S__214687752

Mengulik Tingkat Konsumsi Masyarakat Saat Ini, Kian Merosot atau Justru Meroket?

Mengulik Tingkat Konsumsi Masyarakat Saat Ini,

Kian Merosot atau Justru Meroket?

Oleh

Badan Eksekutif Mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Udayana

 

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang besar pada ekonomi dan seluruh sektor kehidupan masyarakat. Virus yang tengah mewabah di masyarakat ini tidak hanya menyebabkan ribuan orang kehilangan nyawa, namun juga menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi. Menurunnya pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi secara khusus disebabkan oleh daya beli masyarakat yang melemah karena pendapatannya menurun. Adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun pengurangan gaji tentunya membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam mengelola pendapatannya.

Perekonomian di suatu negara dikatakan stabil apabila terdapat keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Tentunya hal tersebut harus didukung dengan para pelaku usaha yaitu produsen dan juga masyarakat sebagai konsumennya. Sebagai konsumen, penurunan daya beli masyarakat yang terjadi pada saat pandemi Covid-19 akan memberikan dampak yang besar bagi perekonomian di suatu daerah.

Adanya kebijakan pembatasan sosial seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) selama pandemi secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada turunnya tingkat pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2020 yang hanya berada di angka 2,84%, jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2019 yang mencapai 4,96% (year on year). Pemberlakuan PSBB ini mendorong masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam mengatur keuangan, salah satunya dengan mengubah pola konsumsi ke arah barang-barang kebutuhan pokok yang meliputi makanan & minuman, serta produk kesehatan.[1]

Produk Domestik Bruto dari Sisi Pengeluaran

Berikut ini merupakan data Produk Domestik Bruto (Pengeluaran) atas dasar harga berlaku di Indonesia.

WhatsApp Image 2021-04-24 at 9.35.36 PM

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Dilihat pada tabel diatas, Produk Domestik Bruto (Pengeluaran) untuk tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan pada pengeluaran konsumsi rumah tangga, dan konsumsi LNPRT (Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga). Di sisi lain, terjadi pertambahan pengeluaran pada konsumsi pemerintah, mengingat pada kondisi pandemi ini pemerintah menggelontorkan berbagai insentif guna mengatasi dampak pandemi Covid-19.[1]

Perubahan Pola Perilaku Konsumen Sebelum dan Sesudah Pandemi

Sebelum pandemi Covid-19 aktivitas konsumen dalam pencarian informasi terkait tempat, barang maupun jasa yang dibutuhkan banyak dilakukan secara langsung dengan mendatangi tempat/lokasi yang dituju. Sedangkan disaat pandemi, terjadi perubahan aktivitas konsumen dalam hal pencarian informasi terkait tempat, barang maupun jasa yaitu menjadi pencarian informasi secara tidak langsung atau secara online melalui berbagai marketplace yang tersedia[2]. Menurut data BPS sebanyak 27,20% responden mengalami peningkatan aktivitas belanja online akibat pandemi Covid-19 yang tentu berpengaruh terhadap PDB negara. Aktivitas belanja online mengalami peningkatan tajam selama masa pandemi Covid-19, yang disebabkan oleh terbatasnya ruang gerak selama pandemi yang membuat banyak masyarakat yang menghabiskan waktunya di dalam rumah, dan cenderung melakukan work form home[1]. Perilaku belanja masyarakat pada masa pandemi lebih memanfaatkan platform e-commerce, yang menyebabkan transaksi akan semakin mudah karena dilakukan secara online.

E-commerce di Indonesia mengalami peningkatan 5-10 kali selama pandemi Covid-19, transaksi online harian meningkat dari 3,1 juta menjadi 4,8 juta transaksi selama pandemi, terdapat penambahan pelanggan baru e-commercesebanyak 37%. Namun kondisi pembatasan sektor transportasi menjadi hambatan dalam proses pengiriman akibat pembatasan penerbangan dan penutupan bandara.

WhatsApp Image 2021-04-24 at 9.35.56 PM

Grafik pertumbuhan e-commerce

Berdasarkan data e-Conomy SEA 2020, tahun 2020 e-commerce menyumbangkan kenaikan pendapatan bagi negara. Sektor e-commerce mengalami kenaikan pendapatan hingga 54% atau menjadi USD 32 miliar pada 2020, dari USD 21 miliar pada 2019. Kenaikan pendapatan e-commerce di Indonesia disebabkan oleh peningkatan 5 kali lipat jumlah supplier lokal yang mencoba berjualan secara online selama pandemi Covid-19. Hal itu disebabkan karena masifnya program digitalisasi UMKM yang diluncurkan pemerintahan Jokowi di masa kedaruratan kesehatan. Pertumbuhan pesat pendapatan e-commerce ditunjang oleh 

peningkatkan konsumen digital pada tahun 2020. Sebanyak 37% konsumen baru digital mulai memanfaatkan layanan e-commerce karena pandemi Covid-19. Hal ini tentunya juga akan berpengaruh bagi kenaikan pendapatan negara.[1]

Konsumen Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) secara khusus dalam pembelanjaan barang maupun jasa konsumsi rumah tangga. Sedangkan bagi pelaku usaha, sistem belanja daring berpeluang memperoleh keuntungan yang lebih besar karena produk yang dijual dapat menjangkau wilayah yang lebih luas hingga ke daerah yang sebelumnya belum tersentuh bagian pemasaran.[2]

Kondisi Konsumsi Indonesia

Sebagai indikator kesejahteraan, tingkat konsumsi akan menentukan kualitas pembangunan manusia yang terekam dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Konsumsi penduduk Indonesia sebagian besar merupakan konsumsi rumah tangga yang menjadi prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengingat kondisi wilayah yang tersebar dengan beragam potensi sumber daya alam dan beragam kesenjangan yang terjadi antar wilayah maupun antar sektor. Peningkatkan aktivitas konsumsi dalam negeri dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa. Peningkatan konsumsi nasional secara tidak langsung akan membuat industri ekonomi dalam negeri akan tumbuh dengan baik.[3]

Untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi rumah tangga, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Ekonomi telah melakukan survei yang menunjukkan bahwa ketidakstabilan kondisi perekonomian akibat pandemi Covid-19 semakin dirasakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya rumah tangga. Konsumsi rumah tangga, sebagai penopang utama perekonomian melambat secara signifikan, dimana pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja industri dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Rumah tangga Indonesia terdampak dari dua sisi secara bersamaan yaitu kontraksi pendapatan dan keterbatasan ruang konsumsi. Kontraksi pendapatan terjadi karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pengurangan gaji, dan penurunan laba 

usaha. Sementara keterbatasan ruang konsumsi diantaranya karena adanya pembatasan mobilitas masyarakat. Hal ini juga sangat mempengaruhi kondisi konsumsi di Indonesia karena banyak masyarakat yang menahan laju pengeluaran rumah tangganya akibat pendapatan keluarga menurun atau bahkan karena kehilangan pekerjaan karena efek pandemi Covid-19. BPS mencatat ada 2,56 juta penduduk usia kerja menjadi pengangguran serta 1,77 juta penduduk bekerja namun untuk sementara tidak bekerja akibat Covid-19. Tertahannya laju pengeluaran rumah tangga menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) tahun 2020 terkontraksi sebesar 2,63% dibandingkan 2019 (c-to-c). Padahal komponen PK-RT merupakan penyumbang terbesar PDB menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2020 sebesar 57,66%.[1]

Jika kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sisi konsumsi saat pandemi Covid-19 tahun 2020 ini dibandingkan dengan saat terjadinya krisis moneter 1998, yaitu pada krisis 1998 nilai rupiah mengalami depresiasi sehingga harga barang impor menjadi relatif murah dan produk dalam negeri relatif mahal, akibatnya masyarakat memilih barang impor yang kualitasnya lebih baik. Selain itu, harga-harga barang kebutuhan pokok antara lain beras, kedelai, gandum, sayuram, buah-buahan dan jasa transportasi maupun produk-produk industri meningkat drastis sehingga mengakibatkan merosotnya daya beli masyarakat dan jumlah konsumsi masyarakat.[2] Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat persamaan pada saat pandemi Covid-19 dan krisis moneter 1998 yaitu daya beli masyarakat yang mengalami kemerosotan.

Namun jika dibandingkan dengan Krisis Subprime Mortgage AS (Krisis finansial global) pada tahun 2007-2009, maka terdapat perbedaan yakni kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat pandemi Covid-19 mengalami kontraksi dan daya beli masyarakat menurun, berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat krisis tahun 2009 yang masih tumbuh positif (4,6%). Hal ini dikarenakan kontribusi perekonomian Indonesia saat itu masih didominasi oleh konsumsi yang menyumbang lebih dari 50% PDB. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini didukung oleh konsumsi yang porsinya mencapai sekitar 57%, konsumsi pemerintah sekitar 8%, investasi sekitar 24%, dan net ekspor sekitar 10%. Dengan demikian, krisis keuangan 2007-2009 ini dampaknya terhadap perekonomian Indonesia relatif kecil.

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mendorong kegiatan ekonomi saat krisis tahun 2007-2009 adalah penurunan tarif pajak pendapatan, kenaikan batas pendapatan tidak kena pajak, subsidi pajak, pemberian subsidi pangan dan non pangan, perluasan bantuan modal untuk UKM, Program Raskin, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).[1]Kebijakan saat krisis tahun 2007-2009 ini tidak jauh berbeda dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat pandemi Covid-19.

Kebijakan sebagai Langkah Pemulihan Konsumsi Indonesia di Tengah Pandemi

Pemerintah dengan segala usahanya terus mencoba untuk memulihkan laju konsumsi di Indonesia. Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN), salah satu kebijakan yang diambil pemerintah adalah mendorong konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Konsumsi rumah tangga dilakukan oleh pemerintah dengan mengalokasikan dana sebesar Rp 203,9 triliun untuk Perlindungan Sosial. Tujuan Perlindungan Sosial tersebut adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong konsumsi masyarakat. Perlindungan Sosial tersebut diberikan antara lain melalui Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, subsidi listrik, Program Keluarga Harapan, serta memberikan BLT BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 600.000 untuk karyawan swasta yang mempunyai gaji Rp 5 juta/bulan ke bawah.[2]

Pemerintah juga telah mengambil pilihan kebijakan alternatif untuk mempengaruhi konsumsi rumah tangga dengan cara pemberian insentif pajak, pembebasan tarif, dan penyesuaian aturan kepada produsen dengan harapan harga-harga barang dan jasa masih dapat dijangkau daya beli masyarakat. Sehingga pelambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dapat ditekan dan dipertahankan di level risiko terendah dalam pemulihan pasca pandemi Covid-19.[3] Berbagai upaya ini diharapkan bisa memberikan jalan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat yang sangat berperan bagi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi.

Walaupun tidak terlalu signifikan hasilnya namun perlahan demi perlahan membuat konsumsi masyarakat kian pulih.

Memasuki 2021, kinerja pertumbuhan ekonomi nasional mampu kembali tumbuh positif di kisaran 4,5% tetapi masih tergolong rendah. Program pemulihan ekonomi pun tetap berjalan namun membutuhkan waktu yang relatif lebih panjang. Kinerja konsumsi masyarakat relatif lambat akibat daya beli masyarakat rendah walaupun didukung oleh program bantuan sosial penanganan Covid-19 yang masih berjalan. Langkah-langkah reformasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta iklim usaha yang kondusif diekspektasi akan memberikan dukungan terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi pada akhir 2021 dan tahun berikutnya.[1]

Indeks Keyakinan Konsumen

            Indeks Keyakinan Konsumen atau Consumen Confidence Index (CCI) merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur perekonomian, khususnya terkait tingkat konsumsi dan perekonomian jangka pendek. Tren kepercayaan konsumen yang meningkat mengindikasikan perbaikan pola pembelian konsumen. Semakin seorang konsumen merasa yakin tentang kondisi ekonomi, semakin ia berniat untuk melakukan pembelian. Secara umum, kepercayaan konsumen yang lebih tinggi menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan konsumsi yang lebih tinggi. Sementara kepercayaan konsumen yang lebih rendah menunjukkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dimana pengeluaran konsumen cenderung menurun.[2]

Perbaikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tertahan pada Januari 2021. Hal tersebut tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Januari 2021 sebesar 84,9%, lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada Desember 2020 sebesar 96,5%. Perbaikan keyakinan konsumen yang tertahan pada Januari 2021 disebabkan oleh menurunnya ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi pada 6 bulan yang akan datang. Perkembangan tersebut disebabkan oleh perkiraan terhadap ekspansi kegiatan usaha, ketersediaan lapangan kerja, dan penghasilan ke depan yang tidak sekuat pada bulan sebelumnya. Meskipun demikian, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan tetap terjaga dan berada pada level optimis, indeks keyakinan konsumen lebih besar dari 100 (Indeks di atas 100 berarti berada pada area optimis dan di bawah 100 berarti berada pada area pesimis). Ekspektasi konsumen yang masih optimis ini diharapkan akan membaik kedepannya sehingga mendukung perbaikan keyakinan konsumen. Perbaikan keyakinan konsumen yang tertahan pada Januari 2021 terjadi pada seluruh kategori tingkat pengeluaran dan mayoritas kelompok usia.[1]

Pada Februari 2021, Bank Indonesia mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi membaik. Hal tersebut tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Februari 2021 sebesar 85,8%, sedikit meningkat dari 84,9% pada Januari 2021. Keyakinan konsumen terpantau menguat pada responden dengan tingkat pengeluaran Rp 1-3 juta per bulan. Keyakinan konsumen yang membaik pada Februari 2021 didorong oleh persepsi terhadap kondisi ekonomi saat ini, baik dari aspek ketersediaan lapangan kerja, penghasilan, maupun ketepatan waktu pembelian barang tahan lama.[2]

Pada Maret 2021, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 93,4% meningkat dibandingkan bulan Februari dan Januari 2021. Perkembangan program vaksinasi nasional yang berjalan lancar mendorong perbaikan keyakinan terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun ekspektasi ke depan. Perbaikan keyakinan konsumen tercatat pada seluruh kategori tingkat pengeluaran, serta pada seluruh kelompok pendidikan.[3] Meski di tahun 2020 daya beli masyarakat mengalami penurunan, namun pada awal tahun 2021 kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi mengalami peningkatan yang salah satunya akibat dari adanya program vaksinasi, hal ini pun ditunjukkan oleh indeks keyakinan konsumen yang meningkat dari Januari-Maret 2021. Meningkatnya kepercayaan masyarakat melalui indeks keyakinan konsumen pada awal tahun 2021 ini diharapkan mampu mendorong daya beli masyarakat sehingga ekonomi dapat pulih secara perlahan.

Kesimpulan

Pada masa pandemi ini, Produk Domestik Bruto dari sisi pengeluaran untuk tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan pada pengeluaran khususnya konsumsi rumah tangga, dan konsumsi LNPRT

(Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga). Peningkatan pengeluaran terjadi pada konsumsi pemerintah, mengingat pada kondisi pandemi ini pemerintah menggelontorkan berbagai insentif guna mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Daya konsumsi masyarakat di tengah pandemi ini mengalami penurunan yang drastis. Mereka sebisa mungkin untuk mengurangi pengeluaran yang ada. Biasanya sebelum pandemi mereka membeli banyak barang yang mungkin saja tidak diperlukan, sedangkan pada saat ini mereka harus pintar-pintar berhemat. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya masyarakat yang menganggur yang diakibatkan oleh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Meski di tahun 2020 daya beli masyarakat mengalami penurunan, namun pada awal tahun 2021 kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi meningkat akibat program vaksinasi yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks keyakinan konsumen, oleh karena itu besar harapannya agar perekonomian yang ada di Indonesia lekas pulih sehingga daya konsumsi masyarakat akan terus meningkat dan dapat mengurangi pengangguran yang ada.

Untuk mengunduh kajian diatas, bisa diakses melalui link dibawah ini:

Mengulik Tingkat Konsumsi Masyarakat Saat Ini,

Kian Merosot atau Justru Meroket?

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. 2020. “Belanja Online Menjadi Pilihan”. (Terdapat pada: Belanja-Online—Survei-Dampak-Covid-2020-ind.png (519×733) (bps.go.id) Diakses pada 19 April 2021).

Badan Pusat Statistik. 2021. “PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)”. (Terdapat pada: https://www.bps.go.id/site/resultTab Diakses pada 14 April 2021).

Bank Indonesia. 2021. “Survei Konsumen Januari 2021: Perbaikan Keyakinan Konsumen Tertahan”. (Terdapat pada: https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/SK-Januari-2021.pdf. Diakses pada 5 April 2021)

Bank Indonesia. 2021. “Survei Konsumen Februari 2021: Keyakinan Konsumen Membaik”. (Terdapat pada: https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news. Diakses pada 5 April 2021)

Bank Indonesia. 2021. “Survei Konsumen Maret 2021: Perbaikan Keyakinan Konsumen Berlanjut”. (terdapat pada: https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_239121.aspx Diakses 19 April 2021).

Barsamian, David. 2009. “Menembus Batas (Beyond Boundaries)”. Semarang: PT Aneka Ilmu, hlm. 215.

Cholilawati dan Dewi Suliyanthini. 2021. “Perubahan Perilaku Konsumen Selama Pandemi Covid-19”.  Jurnal Pendidikan.

E-Conomy Sea 2020. “5th edition of e-Conomy SEA by Google, Temasek, Bain Southeast Asia’s Internet economy research program”. Terdapat pada: eConomy_SEA_2020_Report.pdf (storage.googleapis.com) Diakses pada 19 April 2021).

Hanantijo, GM Djoko. 2014. “Konsumsi Nasional Sebagai Penggerak Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional”. Vol 6 (14).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2012. “Kajian Pola Krisis Ekonomi”. (Terdapat pada:https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/2013/kajian/pkem/Pola%20Krisis%20Ekonomi.pdf Diakses pada 19 April 2021).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. “Mendorong Konsumsi Dalam Negeri untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional: Belanjar Lancar, Ekonomi Berputar”. (Terdapat pada: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13393/Mendorong-

-19 terhadap Ekonomi Rumah Tangga Indonesia”. (Terdapat pada: Konsumsi-Dalam-Negeri-untuk-Purtumbuhan-Ekonomi-Nasional-Belanja-Lancar-Ekonomi-Berputar.html Diakses pada 5 April 2021)

Kementrian Komunikasi dan Informasi. 2020. “Solusi Belanja Kebutuhan Pangan dengan Manfaatkan Belanja Daring” (Terdapat pada: https://kominfo.go.id/content/detail/26085/solusi-belanja-kebutuhan-pangan-dengan-manfaatkan-belanja-daring/0/berita Diakses pada 16 April 2021)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. “Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021”. (Terdapat pada: https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/kem/2021/files/kem_ppkf_2021.pdf Diakses pada 19 April 2021)

Laming, Syamsidarti. 2020. “Tren E-Commerce Pada Era Pandemi Covid-19”. Jurnal Penelitian Humano. Vol 11 (2).

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2020. “Survei Dampak Pandemi Covidhttp://lipi.go.id/siaranpress/survei-dampak-pandemi-Covid-19-terhadap-ekonomi-rumah-tangga-indonesia/22123 Diakses pada 5 April 2021)

Shayaa, Shahid., dkk. 2017. “Consumer Confidence Index Predict Behavioral Intention to Purchase”.  The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences.

Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. 2020. “Membaca Kembali Perekonomian Indonesia Semester I – 2020 & Pilihan Kebijakan Pemerintah dalam Peningkatan PDB Nasional”. (Terdapat pada: https://setkab.go.id/membaca-kembali-perekonomian-indonesia-semester-i-2020-pilihan-kebijakan-pemerintah-dalam-peningkatan-pdb-nasional/ Diakses pada 19 April 2021).

penlit maret

MONTHLY REWIND BULAN MARET 2021

Halo, civitas ekonomi!

Bidang Pendidikan dan Litbang mempersembahkan “Monthly Rewind” Bulan MARET 2021

Monthly Rewind bulan Maret mengemas 6 isu menarik , yaitu: Pemerintah Putuskan Cabut Aturan Mengenai Investasi Industri Minuman Keras, KPK Usut Kasus Dugaan Suap Pajak Di Kementerian Keuangan, Jokowi Izinkan Asing Miliki Saham Media RI, Mulai 1 Maret 2021, Beli Property Dengan KPR Bisa Pakai DP 0%, Hilang Frasa ‘Agama’ Di Visi Pendidikan 2035 Berujung Kritik, dan Indonesia Tuntut Transparansi Tentang Keharusan Isolasi Mandiri. Ayo simak informasi selengkapnya pada link berikut: Monthly Rewind Maret
Perbaharui informasi dan wawasan dengan Monthly Rewind.

Oleh: Bidang Pendidikan dan Litbang

BEM FEB UNUD 2021
#GrowingTogether #JayaEkonomi
Adaptif, Aspiratif, Inovatif

panpel equitech

Pengumuman Panitia Pelaksana 12th Equilibrium Entrepreneur Challenge

Halo, Civitas Ekonomi!??

Kami mengucapkan selamat kepada kalian yang berhasil lolos di kepanitiaan Equilibrium Entrepreneur Challenge tahun ini.?

Bagi kalian yang belum lolos seleksi, jangan berkecil hati karena masih banyak program kerja yang akan diselenggarakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

Kepada panitia yang terpilih kami ucapkan selamat dan mari bekerja sama untuk menyukseskan acara 12th Equilibrium Entrepreneur Challenge?

Daftar panitia pelaksana 12th Equilibrium Entrepreneur Challenge dapat dilihat pada link berikut:
Pengumuman Panitia Pelaksana 12th Equitech

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi narahubung:
?? Karin
? 082341128514
? diahkarina_
?? Radhika
? 081246972035
? radhikasaraswati

Oleh: Bidang Humas dan Protokoler

BEM FEB UNUD 2021
#GrowingTogether #JayaEkonomi
Adaptif, Aspiratif, Inovatif

panpel equitalk

Pengumuman Panitia Pelaksana Equilibrium National Talk 2021

Halo, Civitas Ekonomi!??

Kami mengucapkan selamat kepada kalian yang berhasil lolos di kepanitiaan Equilibrium National Talk tahun ini.?

Bagi kalian yang belum lolos seleksi, jangan berkecil hati karena masih banyak program kerja yang akan diselenggarakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

Kepada panitia yang terpilih kami ucapkan selamat dan mari bekerja sama untuk menyukseskan acara Equilibrium National Talk 2021?

Daftar panitia pelaksana Equilibrium National Talk 2021 dapat dilihat pada link berikut:
Panitia Pelaksana EQUITALK 2021

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi narahubung:
?? Dekwa
? 089602727293
? wiradiana30
?? Gungsin
? 081337931395
? gungsintiaa

Oleh: Bidang Humas dan Protokoler

BEM FEB UNUD 2021
#GrowingTogether #JayaEkonomi
Adaptif, Aspiratif, Inovatif

regis snmptn ukt

REGISTRASI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS UDAYANA HASIL SNMPTN TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REGISTRASI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS UDAYANA HASIL SNMPTN TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Diumumkan bagi seluruh Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana untuk melakukan registrasi pendaftaran.

Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada link berikut:
Registrasi Calon Mahasiswa Baru SNMPTN Tahun 2021

Oleh: Bidang Humas dan Protokoler

BEM FEB UNUD 2021
#GrowingTogether #JayaEkonomi
Adaptif, Aspiratif, Inovatif

panpel eac

Pengumuman Panitia Pelaksana 6th Equilibrium Art Competition

Pengumuman Panitia Pelaksana 6th Equilibrium Art Competition

Halo Civitas Ekonomi!??

Kami mengucapkan selamat kepada kalian yang berhasil lolos di kepanitiaan Equilibrium Art Competition tahun ini.?

Bagi kalian yang belum lolos seleksi, jangan berkecil hati karena masih banyak program kerja yang akan diselenggarakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

Kepada panitia yang terpilih kami ucapkan selamat dan mari bekerja sama untuk menyukseskan acara 6th Equilibrium Art Competition.✨??

Untuk daftar panitia 6th Equilibrium Art Competition dapat dilihat pada link berikut:
Susunan Panitia Pelaksana 6th EAC

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung di bawah ini:
?? Amandya Oka
? 0895339537389
? amandyamandya13
?? Gita Kharisma
? 081339890126
? gitakharismaa

Oleh: Bidang Humas dan Protokoler

BEM FEB UNUD 2021
#GrowingTogether #JayaEkonomi
Adaptif, Aspiratif, Inovatif

paprika esl 21

Pengumuman Panitia Pelaksana 8th Equilibrium Sport League

Pengumuman Panitia Pelaksana 8th Equilibrium Sport League

Halo Civitas Ekonomi!??
Kami mengucapkan selamat kepada kalian yang berhasil lolos di kepanitiaan Equilibrium Sport League tahun ini.?

Bagi kalian yang belum lolos seleksi, jangan berkecil hati karena masih banyak program kerja yang akan diselenggarakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

Kepada panitia yang terpilih kami ucapkan selamat, dan mari bekerja sama untuk menyukseskan acara 8th Equilibrium Sport League ✨

Untuk daftar panitia 8th Equilibrium Sport League dapat dilihat pada link berikut:
Panitia Pelaksana 8Th ESL

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung di bawah ini:
?? Golden Aditya
? 085738439262
? de_oden
?? Ayu Esa
? 083117329131
? ayuesaaa

Oleh : Bidang Humas dan Protokoler

#8thEquilibiumSportLeague
#AnExcellentTeamworkwithSprotivitywillLeadYoutoaGreatVictory

kastrat times vol 1

The Winners Of Kastrat Times Vol.1

PARADOKS EKONOMI: TENDENSI KEBIJAKAN KAYA NAMA MISKIN MAKNA DI TENGAH PANDEMI

Oleh: Ni Komang Tri Anjani (EP’19)

 

Sudah setahun lebih pandemi Covid-19 menghantui masyarakat Indonesia. Namum, umur lama wabah ini tidak mesti dirayakan. Banyak hal yang terjejal akibat pandemi. Pemerintah ketar ketir, gonta ganti, hingga modifikasi kebijakan guna pengurangan korban dan antisipasi dampak Covid-19. Namun, nyatanya kebijakan tersebut kadang membingungkan dan menjadi polemik di masyarakat. Hal ini membuat pelaksanaannya dipandang kurang efektif. Banyak hal yang tidak dapat pemerintah kendalikan, baik dari segi regulasi dan kedisiplinan masyarakat Indonesia sendiri.

Langkah awal yang telah dilakukan sebagai bentuk antisipasi adalah pembatasan sosial yang mengundang pro dan kontra dari masyarakat. Masyarakat yang pro berpendapat kebijakan ini perlu dilakukan lantaran pasien Covid-19 semakin hari tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Dilain sisi, masyarakat tidak setuju karena mereka berfikir kebijakan ini berdampak pada ekonomi mereka. Kebijakan pemerintah yang kompleks dan cukup membingungkan bertendensi pada perekonomian yang berparadoks. Naik turunnya ekonomi dan situasi yang kontradiktif dengan regulasi pemerintah, menjadi perhatian dan pertanyaan tersendiri bagi masyarakat. Apakah harus mengikuti aturan pemerintah, atau tetap memprioritaskan tuntutan menyambung hidup karena desakan ekonomi di tengah pandemi.

Pembatasan Sosial Hanya Pada Padat Penduduk

Pembatasan sosial yang telah dilakukan dari bulan maret 2020 hingga maret tahun 2021 dipandang tidak efektif dalam pengentasan pasien virus corona ini. Walaupun istilahnya berubah-ubah seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB Transisi, dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), intinya tetap sama yaitu membatasi pergerakan masyarakat. Pembatasan sosial yang menggenjot beberapa wilayah padat penduduk, tidak dapat menjamin dapat mengurangi klaster korban Covid-19. Pada masa PSBB, mungkin dapat mengurangi persebaran virus di tempat kebijakan itu berjalan. Namun, ketika pemerintah ingin melonggarkan kebijakan itu untuk memulihkan ekonomi. Lalu, penduduk yang berada diluar daerah kebijakan memasuki daerah tersebut, hal ini akan membuat pelaksanaan kebijakan tersebut kurang optimal atau sia – sia.

Permasalahan selanjutnya yakni banyak masyarakat yang kurang mematuhi aturan pembatasan sosial, karena mereka harus tetap bekerja di luar untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Kedua permasalahan tersebut mempunyai argumen yang saling membunuh. Pemerintah yang begitu padat membatasi beberapa wilayah dengan aturannya, dilain sisi dihadapkan dengan masyarakat yang kurang disiplin atau mau tidak mau harus melanggar aturan. Sejatinya PSBB memang harus dilakukan secara menyeluruh, dan memang memiliki tendensi yang buruk pada ekonomi dalam jangka pendek. Kendatipun pemerintah melonggarkan PSBB, akan memiliki dampak yang kecil bagi perubahan daya beli masyarakat. Hal ini karena mereka masih merasa khawatir dan takut untuk berbelanja keluar rumah akibat virus yang sudah menyebar di masyarakat.

Program Kartu Prakerja Kurang Efektif

Regulasi pembatasan sosial berimplikasi pada rendahnya daya beli masyarakat akibat tertahannya konsumen. Akibatnya banyak sektor usaha yang tutup sehingga berdampak pada pemberhentian tenaga kerja, pengurangan gaji pekerja yang berimplikasi pada peningkatan pengangguran dan menurunnya pendapatan. Seperti yang kita ketahui, salah satu antisipasi yang telah dilakukan pemerintah saat ini adalah membuka program Kartu Prakerja.

Namun, teknis program tersebut dinilai kurang tepat dan bukan prioritas dari antisipasi wabah Covid-19. Dilansir dari detiknews.com, Wakil Ketua Komisi V DPRD, Jabar Abdul Hadi Wijaya menilai pelatihan tersebut harus dimodifikasi atau bila perlu dicoret sementara. Menurutnya, saat ini pengangguran atau tunakarya, baik yang terdampak Covid-19 atau tidak, berada dalam kondisi kekurangan. Ia khawatir para penerima kartu tersebut tidak dapat menerima manfaat secara maksimal. Program mengharuskan pihak yang disasarkan untuk mengikuti pelatihan kerja secara online, akan memberikan manfaat yang kurang maksimal pada pekerja terdampak yang berada dalam kondisi kekurangan. Hal ini karena mereka juga harus menunjang pelatihan yang diikuti dengan berbagai fasilitas, seperti kuota termasuk device yang harus memadai. Namun, tidak menutup kemungkinan, desakan ekonomi membuat pilihan untuk menyambung hidup menjadi prioritas, daripada membeli kuota internet untuk mengakses pelatihan. Oleh sebab itu, akan lebih tepat jika anggaran pelatihan online Rp 1 juta per orang dalam program kartu prakerja dialihkan sebagai bantuan langsung.

Selain itu, pengalokasian dana pelatihan kepada pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga dinilai tidak tepat. Dilansir dari detiknews.com, Ketua Asosiasi Bussiness Development Services Indonesia (ABDSI) Korwil Jabar, Siti Nur Maftuhah, berpendapat bahwa korban PHK sudah memiliki skill dan knowledge. Jika ditelisik lebih dalam, korban PHK secara formal sudah memiliki pengalaman bekerja di Industri. Itu artinya pelatihan skill yang terlalu mendasar akan sia-sia. Pun kalau mereka ingin bekerja di industri lain, mereka harus punya dokumen yang menunjukkan bahwa pekerja tersebut berkompeten. Oleh karena itu, jika akan memberikan program pelatihan kerja, sebaiknya program dibedakan untuk pekerja yang terkena PHK dengan angkatan kerja lainnya.

Subsidi untuk Pekerja dengan Gaji Dibawah 5 Juta Kurang Tepat Sasaran

Bantuan subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan swasta dengan gaji dibawah Rp 5 juta telah diberikan dari bulan Agustus hingga bulan September 2020. Anggaran yang disiapkan pemerintah sekitar Rp 37,7 triliun untuk pemberian bantuan langsung tunai ini dinilai kurang tepat sasaran dan kurang efektif. Dilansir dari salah satu website elektronik cnnindonesia.com, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut terdapat penerima Bansos Langsung Tunai (BLT) yang memiliki gaji diatas Rp 5 juta dalam pencairan BLT tahap pertama. Selain itu, dilansir dari idntimes.com peneliti INDEF, Abra Talattov berpendapat bahwa seharusnya kategori penerima bantuan adalah pekerja yang bergaji dibawah Upah Minimum Regional (UMR). Selain itu, bantuan tersebut juga akan lebih bermanfaat untuk mendongkrak konsumsi jika pekerja termasuk pekerja informal yang gajinya dibawah UMR dilaporkan dan didata secara komprehensif.

Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan di Tengah Pandemi

Selain tidak tepat sasaran, nyatanya bantuan langsung ini memiliki dampak yang kecil dalam memulihkan ekonomi. Insentif yang diberikan dengan harapan dapat meningkatkan daya beli masyarakat akibat menurunnya pendapatan di masyarakat, nyatanya hanya tersimpan di Bank. Masyarakat yang menerima insentif merasa ragu untuk membelanjakan uangnya, dan lebih memilih untuk menyimpannya sendiri maupun di bank untuk keperluan berjaga-jaga. Tidak mengherankan jika Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan meningkat. Tercatat, DPK tumbuh 12 % secara tahunan hingga akhir September 2020. Akan bagus jika dana di bank yang tinggi disalurkan ke kredit, namun nyatanya hanya berputar dari rekening pemerintah ke rekening pekerja di bank. Bukti lainnya tercermin dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang masih minus 4,04 pada kuartal III 2020.

Berbagai kebijakan yang diberikan pemerintah sebagai bentuk antisipasi dampak Covid-19 memang seperti pisau bermata dua, ada negatif dan positifnya. Baik dari kebijakan pembatasan sosial, kesehatan, hingga ekonomi. Tentunya perlu sinkronisasi data masyarakat yang terdampak, sehingga kebijakan yang diluncurkan tidak terkesan terburu-buru dan tepat sasaran. Hal ini tentu akan mengurangi problema program yang dicanangkan. Jangan sampai pemerintah berkilah bahwa kebijakan misalnya bansos memang mau tidak mau harus cepat dilakukan, meski ada kekurangan. Kasarnya, yang penting beri dana dulu ke masyarakat agar beban berkurang dan pemerintah tetap menjalankan tugasnya. Tentunya sebagai pembuat kebijakan harus memperhatikan secara holistik, memberikan klarifikasi yang jelas serta pemahaman secara komprehensif kepada masyarakat. Sehingga kebijakan yang dibuat tidak menjadi kebijakan yang kaya nama, namun miskin makna.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Agustina, Auriga. 2020. BLT bagi Karyawan Bergaji di Bawah Rp5 Juta Dinilai Salah Sasaran. URL :https://www.idntimes.com/business/economy/auriga-agustina-3/blt-bagi -karyawan-bergaji-di-bawah-rp5-juta-dinilai-salah-sasaran. Diakses tanggal 08 Maret 2021

Fauzie, Yuli Yanna. 2020. BLT Subsidi Gaji Salah Sasaran, Roda Ekonomi Bisa Macet. URL: https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20201110075229-532-567885/blt-subsidi-gaji-salah-sasaran-roda-ekonomi-bisa-macet. Diakses tanggal 08 Maret 2021

Maulana, Yudha. 2020. Program Kartu Prakerja untuk Korban PHK COVID-19 Dinilai Tak Efektif. URL: https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4984433/program-kartu-prakerja-untuk-korban-phk-covid-19-dinilai-tak-efektif. Diakses tanggal 08 Maret 2021

monthly rewind feb

MONTHLY REWIND BULAN FEBRUARI 2021

MONTHLY REWIND BULAN FEBRUARI 2021

Halo, civitas ekonomi!

Bidang Pendidikan dan Litbang mempersembahkan “Monthly Rewind” Bulan Februari 2021

Monthly Rewind bulan Februari mengemas 8 isu, yaitu: Aturan PPKM Mikro, Relaksasi Pajak Mobil Baru, Pemerintah Terbitkan PP Pengupahan, Langkah Awal Pemerintah Atasi Persoalan Pasal Karet UU ITE, Pemberian Sanksi bagi Warga yang Tolak Vaksinasi Covid-19, Kronologi Aksi Militer Myanmar Kudeta Aung San Suu Kyi, Revisi Undang-Undang Pemilu, dan Status Kewarganegaraan Bupati Terpilih Sabu Raijua yang Dipertanyakan. Ayo simak informasi selengkapnya pada link berikut:

MONTHLY REWIND FEBRUARI

Perbaharui informasi dan wawasan dengan Monthly Rewind.

Oleh: Bidang Pendidikan dan Litbang

BEM FEB UNUD 2021
#GrowingTogether #JayaEkonomi
Adaptif, Aspiratif, Inovatif

panpel esf 21

Pengumuman Panitia Pelaksana Equilibrium Science Fair 2021

Pengumuman Panitia Pelaksana Equilibrium Science Fair 2021

Halo Civitas Ekonomi!??
Kami mengucapkan selamat bergabung dalam kepanitiaan Equilibrium Science Fair 2021 bagi yang lolos seleksi?

Untuk yang belum lolos seleksi, jangan berkecil hati karena masih banyak peluang di kepanitiaan lain.

Kepada panitia yang terpilih kami ucapkan selamat bekerja. Mari bekerja sama untuk menyukseskan acara Equilibrium Science Fair 2021?

Untuk pengumuman selengkapnya bisa diunduh pada
link berikut:
Panitia Pelaksana ESF 2021

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung di bawah ini:
?? Dian Kartika:
? 081353356882
? diankartika5
?? Noviady Mahaputri:
? 082144362126
? nmahaputri
☎️Official Account:
LINE: @eku3174n
Instagram: @esf_febunud

#EquilibriumScienceFair2021
#OptimizingThePotentialOf YouthAsAgentOfChangeTowardTheEraOfSociety5.0