perkawinan usia anak tanpa adanya persiapan sering kali menjadi jalan yang dipilih untuk melepaskan tanggung jawab moral dan materi orang tua kepada anak. Namun, pernikahan yang dilakukan tanpa adanya persiapan yang matang hanya akan menimbulkan permasalahan baru. Hal ini menjadikan perkawinan usia anak sebagai rantai kemiskinan yang sukar untuk diputuskan. Perkawinan usia anak didefinisikan sebagai perkawinan dimana salah satu atau kedua belah pihak di dalamnya berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Sejatinya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan batasan usia yang mengatur perkawinan diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas tahun) .[2]

 Namun, terdapat perbedaan batasan usia anak berdasarkan peraturan perundang – undangan. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 pasal satu (1) ayat satu (1) tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.[3] Dalam undang – undang tersebut juga diatur bahwa orang tua diwajibkan mencegah terjadi perkawinan usia anak. Berdasarkan pemaparan tersebut terdapat ketidakselarasan dalam peraturan perundang – undangan. Inilah yang  menyebabkan tingginya ancaman perkawinan usia anak di Indonesia. Tingginya perkawinan usia anak di Indonesia bukan hanya bualan semata. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan Indonesia diperingkat ke – 7 di dunia pada tahun 2018 dan berada di peringkat kedua setelah Negara Kamboja dalam ruang lingkup asia tenggara. Hal ini bukanlah sebuah prestasi yang bisa untuk dibanggakan. Sebab hal inilah yang menunjukkan bahwa Indonesia sedang dalam kondisi yang tidak baik – baik saja. Indonesia mengalami kondisi darurat perkawinan usia anak. Kondisi yang pada akhirnya mengungkung Indonesia tetap berada dalam rantai kemiskinan. Melihat kondisi Indonesia yang seperti ini maka, sudah seharusnya permasalahan mengenai perkawinan usia anak mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah tetapi mahasiswa dan masyarakat pada khususnya.

DARURAT PERKAWINAN USIA ANAK

Berdasarkan fakta – fakta yang diungkapkan sebelumnya, Indonesia sudah saatnya memandang perkawinan usia anak sebagai sebuah permasalahan yang darurat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2017, sebaran angka perkawinan anak diatas 10% merata berada di seluruh provinsi di Indonesia sedangkan, sebaran angka perkawinan anak diatas 25% berada di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa 67% wilayah di Indonesia darurat perkawinan usia anak.[4]

*) Data BPS 2017

Menjadi sebuah negara yang mengalami darurat perkawinan usia anak tentu akan berpengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi negara tersebut. Perkawinan usia anak sendiri jelas berpengaruh terhadap diri sang anak tersebut. Dari sisi psikologis sang anak berpotensi mengalami trauma. Hal ini dikarenakan sang anak rentan mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Fakta membuktikan bahwa sebanyak 44% anak perempuan yang melakukan perkawinan usia anak mengalami KDRT dengan tingkat frekuensi yang tinggi. Selain itu apabila sang anak mengalami perkawinan diakibatkan karena kehamilan yang tidak diinginkan, mereka cenderung akan mengurung diri karena diselimuti rasa malu dianggap aib bagi keluarga.

Perkawinan usia anak tidak hanya berpengaruh terhadap psikologis sang anak, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan. Kesehatan reproduksi anak yang menikah pada usia dibawah 18 tahun rentan mengalami kekerasan seksual, resiko kanker serviks yang tinggi, dan penyakit kelamin lainnya yang dikarenakan belum sempurnanya perkembangan organ reproduksi. Sang anak tidak hanya mendapatkan pengaruh dari sisi psikologis dan kesehatan, tetapi juga dari sisi sosial dan ekonomi. Ditinjau dari sisi sosial, perkawinan usia anak berpotensi terjadinya perceraian dan perselingkuhan dikarenakan sang anak masih memiliki emosi yang masih belum bisa dikatakan stabil, sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam hubungan rumah tangga mereka. Lalu, apabila ditinjau dari sisi ekonomi, perkawinan usia anak menimbulkan yang namanya sebuah siklus kemiskinan. Pada umumnya anak yang mengalami perkawinan belum memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan mereka hanya memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Belum adanya pekerjaan sehingga mereka tidak dapat menghidupi keluarganya dengan baik dan harus tetap bergantung dengan orang tua, sehingga orang tua memiliki peran ganda selain menghidupi keluarga sendiri, mereka juga harus menghidupi keluarga orang lain. Kondisi ini akan terjadi secara turun-temurun dari generasi ke generasi sehingga terbentuk suatu siklus yang bernama ‘siklus kemiskinan’. Begitu banyak pengaruh yang didapatkan sang anak dari adanya perkawinan usia anak. Namun, perkawinan anak tetap banyak terjadi di Indonesia bahkan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

PANDANGAN MASYARAKAT

Perkawinan di bawah umur akhir – akhir ini memang menjadi perhatian dunia, pada tahun 2016 bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data yang menunjukkan angka pernikahan anak di Indonesia masih tinggi, yaitu sekitar 23 persen untuk pernikahan pada usia di bawah 18 tahun.[5] Perkawinan anak seringkali terjadi karena dilatarbelakangi oleh kondisi kemiskinan, letak geografis yang sulit, pendidikan yang minim, dan kebijakan yang belum diatur secara jelas.[6] Di Indonesia, perkawinan anak memang masih marak terjadi, banyak faktor yang menjadi dalang tingginya angka perkawinan anak, dan salah satu faktor yang mendorong hal ini adalah pola pikir masyarakat terhadap perkawinan. Perkawinan anak di Indonesia kebanyakan terjadi di daerah yang masyarakatnya memegang teguh suatu kepercayaan yang sudah diyakini secara turun temurun. Kebiasaan masyarakat yang menikahkan anak perempuannya, dengan alasan jika sang anak sudah baligh, dianggap lebih aman dinikahkan daripada terjadi hal – hal yang tidak diinginkan, atau menggunakan dalih “menghindari zina”. Penggunaan dalil agama berupa ‘melegalkan’ kegiatan seksual demi menghindari zina dan menyempurnakan agama masih sering digunakan sebagai alasan untuk menikahkan anak dibawah umur, dan hal tersebut hingga saat ini masih dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat di berbagai daerah. Apabila ditelaah lebih dalam, menikah dalam agama ditujukan untuk menyempurnakan ibadah dengan membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah yang kemudian dilanjutkan dengan mempunyai keturunan yang dididik dengan penuh tanggung jawab agar menjadi keturunan yang bernilai. Namun, sulit untuk bisa mewujudkan pernikahan yang demikian apabila anak yang masih perlu dibina yang memilih untuk melakukan pernikahan. Menghindari zina bukan berarti bisa diselesaikan dengan menikahkan anak dibawah umur, pembinaan yang baik dari keluarga terutama orang tua tentunya sangat diperlukan untuk memberi arahan kepada anak.

Jika dilihat dari faktor budaya, perkawinan dianggap sebagai bentuk tanggung jawab moral ketika terjadi kehamilan di luar nikah, padahal kasus kehamilan di luar nikah pada usia anak seringkali terjadi karena kurangnya perhatian dan kepedulian orang tua terhadap anak. Tidak hanya hamil diluar nikah akibat dari pergaulan bebas anak, pernikahan anak yang dilakukan antara korban dan pelaku pemerkosaan yang tidak dikenal ataupun keluarga dekat dilakukan dengan dalih tanggung jawab dan penyelesaian masalah tersebut. Padahal pernikahan tidak mutlak memberikan jaminan bahwa tanggung jawab tersebut yang terbaik untuk anak. Budaya dan adat dalam kelompok masyarakat yang mengharuskan anak menikah dibawah umur agar anak tidak dicap ‘perawan atau perjaka tua’ juga turut menyumbang alasan menikahkan anak dibawah umur. Beberapa daerah di Indonesia seperti Kalimantan Selatan yang menduduki peringkat tertinggi angka pernikahan dini yang terjadi, sebagian besar dikarenakan budaya untuk menikahkan anak yang sudah cukup umur menurut budaya disana, karena disana apabila remaja usia 20 tahun belum menikah dianggap tidak laku.

Banyak orang tua yang ketika memberi keputusan kepada anaknya untuk menikah, tidak memikirkan dampak bagi sang anak di masa yang akan datang. Faktor ekonomi seringkali dijadikan alasan oleh masyarakat saat anaknya dinikahkan sebagai penebus utang atau dengan menikahkan anak dengan orang yang lebih kaya juga diharapkan dapat memperbaiki keadaan ekonomi. Di beberapa tempat, banyak anak perempuan dinikahkan demi mendapatkan mas kawin yang akan digunakan keluarga untuk berbagai keperluan. Hal ini terjadi karena adanya budaya ‘panai’ atau mas kawin yang dibayarkan pihak laki – laki apabila ingin meminang perempuan sesuai dengan permintaan pihak perempuan, sehingga bisa berkembang pernyataan bahwa anak perempuan bisa diibaratkan barang yang nantinya akan bernilai ketika hendak dinikahi orang. Kemudian alasan keadaan ekonomi yang tidak cukup untuk menghidupi sang anak sering disuguhkan oleh orang tua yang menikahkan anaknya dibawah umur, dengan dalih menikahkan anak akan melepas beban ekonomi orang tua. Tanpa disadari bahwa orang tua sudah mengalihkan bebannya kepada anak. Jika hal ini dilakukan secara terus – menerus dapat menimbulkan suatu kebiasaan yang pada akhirnya akan berimplikasi pada pembentukan budaya ‘menikahkan anak’[7] Rendahnya pemahaman orang tua akan hak anak menjadi penyebab pernikahan anak sering terjadi. Rendahnya tingkat pendidikan yang diperoleh orang tua dan anak merupakan salah satu hal yang berpengaruh terhadap terjadinya perkawinan di usia dini, khususnya bagi masyarakat yang berada di daerah dan sulit mendapat edukasi mengenai hal ini. Semua ini bergantung terhadap bagaimana cara pikir dan sikap masyarakat terhadap perkawinan anak. Pernikahan anak dapat dicegah apabila orang tua dari anak mempunyai wawasan yang luas sehingga paham akan resiko dari pernikahan dini.

Perkawinan anak merupakan salah satu penyebab dari tingginya angka perceraian di masyarakat. Hal ini dikarenakan anak – anak cenderung belum matang secara fisik, mental, dan spiritual untuk dapat bertanggung jawab dan mengambil keputusan yang diperlukan dalam mempertahankan hubungan perkawinan. Banyak masyarakat di masa sekarang pun sudah sadar bahwa perkawinan anak juga seringkali memaksa anak putus sekolah dan menjadi pengangguran, sehingga tidak heran bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia mengalami penurunan. Jika dilihat secara fisik, anak perempuan masih sangat riskan untuk berhubungan badan, mengandung, dan melahirkan. Dikatakan demikian karena ketidaksiapan fungsi-fungsi reproduksi ibu secara biologis dan psikologis. Anak perempuan berusia 10 – 14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20 – 24 tahun.[8] Beberapa masyarakat juga telah memahami betul bahwa menikahkan anak di bawah umur sangat tidak dianjurkan. Saat ini sudah banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak dari sekolah dasar hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Peningkatan angka kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak diharapkan dapat membantu menurunkan angka perkawinan anak di bawah umur. Banyak dari anggota masyarakat berpendapat bahwa perkawinan memang perlu, tetapi akan dilaksanakan ketika umur dari seorang individu telah dikatakan matang, siap secara psikologis dan emosinya, serta memiliki pekerjaan yang mampu menopang hidupnya.

PANDANGAN PEMERINTAH

Pemerintah telah membuat peraturan mengenai perlindungan anak. Batas minimal bagi seorang perempuan untuk dapat menikah dalam undang-undang perkawinan adalah berumur 16 tahun dan laki-laki berumur 19 tahun. Namun, dalam kacamata DPR, pasal-pasal lain dalam UU yang cukup terkait untuk mencegah perkawinan anak juga perlu untuk dibaca dan diperhatikan yaitu Pasal 6 ayat (2) “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”, Pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” dan ayat (2) “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.[9] Berdasarkan sudut pandang DPR, UU Perkawinan telah cukup memberikan perlindungan kepada anak khususnya anak perempuan yaitu upaya pencegahan perkawianan usia dini atau perkawinan di bawah umur.[10] Pemerintah menganggap Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang pada intinya mengatur mengenai batas minimum usia pernikahan, sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan (open legal policy) pembentuk undang-undang. Sebab, dalam hukum agama maupun hukum adat tidak menyebut batas usia minimum seseorang diperbolehkan untuk menikah. Hal tersebut disampaikan oleh Plt Dirjen Peraturan Perundangan-undangan Mualimin Abdi dalam sidang lanjutan pengujian UU Perkawinan. Beliau memaparkan bahwa dalam hukum Islam persyaratan umum yang lazim ialah ketika seseorang sudah aqil baligh. Namun, jika dilihat secara adat terdapat perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya mengenai batas umur seseorang dapat menikah. Misalnya, ketika seorang perempuan yang sudah berusia 14 tahun, telah aqil baligh, dan telah dianggap siap, akan diperbolehkan untuk menikah, hal ini berlaku di Jawa Barat. Sementara di Jawa Tengah, perempuan yang sudah berusia 20 tahun dan apabila belum menikah dapat dianggap “perawan tua”.[11]

Berdasarkan fakta, batas usia yang rendah bagi seorang wanita untuk dapat menikah mengakibatkan tingkat kelahiran yang lebih tinggi, karena secara biologis tingkat kesuburan bagi wanita yang berusia muda dapat dikatakan cukup tinggi. Atas dasar itu, maka dibentuklah UU Perkawinan guna untuk menentukan batas usia seorang pria dan wanita dapat menikah. Pembatasan ini pada hakikatnya untuk mencegah perkawinan pada usia anak dan guna turut menunjang keberhasilan program nasional Keluarga Berencana. Melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) dan Kementerian Agama, pemerintah berencana untuk menaikkan batas usia minimum seseorang untuk dapat menikah. Hal ini dilakukan dengan cara merevisi Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Rencananya kenaikan batas usia pernikahan berada pada kisaran tiga sampai empat tahun, 20 tahun untuk anak perempuan dan 22 tahun untuk anak laki – laki.[12] Kerja sama yang baik antara Kementerian PPPA dan Kementerian Agama perlu dibina untuk tidak memberikan izin dengan mudah terhadap pernikahan anak dibawah umur. Jika perlu, adanya sanksi yang mendidik bisa diberikan agar tujuan untuk menurunkan angka pernikahan anak dapat tercapai. Dengan rencana tersebut, pemerintah tentu berharap, bahwa kedepannya angka atau tingkat dari pernikahan anak usia dini di Indonesia dapat menurun, sehingga segala program yang dijalankan oleh pemerintah baik itu mengenai penerapan keluarga berencana atau dalam peningkatan mutu kualitas SDM melalui peraturan usia wajib belajar, diharapkan kedepannya dapat meningkatkan kualitas dari SDM di Indonesia, dan apabila program diatas dapat berjalan dengan baik, maka tingkat pengangguran di Indonesia pun dapat ikut menurun.

KESIMPULAN

Perkawinan usia anak di Indonesia ibarat gunung es yang terlihat kecil dipermukaan tetapi pada kenyataannya masih banyak yang tidak terlihat. Kurangnya pemberitaan yang mengekspos fenomena tersebut menjadikan banyak pihak belum benar – benar tahu bagaimana perkawinan anak berdampak pada lingkungan. Tetapi bisa juga karena hal tersebut sudah dianggap wajar sehingga tidak ada masyarakat atau pihak yang mengetahui mempermasalahkan hal tersebut. Tidak akan ada yang menyangka bahwa permasalahan terkait perkawinan usia anak ternyata mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Hingga akhirnya Indonesia menduduki urutan ke-7 di dunia dan ke-2 di Asia Tenggara dengan tingkat perkawinan usia anak yang tinggi. Sungguh merupakan fakta yang mengejutkan. Namun dibalik fakta – fakta tersebut, sang anak sendiri banyak mendapatkan pengaruh dari adanya perkawinan. Anak banyak mendapatkan pengaruh dari sisi psikologis, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Begitu banyaknya hal yang harus di pikirkan oleh sang anak yang seharusnya anak seusia mereka sedang bermain maupun menempuh pendidikan guna mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Bagi mereka cita – cita hanyalah sekedar cita – cita, mimpi hanyalah sekedar mimpi. Tidak ada hal lain yang bisa mereka lakukan selain berusaha untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga kecil mereka. Hal itu sebagai akibat yang diperoleh anak yang melakukan pernikahan dini, sehingga perlu adanya pembinaan agar pernikahan yang sudah terjadi dapat berjalan dengan baik, serta perlu adanya edukasi kepada anak – anak yang lain untuk mencegah pernikahan dini dengan menunjukkan gambaran dampak dan resiko apa saja yang akan dihadapi apabila melakukan pernikahan dini. Maka dari itu, sebagai bentuk kepedulian kami Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana merekomendasikan saran dalam menanggapi isu perkawinan usia anak berupa pengambilan sikap:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk meninjau  ulang Undang-Undang perkawinan mengenai batasan usia minimal wanita yang diizinkan untuk melaksanakan sebuah perkawinan.
2. Diharapkan masyarakat khususnya orang tua dari sang anak untuk menguatkan peran mereka dalam menjaga anak agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas guna menanggulangi adanya kehamilan anak yang menjurus terhadap perkawinan usia anak.
3. Mahasiswa selaku generasi penerus bangsa dapat mengedukasi mahasiswa dan masyarakat lainnya mengenai pengaruh buruk dari perkawinan usia anak untuk anak dan juga kelangsungan bangsa Indonesia.

Untuk Mendownload Kajian bisa klik link di bawah ini:

KAJIAN “PERKAWINAN USIA ANAK”

Referensi:

[1] Admin. “4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK: Angka Kemiskinan Turun 1,14%”. (Terdapat pada: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/10/20/4-tahun-pemerintahan-jokowi-jk-angka-kemiskinan-turun-114. Diakses pada: 04-02-2019)

[2] SH, Soedharmono. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. (Terdapat pada: https://kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf. Diakses pada: 04-02-2019)

[3] Kesowo, Bambang. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. (Terdapat pada: https://pih.kemlu.go.id/files/UUNo23tahun2003PERLINDUNGANANAK.pdf. Diakses pada: 04-02-2019)

[4] Anonim. “Perkawinan Anak di Indonesia Tahun 2017”. (Terdapat pada: http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2017/12/Lampiran-I-rilis-perkawinan-anak-18-des-17-2.pdf, Diakses pada: 08-02-2019)

[5]Kumparan. “Pernikahan Anak, Masalah Global yang Perlu Dapat Perhatian Masyarakat”. (Terdapat pada: https://kumparan.com/@kumparanstyle/pernikahan-anak-masalah-global-yang-perlu-dapat-perhatian-masyarakat-1542971662322186779?ref=register, Diakses pada: 19-07-2019)

[6] Yulaika Ramadhani. “Anak-anak di Pedesaan Rentan Menikah pada Usia Dini”. (Terdapat pada: https://tirto.id/anak-anak-di-pedesaan-rentan-menikah-pada-usia-dini-cro3, Diakses pada: 05-02-2019)

[7] Rima Trisnayanti. “Indonesia (Masih) Darurat Perkawinan Anak”. (Terdapat pada: https://news.detik.com/kolom/4044812/indonesia-masih-darurat-perkawinan-anak, Diakses pada: 05-02-2019)

[8] Rizkina Aliya. “5 alasan mengapa perkawinan anak harus dilarang”. (Terdapat pada: http://theconversation.com/5-alasan-mengapa-perkawinan-anak-harus-dilarang-107817, Diakses pada: 05-02-2019)

[9] Undang-undang. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”. (Terdapat pada: http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm, Diakses pada: 05-02-2019)

[10] Andi Saputra. “DPR: UU Perkawinan Sudah Cukup Cegah Pernikahan Anak”. (Terdapat pada: https://news.detik.com/berita/3973467/dpr-uu-perkawinan-sudah-cukup-cegah-pernikahan-anak, Diakses pada: 05-02-2019)

[11]  ASH. “Batas Usia Kawin Cegah Pernikahan Dini”. (Terdapat pada: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt536ced2eafaf5/batas-usia-kawin-cegah-pernikahan-dini, Diakses pada: 05-02-2019)

[12] Andylala Waluyo. “Pemerintah Lakukan Sosialisasi dan Edukasi Bahaya Perkawinan Dini”. (Terdapat pada: https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-lakukan-sosialisasi-dan-edukasi-bahaya-perkawinan-dini/4414461.html, Diakses pada: 05-02-2019)