1479456058613

Bayar Rp 200,- Boleh Cemari Lingkungan?

Sungguh ironis bila melihat data yang menunjukkan saat ini Indonesia menempati urutan ke-2 sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia dengan jumlah mencapai 1,29 juta ton3 sampah plastik per tahun, dimana China menempati urutan pertama penyumbang sampah plastik terbesar dengan jumlah mencapai 3,52 juta ton3 sampah plastik per tahun. Riset yang dilakukan Greeneration Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sendiri menunjukkan bahwa ada sekitar 32 ribu toko anggota Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO) yang berpotensi mengedarkan kantong plastik sebanyak 9,6 – 11,68 juta lembar perhari. Indonesia sudah tertinggal jauh dari negaranegara lain yang sudah lebih cepat merespon secara konkret isu persampahan plastik.[1]

Dewasa ini, isu climate change & konsumsi yang berkelanjutan dalam satu dekade ini menjadi sangat penting bagi kehidupan manusia. Dimana Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sangat fokus terhadap bagaimana konsumen dapat bersikap bijak dalam berkonsumsi dan berkontribusi terhadap kecintaan bumi. Pengurangan sampah plastik merupakan suatu bentuk konkret yang dapat dilakukan konsumen sebagai respon terhadap kondisi climate change dan konsumsi yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi YLKI untuk mengampanyekan kepada masyarakat agar menjadi Green Consumer (konsumen yang peduli pada lingkungan saat berkonsumsi). Sejalan dengan visi green consumer yang diusung oleh YLKI, pemerintah meluncurkan uji coba kebijakan kantong plastik berbayar lewat Surat Edaran Nomor S. 1230/PSLB3-PS/2016 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun KLHK. Dalam kebijakan tersebut ditetapkan minimal Rp. 200 per lembar kantong plastik, sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), mekanisme penjualan biasa, dan dana hasil penjualan dikelola oleh ritel sebagai CSR. Kebijakan ini merupakan upaya disinsentif bagi konsumen agar dapat mengubah perilakunya dalam berkonsumsi menjadi ramah lingkungan dengan tidak menggunakan kantong plastik.

Namun sadarkah Anda bahwa kantong plastik berbayar saat ini sudah ditiadakan? Apakah Anda masih dikenakan biaya kantong plastik saat berbelanja di swalayan? Kebijakan kantong plastik berbayar mulai diberlakukan pada tanggal 21 Februari 2016 bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional. Kebijakan ini diberlakukan di dua puluh dua kota di Indonesia, antara lain; Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, Solo,

Semarang, Surabaya, Denpasar, Palembang, Medan, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Ambon, Papua, Jayapura, Pekanbaru, Banda Aceh, Kendari, dan Yogyakarta. Kebijakan tersebut diperoleh usai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar pertemuan dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO). Sesungguhnya masa uji coba kebijakan ini berakhir pada 31 Mei 2016. Namun sangat disayangkan, masih terdapat beberapa swalayan “nakal” yang mengambil keuntungan dari berakhirnya kebijakan ini, dengan tetap mengenakan biaya kantong plastik walaupun masa uji coba kebijakan ini telah berakhir.

Kebijakan ini telah terbukti dapat mengurangi jumlah sampah plastik, karena berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terlihat penurunan penggunaan kantong plastik sebesar 25-30% selama masa uji coba tiga bulan pertama.[[2]]

Disisi lain kebijakan ini juga menuai kontra di berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya kritikan dari masyarakat kepada peritel modern yang berujung pada ancaman tuntutan secara hukum karena dianggap memungut biaya tanpa berdasarkan peraturan hukum yang kuat. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa kebijakan ini semata-mata hanya menguntungkan pihak peritel saja. Kebijakan ini dianggap tabu karena beberapa pemerintah daerah (pemda) bahkan telah menerbitkan peraturan daerah (perda) tentang pengelolaan sampah, khususnya penanganan limbah kantong plastik, yang isinya tidak sejalan dengan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor:

S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar. Menurut Roy N. Mandey, selaku Ketua Umum Aprindo, hal tersebut mengakibatkan sebagian peritel mundur dari komitmennya untuk menjalankan uji coba tersebut di tokonya. Peritel yang mundur dari komitmennya cenderung memiliki daya tarik konsumen yang lebih tinggi dari pada peritel yang tetap menjalankan komitmennya untuk memungut biaya pada setiap kantong plastik yang digunakan konsumen. Hal ini ditengarai memicu persaingan bisnis yang tidak sehat di industri ritel modern.

Oleh karena itu, kami berasumsi bahwa keberadaan kebijakan tersebut tidak terlalu efektif untuk menanggulangi permasalahan sampah plastik di Indonesia. Kebijakan ini justru menimbulkan kesan bahwa peritel menjual kantong plastik kepada konsumen. Berbeda halnya jika peritel sama sekali tidak menyediakan kantong plastik untuk digunakan oleh konsumen membawa barang belanjaannya, namun akan lebih baik apabila pihak peritel menjual tas belanjaan yang terbuat dari kain yang dapat digunakan berulang kali dan lebih mudah di daur ulang.

Selain itu, pemerintah selaku regulator dan pelaku usaha wajib memberikan sosialisasi dan informasi yang jelas pada konsumen terkait mekanisme kebijakan dan transparansi dana yang telah dikeluarkan konsumen untuk kantong plastik berbayar. Peritel seharusnya memasang media komunikasi informasi edukasi (KIE) di gerainya di lokasi yang strategis untuk terlihat oleh konsumen, serta menyediakan alternatif kantong belanja non plastik dengan harga murah bagi konsumen, serta melakukan tanggung jawab pengelolaan sampah (Extended Producer Responsibility / EPR) dengan menarik kembali sampah kantong plastik yang berasal dari gerainya. Ritel dan pemerintah beralih untuk menerapkan kebijakan dalam taraf ekstrim, yaitu tidak lagi menyediakan kantong plastik untuk mengurangi potensi sampah kantong plastik secara signifikan. Selain itu, konsumen juga harus dihimbau untuk melakukan perencanaan sebelum berbelanja dan selalu membawa kantong belanja sendiri dari rumah. Dengan bersinerginya seluruh komponen masyarakat dalam upaya pengurangan jumlah sampah plastik di Indonesia, diharapkan sampah plastik tidak lagi menjadi permasalahan besar di negara ini. (LL&SC)

[1] http://ylki.or.id/2016/04/hasil-survei-efektivitas-uji-coba-kebijakan-kantong-plastik-berbayar-pada-ritel- modern/

[2] http://bisnis.liputan6.com/read/2615421/kantong-plastik-di-toko-ritel-kini-kembali-gratis

 

Download klik here bayar-rp-200-boleh-cemari-lingkungan

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *